Apa Aceh Memerlukan Hukum Pancung?
berita
Humaniora

Sumber Foto: kliksatu.co.id  (gie/Watyutink.com)

16 March 2018 19:00
Masih wacana namun sudah membuat gentar: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dinas Syariat Islam Aceh mewacanakan penerapan hukum kisas (qishash) bagi para pelaku kejahatan seperti pembunuhan. Sesuai hukum kisas, pembunuh dihukum pancung. Alasannya, pemberlakuan hukum itu diharapkan bakal menekan angka kriminalitas, khususnya pembunuhan, di Aceh. Tapi, apa bakal efektif?

Untuk pemberlakuan hukum pancung ini Arab Saudi sering jadi perbandingan. Rendahnya kriminalitas di Arab Saudi dipercaya karena hukum Islam yang berlaku ketat di sana. Orang jadi takut mencuri karena akan dipotong tangannya. Yang terbukti menghilangkan nyawa orang lain dihukum pancung. 

Masalahnya, benarkah semata angka kriminalitas di Arab Saudi rendah karena warganya takut diberi ganjaran berat atas tindak kriminal yang dilakukan? Jangan-jangan orang Arab malas berbuat jahat karena kebutuhan hidupnya sudah dipenuhi negara. Untuk apa mencuri benda milik orang lain bila benda itu bisa dimiliki dengan mudah dengan jalan halal? 

Di sini persoalannya bukan lagi semata penegakan hukum. Sebelum hukum ditegakan ada kondisi yang membuat hukum dan ketertiban (law and order) berjalan baik: masyarakat sejahtera, kebutuhan hidup terpenuhi. Menurut data BPS per September 2016, Aceh provinsi ke-tujuh yang jumlah penduduk miskinnya paling banyak. Maka yang jadi tanya adalah, kenapa angka kriminalitas di Aceh tinggi meski telah menerapkan hukum syariat--minus kisas? Dan satu tanya lain, apa hukum kisas akan efektif bila keadaan yang sepatutnya menyertainya belum terwujud? 

Harus dipikirkan pula, para penjahat atau calon penjahat dari Aceh akan merambah provinsi lain karena takut hukum pancung. Aceh mungkin aman dari kejahatan pembunuhan, tapi provinsi tetangganya bisa kena dampak migrasi kejahatan. Ingat, hal ini pula yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Karena tak ada bioskop di Aceh, orang Aceh pergi nonton bioskop ke Medan.      

Sejak dapat status otonomi khusus pada 2001, Aceh menerapkan Perda Syariah. Mendapat kewenangan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, Aceh melahirkan sejumlah qanun--sebutan untuk peraturan daerah berdasarkan syariah Islam. Misalnya qanun yang melarang maisir (judi), khamar (minuman keras), dan khalwat (perbuatan mesum).      

Pada praktiknya, tak mudah menerapkan hukum syariat bulat-bulat di Aceh. Ancaman cambuk tak selalu mujarab. Minuman beralkohol misalnya, tak sepenuhnya hilang dari bumi Aceh. Begitu juga angka kriminalitas lain. Sebuah berita yang dilansir tahun 2014 menyebut angka kriminalitas di sana meningkat. Kejahatan di Aceh meliputi pencurian, perampokan, narkotika, perjudian, hingga pencabulan dan penggunaan senjata api.                  

Hal ini mengundang tanya, jika selama 17 tahun perda syariah diberlakukan tak sanggup menekan angka kriminalitas, apa memperketat perda itu jadi solusi satu-satunya? Apa hukum pancung bisa jadi obat mujarab? Bagaimana dengan argumen yang mengatakan hukum itu melanggar HAM?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade) 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Menurut saya, pemberlakuan hukum seperti (pancung) itu harus dikaji ulang dari berbagai sisi. Terutama karena mereka mengatasnamakan penegakan syariat Islam dalam kerangka otonomi khusus. Sebab, Aceh kan juga bagian dari Indonesia. Jadi jangan sampai tendensi hukumnya jadi tidak baik. Sebab, apapun provinsinya, (produk hukumnya) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam bernegara kita harus punya acuan landasan fundamental. Dan kita semua sudah sepakat tentang (landasan) itu. Jadi, apapun perda yang punya kecenderungan bertentangan dengan UUD '45 dan Pancasila, maka negara harus memastikan hadir melarang hal-hal (perda) itu.

Pemberlakuan hukum syariat di negara-negara yang mengklaim sebagai negara Islam dan lain sebagainya tak sepenuhnya efektif. Hukum-hukum seperti itu seringkali bersifat diskriminatif, hanya diberlakukan kepada kelompok masyarakat bawah. Elit politik di sana sama sekali tak pernah tersentuh hukum seperti itu. 

Apalagi persoalan pancung dan kisas adalah persoalan fiqih. Masih jadi persoalan khilafiyah. Itu sesungguhnya bukan persoalan aqidah. Artinya, persoalan itu masih diperdebatkan juga oleh para ulama hukum Islam. Apalagi selama ini belum ada penelitian yang komprehensif pemberlakuan hukum syariat (seperti di Aceh atau daerah lain) memiliki korelasi positif dengan efek jera. 

Artinya, kalau diterapkan hukum yang tak bertentangan dengan konstitusi, sudah cukup. Apalagi negara kita sangat beragam dari segi agama dan lain sebagainya. Persoalan syariat atau tujuh kata (di Piagam Jakarta) kan sudah selesai di tahun 1945. Jadi, jangan sampai kita buka lagi kotak pandora. Sangat berbahaya, menurut saya. 

Selama ini pun penerapan perda syariat tidak cukup efektif. Pemberlakuan hukum (syariat) itu tidak menunjukkan kenyataan tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat lebih sejahtera, dan tindak kriminalitas semakin menurun. Maka, menurut saya, daripada kita memberlakukan hukum yang bersifat partikular, lebih bagus kita menegakkan nilai-nilai yang bersifat universal: tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, tidak korup, birokrasi yang mengabdi pada khalayak lebih bagus daripada kita menerapkan hukum yang sifatnya partikular seperti itu. Jauh akan lebih bermanfaat bila negara-negara dikelola dengan cara-cara yang tidak korup, daripada menegakkan hukum yang sesungguhnya dalam syariat Islam sendiri masih bersifat khilafiyah. 

Buat saya, (wacana hukum pancung) ini saya sebut komodifikasi agama. Hal ini terjadi juga di Jawa Barat yang dikatakan masyarakat Muslim-nya sangat kuat, tapi dalam survei terakhir menduduki peringkat lima dari bawah dalam indeks ketak-bahagiaan warganya. Ini kan sangat mengenaskan. Maka, jangan jadikan semangat orang beragama jadi komodifikasi untuk kepentingan politik.

Tidak pernah kelihatan bedanya, misalnya di Tasikmalaya, Ciaunjur, atau di manapun juga, antara kabupaten yang menerapkan perda syariat dengan yang tidak. Bahkan kencederungan di provinsi yang menerapkan perda syariat, tingkat kemiskinannya lebih besar. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meskipun bersifat istimewa tetap merupakan bagian dari NKRI. Namun demikian Aceh seperti juga DI Yogyakarta mempunyai keistimewaan, yang salah satunya memberlakukan hukum syariah.

Terkait wacana hukum kisas atau pancung, sebetulnya, hukum pancung itu sama dan sebangun dengan hukuman mati, hanya berbeda cara saja, tapi substansinya sama. Perda untuk mengatur Pemda, sedangkan hukuman pancung sama dengan hukuman mati seharusnya setingkat UU, namanya sering disebut kanun.

Jadi karena hukuman mati masih menjadi hukum positif di Indonesia, sehingga pemberlakuan hukum pancung dalam kanun Aceh masih sejalan dengan KUHPidana Indonesia. Hanya saja pelaksanaanya yang perlu dimodifikasi agar sesuai harmonis dengan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

Dalam konteks konstitusi, sebenarnya hukuman mati atau pancung bertentangan dengan konstitusi, karena ketentuan pasal 28J antara lain menyebutkan HAM dalam konteks hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun. Namun ironisnya KUHPidana yang masih memuat hukuman mati masih merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi