Bantuan Rakyat Indonesia dan Konflik Suriah nan Ruwet
berita
Humaniora

Sumber Foto : twitter.com  (gie/Watyutink.com)

22 March 2018 19:00
Orang Indonesia paling suka beramal. Menyisihkan rezeki untuk orang lain telah jadi kebiasaan Muslim di sini. Tengok saja, potensi dana zakat bisa mencapai Rp 217 triliun. Selain berzakat dan bersedekah, warga Muslim getol menyumbang untuk meringankan sesama Muslim yang menderita di daerah konflik nun jauh.

Saat ini, Muslim Palestina yang dijajah Israel dan etnis Rohingya yang terusir dari negerinya di Myanmar adalah dua komunitas Muslim yang kerap dibantu rakyat Indonesia. Satu lagi rakyat Suriah. Beberapa waktu lalu yang dibantu adalah rakyat Suriah di kota Aleppo. Belum lama ini rakyat Suriah di kota Ghouta.      

Organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) antara lain menggalang dana umat untuk menyumbang bagi warga Ghouta. Baliho "Selamatkan Ghouta" milik ACT bertebaran di Jakarta dan di banyak wilayah lain Indonesia. Juru bicara ACT yang dikutip sebuah media mengatakan baliho disebar hingga Papua. Dana yang telah dikumpulkan: Rp 11,5 miliar. 

Tidak ada yang salah dengan menyumbang bagi orang yang terkena musibah. Termasuk yang berada nun jauh di belahan lain planet ini. Muslim meyakini Muslim lain adalah saudara. Tapi tak dipungkiri juga, sesama Muslim di negeri sendiri pun masih banyak yang butuh bantuan. Menurut data BPS, per September 2017, penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa. Dikatakan juga, jumlah terbanyak (13,94 juta jiwa) tinggal di Pulau Jawa. Maka, kita patut bertanya apakah kita sudah cukup membantu saudara-saudara kita yang tinggal di negeri sendiri sebelum membantu saudara nun jauh di sana?       

Selain etika mendahulukan yang dekat ketimbang yang jauh, Khusus bantuan ke rakyat Suriah layak dikulik lebih jauh. Mudah mengidentifikasi siapa kawan dan lawan di Palestina atau di konflik Rohingya. Tapi tak demikian dengan konflik Suriah. Konflik di sana amat rumit. Banyak pemain dan kepentingan. 

Meski kini ISIS tak lagi menguasai sebagian wilayah Suriah, perang saudara masih berkecamuk. Awalnya adalah gerakan protes rakyat di jazirah Arab yang disebut Arab Spring. Protes rakyat di Suriah pada 2011 direspon dengan senjata oleh Presiden Bashar al Assad. Dari situ perang saudara bermula. Yang berperang tak hanya satu kelompok pemberontak lawan Presiden Assad. Ada yang mengklaim kelompok moderat. Ada pula pemberontak kelompok jihadis yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Yang ini tentu tak dapat bantuan dari Barat. Lalu, ada juga pemberontak dari suku Kurdi yang ingin mendirikan negeri sendiri. 

Selain konflik di dalam negeri, sejumlah negara disinyalir turut bermain. Selain AS, Turki dan negara Barat berada di belakang kubu pemberontak moderat, Rusia konon berada di belakang Assad. Lalu Iran berkepentingan melindungi tempat-tempat suci kaum Syiah di sana. 

Nah, disinyalir, bantuan dari warga Indonesia via ACT untuk warga Ghouta sulit dipertanggungjawabkan sampai ke yang berhak. Apalagi pihak ACT mengakui mengirim bantuan lewat jalur informal, tak menginformasikan pada pemerintah Assad.  

Yang jadi tanya lalu, apa ini artinya pemberi bantuan telah berpihak? Jika dikatakan bantuan disalurkan lewat jalur tak resmi, bagaimana kita bisa yakin bantuan rakyat Indonesia tak dikonversi jadi peluru atau senapan? Bukankah itu bak menyiram bensin ke rumah yang terbakar? 

Berpihak pada Presiden Assad yang memerangi rakyatnya sendiri juga salah. Lalu, bagaimana baiknya membantu sesama Muslim di tengah konflik nan rumit seperti di Suriah? Apa kita akan membiarkan rakyat Suriah menderita tanpa dibantu sesama Muslim? 

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)

Yang terjadi di Suriah awalnya, adalah demo-demo anti pemerintah. Hal yang sama juga terjadi di berbagai negara lain di Timteng, termasuk negara monarki. Bedanya, di Suriah, para pelaku aksi-aksi demo awal (di kota Daraa) sudah mempersiapkan senjata. Hal ini dilaporkan oleh para jurnalis independen. Sehingga sebenarnya aksi demo yang diberitakan luas sebagai aksi demo damai sebenarnya sudah terjadi penembakan-penembakan terhadap aparat kepolisian. 

Sosok bernama Hamza Al Khatib yang diklaim sebagai ‘anak kecil’ korban ‘kebrutalan rezim’ dan menjadi ikon awal aksi penggulingan rezim juga sangat diragukan keberadaannya (apakah benar ada atau tidak). 

Laporan Amnesty Internasional soal kejahatan kemanusiaan (terbit Agustus 2011, 5 bulan pasca aksi demo di Daraa), juga tidak bisa dijadikan acuan yang valid karena AI tidak melakukan penelitian langsung ke lapangan, tidak ada sumber primer, dan tidak  melakukan corroboration dan cross-checking.

Sementara itu, berbagai laporan jurnalis menyebutkan masuknya milisi Al Qaida yang sebelumnya berhasil menggulingkan Qaddafi di Libya, ke Suriah.  Laporan jurnalis Mary Fizgerald dari Foreign Policy menyebutkan bahwa salah satu komandan pemberontak Libya yang paling terkenal, Al-Mahdi Al-Harati, bersama lebih dari 30 milisi Al-Qaidah Libya datang ke Suriah untuk mendukung Free Syrian Army (FSA) serta membentuk milisi Liwaa Al-Ummah.

Menurut saya, sangat mungkin ada pihak-pihak yang tidak menghendaki Assad sebagai pemimpin. Lumrah di negara manapun, termasuk Indonesia, ada pihak oposisi. Bedanya, oposisi di Suriah angkat senjata dan berperang melawan tentara pemerintah. Persenjataan yang mereka miliki sangat lengkap dan sangat mahal, tak kalah dari perlengkapan tempur sebuah negara. Jelas oposisi ‘biasa’ tak akan mampu membiayai logistik sedahsyat ini, apalagi sudah berlangsung 7 tahun. Jelas ada pendananya, dan ini juga sudah diungkap oleh media mainstream, yaitu AS, Inggris, dan negara-negara Arab Teluk. 

Ketika kemudian terungkap kepada dunia (tahun 2013) bahwa milisi yang angkat senjata di Suriah adalah Al Qaida, dengan nama Jabhah Al Nusra, AS pun memasukkan JN dalam daftar teroris. Tahun 2013 juga muncul ISIS yang kemudian juga dimasukkan dalam daftar teroris.

Tapi ada milisi lain, yang mengaku bukan Al Qaida, yaitu Free Syrian Army, atau Jaish Al Islam, dan banyak lagi. AS dan sekutunya membantu milisi-milisi non-Al Qaida dengan alasan mereka ini ‘pemberontak moderat’.

Klaim ‘moderat’ sangat mudah dibantah dengan melihat rekam jejak milisi-milisi tersebut. Narasi mereka sudah jelas, yaitu sektarian, menghalalkan pihak yang mereka anggap kafir. Yang mereka bunuh bukan hanya kaum Syiah (yang sebenarnya sangat minoritas di Suriah), tapi juga kaum Sunni (ketika mereka meledakkan bom di tempat-tempat umum, logikanya yang tewas tentu mayoritas Sunni) dan Kristiani. Sebuah kota kecil di mana penganut Kristen tertua di dunia (mereka masih menggunakan bahasa yang dulu dipakai oleh Yesus), Malooula, juga menjadi korban milisi FSA (bekerja sama dengan Al Qaida).  Di Youtube bisa dicari, seorang komandan FSA bernama Abu Sakkar memakan jantung tentara Suriah yang sudah dibunuhnya, didasari karena kebencian sektarian.

Jaish Al Islam, yang juga disebut moderat oleh Barat, mengurung kaum minoritas dalam kerangkeng, lalu ditaruh di berbagai titik sebagai tameng manusia (agar pihak pemerintah tidak menyerang, karena kalau menyerang mereka ini yang akan tewas terlebih dulu). Kebrutalan kelompok lainnya, seperti Ahrar al Syam, juga bisa dilacak di internet, lengkap dengan video mereka yang menginjak-injak mayat warga sipil yang dibunuhnya.

Mengingat sedemikian kerasnya upaya AS untuk mendukung penggulingan Assad, secara umum bisa disimpulkan bahwa ini bukan perang sektarian, tetapi agenda penggulingan rezim yang dilakukan negara adidaya, tapi dengan memanfaatkan milisi-milisi bersenjata yang menggunakan narasi sektarian untuk merekrut petempur dan donasi dari kaum Muslimin sedunia.

Apa tujuan AS dan kawan-kawan memodali perang yang sangat mahal dan memakan korban yang sangat banyak ini? Tentu saja, ini terkait erat dengan perebutan sumber energi migas di kawasan. (ade)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)

Pada dasarnya, menyumbang untuk kemanusiaan itu mulia. Ada jutaan warga Suriah yang jadi pengungsi yang jelas butuh bantuan. Dan kita orang Indonesia pun perlu membantu apabila mampu.

Masalahnya, yang disampaikan untuk membangkitkan rasa iba adalah narasi yang bohong, misalnya: “Saudara Sunni kita di Suriah dibantai umat Syiah” atau “warga sipil di Suriah dibantai pemerintahnya sendiri”. Narasi seperti itu jelas sangat efektif membangkitakan kemarahan sekaligus iba, dan orang akan merogoh kocek. Tak heran donasi untuk Suriah sangat fantastis, kita bicara uang ratusan milyar di sini. Entah berapa akumulasinya, karena konflik berjalan sejak 2011.

Ada 2 hal yang saya kritisi dari narasi itu:

1. Narasi ‘pemerintah membantai warga’ adalah kebohongan, karena tidak ada bukti yang bisa diberikan. Bahkan media mainstream pun cuma bisa memberi bukti video atau foto yang disediakan White Helmets (sebuah lembaga bantuan medis bentukan AS dan Inggris dan ada video-video yang membuktikan bahwa mereka tak lain adalah anggota milisi “jihad” yang berbaju relawan medis). Mencari dana dengan kebohongan tidak etis.

2. FAKTA-nya, yang angkat senjata di Ghouta timur dan menjadi sasaran gempuran militer Suriah adalah Jaish al Islam, Faylaq ar Rahman, Hay’at Tahrir Al Sham, Harakat Nour al-Din al-Zenki, dan Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya. Mereka bersenjata tempur lengkap, tidak kalah dari senjata yang dimiliki negara. JADI, secara faktual, mereka BUKAN rakyat sipil, tapi petempur. Fakta ini diabaikan atau ditutupi oleh sebagian organisasi pencari dana. Mereka selalu mengulang-ulang narasi yang tidak masuk akal: Assad membombardir warga sipil Sunni. Militer Suriah mayoritas Sunni; dan mayoritas warga Suriah Sunni.

Tapi mengapa narasi ini sangat menguasai wacana mainstream di Indonesia? Karena, yang angkat senjata di Suriah berasal dari ormas-ormas transnasional yang juga punya cabang di sini: Hizbut Tahrir, Al Qaida, ISIS, dan Ikhwanul Muslimin. Simpatisan kelompok-kelompok ini sangat banyak di sini. Maka tentu saja narasi versi sektarian itu yang sangat menggema, sampai ke majelis-majelis taklim di kampung-kampung. 

Mengenai penyaluran dana yang dilakukan ACT, saya hendak mengklarifikasi. Pertama, perlu digarisbawahi saya tidak melakukan TUDUHAN apapun terhadap ACT. Saya hanya mempertanyakan. Begini, dalam wawancara ACT dengan sebuah media, ACT mengakui tidak meminta izin masuk kepada pemerintah Suriah. Dan saat ditanya bagaimana cara masuk ke Ghouta timur, mereka menjawab: polanya dirahasiakan.

Lalu, saya hubungkan dengan narasi ACT selama ini, yaitu menyebut pemerintah Suriah membombardir warga sipil. Juga, dalam aksi-aksi penggalangan dana, ACT menggunakan bendera hijau-putih-hitam. Ini adalah bendera FSA, alias tentara pemberontak. Belum lagi bila dikaitkan dengan partner ACT di Turki, yaitu IHH. Bisa Anda cek sendiri rekam jejak IHH dalam konflik Suriah. 

Aljazeera memberitakan polisi Turki menangkap truk IHH berisi senjata. Tentu saja, IHH membantah. Tapi, jelas, dengan berbagai indikasi dan berita ini, wajar publik mempertanyakan keberpihakan ACT dan kemana sebenarnya dana masyarakat disalurkan.

Apalagi, ulama Suriah di Kompas TV menyarankan penyalur donasi bekerja sama dengan pemerintah Suriah dan KBRI karena “Ada saja pihak yang menyalahgunakan bantuan, hingga bantuan itu ada yang sampai ke pemberontak”.  Tentu wajar publik mempertanyakan mengapa ACT tidak minta izin masuk kepada pemerintah Suriah? Sejauh ini klarifikasi ACT tidak menjawab pertanyaan mendasar itu. 

Kelompok pro-jihadis selalu menggunakan narasi kebencian terkait Suriah, didasari informasi yang salah, yang sebenarnya berkali-kali sudah muncul klarifikasinya oleh netizen antiperang. Dampaknya, kebencian publik semakin terstimulasi dan mudah sekali diarahkan membenci pada hal-hal lain seperti, rekrutmen jihadis, donasi, maupun untuk kepentingan politik nasional. Dampaknya sangat terasa di Indonesia: kebencian meruyak ke segala arah; melebar ke semua isu. Dan siapa yang membawa narasi kebencian ini? Tak lain mereka yang berafiliasi dengan ormas-ormas radikal yang angkat senjata di Suriah. 

Tentu tetap penting membantu rakyat Suriah. Bila ingin membantu bekerjasamalah dengan kementerian luar negeri Suriah dan KBRI supaya tepat sasaran, yaitu kepada warga sipil. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pengiriman bantuan dari masyarakat Indonesia ke warga Suriah korban perang, sebetulnya boleh-boleh saja. Namun dalam praktiknya bantuan itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Pertama, Suriah adalah daerah perang yang brutal. Tidak mudah menyampaikan bantuan ke warga di sana. Apa jaminan bahwa bantuan itu sampai ke tangan yang berhak, yakni warga sipil korban konflik? 

Ketika penggalang bantuan tidak berkoordinasi dengan pemerintah Suriah yang sah dan tidak berkoordinasi dengan KBRI, muncul pertanyaan, ada apa? Apakah mereka merasa lebih jago dan menguasai jalur distribusi bantuan?

Kedua, ada banyak faksi yang berkonflik di Suriah. Apakah penggalang bantuan ini punya "hubungan istimewa" dengan faksi tertentu? Jika demikian halnya, ada risiko bantuan itu hanya akan sampai di faksi tertentu dan warga pendukungnya belaka. Maka pemberian bantuan ini pada hakikatnya tidak netral. Hal ini secara etis harus dijelaskan ke publik Indonesia yang dimintai sumbangan.

Ketiga, cara penyampaian bantuan yang pilih kasih seperti ini berisiko bahwa LSM Indonesia dianggap berpihak dalam konflik, dan membantu kelompok yang dianggap teroris oleh pemerintah Suriah yang sah. Ini bisa membahayakan warga RI lain di Suriah. Maka ada baiknya dilakukan evaluasi atas bantuan yang sudah disalurkan selama ini. Kalau ada penyimpangan, KBRI harus tegas menyetopnya. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir