Zakat Harta Jadi Andalan Baru?
berita
Ekonomika
26 August 2017 00:00
Penulis
Zakat  bisa dikelola profesional, seperti pajak. Dana zakat, hemat Menteri Keuangan Sri Mulyani, bisa dijadikan salah satu potensi keuangan pengentas kemiskinan, bahkan pengurang ketimpangan di masyarakat. Wajar. Potensi dana zakat selama ini diperkirakan bisa mencapai Rp217 triliun. Hampir sama dengan anggaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di APBN 2018 yang mencapai Rp267,8 T. 

Karena itu dalam 2nd Annual Islamic Finance Conference bertema The Role of Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality di Yogyakarta, Sri Mulyani  sengaja menantang para akademisi dan ahli syariah mencari formulasi jitu dalam mengefektifkan potensi dana umat tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, menegaskan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai badan pengelola, pengumpul, dan distribusi zakat. Namun Baznas tiap tahun baru mampu menghimpun 1,2 persen dari potensi Rp217 triliun.

Saran Menkeu memang menantang. Jika mayoritas miskin teratasi, itu sama saja mengatasi kefakiran mayoritas umat. Tapi mengingat ini terkait syariah, apa hal itu tidak memicu kontroversi lagi? Jangan malah “kisruh” seperti  dana haji yang sempat terwacana hendak digunakan. Maklum, ada yang menyindir pemerintah seolah panik akibat defisit anggaran.

Simak saja, Tax Amnesty terkesan gagal akibat ketidaktegasan law enforcement atas pengemplang pajak lokal. Padahal ada sekitar Rp11.000 triliun potensi dana orang Indonesia di luar negeri.

Kesan panik yang dihembuskan para oposan Jokowi wajar terbentuk, mengingat  pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo Oktober mendatang telah mencapai Rp221 triliun. Padahal program infrastruktur, pengentasan kemiskinan pada APBN 2018 butuh dana cukup besar.

Pertanyaannya, bukankah di samping penerimaan pajak, migas, pajak migas, dan cukai, masih banyak potensi penerimaan dalam negeri yang bisa digenjot? Bukankah program Bekraf,  hasil laut, dan pertanian/perkebunan, juga berpotensi luar biasa? Bahkan kandungan gas bumi maupun mineral lain di Indonesia konon terbesar di dunia.

Mengapa kita tak kunjung sukses mengoptimalkan potensi-potensi tersebut? Masalah kendala teknologi? Modal? Atau mental? Tapi, jangan-jangan ini cara Sri Mulyani bilang ke Presiden, “Dana kita kurang. Bangun yang perlu saja, Pak”.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wakil Dekan Bidang Akademik FE dan Bisnis Univ. Soedirman, Purwokerto

Memang dana zakat semestinya dikelola oleh negara. Di Malaysia, dana zakat juga dikelola oleh negara. Meskipun badan pengelolanya bisa mandiri, tetapi tetap di bawah kontrol negara.

Zakat, pemanfaatannya sudah ditentukan dalam Islam, tetapi dana infaq dan shodaqoh masih bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas-fasilitas umum. Bunga bank yang oleh umat Islam amat dihindari, juga bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum.

Menurut saya tidak apa-apa. Malah pemerintah sebetulnya harus membuat regulasi tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh ini untuk membantu program pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Hanya, ada aspek lain yang dilupakan oleh pemerintah, yakni seperti di Malaysia, dana zakat umat  bisa diperhitungkan sebagai pengurang pajak. Dengan demikian bagi umat Islam tidak double bayar. Sebagai pembanding, kalau dari segi agama dia membayar zakat, tapi dari peraturan negara dia membayar pajak.

Memang saat ini sudah ada aturan yang mengarah kesana agar tidak double bayar, tapi belum tersosialiasi dengan baik dan belum bisa sebagai pengurang pajak secara resmi. Seharusnya ada bukti resmi dari LAZIS bahwa kita membayar zakat, dan nanti bisa mengurangi pajak.

Beda dengan dana haji, karena dana haji itu dana individu yang dititipkan ke negara, tapi kalau zakat, itu sama seperti dulu Rasulullah membangun “Baitul Mal”. Waktu itu memang belum ada sistem pajak. Juga ada “Jizyah” buat non muslim. Nah itu pajak juga yang digunakan untuk kemaslahatan umat.

Jadi menurut saya tidak masalah dana infaq shadaqoh digunakan untuk kemaslahatan umat. Hanya untuk zakat memang ada persyaratan siapa penerimanya yang berhak. Cuma, harus dibangun sistem yang mengatur agar umat punya kesadaran membayar zakat, dan zakat efektif dipungut dan digunakan oleh Badan yang mengurus hal itu dibawah kontrol negara.  Kesadaran zakat umat juga masih rendah oleh karenanya perlu didorong dengan regulasi.

Pembayaran zakat juga terkait dengan trust (kepercayaan). Sekarang umat konon lebih percaya kepada Laznas di dekat rumahnya daripada ke Baznas. Saya usul memang harus dibangun struktur dan sistem dari Baznas, lalu ada Bazda di daerah dan UPZ (Unit Pengelola Zakat) di perkampungan. Semuanya harus consolidated sehingga pemungutan zakat, infaq dan shodaqoh ini efektif untuk membantu kemiskinan. Dan saya yakin dengan itu.

Soal pertumbuhan ekonomi syariah yang harus dibantu tumbuh oleh pemerintah, memang harus ada keseimbangan. Jadi menurut saya pemerintah sebetulnya tidak salah, untuk “memaksa” rakyat membayar zakat itu sudah benar, bahkan dalam hukum agama membantu.

Disisi lain, pemerintah harus bertindak seperti di Malaysia, maksudnya, ketika dia mau membantu tumbuh kembangnya ekonomi syariah, maka semua dana-dana itu harus disalurkan lewat bank syariah. Misalnya dana haji, hanya boleh disimpan di bank syariah. Nah itu sangat membantu pertumbuhan ekonomi syariah. Tapi kalau di sini sekarang belum seperti itu.

Juga yang populer sekarang SUKUK. Saat ini Indonesia menjadi contoh, karena pemerintah mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan dimanfaatkan untuk proyek-proyek pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Jadi menurut saya sudah waktunya pemerintah memberi perhatian khusus terhadap perkembangan ekonomi syariah, sebagai penyeimbang dari dana zakat yang hendak digunakan.

Sebagai akademisi, saya betul-betul berharap agar ekonomi syariah dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY/ Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Saya sudah dua kali mendengar pidato ibu Sri Mulyani tentang potensi besar ekonomi syariah termasuk potensi zakat. Memang tema besar seminar itu bagaimana ekonomi syariah bisa berperan aktif ikut membantu program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Sayangnya, potensi besar tersebut saat ini baru sekitar 2 persen yang terkumpul setiap tahun, karena pengelolaannya belum optimal.  

Tapi pendapat saya, sepertinya pemerintah agak keliru dalam memandang ekonomi syariah. Saya sebagai orang yang lama di dunia ekonomi syariah memandang, pemerintah sebaiknya lebih dulu serius dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Jadi tidak terbalik meminta ekonomi syariah agar membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan.

Pasal 34 UUD 1945 menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Peran negara dibutuhkan untuk hadir disitu. Kalau umat Islam dalam hal memperjuangkan orang miskin sudah berjuang lama melalui zakat, karena itu sebuah kewajiban.

Pemerintah diharapkan bijak. Dorong dulu ekonomi syariah agar tumbuh berkembang karena selama ini keterlibatan pemerintah amat minim. Pertumbuhan pangsa pasar ekonomi syariah “mentok” di angka 5 persen dari total 85 persen populasi umat Islam tanah air. Lama sekali tidak bergerak di posisi itu, karena tidak adanya dukungan optimal dari pemerintah.

Hal berlainan terjadi di Malaysia. Pertumbuhan pangsa pasar ekonomi syariah disana sekitar 25 persen dari total 55 persen umat Islam di Malaysia. Ada dukungan penuh dari pemerintah Malaysia untuk tumbuh berkembangnya ekonomi syariah.

Disana top down, artinya semua dana proyek pemerintah dikucurkan lewat bank syariah. Kalau disini, gaji saya saja jika diminta untuk dipindahkan transfernya ke bank syariah, itu susah sekali dan sampai sekarang tak terlaksana. Padahal kalau itu bisa dilaksanakan, potensi pertumbuhan pangsa pasar ekonomi syariah lewat bank Islam bisa bertumbuh baik. Itu salah satu contoh, dan kalau mau banyak sekali yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi syariah.

Menggunakan dana zakat juga harus hati-hati, karena itu ada aturan ketat dalam Al Quran di surat At Taubat ayat 60 yang menyebutkan “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Lain kalau gunakan dana infaq dan shodaqoh yang lebih longgar aturannya.

Jadi memang harus hati-hati, jika sampai nanti kalau terjadi penyalahgunaan dana zakat, maka itu berbahaya sekali. Pemerintah memang harus bijak, tolong dulu ekonomi syariah untuk tumbuh, baru meminta bantuan potensi ekonomi syariah.

Potensi penerimaan pajak negara juga selayaknya harus dikejar lebih serius dari mereka yang suka mengemplang pajak, para pengusaha besar. Sementara Tax Amnesty hanya bisa mengumpulkan Rp125 triliun dana repatriasi. Dana BLBI yang harus dikembalikan juga masih bisa dikejar sebagai alternatif pendanaan. Soal penerimaan dari non pajak, panas bumi kita nomor dua terbesar di dunia, meski cost-nya mahal tapi kan bisa dikelola serius dulu. Begitu pula dengan potensi pajak mobil mewah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah

Selama ini dana yang ada di masyarakat, seperti dana zakat, telah menjadi jaring pengaman sosial dan telah membangun banyak sekali properti-properti bidang keagamaan.

Masyarakat dengan swadana telah saling tolong-menolong di bawah untuk membangun masjid, membangun sekolah, dan sebagainya. Namun, yang dimaksud Ibu Menteri kemarin, yang saya kebetulan hadir di acara itu, yakni bagaimana agar kegiatan yang bagus itu, swadana dari masyarakat, diorganisir sedemikian rupa sehingga hasilnya lebih optimal karena akan bisa ditentukan prioritas penggunaannya.

Penggunaan dana masyarakat seperti zakat akan memancing kontroversi menyangkut siapa pengelolanya.

Selama ini dana itu dipakai untuk membangun jalan menuju masjid atau menuju madrasah, bahkan untuk WC umum dan kamar mandi umum. Hanya saja, selama ini pengelolanya masyarakat sendiri. Itu namanya swadana dan swakelola. Menjadi kontroversi ketika dana-dana masyarakat mau diambil pengelolaannya oleh pemerintah.

Namun yang saya pahami, yang dimaksud Ibu Sri Mulyani bukan seperti itu. Yang beliau rujuk adalah Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam) dan Al-Ghazali, serta kearifan lokal Indonesia. Sebab, Malaysia mempunyai kebijakan ekonomi yang bisa untuk melindungi etnis melayu muslim. Sedang kita di Indonesia tak perlu kebijakan seperti itu. karena umat Islam di sini 85 persen. Jadi kalau dibuat jalan atau jembatan, 85 persen yang memanfaatkan umat Islam.

Yang kita ketahui, pemerintah sekarang memiliki paradigma seperti ini, dana-dana jangka panjang yang masif akan digunakan pemerintah membiayai skala besar, yaitu infrastruktur dan mikro. Karena dua hal ini diyakini akan memberi impact yang besar pada masyarakat.

Nah, dana yang masif ini bisa dibagi tiga. Dana dari dalam negeri non-APBN, miisalnya dana haji. Itu besar Rp1 triliun. Selain haji, ada dana Jamsostek atau sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, kelompok dana-dana dari luar negeri yang masif, seperti dana SWF (sovereign wealth fund),  seperti dana pensiun Jepang dan lain-lain.  Ketiga, dana-dana masyarakt yang selama ini keberadaannya dirasa untouchable. Buktinya orang Indonesia dengan gaji Rp2 juta per bulan tetap hidup, karena kita punya dana yang terasa tapi tak tercatat, yaitu dana keagamaan ini.

Pemerintah bukan mau ambil alih dana-dana itu, tapi pengelolaannya.  Agar dana-dana itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. 

Nah, bila pidato Bu Menteri itu diartikan dana itu diambil alih pemerintah, memang bisa ramai. Karena orang akan bingung bagaimana membiayai kegiatan keagamaan.

Kalau itu yang dimaksud Bu Menteri, celaka.  Mudah-mudahan tak begitu. Pemerintah telah melakukan semua hal, mencari dana dari lain-lain, dari “Bekraf”, tangkap ikan, dan macam-macam. Itu dilakukan. Hanya pemerintah sadar, ternyata masyarakat kita lebih hebat dan lebih kaya daripada pemerintahnya. Mau krisis bagaimana juga, ternyata masyarakat tenang. Mereka bertanya, ada apa ini? Ternyata ada dana-dana keagamaan, ada kearifan lokal yang membuat masyarakat tetap senyum. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol