Wilayah Laut Terluas, Kalah Ekspor Produk Maritim Dari Vietnam
berita
Ekonomika

Sumber Foto: pacificguardian.org

20 October 2017 13:00
Penulis
Adakah yang salah? Indonesia memiliki laut paling luas di Asia Tenggara, bahkan mungkin terluas di dunia. Tapi tengok saja, produk perikanan laut Indonesia masih terbelakang, terutama dalam capaian kinerja ekspor perikanan. Sampai 2016, ekspor Indonesia senilai 3,11 miliar dolar AS, terseok di peringkat 10 dunia, Sementara Vietnam kokoh di posisi ketiga dengan kinerja ekspor  5,8 miliar dolar AS.

Padahal Vietnam negara pantai dengan garis pantai cuma 3.000 kilometer. Wilayah lautnya kecil dibanding negara kepulauan Indonesia, pemilik 54.716 kilometer garis pantai terpanjang ke-2 dunia. Kenapa bisa terbalik?

Indonesia pun kalah dari China. Nilai ekspor negara pantai tetangga Vietnam di tepian barat Samudra Fasifik ini tercatat 14,1 miliar dolar AS. Di bawah China, ada Norwegia senilai 8,8 miliar dolar AS. Berikutnya di bawah tiga besar, tercatat India, Kanada, dan Chile. Masing-masing senilai 4 miliar dolar AS lebih. Lalu Swedia di urutan 8 dan Belanda 9, senilai 3,13 miliar dolar AS.

Kenapa Indonesia kalah jauh? Bukankah penangkapan dan penenggelaman kapal pencuri ikan asing sejak “Super Susi” menjabat sempat melumpuhkan sentra-sentra “gudang” hasil laut curian di Filipina Selatan, Thailand, dan Vietnam yang dikeruk dari SDA Indonesia? Mengapa Vietnam mampu survive bahkan menyabet peringkat tiga besar dunia?

Menteri Susi dalam suatu forum pernah menyebut, Vietnam punya kemampuan budidaya hasil laut yang  cukup baik. Bahkan meski masih mengimpor ikan dalam jumlah besar, tapi Vietnam mengolahnya untuk diekspor kembali. Padahal, kata Susi, tak sedikit dari ikan tangkapan Vietnam itu hasil mencuri di laut Natuna, Indonesia.

Ditilik dari potensi kekayaan laut dan luas wilayah perairan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia niscaya lebih baik dari China dan Vietnam. Apalagi sejak penjagaan wilayah laut Nusantara diperketat guna mencegah dan menindak illegal fishing. . 

Lagi pula dalam manajemen pengolahan hasil laut, Indonesia telah menerapkan standar mutu dan keamanan sesuai Good Manufacturing Practice (GMP). Per teori sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan PP Nomor 57 Tahun 2015. Indonesia seharusnya bisa menggenjot produksi dan pengolahan hasil laut jadi tiga besar dunia.

Jangan-jangan, Indonesia belum terbebas dari hambatan tarif dan non tarif sehingga tak kuasa untuk menerobos pasar perikanan terbesar di Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat? Bagaimana sebenarnya?

Prestasi Susi Pudjiastuti memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberantas illegal fishing laik diapresiasi. Kinerja itu akan lebih sempurna jika "Super Susi" mau bertindak lebih lugas dalam membenahi sektor perikanan guna mengelola potensi kekayaan laut Indonesia yang masih dikuasai berbagai mafia dan rent seeker.

Apalagi, APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Juli 2017 menjadi Rp9,3 triliun dari semula Rp9,14 triliun. Termasuk di dalamnya anggaran untuk Ditjen Penguatan Produk Kelautan dan Perikanan Rp1,09 triliun dan riset Rp2 triliun. Dengan penambahan anggaran, mungkinkah kinerja ekspor perikanan bisa lebih baik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I)

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ,ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2014 sekitar 1.3 juta ton. Tahun 2016 sekitar 1.1 juta ton, tahun 2017 ini kami memperkirakan ekspor produk perikanan Indonesia stagnan. Artinya ekspor produk perikanan Indonesia selama 3 tahun pemerintahan Jokowi diperkirakan turun sekitar 15 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) tahun 2015 sekitar 53 persen, karena tidak ada kenaikan suplai bahan baku maka utilitas UPI saat ini tidak berbeda dengan tahun 2015, bahkan beberapa di antaranya-- terutama yang bahan bakunya berasal dari perikanan tangkap utilitas terus menurun, misalnya UPI Surimi tahun ini utilitas hanya sekitar 30 persen.

Hambatan tarif dan non tarif tidak terlalu berpengaruh pada ekspor produk perikanan Indonesia. Untuk Amerika Serikat selama ini tarifnya sebagian besar sudah nol. Jepang untuk produk udang selama ini tarifnya sudah nol, produk perikanan lainnya sedang diusulkan untuk diturunkan. Untuk Uni Eropa memang Indonesia agak terlambat melakukan perundingan perdagangan bebas dibandingkan negara kompetitor Thailand dan Vietnam.

Ihwal teknologi pengolahan Ikan, Indonesia agak tertinggal dibandingkan Thailand yang sudah banyak memproduksi produk ready to cooked dan ready to eat.  Kalau dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia tidak ketinggalan dalam teknologi pengolahan.

Yang kami harapkan kepada pemerintah sekarang ini sebagai berikut, Pertama, menaikkan anggaran kepada sektor perikanan budidaya, karena sektor budidaya sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, agar bisa mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara pesaing.  Berdasarkan studi dari FAO, perikanan budidaya di seluruh dunia masih berkembang sekitar 5 persen per tahun. Sedangkan perikanan tangkap sudah stagnan. Kalau Indonesia fokus pada perikananan budidaya tentu bisa berkembang amat pesat mengingat garis pantai Indonesia yang sangat panjang.

Kedua, untuk perikanan budidaya perlu fokus pada pengembangan spesies-spesies tertentu saja (tidak terlalu banyak spesies), seperti Norway yang fokus pada pengembangan salmon, Vietnam yang fokus pada pengembangan pangasius.  Kami usulkan Indonesia fokus pada pengembangan udang (air payau), patin (air tawar), dan Baramundi (air laut).

Ketiga, mengurangi anggaran yang bersifat bantuan-bantuan langsung karena kurang efektif dan menggantikannya dengan pembangunan infrastruktur, misalnya perbaikan-perbaikan pelabuhan perikanan, pengembangan infrastruktur budidaya (jalan, jembatan, listrik, irigasi), penelitian dan pengembangan benih unggul, dan lain-lain.

Keempat, mempermudah berbagai perizinan yang berkaitan dengan penangkapan. Harus semakin banyak kapal-kapal nelayan yang bisa melaut sehingga suplai ikan bisa meningkat. Kelima, Berkaitan dengan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang pelarangan 17 alat tangkap untuk mengakhiri kontroversi yang berkepanjangan, pemerintah perlu segera membentuk tim kajian untuk mengkaji 17 alat tangkap yang dilarang tersebut. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo)

Kinerja Perikanan Indonesia di bawah KKP sekarang tidak seindah yang dikampanyekan selama ini. Menurut saya ada enam tolok ukur semacam Key Performance Indicator (KPI) yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai kinerja Menteri KKP. Pertama, meningkatnya kesejahteraan nelayan. Kedua, meningkatnya kinerja produksi/ekspor perikanan. Ketiga, meningkatnya devisa negara dari sektor perikanan. Keempat, meningkatnya penerimaan pajak dari sektor perikanan (PNBP). Kelima, tingginya serapan APBN. Keenam, hasil audit BPK terhadap laporan keuangan KKP.

Dari keenam inidikator di atas, menurut saya Menteri Susi tidak mempunyai prestasi apa-apa. Malah semakin membuat runyam dunia perikanan Indonesia.

Saat ini kebijakan KKP malah menimbulkan konflik tak berujung dengan masyarakat nelayan. Banyak kebijakan pelarangan yang justru membuat sulit kehidupan nelayan seperti pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan, pelarangan alat tangkap, dan lain-lain. Sampai-sampai ada nelayan yang menulis surat khusus kepada Presiden agar memperhatikan nelayan karena hidup mereka makin susah.

Ranking ekspor hasil laut Indonesia sekarang malah tidak termasuk 10 besar dunia (data terakhir FAO dan GAA). Kenapa sampai terbit Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional? Juga kenapa sampai terbit Inpres dan Perpres Nomor 3 Tahun 2017?  Itu karena karena kinerja KKP amat mengecewakan. DPR bahkan sampai memotong anggaran KKP karena serapannya rendah.

Tahun 2015 DPR RI Komisi IV pernah meloloskan anggaran KKP Rp16,3 triliun, ternyata KKP tidak mampu mengelola dan menyerap anggarannya, hingga akhirnya anggaran KKP 2016 dan 2017 dipotong. Anggaran 2017 Rp10.5 triliun dan serapannya cuma 37 persen, padahal periode tersisa tinggal 2,5 bulan lagi. Saya khawatir anggaran tahun 2018 juga akan dipotong lagi, karena kinerja yang tidak sesuai. Laporan keuangan KKP oleh BPK juga memberikan opini disclaimer karena temuan-temuan penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

Sayangnya yang di blow up media itu data pencitraan kinerja perikanan yang dilakukan dengan rekayasa statistik. Jadi data tidak ditampilkan secara utuh. Jadi saya melihat ini persoalannya pada kapasitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Banyak regulasi yang harus diperbaiki dan infrastruktur perikanan yang harus disiapkan. 

Tentang kualitas dan standar mutu hasil laut Indonesia, tentu lebih baik dari Vietnam. Tahun 2016 Indonesia hanya tersangkut 10 kasus logam berat.  Tapi Vietnam 31 kasus, India 31 kasus, dan Thailand 19 kasus. Itu masih terus dibenahi oleh stakeholder perikanan. Jadi mutu hasil laut kita itu sudah bagus.

Jika tidak ada perubahan apa-apa dari kinerja KKP ataupun kebijakan yang tidak lagi menyulitkan nelayan kita, maka saya khawatir 2019 tidak menggembirakan bagi kepemimpinan sekarang. Faktanya, 95 persen konstituen nelayan dan warga pesisir, yang jumlahnya sekitar 50 juta orang atau setara dengan 30 persen DPT nasional, pada 2014 lalu memilih Jokowi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan

Untuk shock therapy, Kementerian KKP sudah sangat bagus terhadap yang melanggar hukum, Tapi setelah tiga tahun, what next?  Tidak bisa selamanya “penenggelaman” terus .

Sekarang KKP harus lebih fokus ke proteksi dan budidaya hasil laut. Kemarin yang diurus lebih banyak ke penangkapan ikan dan kapal-kapal asing. Semestinya konsentrasi, bagaimana usaha perikanan itu punya nilai tambah, kemudahan investasi dan fasilitas pajak, kemudian kepastian pemasaran produk perikanan.

Sekarang potensi perikanan banyak di laut, tapi kapal penangkap ikan tidak banyak. Karena proses administrasi, masih ada kapal yang perlu didaftar ulang.  Ada juga sebagian kapal kembali ke negaranya, dan juga masih pending di wilayah laut kita.

Nah, kita berharap potensi itu harus bisa memberi manfaat terhadap kesejahteraan nelayan dan industri processing. Kalau potensi ada tapi belum bisa ditangkap, berarti tidak punya dampak langsung atau nilai tambah ke masyarakat.

Kuncinya kembali melihat regulasi mana yang harus diperbaiki. Panggil pelaku usaha, dilibatkan lagi, cari cara bagaimana perikanan kita bisa sama dengan perikanan Vietnam. Tantang mereka, kalau regulasi dibantu, permodalan difasilitasi, apakah mereka bisa menyamai Vietnam? Vietnam kan lebih banyak di budidaya. Di setiap laut mereka itu dipasangi perangkap terapung, juga budidaya hasil laut dan air tawar. Kalau mau menyamakan Thailand juga bisa, kirim saja satu orang belajar ke Thailand atau Norwegia. Saya optimistis.   

Kegiatan budidaya hasil laut kita masih di bawah 2 persen. Hal ini harus jadi fokus. Kita targetkan saja dalam 2 tahun harus ada peningkatan karena masih ada potensi 98 persen untuk budidaya hasil laut seperti bawal, kerapu, dan lainnya yang bisa dimanfaatkan. Kalau udang, setahu saya, masih 75 persen belum dimanfaatkan. Rumput laut juga masih besar. KKP selama ini lebih banyak mengurus perikanan tangkap, budidaya sangat kurang.

Kalau hambatan tarif dan non tarif menurut saya kira tidak, karena pasar China saja sudah banyak menyerap ikan kita. Ekspor kita turun karena potensi banyak tapi yang nangkap sedikit. Kalau pasar Amerika, Uni Eropa, dan Jepang, jika ada nilai tambah pasti akan ditampung. Biasanya dimasalahkan penyakit ikan. Untuk itu kita harus perkuat posisi bargaining. Bagaimana pemerintah mendorong pengusaha agar produknya bisa diterima di luar negeri.

Tentang hambatan ekspor, sebenarnya masalahnya bagaimana agar pelaku usaha diberi kemudahan untuk ekspor, dan kepastian pasar ekspor. Kalau ikannya sedikit apa yang mau diekspor? harus ada revisi terhadap regulasi yang mungkin memberatkan pelaku usaha. Apalagi sudah ada Inpres Nomor7 Tahun 2016 untuk percepatan industri perikanan. Cuma sekarang, apakah Inpres itu sudah dilaksanakan? Apakah sudah ada juklak dan juknisnya? Itu yang jadi soal.

Rekomendasi saya, hendaknya fokus ke budidaya hasil laut dengan program yang jelas. Misalnya membangun sentra-sentra perikanan. Pabrik-pabrik pengolahan hasil laut dibangun tersebar dan  memenuhi standar mutu. Tapi harus lebih dulu dilakukan studi di daerah mana mau dibangun, bagaimana potensi dan serapan pasar nya, masyarakat dilibatkan memberi masukan. Sesudah studi matang baru dibangun. Garaplah itu dengan serius dan efisien, agar punya nilai tambah. Itu harus sistematis karena menggunakan anggaran negara.  

Yang kedua sebenarnya tidak sulit. Harus ada perbaikan peraturan yang memberatkan atau nilai pajak yang didapat dari itu.  Tapi bukan pajaknya dinaikkan di depan. Hargailah pelaku usaha untuk membangun. Coba tanya ke KKP, sudah ada belum investasi besar untuk membangun pabrik perikanan? Jangan katanya-katanya. Sudah ada belum? Yang sudah komit dan sudah peletakan batu pertama tidak ada. Padahal kita bisa jadi produsen perikanan terbesar di dunia.

Jadi harapan kita, lapor presiden, percepatan industri perikanan harus disiapkan petunjuk teknis pelaksanaannya. Sekarang baru berupa Inpres. Petunjuk teknis dan implementasi lapangan itu belum ada. Kalau itu semua clear, ekspor kita bisa naik, budidaya kita bertambah. Ini harus diperiksa di lapangan oleh badan yang independen. Soal data saja, saya dengar ada bermacam versi. versinya KKP, versinya Komaritim, versinya DPR. Kita kan ambil versi nya DPR saja. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Ada dua hambatan utama dunia perikanan kita yang membuat tidak kompetitifnya produk ekspor perikanan kita. Pertama adalah “policy fashion syndrome” atau sindrom kebijakan yang berganti-ganti ibarat fashion show. Setiap periode pemerintahan, kebijakan selalu berubah-ubah dan tidak memiliki platform penguatan perikanan jangka panjang yang jelas sejak KKP berdiri di awal era reformasi.

Kita sering mendengar beberapa jargon kebijakan seperti “mina-politan”, industrialisasi perikanan, “blue economy", hingga saat ini yang lebih popular dengan penenggelaman kapal asingnya daripada kebijakan utamanya. Akibat sindrom ini penguatan sektor perikanan kita tidak pernah tuntas. Meski jargon ini mungkin diperlukan untuk mencirikan program menteri yang menjabat, namun dampaknya dalam jangka panjang cukup serius.

Terlebih pada daya saing ekspor perikanan kita di pasar global. Andai saja salah satu kebijakan terebut dijalankan secara konsisten dan tuntas dari menteri satu ke menteri lainnya, seperti industrialisasi perikanan misalnya, mungkin akan terasa hasilnya saat ini.

Faktor kedua yang menjadi penghambat adalah permasalahan “structural constraints” yang berkaitan dengan kondisi geografis, variasi sumber daya, dan kelembagaan. Sentra-sentra perikanan kita berada di wilayah yang secara geografis kurang didukung oleh infrastrukur yang memadai.

Demikian juga di bidang budidaya, banyak permasalahan kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan perikanan karena banyaknya lembaga yang terlibat di dalamnya.

Urusan perikanan bukan hanya monopoli kewenangan kementerian KKP, namun juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan kelembagaan lain yang bisa saja tidak seiring sejalan dalam penguatan perikanan. Dari masalah benih sampai pemasaran, tidak sedikit lembaga yang terlibat sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi pebudidaya ikan kita. Hal ini terlihat dari berbagai laporan Uni Eropa dan Bank Dunia serta ADB.

Lalu apakah faktor hambatan tarif dan non tarif berpengaruh besar bagi peningkatan nilai ekspor perikanan? Tentu pasti ada pengaruh, tapi tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang harus di-blame.

Hambatan tarif diakui telah mengurangi pangsa ekspor kita ke pasar Eropa. Hambatan itu juga dialami beberapa negara penghasil perikanan, namun mereka menjadikan hal ini sebagai tantangan untuk memperbaiki sektor perikanan mereka. Dengan demikian peningkatan anggaran KKP sebesar Rp9,3 triliun sejatinya dijadikan momentum perbaikan infrastruktur perikanan secara masif.

Ekspor kita ke Eropa harus memenuhi EQI (Export Quality Infrastructure) yang menjadi prasyarat masuk ke pasar Eropa. Salah satu isu EQI misalnya terkait dengan penggunaan antibiotik pada perikanan budidaya, tentu ini memerlukan upaya yang continue dan sistematis untuk memenuhi standar EQI tersebut.

Pelabuhan-pelabuhan perikanan kita masih terkesan jauh dari higienis, demikian juga penanganan produk budidaya untuk tujuan ekspor. Meski sekarang sudah mulai banyak perbaikan di sana sini, namun dilihat dari potensi perikanan kita yang cukup besar, butuh banyak perbaikan untuk meningkatkan nilai ekspor perikanan kita.

Thailand dan Vietnam memang unggul di penanganan hasil laut. Mereka memiliki kultur kerja yang tuntas dan bertanggung jawab kepada konsumen. Hal ini dilakukan sejak di sektor hilir. Di Thailand misalnya, ketika salah satu petambak udang terkena penyakit udang, maka ia akan mengibarkan bendera kuning agar yang lain tidak tertular. Budaya tanggungjawab ini juga berlanjut pada sektor hilir karena menyangkut reputasi dan masa depan mereka.

Selain itu keseriusan pemerintah dengan dukungan kelembagaan dan finansial yang kuat menjadi salah satu kunci kekuatan mereka. Juga penyederhanaan birokrasi dengan tidak mengurangi quality control di semua lini. Demikian juga dengan tenaga kerja yang tidak “direcoki” berbagai tuntutan, menjadikan industri mereka lebih kompetitif.

Sektor perikanan kita tentunya harus segera berbenah dan memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan sektor perikanan. “Policy fashion syndrome” hendaknya mulai ditinggalkan dengan membangun platform kebijakan jangka panjang yang utuh, sehingga terlepas siapapun menterinya, kebijakan tersebut tetap berjalan demi kemajuan sektor perikanan kita. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Tidak Ada yang Bisa Jamin Data Kita Aman             Unicorn Indonesia Perlu Diregulasi             Bijak Memahami Perubahan Zaman             Strategi Mall dan Departement Store dalam Menghadapi Toko On line             Sinergi Belanja Online dengan Ritel Konvensional             Investor Tertarik Imbal Hasil, Bukan Proyek             Evolusi Akan Terjadi meski Tidak Dalam Waktu Dekat             Demokrasi Liberal Tak Otentik             Tak Perlu Berharap pada Elite Politik             PSSI di Persimpangan Jalan, Butuh Sosok Berintegritas dan Profesional