Bebas Tak Bebas Pilihan Politik
berita
Humaniora
Sumber Foto : lampost.co (gie/watyutink.com) 06 July 2018 16:30
Baru-baru ini seorang guru bernama Robiatul Adawiyah di Bekasi, Jawa Barat dipecat karena pilihan politiknya dalam Pilgub Jabar 2018 tak sesuai dengan arahan dari pihak sekolah. Akhir Mei 2018 lalu, seorang anak dipersekusi karena pilihan politik ibunya di kawasan CFD Jakarta. Apa tindakan tidak menyenangkan di atas itu karena mereka yang berbeda pilihan politik tak cerdik menempatkan posisi atau masyarakat kita yang kurang dewasa dalam berdemokrasi?

Demokrasi menjamin kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat juga menentukan pilihan. Tak jarang terbentuknya kelompok-kelompok tertentu berdasarkan pilihan politik. Hak untuk menentukan pilihan dijamin di dalam undang-undang, tapi bagaimana kalau ada individu atau sekelompok orang yang hendak menunjukan ekspresi pilihan politik namun mendapat reaksi kurang menyenangkan?

Dalam tataran elite, konon katanya, pilihan politik menyingkirkan mereka yang memilki kompetensi dan bekerja secara professional dalam bidang tertentu. Parahnya lagi, penempatan orang-orang baru terkadang tak sesuai dengan bidangnya. Sehingga kurangnya kompetensi membuat mereka tidak maksimal dalam melayani bangsa dan rakyat. Tak jarang orang yang kompetensinya tidak sesuai, ditempatkan pada suatu posisi karena pilihan politiknya tepat. Apakah pilihan politik mengabaikan profesionalisme dan kompetensi?

Di tahun-tahun politik, pilihan politik sering memecah belah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, bahkan mengancam nyawa. Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Intan Jaya, Papua 6 nyawa melayang dan ratusan lainnya luka-luka usai penghitungan suara. Pendukung paslon yang kalah menyerang, pendukung paslon yang menang versi penghitungan KPU. Sejumlah pihak menyebut kejadian itu sebagai tragedi demokrasi. Sejumlah kejadian serupa terjadi di beberapa kabupaten/kota lain.

Namun pilihan politik tak jarang membuat orang gelap mata. Mencibir figur/kelompok tertentu, tanpa bukti yang kuat atau memuji secara berlebihan, serta terkesan mendewakan. Ada yang beranggapan kemajuan demokrasi kita, mengakibatkan peradaban kita mundur. Orang berujar seenaknya, dan menindas sesukanya. Apakah kita lebih memilih demokrasi yang seperti ini dan mengabaikan peradaban?

Demokrasi ala barat dianggap mengorbankan nilai-nilai luhur kebangsaan, melahirkan perpecahan, serta mengabaikan kesantunan. Di sisi lain demokrasi menjanjikan kebebasan menentukan pilihan politik. Namun melihat apa yang terjadi, apakah demokrasi itu benar-benar menjamin kebebasan menentukan pilihan politik? Apakah perpecahan karena milihan politik terjadi juga di kalangan elite partai atau jangan-jangan cuma di kalangan akar rumput saja?

Apakah negara bisa menjamin kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan yang diatur di dalam konstitusi, atau negara malah secara halus/menggunakan tangan orang lain untuk mengarahkan masyarakat pada pilihan politik tertentu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Program SMRC

Saya kira secara umum masyarakat kita masih di dalam proses menjadi warga negara yang baik, menghargai hak orang lain, serta memperjuangkan hak-haknya sendiri. Nah, ini tidak bisa instan, dan harus terus diupayakan oleh banyak pihak. Karena yang namanya kebebasan sipil itu tidak datang dengan sendirinya. Kebebasan sipil di seluruh dunia merupakan hasil pergolakan, perjuangan dan pertumpahan darah.

Nah, dulu kita berada dalam posisi merasakan politik menstruktur dan hirarki. Ada rakyat jelata priyai dan penguasa, hirarki seperti itu ada di dalam masyarakat kita. Dalam politik, elite selalu bisa menentukan, mengambil keputusan dan mengarahkan nasib kelas bawah. Sistem dalam masyarakat feodal juga seperti itu, priyai, raja-raja dan keluarga pembantu raja itu punya otoritas lebih banyak ketimbang rakyat pada umumnya.

Hal yang sama terjadi pada masa penjajahan. Penjajahlah memiliki kuasa lebih banyak dibandingkan dengan rakyat yang terjajah. Lalu hirarki terbentuk dalam masyarakat. Mulai kulit putih eropa penjajah, selanjutnya orang asia timur (China Arab dan sebagainya). Struktur itu tidak terbentuk secara ilmiah, tapi hasil bentukan penjajah untuk men-support satu agenda kekuasaan, politik, ekonomi dan budaya tertentu.

Apa yang disebut sebagai demokrasi membongkar hirarki kewarganegaraan seperti itu. Lewat proses demokrasi, semua orang punya hak, kewajiban dan nilai sebagai manusia secara equal/sama. Di Yogyakarta, tak peduli abdi dalem, tak peduli sultan, nilainya dalam demokrasi sama, yaitu satu suara. Juga tak peduli tokoh agama sepenting apapun, dengan pendosa berat, nilainya dalam demokrasi sama. Itu artinya equality atau kesetaraan sebagai warga negara.

Menurut saya, masyarakat di Indonesia saat ini, masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meninternalisasikan hak-hak kewarganegaraan dan hak-hak kebebasan individu. Warga Indonesia secara umum, sudah mulai menyadari, merasakan nilai kebebasan dan kesetaraan itu. Namun kultur sosial kita masih terbelenggu oleh memori hirarki feodal, hirarki penjajahan, serta hirarki rasial dan keagamaan. Itu yang masih menghantui banyak memori kolektif warga kita. Nah, sehingga itu yang saya maksud kita masih butuh banyak waktu untuk memperjuangkan supaya prinsip-prinsip dasar dari demokrasi, hak-hak sipil, sehingga bisa memberikan seluruh warga negara kita itu setara di mata hukum, jadi menurut saya itu dasar-dasarnya.

Jadi kalau masih ada peristiwa-peristiwa seperti di Papua dan Bekasi menandakan bahwa agenda demokrasi itu masih harus di perjuangkan. Di Papua misalnya masih ada hirarki tradisional yang menganggap satu suku atau suku yang lain tidak setara dianggap dan belum ada rasa saling percaya. Jadi kalau tidak saling percaya, satu kelompok akan merasa kelompok lain mencurangi mereka. Sehingga ekspresi negatif yang destruktif timbul dari kelompok yang merasa dicurangi.

Kasus satu lagi di Bekasi kemarin, itu kan karena secara politik dan ideologi, pihak-pihak tertentu berusaha memaksakan semua yang ada di dalam jaringannya satu seragam. Karena itu dipaksakanlah pilihan politiknya seragam. Juga karena mereka masih merasa guru itu tidak punya hak dan juga otoritas sebagai warga negara yang setara. Namun apakah itu dikatakan sebagai kegagalan demokrasi? Menurut saya kita bukan bicara gagal atau berhasil.

Terhitung sejak reformasi atau pemilu 1999, kita baru mendapatkan kebebasan politik secara lebih baik saya kira belum dua puluh tahun atau belum satu generasi. Jadi masih terlalu dini jika kita mau menilai gagal atau suksesnya demokrasi. Kebebasan sipil dan warga negara baru kita mulai. Oleh karena itu saya merasa bahwa hingga saat ini progress kebebasan individu dan hak-hak warga negara menunjukkan kurva yang naik dan lebih terpenuhi. Jadi sedang mengalami perbaikan, karena itu kalau ada riak-riak kecil peritiswa-peristiwa seperti itu, itu hanya ekpresi bahwa perjalanan untuk mencapai tingkat kewarganegaraan itu masih harus diperjuangkan, termasuk demokrasi itu sendiri masih harus dilembagakan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Menurut saya begini, termasuk kecaman yang luar biasa terhadap Tuan Guru Bajang (TGB) karena beliau seolah-olah beralih haluan politiknya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita diajari melihat politik secara hitam-putih, ini yang menjadi masalah utamanya. Sedangkan partai-partai itu tidak menganut psikologi hitam-putih, pada dasarnya mereka cair dan basisnya materilnya cuma cari materi.

Masyarakat yang diajari politik hitam-putih, diajari juga memandang dengan prinsip kalau bukan kita ya lawan atau di luar kelompok mereka adalah lawan, orang jahat, dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan partai kepada pemilihnya. Padahal partai-partai itu sendiri politik itu tidak ada warnanya. Tapi pemilih dibagi menjadi dua tipologi, tipologi putih dan tipologi hitam.

Makanya tidak heran kalau kemudian muncul pernyataan partai setan lawan partai tuhan. Di Pilkada DKI Jakarta, ada partai pendukung penista dan anti penista. Itu semua dalam rangka membuat masyarakat terbelah, padahal mereka sendiri enteng-enteng saja di atas. Kita lihat di Jawa Timur dan Sumatera Utara mereka berkawan.

Nah ini menurut saya kalau tidak dihentikan, perilaku politik yang seperti ini pada dasarnya mereka mengajari masyarakat kita untuk terbelah terus-menerus. Mereka menikmati itu, serta mengambil keuntungan dari masyarakat yang terbelah itu. Makanya berulang-ulang saya katakan, semua penggunaan isu SARA pada dasarnya untuk kepentingan politik. Hari ini mereka jadi korban, besok partai itu pelakunya di tempat lain.

Memang pada dasarnya mereka tidak terlalu peduli dengan isu SARA ini. Apakah politisasi isu SARA itu buruk atau tidak, yang mereka peduli politisasi SARA itu efektif atau tidak efektif digunakan dalam rangka pemenangan. Kalau ternyata efektif, ya mereka akan pakai. Kalau tidak efektif, ya seolah-olah mereka jadi korban.

Para politisinya harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengajari masyarakat kita, mendidik masyarakat kita untuk melihat politik itu secara dingin. Itu yang harus diutamakan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi