Adilkah Vonis Bagi Pelaku Gladiator Anak?
berita
Humaniora

Sumber Foto: indiatoday.intoday.in

04 November 2017 11:00
Palu hakim sudah diketuk. Putusan sudah dibacakan. Kamis (3/11/2017) kemarin Ketua Majelis Hakim Ana Yuliana di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor memberi vonis bersalah pada tiga terdakwa AB, MS, dan HK yang mengakibatkan kematian Hilarius Christian Event Raharjo, 16, karena diadu seperti gladiator. 

HK yang menyuruh mengadu dua siswa berduel bak gladiator divonis dua tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kerja.  AB, lawan duel Hilarius, juga divonis dua tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kerja. Sedangkan MS yang berperan sebagai wasit di duel tersebut diganjar hukuman 1,5 tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kerja. Vonis hakim lebih ringan dari tuntuan jaksa yakni empat tahun penjara. Vonis ini bahkan jauh lebih ringan lagi dibanding ancaman hukuman yang dijeratkan pada mereka di awal kasusnya mencuat yaitu 15 tahun penjara. 

BACA JUGA: Dari Tawuran Ke Gladiator

Melihat fakta itu semua, pertanyaan yang segera terlontar adalah:  Mengapa aksi kekerasan yang  berujung kematian seorang anak remaja berusia 16 tahun hanya menghasilkan putusan hakim dua dan 1,5 tahun penjara? 

Segera setelah vonis dibacakan ibunda Hilarius histeris tak menerima. Menurutnya vonis hakim terlalu ringan. Kita bisa pahami orangtua almarhum tak terima putusan hakim. Kehilangan anak yang telah dibesarkan dari bayi hingga usia remaja dan kemudian direnggut begitu saja tak bisa digantikan dengan apapun, termasuk santunan dari keluarga pelaku. 

BACA JUGA: Tercyduk Kelakuan Kids Jaman Now Yang Memprihatinkan

Meski begitu, kita juga mesti melihat sisi lain. Para pelaku seumuran dengan korban. Mereka tak bisa dihukum sebagaimana bila orang dewasa melakukan kejahatan. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesal. Hakim berharap para tersangka yang masih muda bisa mengubah perilaku dan jadi manusia yang berguna. Jika melihat dari sisi pelaku putusan hakim mungkin dirasa adil. Para tersangka tak perlu menghabiskan masa remaja dan dewasanya di balik jeruji besi.  

Sejatinya, kasus duel ala gladiator di kalangan pelajar ini meninggalkan persoalan pelik. Aspek keadilan selalu akan menjadi pertanyaan utama kedua pihak. Seorang ibu atau ayah yang anaknya meninggal akibat perkelahian atau perisakan oleh pelajar lain akan bertanya, kenapa hukum positif tak memberi rasa keadilan pada orangtua yang telah kehilangan anak? Di lain pihak, hukum juga menggariskan anak-anak yang tersangkut kasus pidana wajib diberi kesempatan kedua untuk jadi manusia lebih baik. 

BACA JUGA: Stop Pernikahan Anak Usia Dini!

Hukum dilambangkan lewat Dewi Keadilan yang dengan mata tertutup tangan kanannya memegang pedang dan tangan kiri menenteng timbangan. Filosofinya keadilan tak memihak, tak membedakan manusia karena yang dicari adalah keputusan yang adil. Kita patut bertanya pada sang dewi: sudah adilkah vonis hakim?

Apa pendapat Anda? Watyutink? (ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kriminolog

Soal kasus duel ala gladiator pelajar lagi-lagi hukuman penjara dipersoalkan berat ringannya dalam vonis kasus AB, MS, HK. Secara teoritik hukuman penjara kurang mendapat fokus karena dampak dan akibatnya lebih buruk dari yang dinormatifkan. 

Meski pengelola Lapas telah berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan tetap saja tak menyelesaikan masalah mendasar hukuman penjara. Salah satu hal dasar adalah efek prisonisasi yang timbul apalagi dalam diri seorang anak terhukum. 

Lalu apakah saat anak melakukan tindak kejahatan disamakan perlakuannya dengan orang dewasa ? Bukankah perilaku anak adalah hasil dan imitasi dari perilaku orang dewasa ? Sehingga hukuman buat anak haruslah tepat sasaran dan lebih mendidik daripada menghukum. 

Terkait keluarga korban juga harus mendapat konpensasi bukan pembalasan dendam. Kasus duel dengan hilang nyawa harus diberi efek jera pada perilakunya bukan pelakunya. Sekali lagi, tujuannya bukan balas dendam, tapi agar tak ada perilaku sejenis di kemudian hari dengan memberi efek jera. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Psikolog Pemerhati Anak, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

Poin yang terpenting, para pelaku ini tergolong anak-anak. Kita sudah memiliki sistem peradilan pidana anak. Anak memang harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Di satu sisi mereka adalah pelaku, tapi di sisi lain mereka korban dari lingkungan yang sangat tidak edukatif, tidak kondusif yang pada akhirnya mereka terjerumus dalam perilaku-perilaku seperti itu. Artinya, di sini juga ada peran kekeliruan, baik itu dari orangtua, guru, mungkin juga pemerintah dan lain sebagainya. 

Jadi mohon, hukuman yang diberikan tidak didasarkan balas dendam, tetapi harus bersifat edukatif atau memdidik. Supaya tidak terulang. Bahwa (sekarang) sudah ada hukuman (penjara), wajib kerja dan sebagainya (pada pelaku), saya kiri itu merupakan satu keputusan yang tetap harus dihargai. 

Yang penting, dalam lingkungan (hukuman penjara) selama dua tahun itu harus ada unsur edukasinya. Sehingga efek jeranya membuat mereka sadar, perbuatan (kemarin) itu aslah dan tidak boleh diulangi lagi. Dalam pengakuan mereka, yang meringankan hukuman mereka menyatakan mengaku salah sehingga persidangan berjalan lancar, (berkata) jujur apa adanya. 

Kemudian (dalam masa hukuman nanti) harus ada bimbingan dari peradilan yang ada ini, termasuk hukuman wajib kerja, supaya mereka menyadari (hukuman) ini bukan balas dendam. Karena kalau sekadar balas dendam, mereka (berpotensi) melakukan tindakan lebih jahat lagio atau lebih kejam lagi. Dan itu tak sesuai dengan visi dari lembaga peradilan ini. 

Mohon jangan dilihat dari misalnya: "Oh, hukumannya hanya 1,5 tahun." Itu relatif sekali. Intinya, (hukuman pada si anak) harus edukatif.Oleh karena itu pelaksanaannya nanti harus betul-betul dikawal untuk memenuhi unsur pendidikannya.           

Para ahli hukum kita sepatutnya berpikir seberapa jauh lingkungan bertanggung-jawab dan berpengaruh pada perilaku kriminal si anak, serta seberapa jauh lingkungan bisa dikenakan sanksi dan sebagainya. Intinya, (kasus duel ala gladiator) ini fenomena gunung es. Sebenarnya banyak acara (duel) semacam demikian. Maka, mohon ini jadi perhatian, tidak hanya orangtua, tapi juga sekolah. Misalnya sekolah ada borang akreditasi. Sekolah-sekolah yang melakukan pembiaran terhadap bullying atau berbagai tindak kekerasan, mohon tidak mendapat akreditasi positif. (ade)         

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Kalau kita lihat KUHP pasal tentang pembunuhan, bagaimanapun juga bila menghilangkan nyawa orang hukumannya lebih dari lima tahun. Seingat saya begitu. Jadi apakah ini bisa dibilang adil? Menurut saya (hukuman) ini terlalu ringan kalau dua tahun.  

Di negara-negara maju kejahatan pembunuhan, apalagi dengan berencana digolongkan kejahatan serius. Saya nggak tahu duel gladiator itu direncanakan apa tidak, akan tetapi bila kemudian, katakanlah, di pengadilan terbukti dirancang oleh orang-orang (yang terlibat) itu, baik yang korban maupun yang melakukan, seharusnya ini kejahatan serius. Bahasa Inggris-nya "felony". Untuk kejahatan felony begitu putusannya lebih dari lima tahun. Kalau (kejahatan) yang lebih serius lagi, misalnya terorisme atau korupsi bisa lebih dari sepuluh tahun. Pembunuhan yang saya tahu lebih dari lima tahun. Karena menghilangkan nyawa orang itu (kejahatan) serius. 

Harus ada efek jera bagi pelaku. Misalnya bagi orang yang mengatur duel. Karena duel dilarang menurut KUHP. Gladiator itu kan duel, orang diadukan. 

Jadi, aspek keadilannya tak tercapai kalau (hukumannya) hanya dua tahun. Bisa juga hakim mempertimbangkan pelakunya masih anak-anak, tapi harus dilihat dulu anak-anaknya umur berapa tahun. Apakah anak-anak ini sudah cukup dewasa, sudah cukup bisa berpikir atau tidak. Kalau pelakunya misalnya 16 tahun, usia SMA, saya rasa pelaku sudah tahu kalau orang ditusuk bakal mati. 

Jadi hal itu harus dilihat juga oleh hakim. Kalau anak itu sudah cukup tahu akibat orang ditembak pistol, ditusuk, dipukul atau sejenisnya bisa mengakibatkan kematian. Kan ada juga (penjara tempat) hukuman anak-anak yang nakal di Tangerang. Yang penting prinsip keadilan atau fairness, apakah sudah terpenuhi atau tidak. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pegiat Literasi Bagi Anak-Anak di Daerah Terpencil, Penulis Cerita Anak Dalam Bahasa Inggris, Pengajar Bahasa Inggris

Sebenarnya di sini bukan masalah vonis hakim yang perlu dipersoalkan, tapi bagaimana efek kejadian ini pada kedua pihak, orang tua korban dan remaja-remaja pelaku, serta bagaimana mencegah hal ini terulang.

Secara objektif, saya bisa menerima pendapat dari kedua sisi. Hakim memberikan hukuman atas dasar yang cukup bisa diterima, bahwa bagi anak-anak ini hukuman penjara cukup menjerakan dan dari sisi hukum mereka masih cukup muda untuk bisa dibina. Namun sang ibu juga sangat berhak memprotes hukuman yang dianggap terlalu ringan bila dibanding dengan kehilangan putranya. Ibu manapun akan merasakan yang sama.

"Sudah adilkah vonis hakim?” Saya harus mengatakan bahwa saya setuju dengan hukuman yang dijatuhkan, dengan catatan bahwa di dalam penjara, ketiga remaja ini jangan dibiarkan terkurung di balik deruji tanpa bimbingan atau pembinaan dan jangan sampai terkontaminasi dengan penjahat-penjahat profesional dan belajar kejahatan yang sebenarnya dari mereka.

Namun trauma di kedua pihak juga perlu diperbaiki atau diobati. Orang tua korban dan ketiga remaja pelaku perlu dipertemukan di bawah bimbingan ahli jiwa. Orang tua korban butuh diyakinkan bahwa para pelaku sungguh-sungguh menyesal dan para pelaku butuh diyakinkan betapa sakitnya kehilangan seorang anak.

Ke depan, seluruh kejadian ini juga perlu dikaji lebih mendalam baik oleh para penegak hukum, para ahli jiwa, para orang tua dan para pendidik, mengenai mengapa dan bagaimana remaja-remaja ini bisa sampai berlaku sekejam itu untuk bisa mencegah hal ini terulang kembali. Kajian ini perlu diikuti dengan perbaikan dalam pendidikan, mulai dari rumah di mana orang tua perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk mengenal anak-anaknya dan mengikuti perkembangan mereka. Para pendidik di sekolah perlu memberi perhatian tidak saja pada perkembangan intelektual anak didik tapi juga pada perkembangan jiwa mereka. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Psikolog, Pengurus Yayasan Pulih

Kenapa terjadi kasus duel ala gladiator oleh anak-anak? Motif duel gladiator adalah mendapatkan 'pengakuan'. Sekolah siapa yang paling keren dan siapa yang paling kuat. Dua siswa diadu dan dipertontonkan untuk saling menunjukkan siapa yang paling kuat di antara keduanya. 

Sebetulnya ini adalah bentuk kekerasan/bullying yang terjadi antar sesama laki-laki. Hal ini terjadi karena masih adanya pemahaman yang kuat mengenai maskulinitas dan hubungannya dengan power. Istilahnya kalau gak berantem bukan laki atau kalau tak merokok kayak banci, kalau cowok nangis kayak cewek, laki-laki adalah pemimpin dan hal-hal lainnya yang di anggap sebagai nilai maskulinitas (sebagai bentukan masyarakat juga). Jika si laki-laki 'berhasil' menunjukkan citra maskulin yang ideal, seperti bentukan dan gambaran masyarakat selama ini maka si laki-laki itu di anggap kuat, hebat, gagah, dan punya power terhadap yang lain. Nilai-nilai maskulinitas seperti itu kemudian dikukuhkan jadi tolok ukur melabel apakah seseorang pantas untuk d sebut laki-laki atau tidak. 

Sayangnya banyak juga laki-laki yang tidak bisa menunjukkan citra ideal maskulinitas, sehingga mereka dianggap 'lemah' oleh orang lain dan bahkan mereka sendiri merasa tertekan karena 'gagal' memenuhi tuntutan ideal tersebut. Sehingga salah satu cara menunjukkan mereka masih punya 'power' atau masih bisa disebut sebagai laki-laki, salah satunya lewat kekerasan. 

Kalau ditanya siapa yang berperan, tentu semua lini masyarakat berperan. Mulai dari keluarga, komunitas masyarakat, sekolah, medsos, bahkan level yang lebih besar. Karena sudah ada nilai ideal yang menjadi tolok ukur untuk melabel seseorang adalah laki-laki atau bukan. Nilai ini mendarah daging, turun-temurun, serta seolah menjadi standar baku. 

Kalau dari perspektif lingkungan keluarga, kurangnya peran keluarga juga berpengaruh. Keluarga seharusnya bisa menjadi wadah diskusi bagi anak-anaknya mengenai berbagai macam hal.

Dari penjelasan saya di awal, bisa dikatakan pelaku adalah korban. Bahkan korbannya adalah semua orang. Maka, sejatinya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena kita semua 'korban' dari citra ideal maskulinitas. Media juga berperan.

Bagaimana mencegah hal-hal seperti ini terjadi di Indonesia? Tentunya dengan menyadari betul apa yang sedang terjadi dan memahami bahwa yang terjadi saat ini bukan hanya seolah kenakalan remaja yang 'salah gaul'. Kita perlu mulai berefleksi mulai dari diri sendiri. 

Caranya sederhana saja, jika ada teman atau kenalan yang ingin curhat (baik laki-laki ataupun perempuan), tidak perlu lah kita komentari "Ah.. masa gitu aja curhat?" Atau kalau yang curhat kebetulan laki-laki "Ah.. masa curhat sih? Gak jantan lu!" Kita bisa mulai menghindari komentar-komentar yang berbau seksis itu dulu lalu menularkan atau menurunkannya ke anak anak kita atau lingkungan kita. 

Lalu ikut libatkan laki-laki untuk menurunkan angka kekerasan dan kejadian-kejadian seperti ini. Laki-laki juga merupakan agen perubahan perilaku. Sehingga dalam hal ini mereka mampu memberikan contoh baik, bagaimana citra maskulin. Misalnya terlibat dalam pengasuhan anak, berbagi peran dengan istri, bantu pekerjaan domestik ibu di rumah, dan lain-lain. 

Terkait dengan pelibatan laki-laki, saat ini Pulih (berdiri 2002, bergerak di pemulihan trauma dan penguatan psikososial) sendiri melakukan advokasi tentang pelibatan ayah dalam pengasuhan, diskusi komunitas bersama dengan remaja laki-laki dan perempuan, dan juga konseling pelaku. Nah, ini yang saya bilang ada hubungannya dengan nomer 1 dan 2. Karena Pulih menganggap laki-laki itu bukan musuh tetapi rekan yang bisa diajak kerjasama sebagai agen perubahan. Tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku juga korban sebetulnya. Inilah yang saat ini coba Pulih sasar. Kami juga bekerjasama dengan Dokpol, puskesmas, serta Mako Brimob untuk melatih skill konseling bagi pelaku kekerasan serta rencananya akan membuat pilot project konseling kelompok bagi pelaku dan korban kekerasan. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Tentu kita semua amat memahami bercampur empati terhadap ratapan histeris orangtua korban atas vonis hakim kepada tiga orang pelaku gladiator anak, yang mana vonis itu dianggap sebagai putusan yang terlalu ringan dan tidak adil itu. Sebab orangtua mana sih yang sudi kehilangan anak tercintanya lewat cara diadu duel hingga maut menjemput tanpa sempat mencegahnya? 

Namun vonis hakim yang dipandang ringan atas pidana penghilangan nyawa anak itu merupakan salah satu hal yang memang niscaya pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berlakunya UU itu--yang penerapannya efektif sejak 30 Juli 2014, sesungguhnya menandai babak baru penerapan sistem perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

UU sebelumnya, yakni Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dinilai sudah tak sesuai lagi karena belum memasukkan perspektif perlindungan anak sesuai Konvensi Hak Anak, yang menjamin hak anak, dalam hal ini ABH untuk mendapat perlindungan khusus dalam sistem peradilan. 

Namun sejak pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2012 nihil langkah-langkah, program, dan anggaran memadai pemerintah memompa pemahaman utuh yang menjadi landasan paradigmatik bagi keberadaan UU itu. Buktinya masih sering muncul, misalnya, kasus anak pelajar bergerombol di jalanan sambil menenteng berbagai senjata tajam sebagai senjata untuk tawuran yang bisa memakan korban. Bukankah itu di antaranya juga menandai kosongnya pemahaman banyak anak atas sebuah tindakan berkategori pidana? 

Begitu pula munculnya fenomena gladiator anak yang memunculkan korban dan pelaku di pelbagai tempat, setidaknya juga jadi bukti nihilnya program-program stimulus ke arah pembentukan pemahaman dan kesadaran hukum pada banyak anak. 

Hal itu berpilin-kelindan dengan, misalnya, betapa hebatnya rangsangan simultan yang diterima banyak anak lewat tontonan adu jotos berbalut acara "olahraga", tak terkecuali di televisi yang cuma mengejar rating dan iklan. 

Spirit UU Nomor 11 Tahun 2012 ini mewajibkan penggunaan dua pendekatan utama, yakni keadilan restoratif dan diversi. Keadilan restotatif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas a) perlindungan, b) keadilan, c) nondiskriminasi, d) kepentingan terbaik bagi anak, e) penghargaan terhadap pendapat anak, f)  kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, g) pembinaan dan pembimbingan anak, h) proporsional, i) perampasan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan j)  penghindaran pembalasan (Pasal 2). 

Dari asas-asas itu terlihat bahwa sistem ini memang menghindari pembalasan dan sanksi pidana penjara pada anak. Jika pun pelaku anak (ABH) menjalani masa pidana di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maka hal itu diletakkan tak lebih sebagai upaya terakhir. Bila misalnya tindak pidana itu ancamannya adalah hukuman mati atau seumur hidup, maka yang bisa dikenai pada ABH paling lama 10 tahun.

Tentu itu sebagian kecil saja dari aspek-aspek yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012. Untuk itu program-program yang tepat, massif, dan berkelanjutan-- yang ditopang anggaran memadai untuk pendidikan dan pelatihan atau penyuluhan hukum berperspektif perlindungan anak, sungguh amat penting dan mendesak untuk disusun dan dijalankan.  Hal itu di satu sisi untuk merangsang penguatan sistem dan budaya perlindungan anak yang berbasis masyarakat itu sendiri. 

Di sisi lain, dalam rangka sebagai bagian mekanisme pencegahan atau meminimalisir kasus-kasus anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Meski saya dan teman-teman JARANAN kerap mengadakan diklat semacam itu, tentu daya jelajah yang bisa kami lakukan amat terbatas. Amat berbeda dan jauh lebih efektif dan massif jika justru pemerintah berkomitmen dan berperan signifikans dalam program-program seperti itu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang