Apa Batik Perlu Diberi Label Halal?
berita
Humaniora

Sumber Foto: pixoto.com

01 February 2018 19:00
Ternyata bukan hanya makanan, minuman, kosmetik atau obat-obatan yang musti berlabel halal. Yang dikenakan tubuh pun, seperti kain, harus dapat sertifikasi halal. Media ramai memberitakan sebelum 2019, seluruh pebatik wajib mengantongi sertifikat halal.

Muasalnya adalah Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di undang-undang tersebut, kain yang bakal dikenakan setiap Muslim di Indonesia wajib berlabel halal. Kriteria halal mulai dari bahan baku hingga jadi kain. Untuk batik, misalnya, unsur halal harus dipenuhi oleh morinya, warnanya, serta semua prosesnya terhindar dari najis. Undang-undang tersebut mulai berlaku tahun depan.

Masalahnya lalu, wajarkah sampai produk kain macam batik harus dapat label halal?

BACA JUGA: Saat Pangeran Arab Saudi Membeli Lukisan Yesus

Orang awam pantas menaruh curiga pada wacana "batik halal" ini. Selama ini sertifikasi halal sering dituding jadi lahan bisnis lembaga yang mengeluarkannya. Untuk memperoleh sertifikat halal, produsen harus membayar dengan tarif tertentu.

Di undang-undang yang baru, sertifikasi halal dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. Artinya, tarif yang dibayarkan produsen masuk ke kas negara. Buat pengusaha sama saja: sama-sama bayar. Bagi konsumen: harga naik. 

Masalahnya, menyangkut batik, bagaimana sebuah usaha kecil menengah (UKM) batik tulis tradisional bisa bersaing dengan batik sablon milik pengusaha kakap bila terkendala sertifikat halal? Tidakkah peraturan ini jadi lonceng kematian bagi pengusaha kecil batik tulis tradisional kita?

Proses pembuatan batik--pun beragam tenun ikat di Indonesia--sepenuhnya mencerminkan kearifan dan budaya lokal. Mulai dari bahan, mori, hingga pewarnaan, semua diambil dari bahan alami yang ada di sekeliling lingkungan setempat.

Artinya, batik yang sudah ditetapkan sebagai "warisan dunia" bukan sekadar kain penutup tubuh, melainkan dihargai sebagai karya seni tradisi lantaran proses produksinya dari hulu ke hilir seperti yang ada sekarang ini. Jika nanti ditetapkan harus bersertifikasi halal, hanya pemain skala besar yang mampu memenuhi semua standar ISO dan segala macamnya. Bagaimana dengan perajin batik tradisional? Ini benar-benar pembuhunan budaya asli Nusantara! 

Sejatinya sertifikasi halal berangkat dari niat baik. Mengkonsumsi setiap produk berlabel halal memberi rasa aman bagi muslim. Bagi produsen, label halal memberi jaminan produknya aman masuk ke pasar yang besar. Konon, tingkat kesalehan muslim Indonesia sedang naik pesat. Itu sebabnya makin banyak produk halal, dari makanan hingga keuangan.

BACA JUGA: Pilihan Politik Yuppies Muslim 

Tapi sekali lagi patut kita bertanya, perlukah label halal disematkan pada batik? Apa label halal menyangkut asal bahannya saja? Sambil berkelakar kita juga bisa bilang, usaha batik yang modalnya dari money laundering tak layak dapat label halal. Pun batik yang dibikin dari kain yang dicuri dari jemuran tetangga. Menyangkut pengrajinnya juga, apa pebatik harus menutup aurat saat membatik, tak boleh pakai kemben?

Sedikit serius mengulik sampai ke jeroan ajaran Islam, bagaimana dengan sudut pandang Islam yang mengharamkan gambar makhluk hidup bernyawa? Apa batik motif burung dkk-nya bakal diharamkan? Aturan Islam yang bagaimana nanti yang bakal jadi acuan halal-haram batik?   

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade) 

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Dosen Pasca Sarjana UNUSIA, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara

Adanya sertifikasi halal ini adalah sebagai bentuk kelatahan budaya yang kini masuk ke wilayah teologis. Kelatahan budaya ini terjadi karena menguatnya formalisme Islam dan simbolisme Islam tanpa ada kedalaman dalam memahami Islam. 

Sebetulnya, dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, yang diperlukan bukan sertifikasi halal. Tapi sertifikat haram. Karena mayoritas makanan dan minuman yang ada di Indonesia halal.

Asumsinya begini, dengan memberi sertifikat halal, artinya yang tidak dapat sertifikat berarti haram. Namun, bila ada "sertifikat haram", kita asumsikan semua yang ada atau kita gunakan, mulai dari makanan, minuman hingga pakaian adalah halal. Artinya, yang dilabeli haram itu tidak boleh (kita konsumsi atau pakai).    

Bagi yang memahami Islam secara formalisme dan simbolisme prinsipnya adalah: Semua tidak boleh, kecuali ada dalil yang menyatakan sesuatu itu boleh. Itu ciri khas puritanisme dan simbolisme dalam beragama. Sedangkan bagi yang berpikir dengan kaidah fikih dan kultural, justru kebalikannya: Semuanya boleh, atau halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya; atau ada indikasi yang mengharamkannya. Dengan cara pandang begitu kita jadi lebih terbuka, tidak kaku, tidak rigid. 

Yang terjadi sekarang akhirnya overdosis keberagamaan, sehingga apapun "diagamakan", dan hendak diatur dengan aturan-aturan yang dianggap aturan agama. 

Kenapa orang Islamnya sendiri senang segala sesuatu diagamakan? Karena orang Islamnya sendiri... saya menyebutnya: infantile Islamism. Kalau dulu ada istilah "infantile leftism" yang menyorot ciri kekanak-kanakan Lenin (baca: kaum kiri), saya mengambil itu jadi infantile Islamism, kekanak-kanakan dalam mempraktikkan agama Islam. Persisnya seperti orang baru belajar agama. Hal-hal seperti ini biasanya terjadi pada kelas menengah. Di kalangan pesantren atau NU di pedesaan nggak ada yang begitu-begitu.     

Pada akhirnya juga ini bagian dari kapitalisasi agama. Yang paling mudah diserap arus kapitalisme justru yang beragama dengan simbolik-formal. Mereka mencari kesalehan formal, yang ukurannya adalah pergi haji dan umrah. Yang kemudian untung adalah pengelola haji, hotel, biro travel. Yang dianggap solehah adalah yang berjilbab syar'i, maka yang untung pengusaha kain.   

Hal ini secara tidak disadari justru mendekatkan agama pada kapitalisme. Hal ini terjadi tanpa disadari umat beragamanya sendiri. Misal, jika butuh label halal, kan dapat label halal mesti bayar. Juga jilbab, misalnya, yang dianjurkan jilbab syar'i, lalu jilbab model begitu yang laku dijual. Artinya, yang paling gampang dicaplok kapitalis justru mereka yang beragama model formalistik-simbolik itu. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Perancang Busana

Reaksi pertama saya waktu baca berita tentang sertifikasi halal itu, "Oh, my God!" Malas banget, sih (sampai diatur begitu segala). Jika memang merasa dalam pembuatan batik ada proses yang haram, kenapa hal itu yang dicari atau tak dihentikan? Maksudnya, misalnya, ada bahan kain dalam pembuatan batik yang haram, maka (jual-beli) bahan tersebut yang dilarang. Yang saya baca dari peraturannya (sertifikasi halal), tidak ada pembatasan bagi perusahaan besar maupun perorangan. Sedangkan batik banyak yang dikerjakan perorangan, ibu rumah tangga yang membatik untuk mengisi waktu luang. Bagaimana status mereka? kalau ada yang dapat label halal, lantas apa mereka yang belum berlabel menjadi haram? 

Sertifikasi halal itu akan merugikan pebatik yang tak ikut kelompok kerja, ikut perusahaan atau koperasi. Dan apa dalilnya untuk menghalal-haramkan produk batik? Kita kan tidak memakan batik, sedangkan bila ada najis bisa dibersihkan. Lalu juga najisnya darimana? Bila dari bahan pewarnanya atau malamnya, terindikasi sebagai barang haram, mending itu yang dilarang. Itu akan lebih simple (dilakukan).

Ini juga akan mempersulit UKM (usaha kecil menengah). Pemerintah seperti dua mata pisau. Di satu sisi ia ingin memajukan UKM, tapi di sisi lain dengan ada sertifikasi halal ini akan mengundang banyak tanya, apa prosesnya ribet? Apa syaratnya? Apa pengetahuan ini akan sampai pada orang-orang  yang tidak ikut dalam satu kelompok kerja. Nanti juga harga kainnya bisa naik serta akan mempersulit bisnis pebatik, karena, misalnya, sebenarnya barang yang ia miliki prosesnya halal, tapi karena belum dapat sertifikasi jadinya dikira haram. Nanti yang sanggup memperoleh label halal malah hanya perusahaan-perusahaan besar saja. Dan bisa juga orang malas memproduksi batik dan malah jadi punah. 

Saya nggak tahu apa pemerintah sudah punya strategi untuk menjangkau semua pebatik atau tidak. Kita tidak boleh negative thinking, tapi menurut saya akan menyulitkan UKM atau mereka yang di kampung-kampung dan yang cuma bisa bikin batik, nggak mengerti yang begitu-begitu (mengurus sertifikasi halal).

Saya pun mungkin nggak akan ikut aturan itu. Saya banyak membina pebatik dan penenun. Tanpa ada (aturan) yang begitu saja mereka sudah kesulitan menjual produknya. Saran saya ya pemerintah larang saja bahan yang haram. Karena setahu saya dalam proses pembuatan batik itu nggak ada yang pakai minyak babi. Sedangkan untuk perkara najis, misalnya ketika ditumpuk di gudang ternyata dikencingi binatang, itu kan susah mengawasinya. Misal pun sebuah perushaan batik sudah punya sertifikat halal, apa mereka bisa mengontrol hal itu? Bila dalam proses penyimpanan terkontaminasi binatang, masak mereka tetap dapat sertifikasi halal. Jadi buat saya aturan (sertifikasi halal) batik ini nggak make sense. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang