Corat-coret Kereta Bandara dan MRT, Vandalisme atau Seni?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 October 2018 15:30
Kasus perusakan fasilitas umum kembali terjadi.  Dua rangkaian kereta Bandara Soekarno-Hatta dicoret-coret.  Pelakunya seniman jalanan yang menyalurkan bakatnya melalui lukisan grafiti. Sebelumnya, nasib yang sama dialami kereta MRT yang belum beroperasi. Badan kereta MRT Jakarta nomor tiga di rangkaian delapan diimbuhi lukisan grafiti. Aksi itu terjadi di Depo Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. 

Sudah ada dua tranportasi umum yang menjadi korban aksi corat-coret. Padahal, kereta MRT terdapat di tempat yang dianggap cukup aman. Namun anehnya, tak ada satu pun yang melihat pelaku di sekitar lokasi. Begitu pula dengan kereta bandara yang dicoret ketika sedang menunggu masuk stasiun Manggarai. Tak ada petugas keamanan yang melihat atau pun menemukan pelaku. Apakah itu artinya pengawasan di lokasi yang harusnya steril itu minim?

Ada dugaan pelaku corat-coret kereta MRT dan kereta Bandara orang yang sama, yakni warga negara asing (WNA) yang diketahui kerap melakukan aksi yang sama di negara lain. Oleh sebab itu, terkait coretan grafiti di kereta MRT, Polres Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan Interpol. Lalu, jika memang pelaku sudah termonitor, mengapa hingga kini belum ada titik terang terkait identitas pelaku? 

Terlepas dari itu semua, corat-coret di fasilutas umum sebenarnya sering kali terjadi di Indonesia. Coretan grafiti yang terpampang di tempat-tempat umum kerap kali kita temukan. Bukannya terlihat indah, karya seni liar tersebut justru merusak keindahan fasilitas umum. Apakah itu artinya jiwa kepemilikan masyarakat kita untuk menjaga fasilitas umum masih sangat minim? Dan, bagaimana cara agar tak ada lagi vandalisme yang merusak fasilitas umum?

Di lain pihak, kita juga mengenal seni jalanan (street art). Mereka yang menyebut diri seniman jalanan ini menyalurkan bakat seni dengan mencorat-coret fasilitas umum atau ruang publik, entah tembok, jembatan, bus atau kereta. Karya mereka seringkali sedap dipandang alih-alih mengotori fasilitas umum. Bagaimana pemerintah harus bersikap pada seniman jalanan tukang corat-coret ruang publik ini? 

Sebetulnya, sejumlah kota punya program mengubah kampung kumuh jadi warna-warni. Di Jakarta Utara ada kampung warna-warni. Di Tangerang ada kampung bekelir. Begitu pula di Bandung hingga Malang. Artinya,  ruang berekspresi bagi seniman jalanan telah ada. 

Tengok pula berbagai kemeriahan warna-warni jalanan di ibu kota menyambut Asian Games kemarin. Sayangnya, pengecatan trotoar dan tembok oleh pemda taj melibatkan seniman jalanan, melainkan pegawai pemda. Alhasil, kelihatan kualitas lukisannya ala kadarnya. Kenapa pemda ogah melibatkan seniman jalanan? Bukankah itu sama artinya menyuburkan aksi mereka yang oleh aparat berwenang disebut vandalisme sementara mereka menyebutnya karya seni? 

Andai pemda menyediakan ruang berekspresi bagi seniman jalanan ini, perdebatan vandalisme dan seni boleh jadi langsung berakhir. Bukankah demikian?   

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Aksi vandalisme yang dilakukan oleh para seniman jalanan, memang kini sedang marak di ibukota. Biasanya, coretan karya seni mereka sengaja dibuat di suatu tempat yang sering dilalui orang, atau yang bisa dilihat banyak orang. Tak sedikit dari mereka yang memilih dinding untuk menjadi tempat lukisan mereka. Namun saat ini, yang menjadi tempat sasaran baru adalah transportasi umum.

Seperti yang baru-baru ini terjadi, dimana kereta MRT yang bahkan belum sempat beroperasi, justru menjadi tempat coretan mereka. Begitu pula dengan kereta bandara yang ikut menjadi korban aksi vandalisme tersebut. Pada dasarnya, hal itu dilakukan karena mereka membutuhkan tempat untuk memyalurkan bakat, serta pengakuan dari publik terhadap karya seni mereka.

Ada juga aksi vandalisme yang dilakukan di sejumlah tempat yang memang dianggap strategis karena bisa dilihat banyak orang. Seperti di tiang-tiang penyangga, atau pilar tol. Namun, belum puas dengan hal itu, ada keinginan bagi mereka untuk mencari sasaran lain yang bisa bergerak, seperti kereta misalnya.

Tak hanya itu, badan truk juga bisa dijadikan sebagai sasaran mereka untuk menjadi wadah penyaluran karya seni mereka. Namun saat ini sudah jarang karena banyak truk yang sudah memiliki corak di badannya. Sehingga transportasi yang dianggap strategis saat ini adalah kereta.

Kemudian berkaitan dengan masalah PT Railink yang hingga saat ini tidak membuat laporan kepada pihak kepolisian, itu dikarenakan bahwa pihak pengelola memang masih mampu mengatasi masalah itu secara internal. Berdasarkan informasi, cat pilok yang digunakan pelaku untuk mencoret badan kereta mudah dihilangkan. Sehingga pihak pengelola tak ingin membuat masalah itu menjadi besar.

Artinya, pihak pengelola tak membutuhkan bantuan dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah itu. Terlebih pihak kepolisian sudah memiliki banyak tugas lain yang harus diselesaikan. Sementara PT KAI atau PT Railink sudah memiliki security sendiri untuk mencegah agar kasus tersebut tak lagi terulang. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Kasus vandalisme adalah kasus dunia, yang juga terjadi di banyak negara. Pelakunya adalah orang-orang iseng yang butuh eksistensi. Mereka tidak bisa disebut seniman jalanan. Sebab apa yang mereka lakukan sudah merusak kepentingan umum, mengganggu keindahan kota dan merusak fasilitas kota. Sehingga hal itu dapat merugikan pemerintah. 

Oleh sebab itu, untuk menghapus vandalisme dan mengembalikan fasilitas umum yang menjadi korban vandalisme itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Kejahatan vandalisme ini harus dihentikan. Masyarakat diharapkan membantu aparat untuk menghentikan kejahatan vandalisme ini dengan cara masyarakat ikut berperan untuk menghalau atau menangkap pelaku vandalisme. 

Jika tidak bisa, masyarakat cukup mendata dan mengenalinya untuk dilaporkan ke polisi, agar kemudian polisi dapat memprosesnya secara hukum. Selain itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku vandalisme juga harus mau membantu polisi untuk melaporkan kasusnya. Bila perlu membantu polisi menemukan pelakunya lewat CCTV yang mereka miliki. 

Hanya memang, ketika masyarakat berperan aktif membantu untuk memberikan informasi tentang pelaku vandalisme, polisi harus bekerja serius untuk mengusut dan memproses pelakunya secara hukum. Siapa pun pelakunya harus dihukum. Jika polisi tidak serius, masyarakat tidak akan percaya lagi dan membiarkan kejahatan vandalisme mengotori penjuru kota. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI)

Hal yang membedakan grafiti sebagai seni dengan vandalisme adalah aspek legalitas. Seni grafiti yang sangat bagus sekalipun, tetap termasuk kategori vandalisme ketika karya seni tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau izin dari pemilik properti yang menjadi media grafitinya atau wadah untuk menyalurkan ekspresi mereka.

Kenyataannya, karena grafiti ilegal yang termasuk kategori vandalisme ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa ada ketenangan berekspresi. Sehingga hasilnya memang kurang bagus dan estetikanya pun terlihat rendah. Namun dari sudut pandang pelaku, tindakan vandalisme ini bisa dilihat sebagai cara mengekspresikan perlawanan daripada mengekspresikan nilai seni. 

Melihat kondisi itu, artinya solusi memberikan ruang ekspresi seni mungkin belum dapat menuntaskan aksi vandalisme grafiti ini. Sebaliknya, tindakan penegakkan hukum kemungkinan justru bisa mendorong solidaritas perlawanan yang meluas. Dengan demikian, pendekatan terintegrasi dalam memberikan ruang ekspresi, dalam arti seni dan akomodasi perspektif "anti kemapanan" harus menjadi agenda semua pemerintah daerah, terutama daerah perkotaan (urbanize area).

Terintegrasi itu sendiri maksudnya memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan minat seni grafiti, tetapi juga menyediakan forum komunikasi interaktif antara generasi muda yang spirit anti kemapanannya masih meluap-luap. Ada baiknya jika hal itu dilakukan oleh para pejabat publik, baik di daerah maupun dari pusat. 

Forum ini juga sebaiknya dilakukan di lokasi ruang terbuka, daripada dilakukan di kantor pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kesan otoritatif, sehingga ekspresi yang disampaikan dapat lebih lancar tanpa adanya kendala-kendala yang struktural. Sampai akhirnya tidak perlu ada lagi pelampiasan uneg-uneg yang diekspresikan melalui aksi vandalisme. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei