Wakaf Berpotensi, Minim Literasi
berita
Ekonomika
12 July 2019 14:00
Penulis
Watyutink.com - Wakaf, selain menjadi alternatif sedekah jariyah bagi umat, dapat juga didayagunakan sebagai “jalan halal” bagi alternatif pembiayaan berbagai sektor publik untuk kemaslahatan rakyat banyak.

Potensi finansial untuk mendayagunakan wakaf, baik wakaf uang maupun wakaf properti, sungguh amat besar. Sejarah mencatat, penggunaan wakaf dalam menunjang kemaslahatan umat tertoreh dalam penggunaan tanah wakaf Universitas Al Azhar Mesir yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung di Mesir. Juga, tanah-tanah wakaf milik Al Azhar di sepanjang Sungai Nil yang digunakan untuk lahan pertanian produktif.

Selain itu, Wakaf lahan tokoh asal Aceh Habib Bugak Al Atsyi di Mekkah juga telah dimanfaatkan oleh pemerintah Saudi yang sampai hari ini membagi dana sebesar Rp4 – 5 juta bagi setiap jamaah haji asal Aceh pada tiap musim haji, sebagai pengganti biaya pemondokan dari pemanfaatan wakaf Habib Bugak Al Atsyi. Di tanah air, tidak terhitung banyaknya penggunaan wakaf properti yang digunakan untuk kemaslahatan umum seperti tanah pemakaman, rumah sakit, sekolah, Madrasah dan lain-lain. Bahkan, lahan yang di atasnya berdiri gedung kura-kura DPR RI adalah wakaf dari pesantren Darun Najah.

Saat ini, menjadi pertanyaan menggelitik, bisakah potensi wakaf harta yang seandainya disosialisasikan dengan benar dan masif di masyarakat, dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu kemaslahatan rakyat banyak? juga untuk pengentasan kemiskinan dengan menjadikan wakaf sebagai wakaf produktif. Sebab, bagi masyarakat muslim, ajaran dari amalan yang tidak akan putus dan akan terus mengalir sampai hari akhir salah satunya adalah dari sedekah jariyah contohnya wakaf. Selain dari ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh.

Dengan daya tarik wakaf yang demikian besar sebagai lahan beramal bagi masyarakat, dapatkah pemanfaatan dana wakaf di Indonesia jika telah berhasil dikumpulkan bisa di-skemakan untuk kemaslahatan umat? Bagaimana dengan tantangan dari pelajaran “seret” nya pengumpulan dana zakat melalui Bazis dan lazis serta perkembangan bank syariah yang hanya lima persen pertumbuhannya di Indonesia? Kendala apa saja yang dapat diidentikasi dan dicarikan strategi “way out” bagi kesuksesan penggunaan dana wakaf?   

Tantangan bagi kesuksesan pengumpulan program-program filantrofi seperti sedekah jariyah, zakat dan wakaf diperkirakan memang tidak ringan. Selama ini saja, pengumpulan zakat harta dari lembaga resmi pemerintah seperti Bazis/Baznas hanya mampu mengumpulkan zakat 0,2 persen per tahun dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp217 triliun.

Untuk DKI Jakarta pada 2018 dari potensi zakat sebesar Rp9 triliun hanya bisa menghimpun Rp194 miliar. Padahal, berbagai insentif untuk menggugah minat masyarakat berzakat sudah didukung penuh diantaranya seperti zakat perusahaan yang dapat diperhitungkan dalam laporan tahunan pajak perusahaan.

Untuk wakaf, selain telah terbentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada (27/10/2004) juga dibackup oleh Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Selain itu, instrumen-instrumen wakaf di Indonesia selain melalui dana Wakaf Linked Sukuk (WLS)--yang pada tahap pertama terkumpul Rp15 miliar pada Desember 2018--juga didukung oleh bank-bank syariah yang menyediakan aplikasi setoran wakaf harta online untuk mempermudah masyarakat menyalurkan wakaf.

Berhasilkan program wakaf di Indonesia? Apa strategi terbaik untuk mengatasi berbagai hambatan seperti yang dialami oleh program zakat/Bazis?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wakil Ketua 1 Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Perwakafan di Indonesia masih mempunyai beberapa tantangan mendasar. Pertama, literasi masyarakat masih sangat rendah. Pemahaman masyarakat tentang perwakafan di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan lagi. Kedua, Profesionalisme Nazir, termasuk profesionalisme nazir sendiri, pengalaman nazir dalam mengelola aset, kemudian keterbukaannya kepada masyarakat, dan seterusnya. Ketiga, inovasi produk dan regulasi.

Di negara lain ihwal perwakafan sudah begitu maju, bahkan sudah ada korporasi wakaf dengan instrumen wakaf yang lengkap. Adanya pasar modal wakaf, SUKUK Wakaf, saham wakaf dan seterusnya. Di Indonesia memang baru akan digencarkan wakaf dalam konteks inovasi produk baru termasuk di dalamnya digital wakaf.

Sesungguhnya road map yang akan dikerjakan oleh BWI untuk literasi akan masuk ke dalam lembaga pendidikan baik perguruan tinggi maupun sekolah menengah. Kedua, Strategi BWI berikutnya adalah segera mengeluarkan sertifikasi.

Nazir akan disertifikasi menurut asetnya. Contohnya kalau aset yang dikelola hanya masjid, tanah makan dan seterusnya maka sertifikasi yang dibutuhkan adalah sertifikasi yang paling rendah misalnya sertifikasi level 1 yang hanya berupa pembuatan laporan, laporan biaya dan seterusnya. Tetapi kalau sudah meningkat, misalnya yang dikelola adalah aset produktif, maka aset produktif itu akan dibagi dua. Pertama, aset produktif yang sifatnya riil seperti kebun, pabrik dan semacamnya maka hal itu akan masuk ke sertifikasi level 2.

Tapi yang paling berat adalah mengelola wakaf uang, karena wakaf uang itu fleksibel. Wakaf uang tidak lain seperti bank. Apalagi kalau nazir wakaf uang yang jika sudah besar akan seperti apa, maka dapat diambil contoh sebuah bank. Bedanya kalau bank bagi hasilnya kepada pemilik dana. Wakaf uang bagi hasilnya adalah manfaat kepada makum alaih, kepada masyarakat. Tetapi lembaga nya sebagaimana layaknya bank, dan sumberdaya yang harus dimiliki oleh nazir wakaf uang sama seperti bank.

Ihwal inovasi dan regulasi, memang menjadi satu tantangan berat bagi BWI. Harapannya segera muncul korporasi wakaf, dalam hal ini OJK diajak untuk merumuskan hal tersebut. Ke depan, akan muncul tidak hanya initial public offering (IPO), tetapi juga initial wakif offering (IWO). Mudah-mudahan ada pengusaha yang memiliki listed company dan ingin berwakaf. Maka tahap kedua bukan lagi IPO tapi initial wakif offering, dimana dia akan memperluas saham perusahannya dengan saham wakaf. Dividen yang akan diperoleh dari perusahaan tersebut akan diserahkan kepada ummat.

Maka jika ada pengusaha atau investor yang akan berwakaf dengan IWO maka OJK sudah seharusnya membuat perangkat yang memungkinkan initial wakif offering (IWO).

Hal lain adalah adanya perpindahan kepemilikan perusahan karena wakaf. Hal itu juga belum terakomodir di Undang Undang Perseroan Terbatas (PT). saat ini perusahaan baru bisa berpindah kepemilikan hanya melalui jual beli, waris dan hibah. Tetapi wakaf belum terakomodir. Itu tantangan berikutnya. Bagaimana supaya jika ada pengusaha seperti pemilik bank Al Raji yang mewakafkan seluruh harta perusahaannya bisa dilakukan, sebab saat ini hal seperti itu di Indonesia amasih menjadi kendala karena aturan bahwa perpindahan kepemilikan hanya bisa berpindah melalui jual beli, hibah dan waris. Belum ke tahap wakaf.

Perangkat aturan untuk hal Itu semua harus dikerjakan sekarang, karena kalau terlambat maka akan kehilangan bonus generasi emas tahun 2026, hal mana generasi tersebut diidentifikasi melalui survei generasi muda yang lahir di atas tahun 2000 bahwa genersai tersebut juga kuat berkeinginan hidup sebagai dermawan. Desakan untuk menjadi demawan itu tidak bisa dihambat. (pso) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY/ Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Progress dari perwakafan di Indonesia tergantung dari beberapa faktor yakni pertama, lembaga yang dipasrahi mengurus wakaf di Indonesia dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua, peran serta masyarakat. Sejauh mana lembaga yang mengurusi wakaf bisa membangun awareness masyarakat. Adanya aktivitas sosialisasi ke masyarakat atas potensi yang begitu besar dari wakaf.

Ketiga, peran pemerintah. Selama ini perhatian pemerintah bisa disebutkan agak minim dalam pengembangan ekonomi Islam.

Oleh karena itu lembaga yang mengurusi wakaf memang harus cerdas dan sungguh-sungguh menggarap pengembangan perwakafan di Indonesia. harus fokus agar bisa berhasil. Perkiraan saya perkembangan wakaf Indonesia membutuhkan waktu paling tidak 25 tahun.

Perkembangan bank syariah sendiri meski telah berjalan 25 tahun tapi pertumbuhannya hanya berkisar 5 persen saja.

Untuk itu upaya literasi, edukasi dalam rangka sosialisasi perwakafan di Indonesia membutuhkan juga peran kampus. Kampus Islam di Indonesia juga tidak banyak. Para alumnus kampus Islam saja banyak yang tidak aware terhadap ekonomi Islam apalagi soal-soal perwakafan di Indonesia. Untuk menyusun neraca keuangan dalam rangka melindungi aset-aset milik lembaga-lembaga pendidikan Islam saja, kadang sulit diterapkan. Butuh waktu guna menyadarkan perlunya pencatatan keuangan yang baik.  

Di ormas Islam yang lain seperti Muhammadiyah dan NU mungkin kondisinya kurang lebih sama dalam upaya mendidik ummat entang perlunya perlndungan terhadap aset milik umat melalui pencatatan neraca keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karenanya dalam memandang perkembangan perwakafan di Indonesia sikap optimis mungkin belum berani dikemukakan saat ini. kecuali ke tiga faktor yang disebutkan di atas bisa diberdayakan maksimal, maka mungkin bisa ada yang diharapkan. Tapi tentu saja tantangannya besar.

Di Indonesia kadang terlalu banyak wacana. Dulu zaman SBY ada GRES atau Gerakan Ekonom Syariah, lalu di zaman Jokowi ada KNKS atau Komite Nasional Keuangan Syariah, itu juga selama 3 tahun vacum dan belum lama baru saja ditunjuk orang-orangnya termasuk Pak Maruf Amin. Harapannya tentu saja lembaga yang dibentuk pemerintah tersebut bisa berhasil baik karena selama ini hanya wacana saja padahal potensi ekonomi syariah demikian besar.

Upaya-upaya untuk sosialisasi wakaf di Indonesia melalui kampus dan pelibatan bank-bank syariah dalam menjangkau minat masyarakat melalui kemudahan fasilitas online wakaf tunai misalnya, harus dipantau dengan survei yang misalnya dilakukan oleh media. Sejauh mana pemahaman mengenai wakaf di Indonesia atau tentang lembaga BWI sendiri. Uji saja misalnya di masyarakat kampus dengan 100 responden apakah mereka paham tentang fungsi wakaf, dan badan yang mengurus wakaf di Indonesia.

Tetapi dengan pengurus baru yang di BWi sekarang diharpkan ada progress yang menggembirakan. Kalau saja harta wakaf di Indonesia yang banyak tersebar bisa di sertifikasi, maka itu sebuah prestasi yang luar biasa. Atau juga bisa diupayakan wakaf masuk menjadi kurikulum di sekolah menengah pertama dan atas, juga di perguruan tinggi S1 sampai S3 misalnya.

Kesadaran mengenai ekonomi syariah di kalangan masyarakat kita memang rendah sekali, tak terkecuali di kampus. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF