Agar Tak Ada Lagi Ibu Gigit Pak Polisi
berita
Humaniora

Sumber Foto: Youtube                            25 February 2018 16:00

Video seorang ibu menggigit tangan seorang polisi karena tak terima ditilang karena tak pakai helm viral pekan ini. Video itu tak hanya sekali lagi memberi bukti atas fenomena "The Power of Emak-emak." Namun juga jadi bukti bagaimana masyarakat memandang praktik tilang-menilang oleh penegak hukum di jalan. 

Sebagian pengendara jalan hanya patuh ketika penegak hukum terlihat. Ketika tak ada, aturan berkendara dan rambu lalu lintas tak dipatuhi. Rambu lalu lintas (lalin) seakan menjadi hiasan jalan saja. Stigma di masyarakat juga, razia lalu lintas sebatas akal-akalan penegak hukum cari "uang sampingan." Itu sebabnya, si ibu yang ditilang polisi di Kudus, Jawa Tengah berani melawan, menggigit polisi bahkan menantang dibelikan helm di tempat. Maka, pertanyaan yang harus dicari jawabnya di sini terlebih dahulu adalah, kenapa sampai ada seorang warga negara berani melawan ketika hukum hendak ditegakkan? 

BACA JUGA: Memaknai Ulang `The Power Of Emak-Emak`

Pada perkembangannya memang diketahui si ibu punya riwayat gangguan jiwa. Namun itu tak menggugurkan pertanyaan di atas. Sebab bukan kali ini terjadi ada warga melawan ketika hendak ditilang polisi. 

Yang patut diketahui pula, data kepolisian mencatat kecelakaan di Indonesia menelan korban 28.000-30.000 jiwa per tahun. Ini tertinggi di ASEAN. Human error sering menjadi penyebab kecelakaan. Ternyata tak tertib berkendara berujung maut. Namun, lagi-lagi, kenapa masyarakat susah didisiplinkan? 

Razia tertib lalu lintas sering dilakukan, tapi sering pula dikeluhkan masyarakat. Razia dianggap menambah kemacetan, dan stigma cari 'uang sampingan'. Plang dan surat perintah razia sering kali tak diperlihatkan. Bagaimana SOP razia rutin yang dilakukan kepolisian atau gabungan (bersama TNI dan Dishub)?

BACA JUGA: Kecelakaan Maut: Rem Blong, Kesadaran Blong

Polisi dan Dishub memiliki tugas penting di jalan raya. Polisi menilang pelanggar lalin. Dishub menindak kendaraan umum yang tak patuh atau membawa muatan berlebih. Dahulu keduanya punya stigma buruk di masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum oknum polisi dan oknum Dishub sering menerima suap dalam melakukan tugasnya. Bagimana memutus stigma ini? 

Sebetulnya dosa praktik suap dalam perkara tilang tak sebatas ada pada polisi. Masyarakat yang memberi suap pun berkontribusi. Alasan mereka mungkin lantaran enggan repot ikut sidang, lantas pilih jalan "damai" dengan petugas. Ini tak dibenarkan. Namun, yang juga tak benar kenapa praktik ini masih dimungkinkan terjadi? Rasanya, bila nonton film Barat, tak pernah kita lihat ada polisi disuap di tengah jalan. Yang ada pelanggar diberi tiket tilang. Urusan selesai.Nah, masak kita kita tidak bisa begitu? Bagaimana mempermudah pembayaran denda dengan mensinergikan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Kemenkeu? 

Seperti halnya masyarakat bisa dibuat tertib saat menggunakan angkutan KRL Commuter Line, sebetulnya urusan tilang-menilang ini bisa juga diperbaiki sistemnya agar terjadi tertib hukum. Bukankah demikian?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast/ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya

Mohon maaf untuk yang menggigit bisa ditanyakan ke yang bersangkutan atau ke dokter yang memeriksanya. Di Polda Metro Jaya (PMJ), kini sudah diberlakukan elektronik tilang, di mana pelanggar bisa lansung bayar ke bank tanpa melalui petugas. Insya Allah PMJ selalu melakukan pembenahan diri untuk melayani masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum.

Pada Januari 2018 lalu telah dibentuk Cakra Police Response (CPR). Tugasnya untuk mengurai kemacetan dan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Juga membentuk Cakra Women Response (CWR), yang tugas melakukan penegakan hukum tanpa kompromi. Bila kedua tim ini berbuat yang menyimpang dalam tugas, mohon dilaporkan kepada kami. Insya Allah kami akan berikan sanksi sesuai pelanggarannya. Kalau terjadi pelanggaran di lapangan, warga masyarakat silahkan warga masyarakat untuk melapor ke Propam. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Dalam hal berlalulintas, kesadaran bangsa indonesia sangat rendah. Akibatnya banyak anggota masyarakat yang menjadi korban di jalanan, baik korban luka maupun tewas. Seharusnya kesadaran berlalulintas atau kesadaran akan keselamatan di jalan sudah dibangun sejak di rumah. Ketaatannya harus tanpa kompromi.

Tetapi di Indonesia hal itu tidak terjadi. Anak-anak yang belum cukup umur dan belum punya SIM diizinkan orang tuanya menggunakan kenderaan bermotor. Padahal hal ini sama saja membiarkan anaknya terbunuh di jalanan dan menjadi korban kecelakaan lalulintas. Dari sini terlihat sejak dari rumah para orang tua tidak peduli pada kepatuhan berlalulintas maupun keselamatan di jalanan. Akibatnya aksi serampangan berlalulintas menjadi budaya bangsa ini. Anggota keluarga tanpa helm dibiarkan menggunakan sepeda motor. Aksi melawan arah tidak hanya dilakukan anak-anak tapi juga para orang tua, dan kecerobohan ini sudah menjadi budaya bangsa ini.

Akibat aksi seenaknya ini, sejumlah oknum polisi memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan aksi tilang 'damai' di jalanan. Sehingga budaya seenaknya anggota masyarakat di jalanan tetap terpelihara tanpa ada upaya yang serius untuk mengendalikannya. Akibatnya kampanye keselamatan di jalanan dan kampanye tertib berlalulintas dari Polri hanya sekadar kampaye dan slogan kosong yang tidak dihiraukan masyarakat. Terbukti sikap seenaknya di jalanan tetap menjadi budaya.

Tak mudah untuk mengatasi hal ini. Sebab tidak ada upaya yang serius untuk membangun kesadaran tertib berlalulintas dan mengutamakan keselamatan di jalanan sejak dari rumah. Tidak ada kepedulian dari para orang tua untuk mengingatkan anaknya karena para orang tua juga selalu bersikap seenaknya di jalanan.

Selain itu tidak ada upaya yang serius dari pemerintah untuk membangun budaya tertib berlalulintas, karena pemerintah lebih asyik mengejar pemasukan dari membanjirnya produk industri otomotif. Pemerintah tidak pernah mau berfikir untuk membatasi jumlah produk otomotif demi ketertiban berlalulintas dan keselamatan di jalanan. Di lain pihak, oknum kepolisian tetap asyik memanfaatkan situasi kesemerawutan dan kekacauan ini untuk "damai' di jalanan. Sehingga kampanye dan slogan tertib berlalulintas seakan menjadi slogan kosong yang tidak pernah dipatuhi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan