Utang Bertambah, Kewaspadaan Juga Wajib Bertambah
berita
Ekonomika
Sumber Foto : ekbis.sindonews.com (gie/watyutink.com) 27 September 2018 16:30
Penulis
Posisi utang Indonesia per Agustus 2018 tercatat menjadi Rp4.363,19 triliun yang berarti rasio utang atas PDB 2018 berdasar asumsi APBN (Rp14.395 triliun) naik menjadi 30,31 persen. Terkait kurs rupiah saat ini, dengan asumsi kurs yang stabil maka utang pemerintah masih akan bertambah karena realisasi APBN 2018 terkait pembiayaan utang. Akan terdapat tambahan di luar faktor kurs rupiah sekitar Rp125 triliun, sehingga posisi utang menjadi Rp4.488 triliun pada akhir 2018. Asumsi rasio utang atas PDB tetap di atas 30 persen.

Pada posisi debt to GDP ratio yang berkisar 30 persen dan masih dinyatakan aman oleh pemerintah, beberapa pihak menyarankan agar kewaspadaan sudah harus ‘ekstra’ untuk saat ini. Karena, ada alat ukur lain menilai kesehatan keuangan pemerintah yakni Debt to Service Ratio (DSR) yang merupakan cerminan dari seberapa besar kemampuan suatu pemeritahan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban nya. Hal mana merupakan jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Data terakhir, DSR Indonesia saat ini sudah melewati 25 persen. Sebagai perbandingan, Turki yang tengah mengalami krisis keuangan saat ini mempunyai DSR sebesar 30 persen.

Apakah kemampuan Indonesia untuk memenuhi kewajiban-kewajiban memang sudah betul-betul aman? Sebab, gejolak pelemahan rupiah yang dipicu dari kenaikan mata uang dolar AS masih akan terjadi beberapa kali lagi, yang berarti akan meningkatkan nilai utang pemerintah. Bagaimana dengan upaya meningkatkan penerimaan ekspor dan penerimaan perpajakan yang merupakan ‘andalan’ negara guna membiayai pembangunan?

Tentunya hal-hal terkait dinamika perekonomian global semestinya sudah diperhitungkan matang oleh otoritas moneter dan keuangan Indonesia. Sebab, pelemahan rupiah sudah terjadi beberapa kali sepanjang 2013 dan terus dalam gejolak pada tahun-tahun berikutnya sampai saat ini. Pelemahan mata uang rupiah dan menguatnya dolar AS, tentu berpengaruh besar dalam perhitungan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Untuk itu kerangka acuan dalam perencanaan RPJMN pemerintahan harus selalu adaptif terhadap situasi perekonomian dunia.

Repotnya, RPJMN sejak 2015 realitas rasio utang terhadap PDB selalu meleset jauh. Pada Buku I RPJMN disebutkan bahwa rasio debt to GDP ratio ditargetkan terjaga di bawah 30 persen dan akan terus menurun menjadi 20,0 persen pada 2019. Kenyatannya, pada 2015 dari target debt to GDP ratio 26,7 persen ternyata menjadi 27,43 persen, pada 2016 target 23,3 persen ternyata 28,33 persen, pada 2017 target 22,3 persen menjadi 28,98 persen realiasi debt to GDP ratio. Dan pada 2018 target 21,1 persen sementara per Agustus debt to GDP ratio sudah 30,31 persen dengan target posisi utang sebesar Rp3.037 triliun. Target ternyata meleset dengan realisasi menjadi Rp4.488 triliun.

Realiasasi tersebut ternyata amat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sendiri (Kep-Menkeu No.113/KMK.08/2014). Bahkan masih meleset jauh dari target yang ditetapkan pada Kepmen No 884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah 2018-2021 dengan rasio sebesar 29,3 persen.

Mengapa target pengelolaan rasio utang terhadap PDB selalu meleset jauh? Perencanaan yang amat lemah atau memang faktor kerentanan keuangan nasional terhadap dinamika perekonomian global? Tetapi, bukankah Ibu Menteri Keuangan adalah juga sosok pengendali keuangan negara selama periode pemerintahan sebelumnya? Kok bisa terus menerus meleset?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Peningkatan debt to PDB pada rasio utang per Agustus 2018 menjadi 30,31 persen saya rasa memang kombinasi dari dua hal yakni pelemahan rupiah dan juga kebutuhan utang untuk infrastruktur antara lain untuk Asian Games misalnya. Pelemahan rupiah menjadi faktor yang cukup signifikan karena utang secara nominal menjadi lebih besar jika dibandingkan terhadap PDB. Terlebih Ukuran PDB kita memang dalam mata uang dolar AS. Intinya, peningkatan rasio utang terhadap PDB ini karena depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Efek dari Asian Games sebenarnya memang ada tapi itu dari angka infrastruktur dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang lebih banyak pengaruhnya memang dari depresiasi rupiah.

RPJM saat ini memang dibuat untuk dalam kurun waktu  5-7  tahun yang lalu yang memang tidak memasukkan faktor tekanan global. Mungkin di situ juga tidak memasukkan faktor-faktor seperti infrastruktur dan lain-lain yang mana hal itu merupakan faktor yang paling signifikan terhadap pemerintahan kali ini. Jadi banyak sekali target RPJM yang meleset karena RPJM itu sangat kaku, tidak adaptif. Padahal setiap kali kita menyusun RPJM berarti kita harus menerka situasi untuk 5 tahun berikutnya yang harus didasari pada keadaan 5 tahun yang telah dilalui untuk coba diproyeksikan ke depan.

Tentunya perihal RPJM yang tidak adaptif itu pasti sangat tidak ideal karena berbenturan dengan target realisasi yang ada, misalnya target pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai jika mengikuti target RPJMN. Juga target pertumbuhan ekspor yang seharusnya 12 persen tapi ternyata tidak memenuhi target bahkan sempat turun menjadi negatif.

Jadi salah satu kesulitan RPJMN itu memang dia coba menerka target 5 tahun ke depan dan memasukkan indikator-indikator makro yang sangat tidak bisa dikontrol. Perihal peningkatan utang ini sebenarnya sudah ada proyeksi ‘smooting ’ yang target nya pada 2019 rasio utang terhadap PDB akan melandai. Tetapi ternyata karena kebutuhan impor untuk infrastruktur ini cukup besar, sedangkan kita tidak cukup punya kapasitas finansial, maka kemudian kita menerbitkan surat utang dan konsekwensinya adalah menaikkan rasio utang terhadap PDB.

Ihwal setelah revisi rencana utang tiap tahun tapi tetap meleset, mungkin pertama, dinamika kebutuhan di lapangan memang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini sebenarnya merupakan warning juga untuk pemerintah, bahwa perencanaan harus dibuat dengan lebih terukur karena hal ini terkait dengan beban di masa depan yang semakin bertambah.

Tetapi sebenarnya utang untuk infrastruktur ini tidak menjadi masalah karena nantinya diharapkan bisa menghasilkan. Harapannya ke depan ekonomi bisa tumbuh dan transaksi-trasaksi ekonomi juga bisa efisien. Itu harapannya. Kita bisa melihatnya nanti pada 2-3 tahun ke depan dari pembangunan infrastruktur ini apakah betul-betul bisa menghasilkan. Sementara ini hasil simulasi kami dari beberapa proyek infrastruktur masih cukup positif. Memang, ada beberapa proyek infrastruktur lain yang tidak terlalu menghasilkan dan juga yang telah dihentikan. Jadi butuh waktu untuk mengevaluasi apakah utang untuk proyek infrastruktur selama ini memang betul-betul produktif.

Persoalan scheduling pembayaran beban pokok dan bunga utang pemerintah, sebenarnya saat ini sudah ada DJPU (Direktur Jenderal Pengelolaan Utang) yang jatuh temponya sebenarnya sudah lumayan terukur dan lebih kepada kebutuhan di lapangan yang efek pembiayaannya jauh lebih besar.

Jadi keyword nya sebenarnya memang harus lebih waspada lagi soal utang luar negeri. Tapi jika dibandingkan dengan Turki debt to GDP ratio kita tidak sebesar Turki yang masih jauh lebih tinggi. Masalahnya yang membuat Indonesia lebih fragile (fragile 5) adalah dari sisi current account defisit (CAD). Kombinasi dari CAD dengan peningkatan utang luar negeri Indonesia adalah hal yang harus lebih diperhatikan karena hal itulah yang kemudian membawa Argentina dan Turki  ke arah krisis keuangan. Bahkan Argentina harus meminta bantuan IMF. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Munculnya deviasi dari perencanaan utang itu lebih disebabkan karena adanya perencanaan utang yang kurang matang. Terutama terkait masalah penerimaan negara yang kurang optimal. Seandainya penerimaan negara bisa dioptimalkan maka utang pasti tidak sebesar sekarang. Artinya, target dari perencanaan yang dulu dicanangkan oleh pemerintahan sekarang ini ternyata boleh dibilang terlalu tinggi sampai-sampai defisit APBN menjadi nol di anggaran berimbang sampai 2019. Suatu hal yang sangat jauh dari capaian sekarang.

Kondisi sekarang ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan pelambatan ekonomi global sejak 2014, yang sampai sekarang masih berpengaruh pada ekonomi dalam negeri terutama sisi penerimaan negera atau penerimaan perpajakan. Ditambah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Trump.

Sebenarnya dampak global bisa dieliminir apabila pemerintah punya persiapan yang lebih matang. Artinya, seharusnya pemerintah dulu punya perencanaan yang lebih realistis dan kredibel. Sehingga hasilnya tidak terlalu jauh dengan RPJM.  Kita semua tahu bahwa RPJM itu sudah tidak relevan lagi pada situasi sekarang. Kaitannya dengan beberapa kali revisi tetapi tetap meleset, itu memang lebih pada penerimaan negara yang tidak sesuai target. Di sisi tax ratio saja ada penurunan. Pertumbuhan GDP menjadi lebih tinggi daripada pertumbuhan penerimaan pajak. Di situ ada yang aneh menurut kami. Semestinya jika GDP itu adalah nilai tambah produksi berarti ada tax yang ter create di situ.  Tapi mengapa tax ratio nya malah melambat. Itu yang menjadi pertanyaan.

Kemudian juga banyaknya belanja infrastruktur yang berpengaruh terhadap peningkatan utang Indonesia. Padahal jika dilihat data besaran penambahan utang itu tidak sebanding dengan besaran penambahan belanja infrastruktur. Misalnya utang tahun ini ada penambahan sebesar Rp500 triliun tetapi untuk belanja infrastruktur hanya Rp300 triliun. Itu artinya Rp200 triliun dipakai untuk belanja selain infrastruktur. Hal itu yang juga menjadi pertanyaan. Artinya, utang yang diperoleh selama 1 tahun katakanlah Rp500 - Rp600 triliun itu ternyata tidak 100 persen untuk belanja infrastruktur, tetapi ada yang untuk belanja barang dan belanja birokrasi, juga lain-lain.

Dilihat dari struktur belanja, untuk pos penambahan belanja modal terlihat sedikit sekali porsinya, dan tidak meningkat. Malah pos belanja barang dan belanja pegawai meningkat. Artijya utang itu ternyata dipergunakan juga untuk hal-hal yang lain dan bukan untuk infrastruktur. Bertentangan dengan pernyataan pemerintah yang selama ini selalu menyatakan bahwa utang dipergunakan untuk infrastruktur. Kenyataannya tidak semua untuk infrastruktur.

Konsekwensi dari peningkatan utang pasti pada besarnya bunga utang yang harus dibayar untuk utang jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk 5 tahun ini Indonesia harus membayar untuk bunga utang jangka pendek. Untuk itu mestinya kita harus bisa mengcreate penerimaan yang besar supaya bisa memenuhi kewajiban. Jadi tidak gali lubang tutup lubang.

Intinya menurut saya harus ada perencanaan yang baik untuk perencanaan utang, perencanaan belanja dan perencanaan penerimaan. 3 hal itu yang harus di evaluasi dan direncanakan dengan amat baik dan kredibel. (pso)                                                                                       

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Sorotan terhadap utang pemerintah selalu terfokus pada nilai utang yang terus membesar. Argumentasi bahwa posisi utang pemerintah masih aman karena secara persentase masih jauh dari batas 60 persen PDB yang disepakati secara internasional, biasanya dibantah dengan menggunakan ukuran debt service ratio (DSR). DSR memang menjelaskan kemampuan membayar pemerintah atas utang luar negeri. Saat ini DSR kita sudah mencapai 25 persen, sedikit di bawah Turki yang katanya sedang dilanda krisis. Artinya utang luar negeri kita tidak aman.

Dengan background pemikiran itulah kemudian kita semua meminta pemerintah mengurangi utang. Harapan kita semua ini ditanggapi oleh pemerintah dengan menargetkan penurunan debt to GDP ratio dalam RPJMN. Calakanya dalam kenyataannya pemerintah tidak pernah bisa memenuhi target penurunan debt to GDP ratio. Kita kemudian seakan menimpakan semua kesalahan kepada pemerintah yang kita nilai tidak becus mengelola keuangan pemerintah atau keuangan negara.

Sebelum kita menyalahkan pemerintah mungkin kita sebaiknya menata kembali argumentasi dan pertanyaan kita.

Pertama, terkait argumentasi bahwa utang kita sudah dalam posisi bahaya. Apakah argumentasi ini sudah sepenuhnya benar? Faktor apa yang seharusnya kita pertimbangkan? Mengapa pemerintah harus berhutang?

Kedua, kita perlu juga bertanya apakah memang pemerintah harus menurunkan debt to GDP ratio? 

Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut satu persatu.

Untuk bisa menjawab pertanyaan pertama, apakah utang pemerintah sudah dalam posisi bahaya, kita sangat perlu terlebih dahulu menjawab dan memahami mengapa pemerintah harus berhutang, faktor apa yang harus kita pertimbangkan. 

Pemerintah berhutang karena adanya gap antara tabungan dan investasi atau lazim disebut saving invesment gap. Investasi kita butuhkan dalam konteks keadilan bagi seluruh rakyat indonesia dari Sabang sampai Merauke.  Bisa saja pemerintah menyeimbangkan investasi dengan hanya menggunakan tabungan atau saving yang ada sehingga dengan demikian pemerintah tidak perlu berhutang. Tapi itu akan memunculkan permasalahan tidak cukupnya investasi pemerintah. Pemerintah harus memilih lokasi investasi atau pembangunan dimana dan berapa besar. Akan ada kelompok masyarakat yang diuntungkan karena terkena dampak investasi pembangunan tersebut. 

Tapi banyak kelompok masyarakat yang akan dirugikan karena tidak terkena dampak pembangunan. Pemerintah memerlukan dana yang sangat besar apabila ingin mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Ini yang menjadi alasan pemerintah harus berhutang. 

Kalau memang harus berhutang. Apakah posisi utang saat ini masih aman? Jawabnya sederhana. Jumlah utang dibandingkan kekayaan dan kemampuan membayar kita masih sangat kecil. Benar ekspor kita masih sangat terbatas untuk membayar utang luar negeri kita. Tapi kita masih bisa berhutang dalam negeri. Utang pemerintah baru sekitar 30 persen dari PDB sementara Jepang sudah jauh diatas 100 persen PDB. Perbedaannya utang jepang 90 persen adalah utang domestik. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi utang luar negeri bukan utang secara keseluruhan. Utang kita butuhkan karena tugas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan.

Dari uraian di atas kita bisa menjawab pertanyaan kedua. Apakah memang pemerintah harus menurunkan debt to GDP ratio. Saya menjawab dengan sangat tegas. Tidak! Pemerintah tidak harus menurunkan debt to GDP ratio yang masih disekitar 30 persen. 

Saya justru berpendapat sebaliknya. Rendahnya debt to GDP ratio adalah peluang pemerintah untuk meningkatkan investasi atau pembangunan demi kesejahteraan masyarakat indonesia yang seadil-adilnya. 
Tinggal bagaimana caranya? Pengelolaan utang yang sehat harus mensinergikan fiskal dan moneter. Hanya dengan sinergi ini kita bisa mendapatkan pengelolaan utang yang sehat dan bermanfaat bagi perekonomian kita. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar