Bersalah Dalam Kasus Kebakaran Hutan: Pantaskah Jokowi Ajukan Kasasi?
berita
Humaniora
25 August 2018 18:30
Penulis
Seorang Presiden yang masih aktif menjabat divonis bersalah dengan perbuatan melawan hukum. Ini kali pertama terjadi di Indonesia.

Kasus ini bermula saat sekelompok warga Kalimantan Tengah (Kalteng) melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya atas kebakaran hutan pada yang terjadi 2015. Para penggugat yang terdiri dari: Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty. Sedangkan para tergugat adalah Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan DPRD Kalimantan Tengah.

Inti dari gugatan warga adalah merasa Jokowi selaku penanggung jawab telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Gugatan bernomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya pada tahun 2016 tersebut bukanlah gugatan perdata umum, tapi perdata khusus yaitu citizen law suit.

PN Palangkarya menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pihak Tergugat kemudian mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya justru menguatkan putusan (PN) sebelumnya.

Saat memutuskan vonis, majelis menilai bahwa: upaya yang dilakukan para Tergugat Presiden tersebut belum maksimal dan terlihat lamban dan lambatnya kinerja para Tergugat dalam melakukan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kalimantan Tengah, menyebabkan kabut asap menyebar meluas hingga ke wilayah negara tetangga yaitu wilayah Singapura dan Malaysia, dan telah pula menyebabkan korban meninggal dunia dan warga menderita ISPA serta terganggunya aktivitas masyarakat termasuk terganggunya penerbangan pesawat di wilayah Kalimantan Tengah dan lama kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi dalam rentan waktu yang cukup di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah

Atas vonis ini, Presiden Jokowi diputus untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, diwajibkan membuat 12 peraturan pemerintah tentang perlindungan terhadap hutan dan masyarakat dari kebakaran hutan. KLHK pun pasang badan. Pemerintah memilih mengajukan kasasi daripada melaksanakan putusan tersebut. alasannya, bahwa kasus Karhutla tahun 2015 terjadi ketika Jokowi baru saja menjabat sebagai Presiden.

Loh, kenapa Pemerintah memilih memilih mengajukan kasasi, toh ini hanya citizen law suit? Kenapa ‘tega’ melawan rakyat sendiri yang menuntut pelestarian hutan? Jika demi terjaganya hutan dan keselamatan rakyat, kenapa tidak legowo, berkorban atas vonis tersebut demi kepentingan bangsa? Bukankah Presiden bekerja untuk rakyat?

Apakah karena kepentingan pilpres 2019 hingga ‘anti’ dinyatakan bersalah meski demi kebaikan? Loh, bukankah saat ini Jokowi masih sebagai Presiden? Kenapa  vonis ‘bersalah’ tidak digunakan sebagai momentum oleh pemerintah untuk menindak tegas para pengusaha pengelolaan hutan, pembalak liar, dan pengusaha perkebunan sawit, sebagai aktor utama perusakan hutan?

Jika dalam kasus Karhutla ini pemerintah hanya berpikir ‘kalah-menang’, bagaimana nasib hutan Indonesia di masa depan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Wow.. very good. Itu putusan yang sangat bagus. Putusan ini patut kita apresiasi. Kasus ini mirip dengan kasus citizen lawa suit (CLS) Pengelolaan PAM DKI. Saya sebagai ahli pernah diminta memberikan keterangan di PN Jakarta Pusat mengenai kasus ini. Rakyat dimenangkan dan peninjauan kembali (PK) antara Pemda DKI dengan Investor Asing dinyatakan batal demi hukum.

Hasil keputusan kemudian menyebutkan pengelolaan PAM dikembalikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI. Tetapi, Pemda DKI kemudian malah melakukan banding hingga Kasasi. Pada akhirnya pengadilan memenangkan rakyat dalam kasus ini.

Nah, untuk kasus gugatan CLS rakyat Kalimantan Tengah (Kalteng) terhadap Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan jajarannya, atas kebakaran hutan dan lahan di Kalteng. Saat pemerintah justru mengajukan kasasi, di sinilah tampak bahwa Pemerintah tidak punya sense of crisis atas sustainable development dan tidak punya kepedulian terhadap rakyat. (Afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia

Gugatan citizen law suit (CLS) oleh warga negara, sebagai salah satu peluang hukum yang digunakan oleh warga negara karena situasi dimana pemerintah sebagai penyelenggara negara lalai dan abai dalam menangani kabut asap akibat kebakaran, terutama yang terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sudah 18 tahun, sudah empat kali ganti presiden, penanganan kabut asap itu selalu sama. Hingga, momentum 2015 kami gunakan sebagai upaya kami untuk mengingatkan kepada pemerintah, bahwa pemerintah telah lalai dan abai melakukan upaya-upaya penanganan bencana asap dan kebakaran hutan.

Situasi yang terjadi pada saat bencana asap dan kebakaran hutan di tahun 2015 lalu memang cukup mengkhawatirkan. Kami bersama warga yang lain, yang tergabung dalam sebuah gerakan bernama Gerakan Anti Asap, telah melakukan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Saat  itu kami membuka posko-posko di lapangan, melakukan evakuasi, memberikan pelayanan gratis. Padahal saat itu kami juga sebagai korban. Termasuk keluarga kami harus diungsikan.

Gugatan yang kami layangkan atas kejadian bencana kabut asan dan kebakaran di tahun 2015 tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan warga atas penanganan kebakaran hutan terjadi sejak 1997 yang selalu sama, penyelenggara negara selalu lalai dan abai dalam penanganannya.

Bencana asap dan kebakaran hutan di tahun 2015 itu merupakan situasi yang paling sulit dihadapi oleh warga, dimana hampir 4 bulan warga menghirup udara yang tidak sehat karena kepungan kabut asap. Maka hal itulah yang kemudian mendorong kami untuk melakukan upaya hukum. Meskipun sebelumnya kami sudah menggunakan upaya-upaya lain, seperti melaporkan perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan. Bahkan tahun 2013, kami pernah melakukan legal standing, menggugat pemerintah juga. Namun, saat itu kami kalah di pengadilan.

Sebenarnya, kami tidak hanya melakukan CLS, tetapi class action juga sempat kami diskusikan dengan warga, tetapi belum sempat didaftarkan. Tuntutan yang kami sampaikan dalam CLS ini tuntutan yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Di pengadilan situasinya betul-betul terasa substansinya. Hakim sendiri sebenarnya juga bagian dari korban bencana kabut asap dan kebakaran hutan tersebut. Masyarakat Kalteng memahami betul kondisi yang sulit saat bencana terjadi. Bagaimana susahnya mendapat akses kesehatan, tidak dievakuasi, sehari-hari hidup dalam keadaan sulit bernafas karena asap. Saat tidur pun menghirup asap yang masuk ke rumah-rumah warga.

Soal korban dan kerugian bisa merujuk ke bukti-bukti yang kami sajikan dalam gugatan. Termasuk kerugian ekonomi yang dialami masyarakat akibat bencana kabut asap dan kebakaran hutan yang terjadi di tahun 2015 tersebut, yang diperkirakan mencapai lebih dari 2 triliunan lebih.

Alasan gugatan kami layangkan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam sinopsis watyutink.com, karena kami melihat bahwa Presiden lah yang memiliki kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memiliki kewenangan penegakan hukum dan melakukan upaya-upaya teknis dalam konteks lingkungan hidup & kehutanan.

Kementrian ATR/BPN wajib mempublikasikan peta Korporasi, Kementrian Pertanian wajib melakukan audit kepatuhan bagi perkebunan sawit untuk menyediakan prasarana antisipasi kebakaran dan Menteri Kesehatan wajib memastikan penanganan korban asap. Begitu juga Gubernur dan DPRD mengeluarkan kebijakan di tingkat daerah dan hal-hal teknis yang disebutkan dalam tuntutan yang sudah di putuskan di pengadilan

Jadi, menurut kami sebaiknya pemerintah tidak perlu melakukan kasasi. Karena tututan kami tersebut, sebenarnya adalah mengkoreksi pemerintah yang telah lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanganan kabut asap dan kebakaran hutan, sehingga (oleh tuntutan tersebut) pemerintah diwajibkan menjalankan tanggung jawab tersebut berdasarkan undang-undang.

Jadi, jika pemerintah bijak, maka tidak perlu mengkotradiksikan hal ini dengan kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Justru pemerintah hari ini memiliki peluang untuk membuktikan bahwa mereka bekerja serius untuk kepentingan rakyat, salah satunya menghentikan kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap saat ini dengan menjalankan putusan PN tersebut.  (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Revolusi Akhlak Kiai Juned

25 November 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF