Anak dengan HIV/AIDS Tak Berhak Masuk Sekolah Umum?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 30 October 2018 15:30
Lembaga pendidikan seharusnya dapat berperan untuk memberikan perlindungan, mengayomi, serta memenuhi hak-hak anak. Namun faktanya, tak semua lembaga pendidikan dapat menjalani perannya dengan baik. Bahkan diskriminasi terhadap anak-anak yang terjangkit HIV atau Aids, dengan anak-anak yang sehat, masih saja terjadi hingga hari ini.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Banyak pihak menyayangkan kebijakan sekolah yang memutuskan untuk mengeluarkan tiga anak penyandang HIV, karena ditakutkan akan menular kepada anak-anak lain yang sehat. Kasus ini sendiri bukanlah yang pertama, dan sudah kesekian kalinya. Pertanyaannya, mengapa hingga saat ini belum ada sosialisasi serta kebijakan yang tepat dari lembaga pendidikan?

Tak hanya anak yang menderita HIV saja, tetapi anak dari penderita HIV pun ikut menjadi korban. Seperti yang terjadi di Pacitan beberapa tahun lalu. Dimana seorang anak berumur lima tahun dikeluarkan setelah ayahnya meninggal karena menderita HIV. Lalu, sampai kapan lembaga pendidikan akan terus membuat kebijakan seperti itu dengan alasan takut tertular?

Menanggapi masalah dikeluarkannya tiga siswa yatim piatu dari sekolah di Samosir, pemerintah daerah setempat memberikan penawaran kepada anak-anak yang menderita HIV untuk bersekolah di rumah atau homeschooling. Menurut Bupati Samosir, hal itu merupakan solusi terbaik untuk tetap menjaga hak anak dan melindungi anak-anak yang sehat. Namun apakah langkah tersebut sudah tepat? Bagaimana dengan hak bersosialisasi bagi anak-anak yang menderita HIV?

Menurut sejumlah pihak, homeschooling merupakan metode pendidikan yang tepat bagi anak dengan HIV/AIDS. Proses belajar homeschooling berlangsung di rumah atau lingkungan yang sudah ditentukan. Hal ini mungkin membuat nyaman orangtua atau anak-anak yang terdampak HIV/AIDS.  Selain itu, hak anak mendapat pendidikan seolah telah dipenuhi. Namun apakah ini metode pendidikan yang tepat bagi mereka? Bukankah memisahkan mereka dari anak-anak lain dan lingkungan pergaulannya sebentuk diskriminasi juga?

Tidak sepatutnya kita mendiskriminasi atau mengucilkan anak-anak atau siapa pun yang mengidap HIV. Bagi anak-anak, tentu saja hal itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Namun, minimnya edukasi terkait penyakit HIV kepada masyarakat, telah melahirkan stigma negatif terhadap penderitanya. Mereka yang seharusnya mendapatkan support untuk bangkit malah dijauhkan. Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap untuk menghapuskan stigma negatif tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima informasi perkembangan kasus ketiga anak penderita HIV di Kabupaten Samosir yang mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak atas pendidikannya. Informasi terbaru menyebutkan bahwa, pada Kamis, 25 Oktober 2018, Komite AIDS HKBP mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan juga pihak kepolisian Nainggolan. 

Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir tetap bersikeras memberikan alternatif pendidikan bagi anak-anak penderita HIV dengan Homeschooling atau Kejar Paket A. Sedangkan pihak kepolisan berjanji akan menjamin keselamatan ketiga anak tersebut dan dipastikan tidak ada penggusiran.

KPAI menilai bahwa Keputusan Wakil Bupati Samosir beserta OPD terkait untuk pendidikan ketiga anak penderita HIV melanjutkan pendidikan homeschooling adalah kebijakan yang tidak tepat dan berpotensi kuat melanggar hak-hak anak. Kemungkinan besar, pengusul homeschooling tidak memahami bahwa sistem ini membutuhkan pendampingan dan peran orangtua, sementara anak-anak ini sudah tidak memiliki orangtua.

Homeschooling adalah model alternatif belajar selain di sekolah. Pendidikan alternatif ini merupakan pendidikan, dimana suatu keluargalah yang memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anak dan mendidik anaknya dengan berbasis rumah. Pada homeschooling, orangtua bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pendidikan anak, sementara pada sekolah reguler tanggung jawab itu didelegasikan kepada guru dan sistem sekolah. Ketiga anak tersebut sudah tidak memiliki orangtua, lalu siapa yang akan bertanggungjawab atas proses pendidikan anak tersebut di tempat tinggalnya nanti. 

Memang, meski orangtua menjadi penanggung jawab utama homeschooling, tetapi pendidikan homeschooling tidak hanya dan tidak harus dilakukan oleh orangtua. Selain mengajar sendiri, orangtua dapat mengundang guru privat, mendaftarkan anak pada kursus, melibatkan anak-anak pada proses magang (internship), dan sebagainya.

Akan tetapi, ketika anak-anak tersebut sudah ditolak di lingkungannya, apakah ketika mengikuti pendidikan PKBM untuk mendapatkan ijasah kesetaraan melalui paket A mereka dapat diterima juga oleh peserta didik lain di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tersebut? Jika menggunakan guru privat, mengingat ketiga anak tersebut sudah yatim piatu, apakah akan ada guru yang bersedia mengajar ketiga anak tersebut ketika kondisi dan identitasnya sudah terbuka ke publik?

KPAI sangat menyayangkan kondisi medis ketiga anak yang seharusnya dirahasiakan, akan tetapi malah terbuka ke publik sehingga menimbulkan stigma negatif kepada ketiga anak korban penderita HIV. Selain itu, menurut KPAI patut dipertimbangkan faktor psikologi untuk tumbuh kembang ketiga anak tersebut. 

Sebenarnya pada rentang usia ketiga anak tersebut, mereka lebih bahagia jika bersekolah di sekolah reguler, karena dapat bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya secara maksimal. Selain itu dapat juga mengembangkan diri sehingga potensinya dapat optimal. Untuk kepentingan terbaik bagi ketiga anak tersebut, maka sekolah reguler atau umum adalah pilihan yang tepat.

Untuk itu, KPAI mengapresiasi Mendagri, Tjahyo Kumulo yang akan menegur keras Pemerintah Kabupaten Samosir untuk segera melindungi dan memenuhi hak-hak ketiga anak penderita HIV. KPAI mendorong negara untuk memenuhi hak ketiga anak tersebut agar bisa bersekolah di sekolah umum dan diperlakukan wajar seperti anak-anak pada umumnya, serta tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.

Konstitusi RI dan peraturan perundangan di negeri ini juga harus menjamin bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran serta berhak mengembangkan diri. Negara harus hadir untuk memastikan ketiga anak penderita HIV terpenuhi semua haknya, termasuk hak atas pendidikan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Kasus tiga anak pengidap HIV yang ditolak bersekolah di PAUD Welipa dan SDN-2 Nainggolan Kabupaten Samosir beberapa waktu lalu, juga kasus-kasus diskriminasi terhadap anak penderita HIV/AIDS dan anak yang orangtuanya menderita HIV/AIDS di pelbagai daerah selama ini, hal itu bagi kami, Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), sekurangnya merupakan konsekuensi dari hal berikut ini. 

Pertama, kinerja dan kolaborasi Kemenkes dengan kementerian terkait, juga Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan di banyak daerah masih sangat kurang. Khususnya di daerah yang terdapat mengidap HIV/AIDS, dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan intensif ke sejumlah titik masyarakat diakar rumput dan juga di sekolah-sekolah, terkait apa, mengapa dan bagaimana HIV/AIDS itu. 

Sehingga kemudian belum bisa dipastikan tumbuhnya pemahaman positif dan sikap bijak masyarakat secara lebih luas terhadap masalah HIV/AIDS, penderitanya, dan keluarganya. Selama ini dinyatakan secara ilmiah bahwa HIV cuma akan menular lewat hubungan seks dengan pengidap HIV, transfusi darah, penggunaan jarum suntik terkontaminasi HIV, dari ibu terinfeksi HIV ke bayi saat hamil, melahirkan dan menyusui. Namun penjelasan itu masih belum menjangkau dan menjadi pemahaman dan sikap masyarakat di banyak tempat. 

Buktinya tetap muncul penolakan masyarakat terhadap penderita HIV, seperti kasus di Kabupaten Samosir dimana para orangtua menolak anak penderita HIV dicampur sekolahnya dengan anak-anak lain yang sehat. Bukankah ini bukti kinerja yang masih di bawah standar dari otoritas kesehatan di pusat dan daerah dalam membangun pemahaman dan sikap antidiskriminasi masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS? 

Problem terkait itu tak cuma terletak pada masih kurangnya kuantitas, intensitas, dan jangkauan saluran sosialisasi dan penyuluhan masalah HIV/AIDS yang mampu menembus ke sebanyak-banyaknya basis-basis masyarakat diakar rumput. Namun menurut saya, juga pada persoalan cara menyakinkan masyarakat atas penjelasan ilmiah penularan HIV/AIDS yang butuh pula pembuktian nyata.

Hal itu mengingat masyarakat cenderung mudah menerima penjelasan dan menjadikannya sikap lewat sebuah bukti nyata. Sehingga amatlah penting dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan masalah HIV/AIDS diakar rumput dengan melibatkan relawan-relawan yang hidup dengan penderita HIV/AIDS dan mampu bertestimoni. Yakni bertestimoni dirinya hidup bertahun-tahun dengan penderita HIV/AIDS akan tetapi tidak tertular HIV/AIDS itu sendiri.

Kedua, sebagai dampak dari lemahnya kolaborasi tersebut, ternyata turut melahirkan sebuah pemahaman dan sikap di masyarakat yang kira-kira begini: jika orang dewasa maupun anak-anak pengidap HIV/AIDS selama ini dinyatakan punya hak bergaul dengan orang dewasa maupun anak-anak yang sehat, bukankah menjadi hak pula bagi orang sehat untuk memastikan secara lebih akurat dirinya atau keluarganya tidak tertular HIV/AIDS lewat cara menjauh dari, atau tidak bergaul dengan pengidap HIV/AIDS.

Jika secara sosiologis ternyata telah mulai muncul sikap seperti itu terhadap penderita HIV/AIDS, sebagaimana tercermin lewat kasus di Kabupaten Samosir dan di Pacitan beberapa tahun lalu, apakah orang-orang yang bersikap seperti itu mau dilarang, atau bahkan mau dihukum lantaran dianggap diskriminatif terhadap penderita HIV/AIDS? 

Saya rasa itulah salah satu PR serius bagi otoritas kesehatan negeri ini untuk mencari solusi perkembangan masalah yang lahirnya justru dari lemahnya kinerja selama ini dalam membangun pemahaman positif dan sikap bijak pada masyarakat terkait pengidap HIV/AIDS.

Sehingga, harus ada pelibatan secara lebih luas lagi dari elemen masyarakat yang peduli terhadap masalah ini. Tentu di dalamnya termasuk upaya yang serius mereformulasi metode dan strategi sosialisasi dan penyuluhan tentang HIV/AIDS yang lebih mengena dan bisa diterima oleh masyarakat secara lebih luas dan membumi. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang