Clash of Civilizations Rasa Lokal: Miras Oplosan Vs Perda Syariah
berita
Humaniora
Sumber Foto: jabar.tribunnews.com (gie/watyutink.com) 09 May 2018 13:00
Sepanjang April lalu minuman keras atau miras oplosan telah merenggut 33 nyawa di Jabodetabek saja. Dalam waktu bersamaan kasus itu terjadi di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; dan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut pihak kepolisian, sampai 20 April lalu, total korban tewas akibat miras oplosan berjumlah 112 orang di seluruh Indonesia. 

Angka tersebut mengindikasikan apa? Kenapa sampai begitu banyak anak bangsa mati konyol menenggak miras oplosan? 

Sebelum menjawabnya, kita harus ketahui dahulu siapa para korban miras oplosan. Dari kelompok ekonomi mana mereka mayoritas berasal? Dalam catatan di berbagai media disimpulkan, para korban adalah warga usia produktif 20-50 tahun. Mereka rata-rata berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Bagi masyarakat golongan ini harga miras legal tak terjangkau. Maka, miras oplosan yang berharga Rp15 ribu-Rp20 ribu per kemasan botol atau kantong plastik jadi pilihan. 

Biasanya, para peminum patungan membeli miras bermerek beberapa botol. Kemudian, mereka mencampurnya dengan miras tradisional bikinan masyarakat yang harganya murah. Tak hanya itu, untuk menimbulkan efek lebih memabukkan, minuman itu dicampur minuman soda, obat-obatan, losion obat nyamuk, dan zat metanol. Campuran tambahan lain, obat batuk sirup, minuman teh manis atau buah untuk rasa lebih enak. Hm, orang dengan akal sehat tentu tak mau main-main mencampur berbagai bahan tersebut lalu meminumnya. 

Kurangnya pengetahuan kandungan zat kimia yang dikandung membuat para peracik begitu mudah meramu miras oplosan. Akibatnya, bukan minuman yang dibuat melainkan racun yang mematikan.      

Beberapa tahun belakangan miras legal sulit didapat. Kalaupun ada, harganya tinggi. Dijual di hotel, kafe, atau restoran untuk kalangan menengah ke atas, bukan untuk golongan bawah. Berbagai perda syariah di berbagai daerah membatasi penjualan miras. Akhirnya, orang-orang yang telah terbiasa minum miras beralih ke oplosan yang murah. Korban lalu berjatuhan. Apa efek ini tak terpikirkan saat perda syariah dibuat? Apa perda syariahnya yang salah? Atau, pendidikan dan dakwah agar orang menjauhi miras yang tak jalan? 

Bagi sebagian kelompok di Nusantara yang majemuk ini minum miras telah jadi bagian tradisi, keseharian hidup yang membudaya. Maka perda syariah yang niatnya meraih simpati kelompok agama mayoritas untuk ditukar dengan suara saat pilkada tentu tak sinkron dengan budaya marjinal minum miras. 

Di sini kita bertemu persoalan lebih kompleks, politisi memanfaat sentimen keagamaan demi meraih suara, sambil mengabaikan budaya marjinal yang hidup di masyarakat. Memaksakan payung hukum mengontrol peredaran miras (legal) nyatanya menimbulkan korban nyawa-nyawa terenggut akibat miras oplosan (ilegal). Beberapa penjual dan bandar miras oplosan telah ditangkap. Namun, itu hanya menyelesaikan persoalan di hilir. Di hulunya belum. 

