Bukan Bela Ahmad Dhani, Tapi Pasal Karet UU ITE Bermasalah
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 31 January 2019 18:00
Pernahkah Anda bayangkan, pejuang hak kebebasan berpendapat di negeri ini adalah Ahmad Dhani? 

Sebelum bergiat di politik, ia dikenal sebagai musisi berbakat. Bersama band Dewa 19 yang dimotorinya, ia melahirkan lagu-lagu yang jadi anthem generasi 1990-an. Saat tak bersama Dewa, entah solo atau bareng band lain bentukannya, ia juga menelurkan hit sepanjang dekade 2000-an. 

Tapi kemudian industri musik dilanda krisis. Pertama oleh pembajakan CD dan MP3, lalu disrupsi digital yang bikin orang tak mendengarkan musik lewat pemutar kaset, CD maupun MP3, tapi dari aplikasi di handphone pintar. Penjualan album fisik nyaris nol, toko kaset dan CD tutup, penghasilan musisi kebanyakan dari manggung. Musisi jadi malas bikin lagu baru. Tak terkecuali Ahmad Dhani. 

Selewat dekade 2000-an ia lebih sering muncul di infotainment ketimbang mencipta lagu baru. Berbagai kasus personal mulai dari bercerai dari istrinya Maia Estianty, rebutan anak dan menikahi bekas rekan duet Maia, Mulan Jameela mengisi jam tayang infotainment, tabloid dan situs gosip. 

Beberapa tahun belakangan ia lebih aktif menyuarakan pandangan politiknya. Pada Pilpres 2014 ia berada di kubu Prabowo bahkan suka rela membuat jingle iklan yang main comot lagu Queen sambil berpakaian ala tentara Nazi. Iklan itu jadi kontroversi. Namun Dhani bergeming. Ia juga tak kapok berada di belakang Prabowo di Pilpres 2019, berseberangan dengan kubu petahana Jokowi. 

Syahdan, 2017 silam, di tengah keriuhan politik kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Ahok, ia mencuit di akun Twitter-nya pada 7 Februari, 6 dan 7 Maret. Isinya begini, " Yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Ma'ruf Amin..."  (7/2/2017), kemudian ia juga menulis "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya" (6/3/2017), dan terakhir dia menulis: "Sila pertama Ketuhanan YME. Penista agama jadi gubernur... Kalian waras???" (7/3/2017). 

Kicauan itu dilaporkan ke polisi oleh seorang masyarakat karena dianggap melanggar UU ITE. Pada 28 Januari 2019, Ketua Majelis Hakim Ratmoho memvonis Ahmad Dhani bersalah karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian. Pasal yang dikenakan pada Dhani yaitu Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia dihukum 1 tahun 6 bulan dan langsung dijebloskan ke penjara. 

Kita boleh tak sepaham dengan pandangan politik Ahmad Dhani maupun tak suka pada sikapnya yang kerap cari sensasi dan menyia-nyiakan bakat musiknya. Namun menjebloskannya ke penjara hanya karena satu-dua twit kasar hal lain. Kita berhak bertanya, apakah penegak hukum kita telah bersikap berlebihan dengan memenjarakannya? 

Bukan sekali ini perangkat hukum dipakai "menggebuk" lawan politik pemerintah (baca: petahana atau Jokowi). Selain Dhani yang sudah divonis, Ratna Sarumpaet sedang diproses hukum. Pemerintah berdalih tak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Namun kesan tebang pilih kasus sangat kelihatan. Pengamat asing lewat sebuah tulisan ilmiah malah telah menahbiskan praktek ini sebagai "Jokowi's Authoritarian Turn--ketika Jokowi jadi otoriter". 

Mengingat Dhani berada di kubu seberang, sulit tak mencurigai kasusnya bermuatan politis. Andai ia pindah kubu, apa bakal dilupakan kasusnya?

Yang lebih mencemaskan bukan debat soal kita setuju-tak setuju Dhani dipenjara. Melainkan penggunaan pasal karet UU ITE dan KUHP untuk menjerat kebebasan berbicara. Keberadaan pasal-pasal karet ini--pencemaran nama baik, ujaran kebencian--sering dipakai rezim membungkam lawan politik lewat jalur hukum. Hakikatnya pula, pasal karet lahir dari semangat warisan zaman kolonial untuk menertibkan rakyat jajahan. Setelah puluhan tahun merdeka masihkah pasal-pasal itu diperlukan?

Sepanjang pasal itu masih ada, setiap rezim pemerintahan berpotensi menggunakannya untuk membungkam lawan politik. Rezim sekarang sedang getol pakai pasal karet. Bukan tak mungkin rezim berikut akan menggunakannya juga.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Logika silogisme dalam litigasi Indonesia merupakan keniscayaan, hanya saja penerapan sebuah aturan dalam suatu perkara itu harus jelas dan terpenuhi unsur unsur pasal yang didakwakan. Apalagi jika tindak pidananya bersifat materil, artinya harus terjadi akibatnya baru daapt dihukum karena terbukti bersalah. Indikator dari terbuktinya sebuah delik adalah ada perbuatannya, ada korbannya dan ada pelakunya. 

Ahmad Dhani (AD) telah diputus berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dianggap menyebarkan informasi yang ditujukan untak menimbulkan rasa kebencian/permysuhan individu & / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Jika memang terbukti semua unsurnya hukuman menjadi sesuatu yang wajar. Akan lain halnya jika hakim tidak bisa mengidentifikasi individu atau kelompok mana yabg berdasarkan SARA (artinya suku yang mana, agama yang mana, ras atau golongan yang mana) yang tersinggung dan merasakan adanya kebencian atau permusuhan. Penegakan hukum itu harus selalu ditopang oleh pembuktian yang nyata-nyata ada atau patut diduga ada kejadiannya, bukan berdasar perkiraan semata. Karena hukum itu mengadiki perbuatan bukan pikiran, hukum juga harus berdasar bukti bukan perkiraan.

Keberadaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini mengundang banyak kritik, tidak hanya pada rumusannya yang bersifat "karet" tetapi juga penerapannya yang mengancam kebebasan berekspresi. Begitulah dalam konteks perkara AD menyebut kebencian terthadap suku tertentu tidak ada, agama tidak juga, ras tidak juga. Bagaimana dengan  tafsir "antar golongan"? meskipun hakim punya kebebasan menafsir, tapi harus jelas apa defenisi golongan. 

Pengertian golongan masyarakat dalam pengertian juridiksi hukum itu sudah lama dihapus uaitu golongan Eropa, golongan Pribumi dan gol Timur asing sudah tidak ada lagi karena hukum Indonesia sudah berlaku pada semua WNI, kecuali hukum yang bersifat privat seperti kewarisan dan lain-lain. Jadi tidak jelasnya pengertian golongan dan tidak adanya tweet yang menyebut "person" dalam konteks SARA, inilah "ruang karet itu" yang bisa ditafsirkan hakim tanpa parameter dan reasoning yang jelas. Putusan ini nampaknya tidak mengikuti kaidah "legal reasoning", sehingga nampak terlalu dipaksakan.

Dosa sistemik

Tidak terbatas pada soal perintah penahanan terhadap AD juga AHOK, dalam putusan yang mengandung perintah penahanan (hakim tidak salah karena menerapkan Pasal 197 KUHAP), sejak dulu saya berpendapat ini kesalahan sistemik. Secara logis yuridis seharusnya ketika mengetokan palunya putusan akhir, Hakim sudah tidak mempunyai kewenangan untuk menahan seorang terdakwa, karena putusan PN itu adalah putusan tingkat pertama yang sangat mungkin potensial dilakukan keberatan Terdakwa mengajukan upaya hukum banding.

Dengan pernyataan banding, maka putusan PN belum mempunyai kekuatan hukem mengikat, jadi tidak logis dilakukan penahanan dalam konteks eksekusi/pelaksanaan hukuman putusan yang belum tetap. Seharusnya dengan kewenangan yang masih penuh, jika hakim yakin terdakwa bersalah dan berkehendak menahan Terdakwa dapat dilakukan sebelum menjatuhkan putusan akhir. Dan putusan hanya boleh menyatakan TDW tetap dalam tahanan. Jadi kesalahan sistemiknya itu perintah tahan sesudah hakim tak memiliki lagi kewenangan menahan.

Ini proses peradilan tingkat pertama, msih bisa diuji ditingkat ke-2 di pengadilan tinggi yang masih menguji fakta dan kejadian (yudex factie) juga nanti di tingkat Kasasi di MA yang akan menilai apakah penerapan hukum di PN atau di PT sudah benar (yudex yurie). Kasus ini juga bias menjadi batu uji "penafsiran frasa golongan" dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE supaya tidak menjadi KARET berkepanjangan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pegiat HAM, Mantan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

Bisa saja ini bentuk otoritarianisme baru di era Jokowi. Buat saya, yang terjadi sekarang memang meresahkan banyak orang dipidanakan bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena aktivitasnya. Misalnya, bila mengacu pada data Konsorsium Pembaruab Agraria selama empat tahun terakhir ada 940 orang petani dan masyarakat adat yang dipidanakan. Lalu menurut data SOUTHEAST Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) di Indonesia ada ratusan orang yang dipidanakan karena ekspresi di media sosial atau dunia digital. 

Di sisi lain juga ada banyak pemidanaan di luar karakter tadi, yakni pada orang-orang yang dianggap kritis pada pemerintah, bukan dipidanakan aktivitasnya, tapi dicari-cari kesalahannya. Misalnya, aktivitas bisnisnya diacak-acak atau soal lain yang tak terkait aktivitas tapi berdampak pada pelemahan posisinya. Misal kemarin Dahnil Anzar Simanjuntak, juru Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, yang dituduh korupsi. 

Kelihatan betul (tebang pilihnya). Tapi yang bikin ramai kelompok "penyayang" (pendukung) Jokowi yang membuat narasi bahwa mereka (yang dipidanakan) ini memang salah, jahat, pembuat fitnah dan macam-macam. Tapi ketika yang jadi korban petani, mereka tidak bersuara. 

Namun yang hendak saya bilang, itu tak menjawab masalah. Negara atau pemerintah, lewat instrumen hukumnya melakukan pemidanaan atau tindakan hukum terhadap orang-orang yang dianggap bertentangan atau oposisi. Secara politik hukum juga diutak-atik, lewat kejaksaan. Misal Harry Tanoe sebelumnya dipidanakan, tapi ia akhirnya pindah kubu ke Jokowi, supaya bisnisnya lancar. 

Memang instrumen hukum kita punya pasal karet. Tapi seharusnya bisa disadari dan digunakan penuh kehati-hatian. Hukum nggak bisa sempurna. Ada peraturan perundang-undangan yang harus dihapus, dan ada juga yang tidak diberlakukan. Pasal karet UU ITE memang bermasalah. Itu jadi memudahkan negara persekusi orang (warganya).

Saya golput di pilpres ini. Karena kedua capres tidak ada yang menunjukkan kapabilitas yang cukup untuk berkuasa, karena ketika berkuasa mereka dapat kemewahan instrumen hukum. Sekarang yang digunakan apa? Hukum-hukum yang sifatnya purba. Di Indonesia ini, bila aturan hukumnya tak diubah, andai yang berkuasa orang baik, aturan (pasal purba) itu tak dipakai. Tapi bila yang berkuasa jahat, ada aturan hukum yang bisa dipakai (untuk membungkam lawan politik/oposisi/masyarakat). (ade)       

Pemberitahuan: Saat wawancara untuk artikel ini, Kamis (31/1/2019) penalar menjadi kuasa hukum Rocky Gerung. 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

Kasus dipidananya Ahmad Dhani Prasetyo alias Dani, menjadi salah satu bagian keriuhan sendiri dalam dunia politik dan hukum. Banyak yang bertanya apakah tidak berlebihan memenjarakan seseorang karena satu-dua twit di media sosial? 

Dalam kerangka hukum, tidak ada masalah satu atau dua atau beribu kalimat ujaran kebencian. Jika sudah memenuhi semua unsur Pasal yang dilanggar, sudah semestinya hukum ditegakkan dengan menyatakan bersalah dan kemudian menjatuhkan pidana. Dalam hal ini pasal yang dipandang terbukti adalah Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian Dani dihukum 1 tahun 6 bulan dan langsung dijebloskan ke penjara.

Politik dan Hukum dua sisi yang seringkali berhimpitan. Sebuah regulasi dibuat di sebuah lembaga perwakilan yang isinya adalah orang-orang dipilih melalui proses politik. Mengatakan bahwa hukum terpisah dari politik akan sangat sulit.
Namun hukum yang sudah ditetapkan sebagai sebuah norma yang disepakati dan mengikat, mestinya ditegakkan secara obejktif dan konsisten. Tidak memandang siapa ada disebelah mana, hukum harus tegak dengan adil.

Ada pernyataan yang menurut hemat penulis kurang proporsional dan tendensius, yakni perangkat hukum digunakan pemerintah untuk “menggebug” lawan politik. Pernyataan ini berkonsekuensi panjang. Pernyataan ini bermakna bahwa hukum yang ada dibuat sesuka hati pemerintah, aparat penegak hukum adalah aparat pemerintah, hakim yang memutus adalah hakim pemerintah. Ada miskonsepsi yang terkandung dari pernyataan ini. Dan bisa menjadi fitnah baru, menuduh pemerintah memperalat hukum kepentingan politik mereka. 

Mestinya, yang dikritik dalam kasus Dhani, jika memang memandang ada hal yang tidak objektif adalah lembaga penegakan hukum. Mengapa tidak objektif? Gunakan mekainisme upaya hukum, mengajukan banding, atau melakukan eksaminasi publik sebagai upaya kontrol atas hasil putusan pengadilan. Bukan dengan dengan cara menuding pemerintah yang menggunakan alat hukum untuk “menyerang” lawan politik. Inilah mengapa saya katakan hukum dalam huru-hara politik. Proses penegakan hukum yang berjalan diplintir dan digoreng menjadi satu komoditas politik untuk menguatkan kelompok masing-masing. 

Apakah setelah puluhan tahun merdeka masihkah pasal-pasal terkait ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik masih diperlukan? Tentu saja masih sangat dibutuhkan. Apalagi kita tengah berada dalam perubahan dan perkembangan budaya yang rentan perpecahan dan adu domba.

Fungsi pokok hukum selain untuk ketertiban adalah sebagai alat kontrol sosial sekaligus sebagai alat rekayasa sosial masyarakat. Menetapkan sistem norma yang harus dipatuhi bersama demi mendukung proses kemajuan peradaban. Kita tentu tidak mau menghabiskan energi dalam kerangka hubungan sosial yang negatif, saling mencaci, merendahkan, dan membenci. Semua itu tidak bisa dihilangkan, namun hukum mencoba mereduksi agar tidak terekspresikan secara publik. Inilah urgensi keberadaan peraturan terkait pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian itu tetap dipertahankan.

Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa tantangan penegakan hukum selain pada tahap formulasi, juga pada tahap implementasi. Penegak hukum yang profesional dan independen, akan memberikan jaminan kepastian hukum. Namun faktor politik seringkali mengaburkan isu hukum itu sendiri. Framing terhadap issu hukum menjadi isu politik, menjadikan hukum seolah hanya bagian dari permainan politik. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Anang Zubaidy, SH., MH

Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

FOLLOW US

Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha             Tunggu, Mas             Yang Tak Siap Menang Cuma Elit Politik, Rakyat Tenang Saja             Ikhtiar Berat Tegakan Integritas Pemilu