Akankah Musisi Indonesia Terpasung RUU Permusikan?

Humaniora

Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 February 2019 16:30

Penulis

Watyutink.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan saat ini tengah menjadi polemik, khususnya di antara para musisi. Hal itu dikarenakan isi dari draft RUU Permusikan yang terbaru membuat banyak musisi geram. Padahal RUU yang diajukan sejak tahun 2017, dan menjadi prioritas DPR tahun ini, telah hampir disahkan. Sayangnya, banyak pihak yang tak setuju dan menganggapnya tak perlu.

RUU tersebut juga menuai banyak protes, khususnya dari 260 musisi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Pasalnya, isi dari draft RUU Permusikan tidak sesuai dan banyak yang tumpang tindih dengan beberapa Undang-undang lain yang berkaitan dengan musik. Seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE.

Menurut para musisi, terdapat beberapa pasal memuat redaksional dan dianggap tidak memiliki bobot nilai lebih. Sehingga banyak musisi yang membuat petisi untuk menolak RUU yang diusulkan oleh Anang Hermansyah dan tim Komisi X DPR RI tersebut. Pertanyaannya, masih perlukah RUU Permusikan di Indonesia, yang mana tak ada di negara lain?

Tak hanya itu, RUU Permusikan juga dianggap memuat pasal karet dan berpotensi mengekang musisi. Salah satunya tertuang dalam Pasal 5, yang isinya tentang larangan membawa budaya barat yang negatif, menistakan agama, provokatif, pornografi, dan merendahkan martabat.

Kemudian di Pasal 10 yang mengatur soal distribusi musik, dianggap tidak memihak pada musisi independen atau gerakan musik bawah tanah, seperti musik indie misalnya. Hal itu dikarenakan pasal tersebut tidak memberikan ruang bagi para musisi yang tidak tergabung dalam label untuk mendistribusikan musiknya secara mandiri. Secara tidak langsung pasal itu hanya mendukung industri musik besar.

Selain itu, RUU Permusikan berpotensi mendiskriminasi musisi yang tidak bergabung dalam label untuk tidak dapat melakukan pertunjukkan musik sendiri. Lantas, apakah RUU Permusikan bertujuan untuk menghapuskan musisi jalanan dan musisi indie? Tidakkah itu sama saja dengan mengekang hak seseorang untuk berkarya?

Denda dan hukuman pidana juga dapat menghantui para musisi yang melanggar sejumlah Pasal dalam RUU Permusikan. Dengan demikian, maka kebebasan musisi akan terbatas oleh hukum. Musisi yang diharuskan untuk mengikuti uji kompetensi juga dianggap kebablasan. Artinya, orang yang ingin bermusik harus lulus uji kompetensi dan tidak melanggar sejumlah aturan lainnya.

Jika tujuannya untuk melindungi para musisi dan membuat industri musik di Indonesia menjadi lebih baik, mengapa harus mengekang musisi dengan segala aturan yang ada? Apakah para pejabat negeri ini takut akan kritikan para musisi yang menyalurkan aspirasinya melalui musik? Dan, mungkinkah kasus Koes Plus dan Iwan Fals akan kembali terulang?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON

OPINI PENALAR

Tantowi Yahya

Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Politikus Golkar, Pemusik

Tak Semua Pasal dalam RUU Permusikan Bermasalah

RUU Musik ini lahir atas inisiatif Anang Hermansyah, salah satu anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlatar belakang musik. Kepedulian Anang membuat RUU Permusikan berangkat dari pembajakan yang tidak kunjung reda dan tidak cukup diselesaikan oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Awalnya RUU Permusikan ini dimaksudkan untuk pengaturan tata niaga segenap ekosistem yang ada di bisnis atau industri musik. Namun dalam perjalanannya sampai menjadi draft RUU, terdapat beberapa pasal yang berpotensi merugikan para pelaku musik itu sendiri. Bahkan Pasal 5 yang paling banyak dipergunjingkan berpotensi menjadi Pasal karet.

Reaksi yang ditunjukkan teman-teman musik sebenarnya sedikit berlebihan, seolah-olah RUU ini akan diberlakukan besok. Padahal RUU ini baru masuk fase sosialisasi, masih jauh dari pengesahan. Terlalu berlebihan jika ada ajakan untuk menolak secara nasional.

Tolak saja pasal-pasal yang memberatkan tersebut. Karena pada dasarnya, pasal-pasal yang lain sangat bagus dan berpihak pada kepentingan industri dan pelaku musik itu sendiri. Jadi, untuk membunuh tikus-tikus, mengapa harus lumbungnya yang dibakar. (ade)

SHARE ON

Pengamat musik, mantan wartawan Rolling Stone Indonesia, manager band Seringai

Banyak Pasal Bermasalah, RUU Permusikan Tidak Diperlukan

RUU Permusikan itu menurut kami di Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan yang terdiri dari lebih dari 260 orang musisi, praktisi musik dan ada lebih dari 200.000 penanda tangan petisi, jelas tidak diperlukan. Karena ternyata lebih dari 80 persen isi pasal di dalamnya bermasalah. Hanya ada empat pasal yang tidak bermasalah dari keseluruhan 54 pasal di dalamnya.

Tentunya secara eksplisit memang tidak ada pasal yang bertujuan untuk menghapuskan musisi jalanan dan musisi indie di dalam RUU Permusikan. Hanya saja apabila RUU Permusikan tersebut disahkan, maka akan berpotensi untuk mengekang kreativitas musisi manapun. Apalagi jika melihat Pasal 5 dan Pasal 50 yang paling berbahaya dari RUU Permusikan ini.

Jika ditanya apakah RUU ini dirancang lantaran para pejabat takut terhadap kritikan rakyat yang disalurkan oleh musisi melalui musik mereka, tentu bukan hal yang tidak mungkin. Ada alasan yang sangat kuat untuk menduga hal tersebut. Terlihat dari Pasal 5 dan 50 tadi dan bagaimana RUU ini memang merupakan inisiatif dari DPR.

Sementara itu, apabila RUU ini disahkan, kasus Koes Plus yang ditahan di Penjara Glodok tahun 1965 sangat mungkin terjadi lagi nanti. Hanya saja bedanya, Koes Plus pada saat itu memainkan musik rock & roll yang menurut Bung Karno itu "Ngak-Ngik-Ngok", sementara kalau sekarang kasus tersebut mungkin terulang karena ada aturan hukumnya di Pasal 5 dan 50 dalam RUU Permusikan itu. (grh)

SHARE ON

Facebook

Twitter

Google+