Pada tahun 1990-an Samuel P. Huntington menulis buku Clash of Civilizations yang terkenal dengan tesisnya bahwa pasca-Perang Dingin konflik antar (peradaban) manusia akan didominasi benturan budaya dan agama. Rupanya konflik itu tak hanya mewarnai geopolitik global. Tapi juga di tingkat lokal. Contoh nyatanya kita saksikan hari-hari ini. Salah satunya budaya minum miras oplosan versus perda syariah. Pertanyaan utamanya kemudian, mungkinkah miras oplosan diberantas?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Dosen Pasca Sarjana UNUSIA, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara

Dalam terminologi sosiologi, fenomena miras oplosan adalah apa yang disebut dengan habitus, kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Penyelesaian masalah miras hanya diselesaikan di hilir, tidak sampai ke hulu. Di hilirnya dilakukan dengan pelarangan dan pembatasan lewat perda syariah. Sedangkan di hulunya orang sering mengasumsikan dengan pabrik miras. Padahal hulunya bukan itu. Dalam konteks sosiologis hulunya adalah habitus, kebiasaan masyarakat.

Kalau hilirnya diberantas, tapi hulunya tak diselesaikan--maksudnya pendidikan tak dilakukan dengan baik, kebiasan hidup sehat tak disosialisasikan dengan baik--maka akhirnya seperti sekarang ini. Jadi (toko) miras ditutup, miras dilarang, namun bila tidak dibarengi pendidikan yang baik, maka orang memakai cara apa saja dan bahan apa saja untuk minum. Dan itu justru lebih berbahaya, karena makin sulit mengontrolnya. 

Inti dari semua ini adalah soal pembudayaan. Yaitu soal pendidikan. Kasus miras oplosan ini seperti judi. Judi kan juga begitu, dilarang di mana-mana. Tapi oleh orang mobil lewat saja bisa jadi sarana berjudi, misalnya, menebak (nomor polisi) ganjil-genap.  

Yang harus dilakukan pertama adalah perubahan habitus masyarakat lewat pendidikan yang baik, pembudayaan yang baik, sehingga orang akan sadar minum minuman keras merugikan. Maka, orang akan dengan suka rela menghindari miras atau menahan diri untuk melakukan hal-hal seperti (minum miras) itu. Langkah ini tak bisa dilakukan dengan normatif, tapi lewat langkah-langkah alternatif yang membuat orang tak ingin berbuat (minum miras) itu. Tidak bisa langsung melarang ini haram-ini halal.

Semua orang tahu yang halal dan haram. Persoalannya bukan pada halal-haram, namun kemampuan orang untuk daya menahan diri atau self-restraint untuk melakukan tindakan-tindakan tidak baik yang merugikan diri sendiri maupun kehidupan secara lebih luas. Itu yang dilakukan orang-orang tua dahulu lewat pesantren, acara tradisi-tradisi yang baik. Sehingga dulu tak perlu ada perda syariah atau pelarangan miras, tapi orang punya kesadaran diri tidak minum miras karena hulunya dibenahi tadi.      

Perda syariah atau larangan miras bukan soal salah-benar, tapi cocok apa nggak. Apalagi bila perda syariah tidak diniatkan untuk membangun tatanan sosial, melainkan untuk imej politik dan kepentingan politik. Itu tidak
tepat. Perda syariah kan intinya peraturan daerah yang berbasis syariah. Dalam prinsip Islam syariah adalah "maqasid asy-syar'i lil maslahatil ummah, ketentuan syariat untuk kemaslahatan ummat." Bukan untuk
kepentingan politik, bukan untuk pencitraan, bukan untuk meraup suara. Kalau (prinsip) ini salah, maka penerapan syariahnya jadi salah. Tidak sesuai dengan maqasid-nya atau tujuan-tujuannya. 

Pemaksaan peraturan takkan efektif. Seperti orang panas hanya diberi kompres, tapi penyakitnya tak disembuhkan. Seperti kompres dan koyo saja. Dua benda itu kan tidak menyelesaikan masalah. 

Dalam strategi kebudayaan, ketika sebuah generasi takut hilang atau hanyut oleh arus kebudayaan, yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama secara legal formalistik, atau mereka yang ingin hukum syariah,
memasang tembok atau tanggul. Mereka berpikiran, supaya orang nggak hanyut dilindungi dengan tanggul berupa perda syariah, hukum anti maksiat dan macam-macam begitu. Padahal dalam waktu cepat atau lambat tanggul ini pasti jebol, kalau tidak dilindas oleh gelombang ya digerogoti anak-cucu sendiri yang penasaran ingin melihat ada apa di balik tembok.     

Anak zaman sekarang tak bisa dipasangi tembok, melainkan ajari mereka berenang. Kalau anak bisa berenang, meski tak ada tembok atau tanggul dan gelombang tinggi, dia akan tetap survive dengan berenang. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama sepuh dahulu. Di zaman kerajaan di Indonesia dulu nggak ada syariat Islam, tapi yang diperkuat akar-akar tradisi, basis-basis moral dan norma. Itu berguna untuk membekali orang agar bisa berenang. (ade) 
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Budaya

Ada banyak sisi dari persoalan miras oplosan. Mungkin saja ada relasi antara maraknya miras oplosan dengan penegakkan miras oplosan. Namun, tradisi minuman tuak dan arak adalah bagian dari jenis kuliner Nusantara juga, yang sayangnya kurang diakui. Kini, tradisi bikin minuman sendiri makin sembarangan saja, dicari cara cepatnya dan main oplosan. 

Perda syariah sering kali diinisiasi bukan oleh partai-partai bulan sabit (baca: agama), tapi oleh partai seperti Golkar. Di sini tentu saja kepentingannya bukan untuk tujuan politik yang tepat. Bukan untuk membangun kebudayaan. Selain itu, perda syariah bagian dari retorika islamisasi. Maka tentu saja semua tradisi tuak dan arak langsung dikategorikan haram. Sebab itu paling gampang. 

Bagi orang yang memegang identitas Islam, secara umum, akan sungkan bilang (minum tuak dan arak) bagian dari budaya kita. Oleh karena itu harus diperangi. Artinya, di sini ada aspek perang budaya juga yang selalu melekat dengan proyek-proyek perda syariah. Nah, perang budayanya belum tentu dianut inisiatornya (baca: politisi/partai pengusung), tapi oleh konsituennya. Partai atau politisi akan dengan gampang memasukkan tradisi minum tuak dan arak dalam kategori haram, tanpa mendalami apa arak beras atau tapai masuk kategori khamar atau bukan.      

Di sini lalu jadi serba salah, tiba-tiba saja ada situasi yang melarang seluruh tradisi minum arak atau tuak karena digolongkan ke dalam miras dan melanggar hukum. Perda syariah kian mengukuhkan untuk mengikis tradisi ini. Dulu tidak diakui, sekarang dilarang oleh hukum.

Kalau mau melakukan tindakan yang selayaknya, seharusnya kita mendahulukan negosiasi budaya. Saya bukannya tidak mau tahu soal dampak negatifnya. Kita bisa melihat ada banyak korban. Tapi saya berpkir, pertama, kalau mau dikaitkan dengan perda syariah, minuman memabukkan yang diharamkan dalam Alquran kan belum selesai penngertiannya. Orang secara umum mengambil pengertian umum, minuman memabukkan yang beralkohol. Padahal belum tentu arak beras, arak tapai maupun bir, anggur atau wine masuk ke dalam khamar. Ada banyak perdebatan di antara ulama yang valid. Ada ulama yang tak memasukkan minuman-minuman di atas sebagai khamar. Yang masuk khamar antara lain wiski, vodka dan semacamnya. Tapi kini keburu langsung dijadikan kesepakatan imajiner.      

Saya bukannya mempersilakan orang untuk mabuk-mabukan. Atau menutup mata pada dampak negatifnya. Namun, yang ingin saya katakan, perlu ada dialog untuk membangun budaya kuliner yang sehat, yang di dalamnya ada arak NUsantara yang sehat. Alih-alih dilarang semua, kenapa tak dikembangkan atau dibudidayakan benar-benar yang punya quality control.

Miras oplosan yang buruk terjadi karena tak ada quality control. Terjadi karena pertama faktor ekonomi, kedua karena kelangkaan bahan yang layak. Kalau tidak dibina semua jadi jalan sendiri dan risikonya jadi besar. Saya lebih memilih ada negosiasi budaya. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF