Bajaj Oranye telah Berlalu
berita
Humaniora
Sumber Foto : infopublic.co.id (gie/watyutink.com) 01 June 2018 17:00
Setelah bemo yang perlahan menghilang dari jalan-jalan ibu kota, kini suara bising bajaj oranye mulai menghilang. Kendaraan yang menjadi salah satu ikonik Kota Jakarta selama tiga dekade terakhir, kini seolah tak lagi mendapat tempat di hati warga ibu kota. Terganti oleh transportasi modern perkotaan dan transportasi daring.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat melahirkan transportasi publik alternatif, sejumlah transportasi konvensional seperti bajaj oranye, mulai tergeser. Ditambah lagi kebijakan pemerintah yang dianggap lebih melihat pada kemudahan untuk memecahkan masalah kebutuhan transportasi masal, namun abai terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat tersebut.

Pada 31 Mei 2017, karena polusi yang dihasilkan bajaj oranye mencemari udara Jakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta memerintahkan mengganti bajaj oranye ke bajaj biru. Bajaj biru berbahan bakar gas (BBG), dianggap lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini patut diapresiasi, tujuannya untuk mengurangi polusi udara yang sudah terlalu mencemari langit ibu kota. 

Namun sejumlah kendala dialami para pengemudi dan pengusaha bajaj, seperti mahal dan sulitnya memperoleh suku cadang. Akibatnya masih ada bajaj oranye yang dioperasikan meski kebijakan mengganti bajaj telah diberlakukan. Selain itu, infrastruktur penunjang untuk mengoperasikan bajaj BBG seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) juga belum memadai. Untuk memudahkan pengisian bahan bakar,  Sejumlah bajaj BBG dimodifikasi menjadi bajaj berbahan bakar bensin. Akhirnya mau bajaj oranye atau BBG sama saja. Peralihan bajaj hanya sekadar mengganti warna cat saja.

Sebelumnya pada 2004 lalu, bajaj sempat hendak digantikan dengan kancil. Kendaraan serupa bajaj dengan empat roda itu dianggap lebih ramah lingkungan ketimbang bajaj dan bemo. Kancil sempat juga beroperasi di Jakarta. Namun karena didemo ribuan tukang bajaj dengan dalih merebut penumpang bajaj dan alasan nasionalisme, kancil urung dioperasikan. Loh, apakah bajaj oranye adalah produk dalam negeri?

Bajaj oranye kini telah punah. Tak mampu bersaing di antara sesama transportasi umum konvensional, apalagi bersaing dengan transportasi daring. Sempat ada usulan menjadikan bajaj sebagai kendaraan ikonik Jakarta. Apakah peremajaan bajaj oranye dan dialihfungsikan menjadi kendaraan wisata bisa tetap menjaga bajaj sebagai ikonik ibu kota? Apakah pengemudi bajaj yang terancam kehilangan mata pencaharian bisa dikaryakan untuk hal tersebut?

Beralihnya bajaj oranye ke bajaj biru dan pesatnya pertumbuhan transportasi daring berdampak pada gulung tikarnya satu persatu pengusaha bajaj. Ada pendapat mengatakan bajaj harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, jika tidak ingin hilang ditelan zaman. Apakah mungkin bagi bajaj untuk terintegrasi dengan sejumlah penyedia transportasi daring? 

Apakah pemerintah telah memikirkan dengan matang kebijakan terkait bajaj ini? Jangan-jangan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah di sektor transportasi publik dan lingkungan, justru menimbulkan masalah baru?

Bajaj oranye, malang nasibmu. Bagaimana nasib “penunggang” mu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Kasihan pengusaha dan pengemudi bajaj, kini kurang diperhatikan. Beruntung saja ada event Asian Games yang saat ini hendak digelar, dalam event itu bajaj bisa menjadi salah transportasi yang diandalkan.

Selanjutnya kebijakan ataupun nasib bajaj tergantung dari Pemda Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta nantinya. Seberapa jauh perhatian Pemprov terhadap bajaj berbahan bakar gas (BBG). Mengingat kini bajaj oranye sudah tidak ada lagi.

Awal mula BBG hadir adalah karena alasan bajaj oranye tidak ramah lingkungan. Kalau nanti bajaj oranye mau dijadikan transportasi wisata, yang harus didorong adalah bajaj itu menjadi kendaraan ramah lingkungan.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait bajaj, ada diskriminasi antara bajaj dengan ojek. Wilayah operasi bajaj dibatasi, sementara ojek tidak. Padahal kalau mau dilihat, BBG lebih ramah lingkungan ketimbang motor. Namun Pemprov kurang memberikan perhatian kepada BBG yang ramah lingkungan tersebut.

Mestinya harus ada perlakuan yang sama antar sepeda motor dan bajaj. Sempat diberlakukan pelarangan sepeda motor di jalan protokol, tapi pelarangan tersebut dicabut karena alasan politis, bukan karena pertimbangan lingkungan.  

Kalau mau adil, harusnya diberlakukan pembatasan sepeda motor dan kendaraan roda 4 dengan memperluas ganjil genap dan pelarangan sepeda motor. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Gema Hanura DKI Jakarta, Aktivis Rumah Gerakan 98

Sebenarnya dalam permasalahan bajaj ini sudah terjadi blunder sejak zaman Gubernur DKI Jakarta Fuazi Bowo. Bajaj merupakan transportasi yang sangat menunjang di daerah padat penduduk, mau pun di pusat-pusat perputaran roda perekonomian Jakarta seperti di pasar. Baja sudah menjadi transportasi yang dibutuhkan masyarakat Jakarta.

Namun di satu sisi alat transportasi ini seolah menjadi boomerang. Ini dikarena bajaj memang sangat dibutuhkan masyarakat, tapi memberi polusi bagi warga sekitarnya. Seharusnya dinas perhubungan DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta secara umum membuat suatu undang-undang yang bisa memberikan solusi buat para pemilik atau pengusaha bajaj ini. Tujuannya agar bajaj bisa dioptimalkan fungsinya sebagai alat transportasi. Sedangkan yang saya lihat bajaj ini seperti arena permainan politik 5 tahunan sekali, serupa dengan becak, tapi setelah selesai hilang juga ruang geraknya.

Bajaj adalah rangkaian bagian sejarah perjalanan Ibu Kota Jakarta dan negara ini. Saya berharap bajaj ini harus tetap ada di Jakarta, sebagai trasportasi umum atau pun sebagai trasportasi wisata. Walau orang beranggapan sudah ketinggalan zaman atau sudah tertelannya zaman karena pesatnya perkembangan teknologi, tapi bajaj saat ini masih di butuhkan oleh masyarakat Jakarta khususnya di daerah padat penduduk dan pasar serta di daerah yang dianggap strategis. Jadi kalau wisatawan domestik atau pun internasional ke Jakarta belum lihat Monas dan belum naik bajaj sebagai ikon ibu kota, belum sah menurut saya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Tata Kota

Bajaj sebenarnya tidak menjadi bagian dari sistem angkutan umum. Bajaj muncul sebagai bentuk pengganti becak untuk angkutan lingkungan. Bajaj dianggap lebih manusiawi dibanding becak. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, bajaj juga akan mengalami krisis sebagai angkutan umum. Bajaj hanya cocok untuk jarak dekat, tapi sering dipaksa untuk jarak jauh. Kadang masuk ke jalur jalan utama yang terlarang untuk bajaj.

Semakin tua usia bajaj, kondisi angkutan ini juga semakin jauh dari angkutan yang ramah lingkungan. Mesin 2 tak nya semakin boros berisik dan polutif. Angkutan ini semakin jauh dari kebutuhan warga yang menginginkan angkutan umum yang nyaman, aman, murah dan cepat. Bajaj jauh dari harapan seperti itu, sehingga semakin ditinggalkan masyarakat.

Masyarakat berubah, angkutannya tidak berubah. Tarifnya tidak pasti dan kondisinya semakin buruk, pasti akan ditinggal masyarakat yang semakin praktis dengan sepeda motor yang mudah didapat, mudah DPnya, dan lebih hemat bahan bakarnya. Jadi bajaj akan tinggal kenangan, karena bajaj sulit berubah ketika masyarakat sudah berubah. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional