Utang Dibayar, Tidak Dikeluhkan
berita
Ekonomika
Sumber Foto : tribunnews.com (gie/watyutink.com) 21 August 2018 18:30
Penulis
Masalah utang kembali memanas setelah Ketua Majelis Permusyawarakat Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengkritik pemerintah terkait pengelolaan utang luar negeri. Pemerintah tidak bisa mengklaim rasio utang sekitar tiga puluh persen dari APBN adalah aman. Membayar utang Rp400 triliun per tahun sangat besar, di luar batas wajar.

Dia lalu membandingkan pembayaran utang tersebut dengan alokasi anggaran untuk beberapa sektor lain yang membutuhkan pembiayaan. Pembayaran cicilan utang Rp400 triliun itu setara dengan tujuh kali dana yang disalurkan ke desa-desa, enam kali anggaran kesehatan.

Karena itu dia berpesan agar negara menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Hal ini  penting untuk menjaga ketahanan ekonomi. pemerintah harus melakukan pengetatan prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bereaksi  terhadap pernyataan Ketua MPR. Dia menuding ungkapan tersebut  bermuatan politis bahkan bisa menyesatkan persepsi berbagai pihak. Dia mengajak untuk mencerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.

Pembayaran pokok utang sebesar Rp396 triliun pada tahun ini dihitung berdasarkan posisi utang per akhir tahun lalu. Sebesar 44 persen dari nilai tersebut merupakan utang yang dibuat pada periode sebelum 2015, saat Joko Widodo belum menjadi presiden, tetapi Zulkifli sudah menjabat sebagai ketua MPR. Sri Mulyani mengatakan mengapa baru sekarang diributkan.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan sebanyak 31,5 persen pembayaran pokok utang untuk instrumen Surat Perbendaharaan Negara bertenor di bawah 1 tahun. SPN merupakan alat untuk mengelola arus kas.

Mengenai perbandingan  utang dengan anggaran kesehatan dan Dana Desa, disebutkan oleh Sri Mulyani pembayaran pokok utang Indonesia pada 2009 sebesar Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan saat itu Rp25,6 triliun yang berarti besaran pembayaran pokok utang 4,57 kali lipat anggaran kesehatan.

Pada tahun ini, pembayaran pokok utang sebesar Rp 396 triliun, berbanding dengan anggaran kesehatan Rp 107,4 triliun atau setara 3,68 kali anggaran kesehatan. Tahun depan anggaran kesehatan akan naik menjadi Rp 122 triliun.

Jika dibandingkan dengan anggaran Dana Desa yang baru dimulai  2015, rasionya dengan besaran pembayaran pokok utang sekitar 10,9 kali lipat. Pada tahun ini, turun menjadi 6,6 kali bahkan pada tahun depan diperkirakan lebih kecil lagi menjadi 5,7 kali lipat.

Kementerian Keuangan mengungkapkan pengelolaan utang dilakukan dengan hati-hati. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijaga di bawah 3 persen  dari Produk Domestik Bruto sesuai UU Keuangan Negara. Secara historis defisit pernah di posisi 2,59 persen pada 2015,  menurun ke 2,49 persen pada 2016, dan menjadi 2,51 persen pada 2017. Tahun ini defisit diprakirakan sebesar 2,12 persen dan akan turun lagi ke 1,84 persen pada tahun depan.

Sebagai Menkeu, sudah menjadi tugas Sri Mulyani menjaga rasio utang dalam koridor yang aman sebagaimana dia sebutkan, mengapa harus reaktif? Bukankah rasio cicilan utang memang sudah beberapa kali lipat dari beberapa pos anggaran? Mengapa harus mengeluhkan utang negara oleh pemerintah sebelumnya?  Apakah lembaga politik seperti MPR tidak diperkenankan menyampaikan peringatan kepada pemerintah? Pendidikan politik seperti apa yang diinginkan Sri Mulyani?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Belakangan muncul perdebatan antara Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Bermula ketika Zulkifli menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2018 yang menyasar pemerintahan Jokowi. Zulkifli menyoroti utang dan kemampuan Indonesia dalam mencicil utang tersebut.

Pidato tersebut mungkin saja sebagai bola panas yang dilempar oleh Ketua MPR-RI, tanpa didasari oleh data yang komprehensif. Oleh karenanya, wajar jika Menkeu menganggap itu sebagai sebuah ujaran bernada politis yang dilontarkan oleh Zulkifli sebagai politisi dari kubu oposisi.

Sementara itu, posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu yang merupakan pelaku ekonomi dalam pemerintahan Jokowi lebih paham mengenai data dan fakta yang ada saat ini. Jadi dengan tenang Sri Mulyani melakukan counter terhadap pidato yang dilontarkan Zulkifli. Posisi Zulkifli sebagai ketua MPR-RI nampaknya kurang memiliki data yang komprehensif dan holistik.

Oleh karena itu mudah saja bagi Sri Mulyani untuk mematahkan ujaran yang dilontarkan oleh Zulkifli, karena memang Sri Mulyani memahami topik yang digunakan untuk menyerang dirinya, sedangkan Zulkifli nampaknya kurang begitu paham dengan topik tersebut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Polemik utang pemerintah masih berlanjut terus. Dua kubu, pro dan kontra, masing-masing memberi argumen pembenaran. Pihak kontra mempertanyakan jumlah utang yang sangat besar yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2015.

Mereka mempertanyakan jumlah utang yang besar ini karena pemerintahan Jokowi ketika kampanye berjanji akan membuat keuangan negara menjadi mandiri alias tidak menambah utang, khususnya utang luar negeri.

Bagi pihak yang mengerti ekonomi, tentu saja janji kampanye ini sangat menggelikan karena mustahil terjadi. Apalagi ekonomi Indonesia ketika itu sedang melambat akibat harga-harga komoditas andalan ekspor Indonesia anjlok sejak 2012. Karena itu diperlukan insentif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada defisit APBN yang bertambah, yang berarti juga utang pemerintah bertambah.

Sayangnya, kebanyakan rakyat kurang mengerti ekonomi. Janji kampanye ini dianggap heroik, hebat, dan super. Tahun pertama, pemerintahan Jokowi langsung menggebrak, harga BBM dinaikkan meskipun harga minyak dunia ketika itu sedang turun drastis. Hal ini untuk memenuhi hasrat mengurangi subsidi BBM sehingga anggaran subsidi tersebut dapat dialihkan menjadi belanja modal atau infrastruktur.

Padahal tanpa menaikkan harga BBM pun belanja subsidi BBM akan hilang sendiri karena harga minyak mentah turun drastis. Tetapi apa daya, penerimaan negara dari pajak tidak seperti yang diharapkan.

Pada awalnya, penerimaan pajak diperkirakan bisa naik drastis, sekitar 40 persen lebih. Faktanya hanya naik sedikit. Alhasil, realisasi APBN 2015 mengalami defisit yang malah lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 226,7 triliun pada 2014 naik menjadi Rp 298,5 triliun. Pada 2016 dan 2017 defisit juga bertambah besar masing-masing menjadi Rp 308,3 triliun dan Rp 341 triliun.

Dengan latar belakang  masyarakat yang kurang paham ekonomi maka mereka merasa dibohongi dengan janji kampanye. Mereka serta merta menanyakan kenapa janji kampanye tidak mau utang, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, utang besar sekali.

Secara kebijakan ekonomi pemerintah ketika itu sudah benar, harus mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang membuat defisit APBN melebar. Namun lantaran janji kampanye yang sembarangan, rakyat menagih sekarang.

Jawaban pemerintah dan pihak pro bukan mengayomi, malah membuat gaduh. Mereka mencari pembenaran dengan berargumen bahwa utang/defisit digunakan untuk kegiatan produktif dan menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang menggunakan pinjaman untuk tujuan konsumtif khususnya subsidi BBM.

Serta merta pendukung pemerintahan sebelumnya tidak terima dan terjadilah polemik berkepanjangan. Padahal, argumen defisit untuk sektor produktif tidak relevan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan merupakan pembodohan publik.

Seharusnya pemerintah mencoba menjelaskan dalam konteks ekonomi tanpa menyinggung pemerintahan sebelumnya, karena memang tidak relevan. Pemerintahan sekarang dipilih oleh rakyat untuk memperbaiki semua bidang, dan menjelaskan secara gamblang kenapa defisit dan utang diperlukan.

Defisit dan utang adalah bagian dari kebijakan fiskal. Ketika aktivitas ekonomi melambat, pemerintah memberi stimulus fiskal untuk menopang pertumbuhan ekonomi, dan defisit pun melebar. Untuk 2015-2017 (3 tahun), pemerintahan sekarang sudah membukukan defisit Rp 947,8 triliun. Cukup besar. Apakah jumlah utang ini masih dalam batas aman? Pemerintah berpendapat total utang saat ini masih di bawah 30 persen dari PDB, jadi masih dalam batas aman. Karena, menurut UU batas utang pemerintah adalah 60 persen dari PDB.

Kalau semua utang pemerintah terdiri dari utang dalam negeri dalam rupiah, jumlah utang menjadi tidak masalah karena tidak ada risiko gagal bayar, karena pemerintah pada prinsipnya bisa mencetak uang.

Faktanya, sekitar 61 persen dari total utang pemerintah dipegang asing, yakni 40,4 persen dalam mata uang asing dan 20,6 persen dalam rupiah. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun 2013 yang masih sekitar 37 persen.

Porsi yang dipegang asing ini sudah termasuk lampu kuning dan berpotensi memicu krisis keuangan. Artinya, kalau Indonesia kehilangan kepercayaan dari pihak asing dan mereka tidak memperpanjang surat utangnya, maka terjadi gagal bayar, kurs rupiah akan terpuruk.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF