Zakat Online, Bagaimana Hukumnya?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : Ramadhan-www.inilah.com (gie/watyutink.com) 18 June 2018 12:00
Penulis
Tren digital memang tengah menjangkiti masyarakat kita saat ini, terutama kaum muda yang menyebut dirinya generasi milenial. Bukan hanya dalam hal belanja dan transaksi keuangan, segala aktivitas mereka saat ini dipengaruhi oleh kegiatan digital, termasuk Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat, pembayaran zakat melalui online kini semakin diminati masyarakat, terutama kaum milenial. Kaum milenial menggunakan zakat via online tersebut justru yang baru lulus kuliah atau memulai karirnya. Untuk mengakomodasi tren ini, selain menyediakan layanan zakat online, pihak Baznas pun bekerja sama dengan sejumlah e-Commerce untuk menyediakan layanan zakat online. layakkah melibatkan e-Commerce?

Pada tahun ini, Baznas memprediksi pembayaran zakat via online meningkat jumlahnya sebanyak 18-20 persen. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 12 persen. Bahkan lebih tinggi dibandingkan 2016, sejak pertama kali zakat online berdiri yang hanya 1 persen. Diperkirakan pada tahun 2020 nanti, zakat online akan mencapai 50 persen.

Baznas menargetkan Rp8 triliun dana zakat bisa terkumpul di tahun ini, baik secara online maupun konvensional. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp6,24 triliun. Hingga saat ini, ada sekitar 9 juta pembayar zakat melalui Baznas secara online. Dari jumlah tersebut, hanya sepertiganya atau 3 juta yang menggunakan nama, selebihnya mereka berzakat tanpa menyebutkan nama. Bolehkah berzakat tanpa menyebutkan nama?

Melalui zakat online, masyarakat yang ingin membayar zakat juga tak perlu repot lagi menghitung zakat yang harus dikeluarkan. Sebab Baznas menyediakan layanan khusus untuk menghitung besaran zakat sesuai dengan nominal penghasilan serta sesuai dengan syariat Islam.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) VI belum lama ini telah merumuskan objek penghasilan apa saja yang perlu dizakati. Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan mulai dari pendapatan rutin maupun yang tidak rutin. Penghasilan bersih seperti yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 adalah penghasilan setelah seluruh kebutuhan pokok dikeluarkan.

Kebutuhan pokok itu meliputi kebutuhan diri (sandang, pangan, papan), kebutuhan orang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya, dan kebutuhan pokok yang didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kebutuhan pokok yang dimaksud tersebut adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Termasuk zakat bagi pejabat dan aparatur negara, tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.

Bukankah e-Commerce adalah perusahaan yang bersifat profit oriented yang justru seharusnya mengeluarkan zakat, bukan mengelola zakat? Berhak kah e-Commerce memperoleh ‘jatah zakat’ sebagai amil zakat? Atau akan ada biaya administrasi yang dikenakan oleh e-Commerce kepada muzakki?

Sudah sejak lama kegiatan penyaluran zakat (amil zakat) juga dilakukan oleh masjid-masjid. Dengan hadirnya tren ini akan ‘mematikan’ tradisi tersebut? Akankah tren zakat online ini akan menjadi tren baru di dunia Islam? Bagaimana dengan hukum zakat online itu sendiri? Sedangkan tradisi zakat selama ini dilakukan secara langsung, bertatap muka oleh pemberi zakat (muzakki) kepada amil zakat maupun penerima zakat (mustahiq), sehingga memunculkan interaksi antar masyarakat yang bisa memperkuat persatuan bangsa.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wakil Dekan Bidang Akademik FE dan Bisnis Univ. Soedirman, Purwokerto

Ada 2 masalah dalam hal ini yaitu:

1. Apa hukum mengeluarkan zakat online?

2. Zakat online bisa menghilangkan tradisi yang biasa di lakukan oleh kita yang mana diserahkan secara langsung kepada Amil atau mustahiq?

Di zaman nabi dan khulafaurrasyidin zakat tidak diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, melainkan pemerintah menunjuk amil yang mengambil zakat dari muzakki dan diberikan kepada mustahiqqin.

Di antara tugas amil zakat di zaman nabi dan khulafaurrasyidin adalah mendata orang-orang yang berkewajiban zakat, mendata orang yang perlu menerima zakat. Ada bagian yang mengambil dan mendistribusikan zakat. Jika baznas sudah mewakili pemerintah dalam hal di atas menurut saya bagus, karena petugas sebagai amil yang menampung zakat dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan (mustahiq)

Zakat online juga memberi kemudahan bagi muzakki apalagi jika dilengkapi dengn aplikasi perhitungan zakat seperti yang ada saat ini. Dengan cara ini Insyaa Allah pengumpulan zakat di Indonesia akan meningkat signifikan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Sebenarnya, zakat digital ini merupakan salah satu platform dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bahkan, sebagian lembaga zakat sejenis juga mengembangkan zakat online sebagai salah satu media untuk mngakomodasi beberapa segmen di dalam kelompok muzakki, yang mereka memiliki preferensi lebih tinggi untuk melakukan aktivitas keuangan, termasuk juga aktivitas pembayaran zakat melalui platform digital.

Sehingga apa yang dilakukan oleh Baznas dan lembaga-lembaga zakat lainnya itu adalah dalam rangka untuk mengakomodasi, menangkap keinginan, dan melayani segmen masyarakat tersebut. Dan memang kecederungan zakat digital ini ke depannya, tren ini akan mengalami peningkatan. Sehingga hal ini harus difasilitasi dengan baik.

Nah, mengenai pelibatan sejumlah perusahaan e-Commerce dalam kerja sama pelaksanaan kegiatan zakat digital atau zakat online ini, adalah sebenarnya lebih kepada pemanfaatan sarana saluran dana (channel of fund). Sementara pengelolaan dana itu tetap dilakukan oleh Baznas maupun lembaga amil zakat (Laz). Jadi e-Commerce ini hanya merupakan saluran untuk menerima dana zakat, infaq, shodaqoh yang dibayarkan oleh masyarakat. Karena dari sisi ketentuan perundang-undangan, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat tersebut adalah Baznas dan lembaga amil zakat resmi yang sudah mengantongi izin dan akreditasi dari pemerintah.

Jadi artinya, pengelolaan zakat online atau digital tersebut tetap berada di wilayah Baznas dan Laz. Saya setuju, dengan apa yang disampaikan dalam sinopsis watyutink.com tersebut, bahwa apabila perusahaan e-Commerce ini telah memiliki persyaratan, terutama persyarakatan zakat perdagangan atau perniagaan, maka mereka juga wajib mengeluarkan zakatnya.

Bahkan, bukan hanya mengakomodasi, dalam konteks platform digital untuk saluran penerimaan dana zakat, tetapi Baznas dan Laz juga telah mengembangkan pembayaran zakat dan sedekah melalui saham. Ini dengan laksanakan dengan bekerja sama dengan salah satu perusahaan sekuritas. Sehingga saat ini orang tidak hanya membayar zakatnya pakai uang, melainkan bisa juga pakai saham. Ini juga platform untuk mengakomodasi salah satu segmen masyarakat yang memiliki kebutuhan dan demand untuk menunaikan kewajiban zakatnya.

Zakat digital atau online, maupun zakat saham tersebut, bukan berarti kemudian membuat saluran-saluran zakat lain tidak fungsional. Semua dibuka, semua dimungkinkan, untuk mengakomodasi keinginan masyarakat dalam membayar zakat, asal sesuai hukum syara’ dari zakat maupun hukum perundang-undangan yang berlaku.

Ada muzakki (pemberi zakat) yang senang dijemput zakatnya, maka fasilitas dan pelayanan penjemputan zakat juga harus kita persiapkan. Ada juga muzakki yang lebih senang datang langsung ke tempat-tempat pembayaran zakat, sehingga bisa berinteraksi langsung dengan pihak amil zakatnya atau bahkan dengan mustahiqnya.

Jadi, jangan sampai ketika mengubah platform serta merta kemudian menghilangkan atau meminimalisir saluran-saluran zakat yang lain. Termasuk saluran konvensional yang selama ini dilakukan di masjid-masjid. Intinya, semua saluran zakat harus difasilitasi dan dilayani.

Cuma memang, kelihatannya ke depan, tren zakat digital atau zakat online ini nampaknya akan terus berkembang, terutama pada generasi milenial. Selain itu yang harus diperhatikan adalah konfirmasi atas pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki secara online. Artinya, sistem itu dibuat idealnya agar bisa mengidentifikasi dana-dana zakat ini siapa yang mengirimkan. Karena salah satu kewajiban dari Baznas dan Laz itu adalah menerbitkan apa yang disebut “bukti setor zakat”.

Bukti setor zakat ini harus diterbitkan oleh Baznas dan Laz karena itu nanti bisa digunakan –jika sang muzakki mau— sebagai lampiran yang disertakan pengurusan pajak untuk mengurangi pendapatan kena pajak. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STIMIK Antar Bangsa, PR Daarul Qur’an

Menurut saya, zakat online ini merupakan bagian dari ijtihad para ulama masa ini untuk mengakomodasi keinginan maupun harapan, serta memberi kemudahan kepada kaum milenial untuk melaksanakan zakatnya. Hal ini dapat dianggap sah. Zakat online ini tentu saja sangat menarik untuk dikembangkan.

Di Indonesia ini tidak semua daerah atau wilayah yang masuk dalam kategori layanan (market ) zakat online. Pun masih banyak wilayah-wilayah yang masih sangat membutuhkan donasi dari zakat, yang masih belum terdeteksi karena akses menuju ke sana masih sulit dijangkau. Sehingga dengan adanya zakat online ini, akan dapat dibantu melalui arus teknologi informasi yang saat ini sudah sangat maju di Indonesia.

Meski begitu, hamper di setiap tempat di seluruh wilayah di Indonesia yang sampai detik ini masih menggunakan cara-cara konvensional dalam berzakat, yakni hand to hand dari muzakki (pemberi zakat) kepada musytahiq (penerima zakat). Adapun zakat online ini dilaksanakan di daerah-daerah yang masih menggunakan metode konvensional, maka zakat online ini tidak akan mengganggu esensi dari penyaluran zakat itu sendiri.

Kalaupun dalam penyaluran zakatnya tersebut juga dilaksanakan secara online sampai pada akhirnya dana zakat tersebut diterima oleh para musytahiq, maka harus dipastikan para musytahiq ini menerimanya secara cash. Namun jika kemudian ternyata, musytahiqnya adalah dari generasi milenial yang melek teknologi, bisa jadi dalam penyalurannya mereka menggunakan melalui kegiatan-kegiatan financial technologi (fintech). Tetapi hal ini masih dianggap sah dan tidak ada masalah dalam zakat ini.

Prinsip dasarnya adalah kaidah “yasiru wa la tuassiru ”, yang bermakna permudalah (suatu urusan) dan janganlah mempersulit. Islam adalah agama yang selalu mengedepankan kemudahan seluruh pemeluknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran teknologi harus dilihat secara positif, bukan sebagai sebagai sesuatu yang dipertantangkanan apalagi kemudian menjadikan teknologi sebagai bagian dari sesuatu yang diharamkan. Teknologi adalah bisa dijadikan sebagai sarana (wasilah) atau jalan untuk melakukan kebaikan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF