Buntut Curhat Neno Warisman Lewat Mic Pesawat
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 31 August 2018 15:00
Artis senior sekaligus aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman, melakukan aksi kontroversial. Kali ini yang bersangkutan terekam video menggunakan public address system (PAS) atau mikrofon yang biasa digunakan pramugrari untuk memberikan informasi kepada penumpang. Hal itu terjadi ketika Neno Warisman berada dalam pesawat Lion Air JT 297, penerbangan Pekanbaru-Jakarta. Apa yang dilakukannya tentu saja menuai banyak kritik dari berbagai pihak.

Pasalnya Neno Warisman menggunakan mikrofon tersebut untuk meminta maaf kepada penumpang, dan curhat mengenai penolakan dan penghadangan yang dilakukan warga Pekanbaru Riau terhadap kedatangan dirinya, yang berencana menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden. Momen tersebut direkam oleh penumpang dan kemudian menjadi viral di dunia maya. Mengetahui hal itu, Kementerian Perhubungan langsung menegur pihak maskapai Lion Air. Pertanyaannya, mengapa hanya pihak maskapai yang mendapat teguran?

Ketika rekaman video tersebut beredar, banyak pihak yang mendesak agar Neno Warisman juga diberikan sanksi terkait aksinya yang menguasai mikrofon. Sejumlah pihak menyatakan bahwa apa yang dilakukan Neno Warisman telah melanggar Pasal 344 Ayat A Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menegaskan menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat adalah tindakan pelanggaran hukum. Jadi, bukankah seharusnya Neno Warisman juga diberikan teguran atau sanksi?

Penggunan mikrofon atau PAS sendiri pada dasarnya telah diatur dalam Internal Standard Operating Procedure (SOP) Lion Air. Dalam hal ini, PAS hanya dapat digunakan oleh awak kabin untuk menyampaikan informasi kepada penumpang. Namun yang terjadi justru sebaliknya, PAS digunakan oleh penumpang untuk menyampaikan informasi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan operasional penerbangan. 

Menurut Kemenhub, Pilot in Command (PIC) maupun awak kabin telah melakukan pelanggaran dalam penerbangan. Jika demikian, apakah nantinya lisensi terbang pilot yang mengizinkan Neno Warisman menggunakan mikrofon pesawat bisa terancam dicabut?

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, juga pernah melakukan hal yang sama, pada 21 April 2018 lalu. Susi menggunakan mikrofon pesawat untuk menyampaikan 'Selamat Hari Kartini' kepada para penumpang untuk menyambut Hari Kartini, dalam Kartini Flight. Kasus ini serupa, baik Neno maupun Susi sama-sama menggunakan mikrofon pesawat. Keduanya juga sama-sama mendapatkan izin dari pilot atau awak kabin. Lalu, apakah Susi juga harus dikenakan sanksi karena menggunakan PAS yang tidak sesuai dengan prosedur penerbangan?

Jika Susi beserta pilot dan semua awak kabin yang bertugas pada waktu itu dinyatakan tak bersalah dan tidak dikenakan sanksi, apakah berarti hal itu tidak melanggar aturan? Lalu, mengapa pilot dan awak kabin di pesawat yang ditumpangi Neno harus dikenakan sanksi? Apakah karena pernyataan Neno di pesawat bersinggungan dengan masalah politik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Artis Neno Warisman terancam hukuman satu tahun penjara atau denda Rp 500 juta. Sebab aksi arogannya yang menguasai mikrofon pesawat terbang di Pekanbaru, Riau beberapa hari lalu telah melanggar Undang-Undang Penerbangan.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak, pihak kepolisian, terutama Polda Riau harus segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus penguasaan mikrofon di pesawat terbang ini. Neno Warisman harus dipanggil untuk diperiksa secara hukum. Kasus itu tidak boleh dibiarkan karena bisa menjadi preseden yang akan dicontoh pihak lain untuk menguasai pesawat terbang, yang ujung ujungnya bisa mengancam keselamatan penerbangan.

Aksi arogan Neno Warisman telah melanggar Pasal 344 ayat A Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menegaskan menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat adalah tindakan pelanggaran hukum.

Di Pasal 425 disebutkan ancaman hukumannya satu tahun penjara atau denda Rp 509 juta. Sedangkan Pasal 321 menegaskan, personil penerbangan yang mengetahui terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan bisa dikenakan sanksi, antara lain pencabutan lisensi terbang.

Untuk itu Polda Riau perlu segera mengusut kasus ini dengan tuntas.  Pihak-pihak yang terlibat kasus ini harus segera dipanggil dan diperiksa polisi. Jika mereka tidak menghadiri panggilan penyidik, Polda Riau bisa melakukan jemput paksa.

IPW berharap, Polda Riau bersikap tegas dalam menyikapi kasus penguasaan pesawat terbang ini dan penyidik kepolisian jangan takut pada siapa pun. Sikap tegas Polri diperlukan agar anggota masyarakat patuh hukum dan tidak bersikap seenaknya dalam mengganggu kepentingan umum, terutama kepentingan keselamatan penerbangan. IPW juga berharap tokoh tokoh masyarakat tidak bersikap arogan dan merasa sok penting untuk menguasai penerbangan, yang bisa mengganggu keselamatan penerbangan.

Sementara terakit kasus Susi Pudjiastuti, hal itu juga merupakan pelanggaran hukum, sesuai UU penerbangan. Meskipun niatnya baik tapi UU penerbangan hanya mengatakan menggunakan PAS bukan oleh kru itu sebuah pelanggaran dan kru-nya  bisa dikenakan sanksi.

Tapi pada saat itu kasusnya tidak mencuat ke publik sehingga tdk menjadi perhatian publik dan tidak menjadi polemik dan akibatnya lolos dari jeratan sanksi hukum. Sementara kasus Neno menjadi polemik dan memunculkan jeratan hukum, antara lain kru pesawatnya langsung diberi sanksi oleh perusahaan penerbangnya. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat transportasi

Dalam kasus ini, penggunaan Public Address System (PAS) atau mikrofon pesawat di luar untuk penerbangan pada dasarnya bukan suatu masalah. Terlebih jika pilot dan awak kabin sudah memberikan izin, maka hal itu seharusnya tak menjadi masalah. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada saat mengucapkan "Selamat Hari Kartini" kepada para penumpang.

Namun yang menjadi masalah adalah apa yang disampaikan oleh Neno Warisman itu sendiri. Karena curhat mengenai penghadangan yang dilakukan oleh masyarakat Pekanbaru Riau, ketika dirinya akan mengikuti acara deklarasi #2019GantiPresiden, merupakan suatu hal yang berbau politik. Bahkan kemungkinan bisa saja memicu kegaduhan di dalam pesawat.

Oleh sebab itu, kemungkinan pihak yang mendesak agar Neno Warisman segera dikenakan sanksi, dikarenakan mereka menganggap bahwa Neno Warisman telah melanggar Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 Pasal 54, yang mengatur tentang tata tertib penerbangan yang menyebabkan gangguan ketenteraman dan sebagainya itu. 

Namun jika ditanya apakah Neno Warisman harus dikenakan sanksi atau tidak, hal itu nanti dilihat berdasarkan hasil dari penyelidikan dan aturan atau Undang-undang yang lainnya. Jadi hal itu harus dianalisis dan diproses terlebih dahulu sebelum menentukan Neno Warisman bersalah dalam kejadian tersebut.

Kemudian terkait pertanyaan mengapa pilot dan awak kabin yang mengizinkan Neno Warisman menggunakan PAS harus dikenakan sanksi, sementara pilot yang mengizinkan Susi tidak, pada dasarnya itu tergantung pada kapabilitas pilot dalam mengambil keputusan memberi izin penggunaan PAS. Karena setiap perusahaan sudah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dibuat Kementerian Perhubungan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu             Ketergantungan Minyak Tinggi, Cadangan Menipis             Kepastian Regulasi Sektor Migas             Efektifkan Student Loan Debt             Pemberian Gelar 'Bapak Pembangunan Desa' Wajar             Pasar Domestik Mulai Kontraksi             Pembenahan Ekspor Impor Mulai dari Validasi Data             Pembangunan yang Memandirikan Desa Masih Jadi Tantangan