Bila Facebook Dibekukan di Indonesia
berita
Humaniora
Sumber Foto : times.com (gie/watyuting.com) 17 April 2018 19:00
Anda pengguna aktif di Facebook? Bersiaplah bila dalam waktu dekat Anda tak lagi bisa mengakses Facebook dari komputer, laptop atau smartphone Anda. Ya, Anda takkan bisa lagi curhat di kolom status, men-share berita yang Anda anggap penting dan menarik, maupun berjualan baju, kosmetik dan entah barang apa lagi. Menurut kabar, DPR membuka opsi untuk membekukan medsos bikinan Mark Zuckerberg tersebut di tanah air. 

Pangkal soalnya adalah ketakpuasan mayoritas anggota Komisi I DPR RI usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak Facebook Indonesia, Selasa (17/4/2018), terkait insiden pencurian data 1 juta pengguna Facebook di Indonesia oleh Cambridge Analytica (CA). CA adalah firma konsultan politik berbasis di Inggris yang mengunakan data pengguna Facebook untuk kepentingan politik. Di AS, CA memakainya untuk mempengaruhi pemilih saat pilpres yang memenangkan Donald Trump. Di Inggris, CA dipakai saat referendum keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Semula dikatakan data yang bocor berjumlah 50 juta, namun bos Facebook mengkoreksi menjadi 87 juta, termasuk 1 juta di antaranya dari Indonesia. 

Anggota DPR tak puas karena perwakilan Facebook tak membawa data konkrit nota kesepahaman atau MoU antara Facebook dan pihak ketiga yang menyerahkan data pengguna pada CA. Pihak Facebook mengatakan memang tak ada MoU antara pihaknya dengan pihak ketiga. Di sini, anggota DPR menganggap Facebook telah lalai dan ceroboh, karena tak membuat MoU yang melindungi data penggunanya. Nah, sebagai konsekensinya, DPR mungkin bakal merekomendasikan membekukan FB pada pemerintah. 

Masalahnya, Facebook telah jadi keseharian masyarakat kita. Indonesia negeri dengan pengguna FB terbanyak ke-4 di dunia di bawah India, AS, dan Brasil. Sebanyak 130 juta pengguna Facebook berasal dari Indonesia. Facebook berperan menjadi jembatan komunikasi banyak orang tanpa sekat jarak dan waktu. Seorang TKI di Hong Kong bisa berbagi kabar dengan keluarga di kampung halaman; ibu rumah tangga bisa membantu keuangan keluarganya dengan berjualan online di Facebook; seorang karyawan tak ketinggalan berita karena dapat berita di timeline FB-nya. Bila semua hal itu hilang karena FB diblokir, bukankah menutup lebih mendatangkan mudharat ketimbang manfaat? 

 

 

Benar, Facebook telah ceroboh membiarkan datanya tercuri. Di depan Kongres dan Senat di gedung Capitol Hill minggu lalu, Mark Zuckerberg telah meminta maaf atas kelalaian FB di kasus CA. Data pengguna Indonesia yang tercuri oleh CA hanya ikut tersedot lantaran kita tak punya kepentingan dengan pilpres AS maupun Brexit. Yang harus diwaspadai sebetulnya apa model CA ini juga dipraktikkan lembaga konsultan politik di sini? Apa DPR dan pemerintah telah bekerja bareng Facebook mengantisipasi hal tersebut? 

Memberi terapi syok bagi medsos macam Facebook sungguh perlu. Dengan begitu, kita menunjukkan diri bukan bangsa yang kerdil. Selama ini Facebook telah menangguk untung dari pengiklan dengan memanfaatkan data pengguna, termasuk dari Indonesia. Namun, apa opsi terbaik memblokir medsos tersebut? Jika FB diblokir, bagaimana dengan Google? Bukankah Google juga memanfaatkan data penggunanya?   

Hm, jangan-jangan yang selama ini kurang dilakukan adalah mengedukasi pengguna medsos di Indonesia. Apa masyarakat kita telah cukup tahu bahwa data pengguna bisa bocor ke pihak ketiga dan dipakai untuk kepentingan komersil maupun politis?    

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)    
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar Teknologi Informasi

Bila Facebook diblokir di Indonesia, kalau saya sih gampang saja sih. Pindah aja ke media sosial lain. Kalau di Indonesia contohnya sudah dibuat media sosial lokal. Salah satunya kitsia.id

Data pengguna Indonesia yang tercuri oleh Cambridge Analytica hanya ikut tersedot lantaran kita tak punya kepentingan dengan Pilpres AS maupun Brexit. Yang harus diwaspadai sebetulnya apa model CA ini juga dipraktikkan lembaga konsultan politik di sini? Ya, bisa saja digunakan oleh konsultan politik sebenarnya sih. Asalkan orang politiknya pintar. Lagipula tanpa perlu konsultan ya bisa sendiri juga. Intinya semua orang berusaha dapat informasi rakyat sukanya apa, rakyat maunya apa, rakyat pola hidupnya seperti apa dan lain-lain.

Apa DPR dan pemerintah telah cukup bekerja bareng Facebook mengantisipasi kebocoran data untuk dipakai konsultan politik? Kayaknya nggak, deh. Saya gak yakin para politikus dan birokrat Indonesia, mau bicara dengan Facebook khususnya engineer di Facebook

Terkait penggunaan data pribadi oleh Facebook atau Google, sebetulnya kalau menggunakan bank di Indonesia, operator telekomunikasi di indonesia dll semua juga memanfaatkan data pengguna/nasabahnya. Cuma bagaimana pemanfaatan yang sopan itu aja sih. 

Saya nggak yakin pada akhirnya akan blokir Facebook. Memangnya berani? Hehehe...

Sebenarnya edukasi penggunaan internet sehat atau ber-medsos dengan bijak sudah ada. Cuma kurang gencar. Teman-teman internetsehat.id sudah sejak lama melakukannya. Mungkin sekitar 10-15 tahun-an ini. Cuma kurang didukung pemerintah. 

Kami di kantor juga sedang menyiapkan program netizenx masyarakat bisa menguji pengetahuan tentang keamanan di Internet secara online dan gratis di https://cscp.pro/course/view.php?id=8

Anda cukup bikin account dan gratis. Di situ bisa langsung ujian untuk tahu sampai dimana kemampuan kita. Kalau mau baca-baca materinya juga ada di situ, cuma ya begitu deh. Ini inisiatif masyarakat saja. Semoga bisa bermanfaat buat orang banyak. Pengalaman saya pribadi pemerintah kalau diminta kerja susah. Biar swasta saja yang kerja, duitnya dari pemerintah asal jangan terlalu gede saja palakannya. Hehehe... (ade)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat telekomunikasi dari ICT Institute

Saat ini Facebook tidak bisa mempertanggung-jawabkan soal kebocoran data pengguna termasuk dari Indonesia. Sehingga, pemblokiran sementara saya pikir hal wajar sampai Facebook dapat secara transparan menyampaikan siapa saja yang bocor datanya, digunakan untuk apa dan ke depan bagaimana upaya mereka melindungi data pengguna.

Soal Cambridge Analytica hanyalah contoh bahwa mungkin metode serupa sudah digunakan dalam pilpres di Indonesia, pilkada atau juga akan digunakan dalam Pilpres 2019. Ini yang harus diperhatikan dan diantisipasi.
Sebab, jangan sampai yang sudah terjadi seperti di AS atau negara lain juga terjadi di Indonesia. Utamanya adalah lewat Facebook. Namun Kominfo dan DPR hanya bisa bertanya dan meminta pertanggungjawaban.

Sampai ada kasus bahwa data bocor dan disalahgunakan, itu artinya dapat dipastikan bersalah. Google belum ada kasus mengemuka. Tapi bisa saja ditanya apa upaya mereka melindungi data pengguna.

Perlu diingat, Facebook belum investasi apa-apa di Indonesia. Termasuk mungkin kebenaran membayar pajak. Jadi baiknya tidak usah bicara mereka investasi. Selain itu, aturan hukum tetap perlu dikedepankan. Sama saja bicara investasi tapi misal melanggar hukum kan proses tetap harus jalan. Sebab kita bangsa berdaulat.

Idealnya ada aturan perlindungan data pribadi dan mengatu OTT atau aplikasi asing. Tapi sesungguhnya UU ITE Pasal 30 dan 32 sudah kok ada aturan yang mengatur soal perlindungan data dan penerobosan sistem untuk mencuri data.

Edukasi pengguna medsos yang kurang. Selama ini edukasi tidak fokus dan masif. Baik bagaimana men-share data maupun melindungi data pribadi. Masyarakat menggunakan medsos secara otodidak sehingga hasilnya ya seperti apa yang terjadi belakangan ini. 

Pemerintah/ lewat Kominfo belum cukup mengedukasi publik. Bahkan sayangnya kurang dan seperti tidak ada. Masyarakat hanya disibukkan dengan isu hoax, ujaran kebencian, yang hingga sekarang juga tidak bisa diredam. (ade)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan