Akankah Ada Keadilan untuk Audrey?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 April 2019 16:00
Watyutink.com - Nasib malang menimpa seorang siswi SMP berinisial AU yang menjadi korban bullying dari 12 siswi SMA di Pontianak. Mirisnya, gadis yang baru berusia 14 tahun tersebut dianiaya secara brutal hingga mengalami luka yang serius, dan membuat dirinya harus terbaring di rumah sakit. Namun sayangnya, korban yang telah mengalami trauma belum mendapatkan keadilan dalam keputusan hukum.

Kasus tersebut sudah viral dan mendapatkan banyak simpati dari masyarakat Indonesia yang menyesalkan perbuatan para pelaku. Hastag atau tagar Justice for Audrey (#JusticeforAudrey) juga menjadi trending topic di media sosial sebagai bentuk tuntutan masyarakat agar korban mendapatkan keadilan, dan hukum dapat ditegakkan. Bahkan warganet membuat petisi agar korban mendapatkan bantuan hukum yang tegas dan kini sudah ditandatangani oleh jutaan orang.

Kasus itu sendiri berawal dari adu komentar di media sosial terkait masalah asmara. Sejatinya, target utama 12 siswi tersebut bukanlah AU, melainkan kakak sepupu korban yang merupakan mantan dari kekasih salah satu pelaku, sedangkan korban digunakan para pelaku untuk memancing kakaknya keluar. 

Berdasarkan cerita dari tante AU, korban pada saat itu dijemput oleh pelaku dan dianiaya, kepala korban dibenturkan ke aspal, lalu ditendang berkali-kali hingga korban mengalami pendaharan di hidung, tak sampai di situ, kemaluan korban pun ditusuk dengan tujuan untuk menghilanglan keperawanannya hingga mengalami pembengkakan. Pertanyaannya, mengapa hingga saat ini pelaku belum mendapatkan hukuman yang pantas atas kekejaman yang telah mereka lakukan? Bukankah itu suatu kejahatan?

Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga mengintimidasi korban dengan memberikan ancaman agar korban tidak mengadu kepada orangtuanya. Apabila korban melaporkan peristiwa itu, pelaku mengancam akan melakukan penganiayaan yang lebih kejam. Tak hanya itu, saat dipanggil pihak kepolisian, pelaku masih sempat membuat boomerang dan mengunggahnya ke akun Instagram tanpa adanya rasa bersalah atau penyesalan yang terlihat di wajah mereka.

Memang bukan pelaku yang perlu dihujat, tetapi ketegasan hukumnya yang perlu dipertanyakan. Mediasi pun telah dilakukan oleh KPPAD, namun tidak ada kesepakatan untuk berdamai. Apakah kasus kekerasan semacam ini masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan? Bukankah cara damai tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku yang mungkin masih mengganggap perilaku kekerasan semacam itu adalah hal yang biasa saja?

Kemungkinan ada alasan dibalik tidak adanya rasa bersalah dari para pelaku. Bahkan pelaku masih dapat mengancam dan menantang. Keputusan hukum juga terkesan tidak tegas dalam menindak. Mungkinkah ada backing dari seorang pemangku kepentingan yang berpengaruh di belakang pelaku? Jika demikian, apakah mereka akan kebal dari hukum?

Apalagi peristiwa tersebut dapat menimbulkan trauma yang mendalam dan menjadi ingatan buruk yang tak akan terlupakan. Perbuatan yang dilakukan pelaku juga sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai kenakalan remaja, karena yang mereka lakukan sudah merupakan bentuk dari kriminalitas. Lantas, apakah aturan hukum bagi remaja di bawah umur masih dapat diatur? Jika kasus diselesaikan dengan cara damai, bukankah dapat menumbuhkan budaya bullying di Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI menerima pengaduan dari masyarakat melalui pengaduan online dan media sosial KPAI, terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh 12 anak terhadap satu anak di Pontianak, hingga korban mengalami sejumlah luka dan harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Pontianak.

KPAI menyampaikan keprihatinan atas peristiwa kekerasan antar sesama anak yang terjadi di Pontianak, dimana korban (sendirian) yang merupakan pelajar SMP dikeroyok oleh 12 siswa SMA, karena masalah asmara. Oleh sebab itu, KPAI meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan mendorong penyelesaian kasus ini menggunakan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk anak pelaku. 

Langkah selanjutnya, KPAI/KPPAD Pontianak akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pontianak untuk pemenuhan hak rehabiltasi kesehatan korban, termasuk pengawasan ke pihak RS yang merawat korban. KPAI/KPPAD juga akan berkoordinasi Dinas PPA (pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak) dan P2TP2A Pontianak untuk memberikan layanan psikologis, baik kepada anak korban maupun pelaku. 

P2TP2A biasanya memiliki psikolog untuk melakukan assesmen psikologis dan rehabilitasi psikologis agar para remaja tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Anak-anak ini harus dibantu memahami konsep diri yang positif dan memiliki tujuan hidupnya, disini peran orangtua sangat penting untuk pola asuh positif di keluarga.

KPAI akan berkoordinasi dengan pihak Dinas pendidikan kota maupun provinsi mengingat korban siswi SMP yang kewenangannya berada di kota atau kabupaten dan para pelaku merupakan pelajar jenjang SMA yang kewenangannya berada di provinsi. 

Selain itu, KPAI/KPPAD juga akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian yang menangani kasus ini. KPAI mengingatkan kembali kepada pihak kepolisian dan juga media untuk tidak memberitakan identitas anak pelaku maupun anak korban kekerasan. Pemberitaaan anak haruslah melindungi identitas anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Psikolog Klinis Forensik/Humas Asosiasi Psikologi Forensik/Humas Ikatan Psikologi Klinis

Pada dasarnya, konsep keadilan restoratif telah muncul sejak puluhan tahun yang lalu sebagai langkah alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Guna mendefiniskan keadilan restoratif, Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memecahkan masalah tersebut melalui proses diskresi dan diversi. 

Dalam buku yang ditulis Pramadya, diskresi merupakan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu tindakan tidak berdasarkan hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijakan, pertimbangan atau keadilan. Sementara Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana keluar dari proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan atau tanpa syarat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, keadilan restoratif adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Tetapi hanya berlaku jika pelaku terancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kemudian terkait dengan kasus tindak pidana kekerasan yang menimpa seorang anak SMP berinisial AU, dan melibatkan tindak penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh 12 anak di bawah umur secara bersama sama, kita harus melihat terlebih dahulu dari kalimat tersebut, kata per kata, guna membuktikan unsur pelanggarannya.

Menurut saya pada kasus ini, pelaku bisa dikenakan beberapa pasal sekaligus, yakni penganiayaan, kekerasan dan kekerasan seksual. Tetapi untuk itu saya harus memeriksa korban dan 12 pelaku terlebih dahulu agar dapat memastikan apakah semua unsur terpenuhi. Apabila terpenuhi, maka sanksi hukumnya bisa 15 tahun, dengan demikian keadilan restoratof tidak dapat diusulkan untuk kasus ini.

Tak hanya itu, untuk memutuskan hukum seperti apa yang akan digunakan, tentu harus ada pemeriksaan lengkap terhadap korban dan pelaku dengan melibatkan ahli terkait. Persepsi masyarakat memang penting tetapi tetap harus didasari dengan Undang-undang. Kalau saya melihat, memang ada upaya menarik kasus ini ke mediasi untuk memanfaatkan celah hukum. Tetapi yang penting sekarang, harus menguatkan proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara maksimal demi keadilan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Kasus penganiayaan brutal terhadap siswi SMP bernama Audrey oleh sekelompok anak usia SMA di Pontianak baru-baru ini, menyedot perhatian luar biasa masyarakat secara nasional. Bahkan menjadi trending topic di media sosial. Kasus ini memunculkan kadar emosi yang tinggi di benak masyarakat luas, yang sebagian besar mungkin baru “ngeh”, kok bisa-bisanya para ABG perempuan SMA, masih usia anak, mampu bertindak brutal mengeroyok anak perempuan lain di bawah usianya.

Perhatian berkadar emosi yang tinggi dari masyarakat luas telah menyertai viralnya kasus itu, yang turut dipicu keberadaan informasi hoax seputar dugaan perusakan organ intim korban oleh pelaku. Serta ditambah tingkah yang dipandang "ngeyel" dari para pelaku generasi Z itu lewat postingan di medsos yang seakan bangga pada perbuatannya, bahkan sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah saat pertama dimintai keterangan pihak berwajib. 

Sebagai kasus kekerasan atau perundungan anak perempuan terhadap anak perempuan lain, yang terjadi di Pontianak tersebut, bukanlah kasus pertama. Terlebih ketika masyarakat kita semakin akrab dengan media sosial. Kasus-kasus sejenis ini pun telah muncul sebelumnya di daerah lain, tanpa pemberitaan maupun dengan pemberitaan yang tidak seheboh kasus di Pontianak ini. Namun jejak digital berupa video beberapa kasus itu masih sering berseliweran di medsos. 

Kami, JARANAN, pun beberapa kali menerima pengaduan dan keluhan orangtua yang anak perempuannya jadi korban penganiayaan maupun perundungan teman-teman perempuannya. Saya melihat, setidaknya ada empat ragam tindakan kekerasan ataupun perundungan anak atau sekelompok anak terhadap anak lainnya yang terjadi selama ini lewat berbagai macam masalah. 

Pertama, kekerasan anak laki-laki terhadap anak laki-laki. Kedua, kekerasan anak laki-laki terhadap anak perempuan. Dan ketiga, kekerasan anak perempuan terhadap anak perempuan. Variasi lain berupa kekerasan anak perempuan terhadap anak laki-laki, meski memungkinkan terjadi, sejauh ini masih belum terlihat kasus relevan yang muncul ke permukaan, apalagi yang viral. 

Tentu saja kita semua, para orangtua dan pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional, wajid terus mewaspadai dan menangkal agar variasi kekerasan anak terhadap anak, apalagi yang sudah masuk kategori tindakan kriminal, tidak menjadi tren yang terus saja menguat di tengah masyarakat. Kewaspadaan dan upaya penangkalan bersama itu bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Pertama, pemahaman yang sama atas akar-akar penyebab yang mampu memicu munculnya agresivitas dan brutalitas yang laten dan manifes pada diri seorang anak. Produksi pengetahuan berbasis riset serius atas akar-akar penyebab hal tersebut, yang disosialisasikan ke masyarakat luas dengan bahasa rakyat, seiring penyusunan seperangkat kebijakan dan penerapannya berbasis riset itu, harus segera dilakukan. 

Misalnya dengan melakukan riset-riset berwibawa yang mampu memverifikasi kebenaran maupun kekeliruan dari kesimpulan bahwa game-game kekerasan yang dimainkan anak perlahan tapi pasti mampu membentuk watak agresif dan brutal pada anak.

Kedua, evaluasi menyeluruh terhadap sistim perlindungan anak dan sistim peradilan anak yang berlangsung selama ini, beserta kebijakan-kebijakan yang menopangnya secara langsung maupun tidak. Misalnya, bagaimana dan sejauh mana upaya pemenuhan hak-hak anak yang telah berjalan selama ini di negeri kita, dan bagaimana dampak pemenuhan hak-hak anak yang seperti itu terhadap tujuan pembentukan perilaku positif anak.

Selain itu, misalnya, seperti apa dan bagaimana proses diversi yang diberlakukan selama ini di negeri kita. Apakah proses diversi yang dilangsungkan selama ini benar-benar telah mampu berdampak positif bagi korban dan pelaku.

Ketiga, evaluasi menyeluruh terhadap sistim pendidikan nasional kita. Misalnya bagaimana sistim pendididikan yang berjalan di negeri kita selama ini dan ampaknya bagi tujuan pembentukan pemahaman dan karakter positif peserta didik. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas