Cukai Diambil, Rokok Bebas Melenggang
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 July 2019 19:30
Watyutink.com - Cukai rokok tak hentinya menuai pro kontra. Berbicara menyoal rokok selalu menarik perhatian di negeri ini, belum lagi pemblokiran sejumlah 114 iklan rokok di internet menuai kritikan dari pegiat kretek. Padahal jika ditelisik lebih dalam lagi, iklan rokok tak ada kaitannya langsung bukan dengan petani tembakau?

Pada tahun anggaran 2019, penerimaan cukai tembakau ditagetkan naik sekitar 7.15 persen, semula Rp 148.23 triliun menjadi Rp152.9 pada APBN 2019. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menggabungkan jumlah produksi hasil tembakau jenis mesin dalam penentuan tariff cukai hasil tembakau. Petugas bea cukai tampaknya harus bekerja keras untuk mencapai target 2019 ini.

Penggempuran rokok ilegal menjadi salah satu fokus Ditjen Bea Cukai agar dapat mencapai target dengan sistem extra effort melalui pengawasan secara masif. Diharapkan dengan mendorong pengenaan beban cukai berdasarkan jenis industri padat karya dapat menciptaan iklim persaingan usaha yang sehat. Namun apakah mekanisme pengenaan tarif bea cukai ini dianggap sudah tepat, sebab ada anggapan bahwa tarif cukai sigaret kretek tangan (SKT) tak bisa dipatok sama dengan sigaret kretek mesin (SKM).

Wacana penaikan cukai rokok ini sebenarnya baik jika dapat dialokasikan dengan baik dengan tetap menimbang pembedaan antara SKT dan SKM. Kita coba tengok Negara Filiphina yang berhasil menaikkan cukai rokok dan memanfaatkan dengan baik cukai tersebut. Atau kota bisa mencontek Bosnia dan Hergegovina terkait kebijakan cukai rokok tertinggi di dunia. Total pajak yang harus dibayarkan mencapai 86 persen untuk Bosnia dan 84 Persen di Israel dan Slovakia.

Menaikkan cukai rokok dengan memanfaatkan cukainya untuk membantu pendanaan program pemerintah, misalnya BPJS menarik bukan? Meski kebijakan ini masih menunggu diputuskan. Di lain sisi, ada dilema tersendiri sebab perokok lebih sulit mendapatkan layanan BPJS. Ah, rasanya memang tidak ada kaitannya langsung namun ini bagaikan kiasan ‘ambil cukai, sembunyi rokok’.

Menyoal cukai rokok yang sedang hangat diperbincangkan memang layak mendapat perhatian. Namun industri pabrik rokok kecil tidak akan mampu bersaing di pasaran bahkan bisa mematikan industri rokok kretek sehingga semakin menguatkan oligopoli segelintir pabrikan rokok. Selain itu, jika pabrik rokok kretek sudah lenyap kesejahteraan petani tembakau akan terancam, bahkan banyak orang di industri ini terancam kehilangan pekerjaan.

Penolakan demi penolakan dilakukan oleh berbagai pihak. Gabungan Perserikatan Pabrik Rook Kretek Indonesia (Gappri) menolak penggabungan jumlah produksi begitu juga dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI). Sebab kika produksi SKM dan SPM (Sigaret Putih Mesin) digabungkan dalam penentuan tarif dan tarifnya ke depan disamakan, produk rokok kretek sebagai penyerap bahan baku lokal akan semakin tergerus karena tidak mampu melawan kekuatan merek internasional. Beda halnya dengan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) termasuk salah satu organisasi yang mendukung kebijakan penggabungan produksi rokok SPM dan SKM.

Pro kontra tak terhindarkan. Sama sama pegiat sosial rokok namun mengapa memiliki pandangan berbeda terkait tarif? Apakah benar jika cukai naik dan tarif disamakan akan serta merta berpengaruh terhadap pegawai industri rokok, apalagi petani tembakau? Apakah ada ide cemerlang kebijakan yang arif menyoal cukai rokok ini?

Bagaimana menurut pendapat anda?

Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Permasalahan cukai rokok selalu menjadi topik yang tak berujung di Indonesia. Menaikkan cukai rokok selalu menjadi “nyanyian kebijakan” dari rezim yang berkuasa. Bahkan ketika kampanye Pilpres, topik cukai rokok selalu disinggung bersamaan dengan strategi menurunkan konsumsi rokok pada masyarakat, meski tidak secara gamblang dikemukakan oleh capres cawapres.

Padahal berbagai  kebijakan pemerintah telah dilakukan dengan tujuan menurunkan konsumsi rokok, seperti: pertama, memperluas dan memperbanyak Kawasan Tanpa Rokok (KTR); kedua, gencar melakukan edukasi bahaya rokok ke berbagai instansi, perusahaan, sekolah, dan rumah tangga; ketiga, pengaturan iklan rokok, keempat, pemberian insentif kepada penjual rokok agar berhenti; dan kelima, tersedianya pelayanan kesehatan untuk membantu orang yang ingin berhenti merokok.

Setiap kali pemerintah akan menurunkan konsumsi rokok secara signifikan, maka akan timbul beberapa permasalahan baru, seperti: pertama, kontribusi pendapatan cukai akan menurun; dan kedua, peningkatan pada tingkat pengangguran struktural yang masif.

Kebijakan menaikkan cukai rokok yang selalu dilakukan oleh pemerintah, tentunya sangat berpengaruh buruk pada kondisi petani tembakau dan pelaku industri rokok. Petani tembakau dan industri rokok tidak saja terkena imbasnya secara signifikan tetapi juga petani dan industri akan menderita kerugian yang sangat besar. Rumitnya permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah tidak saja akan membawa tingkat kepercayaan masyarakat dan industri rokok tetapi juga income pemerintah yang selama ini dinikmati dari cukai rokok. Pada praktiknya, kebijakan ini akan membuat Industri Hasil Tembakau (IHT), semakin terpuruk dan dikhawatirkan berdampak besar terhadap penjualan rokok pedagang eceran. 

Banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus ditanggung akibat kebijakan tersebut, yakni harus mampu mengakomodasi berbagai risiko tersebut dengan cepat dan responsif, misalkan seperti: pertama, mempersiapkan pelatihan kerja untuk tenaga kerja di industri rokok dan industry yang terkait agar supaya lebih terampil dan dapat pindah kerja dengan mudah ke industiri lain; kedua, mencari tumbuhan lain yang memiliki nilai tambah dan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan opportunity cost sebelumnya untuk lahan pasca pengalihan produksi tumbuhan tembakau.

Ketiga, men-subtitusi-kan pendapatan yang turun dari cukai rokok ke industri lain yang telah diberikan nilai tambah yang maksimal agar supaya mampu tumbuh lebih cepat dan terjadi peningkatan pendapatan yang pesat; dan keempat, pemberian insentif pajak untuk investor atau pengusaha industri rokok jika mereka ingin pindah ke bisnis lain.  

Cukai memang salah satu instrumen negara yang bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan barang yang dianggap dapat memberikan dampak buruk, tetapi dalam implementasinya perlu kehati-hatian agar tidak merugikan semua pihak, terutama petani dan pelaku industri rokok. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Komnas Pengendalian Tembakau

Dari sudut pandang tobacco control, penyederhanaan tarif cukai itu sangat penting. Indonesia memiliki tingkat tarif cukai terbanyak di dunia: 12 lapis, sekarang disederhanakan menjadi 10 tingkat. Idealnya dilakukan penyederhanaan menjadi dua tingkat, yaitu tarif sigaret kretek tangan (SKT) dan sigaret kretek mesin (SKM). Saat ini yang terjadi adalah SKT punya beberapa tingkat dan SKM juga punya beberapa tingkat. SKT tetap dipertahankan karena menyerap tenaga kerja.

Tarif cukai SKT yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dikenakan tarif cukai yang lebih kecil, sementara tarif cukai untuk SKM lebih besar; biaya produksi lebih rendah dan penggunaan tenaga kerja juga lebih sedikit.

Adanya penyederhanaan tarif cukai akan secara otomatis berpengaruh pada pengendalian konsumsi. Jika ada 10 lapis tarif cukai maka perokok yang tadinya mengkonsumsi rokok dengan tarif A (paling mahal) misalnya, jika tarif cukainya naik, maka dia akan berpindah memilih yang B (yang lebih murah) yang tarif cukainya lebih rendah. Ini akan terus terjadi jika tarif cukai terlalu banyak sehingga tidak berpengaruh pada pengendalian konsumsi karena perokok akan terus cari yang lebih murah, bukannya berhenti. Perlu diingat lagi, fungsi utama cukai adalah pengendalian konsumsi. Sementara,  jika tarif cukainya disederhanakan, misal pilihannya hanya dua, maka perokok akan menjadi lebih mudah memutuskan berhenti merokok karena harganya mahal.

Kenaikan tarif cukai akan menjadi win win solution. Dari sisi pemerintah akan menaikkan pemasukan untuk negara sementara dari sisi tobacco control (pengendalian konsumsi produk tembakau) akan membantu pengendalian konsumsi rokok. Ketika cukai rokok naik, tidak serta merta akan membuat industri rokok mati. Di seluruh dunia, tidak ada satu pun negara yang cukai rokoknya naik tinggi lalu industrinya mati. Industri rokok adalah industri yang sedang memasuki senja karena masyarakat dunia semakin sadar pentingnya kesehatan. Secara alami, industri yang memasuki masa senja akan mencari celah bisnis lain yang lebih diterima masyarakat, dalam hal ini berarti produk yang tidak berbahaya (untuk kesehatan).

Indonesia adalah salah satu negara dengan harga rokok termurah di dunia, masih ditemukan rokok dengan harga Rp5000/bungkus, sehingga sangat terjangkau oleh anak-anak dan keluarga miskin yang merupakan kelompok paling rentan. Harga yang sangat murah inilah yang berkontribusi besar pada tingginya jumlah perokok di Indonesia. Sekedar informasi, jumlah perokok Indonesia merupakan yang tertinggi ke-3 di dunia dan perokok laki-lakinya terbanyak di dunia.  

Oleh karena itu, dua hal yang paling penting didorong saat ini adalah kenaikan cukai setinggi-tingginya, paling tidak 20 persen dari jumlah saat ini; dan kedua, simplification (penyederhanaan) tarif cukai rokok. Tahun lalu, Kementerian Keuangan tidak menaikkan cukai dan membatalkan penyederhanaan tarif cukai. Akibatnya, upaya pengendalian konsumsi terganggu (ingat! Cukai untuk mengendaliakan konsumsi). Karena itu, sangat penting adanya koordinasi antar-sektor (kementerian) untuk menjalankan programnya demi upaya pengendalian konsumsi rokok. Tidak hanya Kementerian Kesehatan dari sisi kuratif, tapi juga dari kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kominfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan tentunya Kementerian Keuangan. Dan koordinasi ini harus dipimpin langsung oleh Presiden sehingga ancaman terhadap generasi emas akibat epidemi penyakit (dan ekonomi) disebabkan oleh konsumsi rokok dapat dihindari. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan