Utang BUMN, Mau Untung Apa Buntung?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 December 2018 17:30
Penulis
Dalam rapat dengar pendapat antara Direksi BUMN dengan DPR Komisi VI pada (03/12), terungkap bahwa besaran utang BUMN saat ini telah mencapai Rp5.271 triliun. Terbesar utang dimiliki oleh BUMN perbankan sebesar Rp2.665 triliun dengan BUMN BRI sebagai yang memiliki utang paling besar yakni Rp1.008 triliun. Diikuti oleh PLN Rp543 triliun, Pertamina Rp522 triliun, serta BUMN sektor lainnya seperti properti, telekomunikasi, transportasi, konstruksi dan energi.

Besaran utang BUMN terakhir, memang menjadi perhatian khalayak khususnya ketika BUMN (khususnya BUMN Karya) ditugaskan pemerintah untuk menjadi pelaksana dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Untuk memenuhi tuntutan penugasan tersebut BUMN mengupayakan pendanaan dari perbankan dan pasar modal hingga membuat utang BUMN meningkat drastis.

Selain memperoleh pendanaan melalui obligasi dan sukuk, BUMN juga memperoleh siraman Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek infrastruktur sebanyak Rp64,5 triliun pada 2016 dan Rp50,5 triliun pada 2015. Selain dana PMN di bawah Rp10 triliun pada 2014, 2017 dan 2018 (katadata,10/2018)

Laporan OECD (Organisasi Negara untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) pada Oktober lalu di Bali menilai, ada risiko finansial dari utang yang mulai membebani keuangan BUMN. Diketahui sekitar 30 persen dari pengadaan 245 proyek infrastruktur (PSN) mengandalkan pembiayaan BUMN.

Dengan utang BUMN yang semakin besar dan risiko finansial yang akan dihadapi, Masih mampukah BUMN meningkatkan laba usaha? Apakah beban keuangan yang demikian tinggi dengan penerbitan berbagai obligasi dan Sukuk  oleh BUMN tidak akan menekan kemampuan memperoleh laba dari BUMN?

Sepanjang 2018 saja BUMN Pertamina yang mempunyai utang total Rp522 triliun diketahui hanya bisa membukukan laba sebesar Rp5 triliun dari target RKAP (I-2018) Rp32 triliun. Hal itu konon terjadi akibat besarnya biaya operasi yang dibutuhkan Pertamina ketika melaksanakan penugasan penjualan BBM satu harga dan kewajiban penjualan premium di seluruh SPBU. Sementara kenaikan harga BBM subsidi yang diperkirakan akan menolong keuangan Pertamina ternyata dibatalkan pemerintah.

Di lain pihak, BUMN PLN kini terancam masalah pemogokan sekitar 35 ribu karyawannya akibat kerugian mencapai Rp 18,48 triliun pada kuartal III/2018. Karyawan PLN juga mengkritisi pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya pembangkit listrik yang masuk dalam program 35 ribu Mega Watt (MW). Sebab ‎pembangunan pembangkit tersebut dominan diserahkan ke swasta, yang banyak menggunakan mata uang dollar AS, dan berujung pada pelemahan rupiah.

Dengan masalah yang sedang dihadapi oleh BUMN sektor energi seperti Pertamina dan PLN, betul-betul amankah posisi keuangan BUMN yang lain khususnya BUMN Karya yang ditugaskan dalam pembangunan infrastruktur? Wajarkah dengan aset BUMN sebesar Rp7.200 triliun (2017) tetapi perolehan laba “hanya” Rp187 triliun? Mampukah BUMN akan menjadi penggerak sektor ekonomi strategis yang membantu pertumbuhan ekonomi sesuai amanat UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN? Apalagi juga dengan kewajiban tambahan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat?

Ihwal pengelolaan utang Negara, sepertinya memang harus dengan tingkat kehati-hatian yang super. Sebab, selain utang BUMN yang sudah tembus Rp5.271 triliun, Indonesia juga tengah berupaya mengelola dengan ketat utang luar negeri yang per Oktober 2018 sudah mencapai total Rp5,484 triliun (360,7 miliar dolar AS).

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Pertama kita meninjau dari sisi DER (Debt to Equity Ratio) dari utang BUMN perbankan pemerintah yang mencapai 6 persen. Ihwal utang BUMN ini sebetulnya Indef telah memberi masukan berulang kali. Memang, DER bukan satu-satunya ukuran untuk mengukur rasio dari jumlah utang  terhadap rasio ekuitas, termasuk mengukur kemampuan refinancing, juga untuk mengukur produktivitas.

Kalau DER semakin tinggi maka risiko akan semakin meningkat. Kalau di sektor perbankan DER memang biasanya tinggi dibanding sektor lain tetapi yang jadi persoalan adalah manakala di bank-bank BUMN DER nya sampai 6 persen tapi di industri bank dalam negeri sendiri DER hanya 5,66 persen.

Kalau kita lihat memang penyaluran kredit perbankan ada kewajiban untuk konsorsium pendanaan infrastruktur. Sedangkan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN Karya ternyata DER nya juga tinggi sampai 2,99 persen. Itu yang menjadi salah satu pengaruh dibanding industri perbankan secara keseluruhan, mengapa DER di sektor BUMN plat merah menjadi tinggi atau naik.

Tetapi sebetunya concern-nya bukan sekadar DER. Itu hanya salah satu alat ukur. Tetapi harus dilihat misalnya di bank-bank BUMN sekarang tingkat profitabilitas dibandingkan bank swasta malah lebih tinggi bank swasta. Padahal ekuitas atau aset bank-bank pemerintah sebenarnya lebih besar dibandingkan bank dalam negeri. Kalau dengan bank swasta dalam negeri seperti UOB memang mereka lebih besar.

Sehingga sebenarnya bagaimana bank-bank plat merah ini tidak hanya menggantungkan sisi pendapatanya dari Net Interest Margin saja. Kunci nya adalah pada kreatifitas produk perbankan. Seperti BCA yang  punya jasa-jasa perbankan yang cukup luas dan berkembang. Sehingga keuntungannya meningkat. Termasuk juga kesiapan menghadapi risiko. Jadi semakin banyak pendalaman jasa perbankan maka tentu akan semakin bervariasi potensi penerimaan dan kinerjanya.

Jika kita bicara BUMN secara total atau tidak hanya BUMN perbankan, yang cukup menjadi perhatian adalah peningkatan jumlah utang menjadi 132,9 persen. Sementara kenaikan aset hanya 18.3 persen. Dengan total aset BUMN yang mencapai Rp7.200 triliun, maka kalau hanya bisa menghasilkan keuntungan yang hanya Rp187 triliun jelas mengecewakan. Itupun di dalamnya ada deviden sekitar Rp40 an triliun.

Menang, BUMN tidak kita posisikan harus profit. Tetapi yang jadi soal adalah rentabilitas sektor-sektor sejenis itu jauh lebih besar. Sehingga hal itu harus dijadikan bahan evaluasi. Dan lagi, potensi kerugian yang dialami oleh BUMN energi seperti Pertamina dan PLN sekarang amat besar.

Saya tidak setuju dengan ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa BUMN yang rugi itu lebih disebabkan oleh in-efisiensi dan penurunan daya saing. Tidak semuanya begitu. Kalau seperti Pertamina dan PLN, itu bukan karena in-efisiensi tapi karena pengaruh eksternal seperti kenaikan harga minyak bumi dunia dan depresiasi rupiah, semetara PLN tidak boleh menerapkan tarif adjustment. Juga, Pertamina tidak boleh menyesuaikan harga BBM sementara pemerintah tidak memberikan tambahan subsidi. Termasuk penugasan BBM satu harga yang semua biayanya dibebankan ke Pertamina, yang menyebabkan Pertamina mengalami kerugian.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Pertama, hal utang BUMN yang teramat besar itu menjadi sangat memprihatinkan karena itu sebetulnya di luar daya kemampuan BUMN. Beban utang BUMN yang teramat besar itu terkait konsekuensi pembayaran bunga.

Kedua, saya menduga utang BUMN begitu besar sebenarnya ditujukan untuk menggeser utang pemerintah. Proyek-proyek yang sebenarnya merupakan ambisi pemerintah tapi disuruh BUMN yang mengerjakan, dan utangnya menjadi utang BUMN.

Adapun ihwal Penyertaan Modal Negara (PMN) memang ada, dan itu menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas di BUMN.

Dengan saham mayoritas di BUMN, maka nanti ketika terjadi sesuatu hal dengan BUMN terkait utang-utangnya menyebabkan pemerintah akan turun tangan terlibat. Sehingga bagi pemerintah utang BUMN itu menjadi satu contingent Liability. Artinya, suatu utang tersembunyi yang telah terjadi dan nantinya belum pasti itu menjadi utang pemerintah. Atau bisa jadi utang pemerintah, bisa juga tidak.

Jadi kalau BUMN itu bisa melunasi utangnya maka pemerintah akan terlepas dari kewajiban turun membantu, dan jika BUMN itu gagal membayar maka itu akan menjadi beban pemerintah. Atau kalau tidak, minimal si BUMN dengan segala asetnya akan lepas diambil oleh kreditur. Menurut saya itu adalah permainan yang terlalu berisiko. Apalagi proyek-proyek yang dijalankan BUMN adalah proyek infrastruktur yang sangat berjangka panjang, yang pemasukannya kadang tidak sesuai untuk membayar cicilan utang dan bunga, dan biasanya tidak mampu dibebani seperti itu.

Lagipula umumnya biaya infrastruktur kita itu anggarannya lebih mahal dari standar Negara lain. Soal kualitas juga umumnya mengecewakan.

Ihwal pengalaman pemerintah jika infrastruktur dibangun swasta dan biasanya mangkrak, maka sebaiknya infrastruktur sebaiknya dibangun saja oleh pemerintah dan BUMN yang mengerjakan. Karena infrastruktur itu pada dasarnya adalah public goods.

Public goods bisa dibayar oleh pemerintah dengan APBN menggunakan uang pajak jadi tidak ada kewajiban membayar utang. Seharusnya demikian. Jadi hal itu memang menjadi beban pemerintah dan rakyat menikmati gratis. Lebih baik BUMN itu ditunjuk menjadi pelaksana saja supaya tidak mangkrak tapi dananya dari pemerintah dan utangnya menjadi beban pemerintah.

Tapi jangan semuanya juga jadi komersial. Pemerintah bisa membangun misalnya biayanya separuh dari pemerintah. Syukur-syukur bisa seluruhnya ditanggung pemerintah. Jalan tolnya juga bisa berbayar dulu tetapi ada jangka waktunya misalnya untuk 10 atau 20 tahun jika biayanya sebagian pemerintah yang menanggung.

Jalan tol itu sebetulnya jalan darurat kalau tidak ada jalan umum yang biasa dan tol itu sebagai jalan alternatif. Yang terjadi sekarang kadang cuma satu-satunya jalan tetapi dibuatkan jalan tol. Itu jelas tidak fair.

Jadi karena tidak lazim infrastruktur commercial goods itu dijadikan komersial penuh akibatnya langkah yang diambil berisiko. Pemerintah jadi contingent liability dan BUMN juga terancam menjadi tidak sehat. Jadi saya kira ini lebih banyak bermotif politik bahwa di jaman pemerintahan sekarang infrastrutur sukses tapi nanti pemerintahan berikutnya yang akan menanggung bebannya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Dengan kondisi menanggung utang demikian besar, BUMN dipastikan tidak akan bisa menjalankan perannya sesuai amanah Undang-undang untuk membantu perekonomian nasional, apalagi dalam upaya membantu peningkatan ekonomi rakyat.

Masalah terbesar sebetulnya ada di UU BUMN itu sendiri. UU BUMN kita yang lahir di era reformasi memang mengharuskan BUMN untuk mengejar keuntungan. Karena orientasi mengejar profit, maka prinsipnya menjadi bergeser dari perusahaan yang seharusnya membantu peningkatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri lingkupnya luas.

Sebagai contoh, dulu jaman orde baru ada Pertamina sebagai BUMN paling besar. Pertamina dulu menjadi sumber pembiayaan penting untuk pembangunan daerah-daerah tertinggal melalui Inpres dan sebagainya. Dengan dana Pertamina dapat dibangun airport, pelabuhan, jalan-jalan, kota-kota baru di berbagai daerah, dan sebagainya yang itu banyak sekali ditopang oleh keuntungan Pertamina dari bisnis migas.

Sekarang hal itu tidak mungkin bisa dilakukan lagi karena bisa ditangkap dan dituduh korupsi. Jadi itu satu hal yang sudah bergeser jauh.

BUMN sekarang tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang di luar bidang tugasnya misalnya sektor keuangan mau membangun jalan misalnya, itu sudah tidak diizinkan dan bisa ditangkap. Ada yang bisa tapi dengan menggunakan dana CSR. Tapi CSR hanya hal kecil saja dan bukan merupakan bagian dari pembangunan. Itu hanya untuk mengatasi dampak eksternal dari sebuah aktivitas bisnis. Jika ada pembangunan perusahaan atau pabrik lalu di sekitar pabrik ada kemiskinan lalu dicoba dibantu dengan dana CSR.

Jadi itu yang pertama, perubahan atau pergeseran dari paradigma BUMN akibat dari perubahan regulasi. BUMN sekarang bisa disimpulkan sudah menjadi ujung tombak dari neoliberalisme atau pelaksanaan dari kapitalisme pasar bebas di Indonesia.

Peran pemerintah sekarang di BUMN hanya sebatas sebagai pemegang saham yang kemudian menerima deviden. Pemerintah hanya mengambil kebijakan berkaitan dengan bisnis BUMN (neraca keuangan, laporan rugi/laba). Bukan berkaitan dengan hajat hidupnya orang banyak. Kalau keluar dari yang kaitannya dengan neraca dan laporan rugi/laba, maka menteri dan direktur BUMN bisa ditangkap apabila karena dianggap sudah keluar dari hukum-hukum ekonomi kapitalisme dan neoliberalisme.

Kedua, masalah di BUMN kita, belakangan mereka jadi rajin menerbitkan obligasi/surat utang. Itu luar biasa besar. Dari Rp5.000 triliun utang BUMN separuhnya itu adalah surat utang yang diambil dari pasar komersial dengan kewajiban membayar bunga. Semengara kita tahu BUMN-BUMN di Indonesia tidak cukup produktif dibandingkan perusahaan asing. Jadi keuntungan memang ada, tapi ala kadarnya. Karena BUMN itu bekerja konon tidak semaksimal perusahaan asing dalam orientasi bisnisnya.

Infrastruktur itu untungnya tidak seberapa tapi memeras daya beli rakyat. Tidak seperti perusahaan-perusahaan asing yang bagai vacuum cleaner menyedot hasil tambang timah, nikel, batubara, sawit dan seterusnya yang keuntungannya besar sekali. Sedangkan BUMN kita dari sisi good corporate governance nya sebagai perusahaan juga rendah. Jadi wajar keuntungannya cuma begitu-begitu saja.

Sementara di sisi lain BUMN harus membayar bunga utang obligasi. Hitung saja misalnya utang Rp2.000 triliun obligasi dengan bunga 5 persen, maka sudah Rp100 triliun harus membayar bunga setiap tahun, dengan net income atau produktivitas nya yang tidak seberapa. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Jadi kalau dibuat perbandingan antara yang bisa dihasilkan BUMN dengan bunga utang itu masih lama dan makin besar proporsinya untuk segala hal yang berkaitan dengan kegiatan operasinya. Belum lagi kewajiban dari Rp5.000 triliun utang itu untuk memenuhi kewajiban kepada dana pihak ke 3 (DPK) bagi BUMN perbankan. Sementara sekarang bank-bank sedang berlomba untuk menaikkan bunga, karena pemerintah juga menaikkan sukubunga SUN sampai di atas 10 persen.

Perbankan jadi tidak mungkin bisa bertahan dengan sukubunga deposito sekarang 7 atau 8 persen. Karena bunga SUN sudah di atas 8 persen. Perbankan pasti akan menaikkan bunga deposito. Misalnya bunga di atas 8 persen maka jika Rp3.000 triliun DPK maka nilai kewajiban interestnya akan berkisar Rp240 triliun setiap tahun. Belum lagi kewajiban membayar deviden kepada pemegang saham.

Pada sisi lain bank-bank akan berhadapan dengan FinTech dan alat pembayaran elektronik milik asing. Kesimpulannya, ke depan BUMN perbankan bisa “berdarah-darah”. Apalagi bank-bank seperti Mandiri, BNI dan BRI mengambil juga global bond. Bahkan kesepakatan utangnya G to G kepada bank Negara China sebesar 3 miliar dolar AS (China Development Bank). Infonya untuk membangun infrastruktur, sayangnya tidak jelas bagaimana bentuknya. Sementara utang itu terus berbunga dan sebagian dialokasikan kepada grup-grup bisnis di sekitar kekuasaan. 

Bank-bank juga mengambil global bond di Singapura seperti yang dilakukan oleh BTN kepada Singapore Bank dengan bunga 4-5 persen lalu membungakan ke rakyat dengan 13-14 persen.

Dengan demikian BUMN perbankan sekarang sudah masuk dalam perlombaan tarif sukubunga dan masuk dalam skema “rentenir” internasional dengan pengambilan global bond asing. Rakyat sendiri yang akhirnya menjadi objek penghisapan. Apalagi kalau skema sukubunga yang sampai 2 kali lipat kepada rakyat, maka itu menurut saya sudah masuk kategori kejahatan.

Ketiga, masalah corruption di BUMN. Sampai saat ini belum ada langkah-langkah nyata untuk memastikan BUMN kita bebas korupsi. Dalam berbagai kasus seperti megaproyek infrastruktur itu tidak ada yang follow up. Juga masalah 35 ribu megawatt listrik yang konon sejak awal sudah bermasalah berat. Lalu masalah belanja-belanja BUMN untuk proyek-proyek. Walaupun kita tahu bahwa proyek-proyek itu tidak pernah jelas studi kelayakannya yang bagi rakyat informasi itu sangat tertutup. Tapi sejauh ini yang kita lihat siginifikasinya terhadap skala perekonomian nasional tidak cukup memadai.

Korupsi di BUMN terjadi karena BUMN sepertinya menjadi tempat para penguasa dan pengambil kebijakan untuk mencari “segudang” nasi.

Contoh dalam kasus batubara, pemerintah mengeluarkan kebijakan HBA (harga batubara acuan). Dalam HBA itu PLN membeli listrik swasta, sementara yang punya pembangkit listrik orang-orang berkuasa. Harga barubara di Indonesia misalnya HBA nya ditetapkan di atas 100 dolar AS, sedang harga batubara di Indonesia tidak mungkin 100 dolar AS. Paling tinggi 40-50 dolar AS. Maka bayangkan saja kalau semua listrik swasta dibeli dengan dasar penentuan tarif 100 dolar AS.

Betapa untungnya perusahaan-perusahaan listrik swasta. Sampai-sampai harga listrik untuk rakyat di Indonesia menjadi lebih tinggi dari harga listrik di China dan India, serta menyamai harga listrik per kwh di Amerika Serikat. Terutama untuk listrik komersial yang menggunakan token. Sudah kena pajak, juga kena harga tarif listrik komersial di atas rata-rata tarif listrik di AS, India dan China. Kalau dengan India jauh sekali.

Tariff PLN itu ditentukan oleh 3 hal, satu oleh harga energi primer, kedua nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ketiga inflasi. Ketiga-tiga nya pasti naik. Ditambah, penentuan harga berdasarkan harga energi primer yang ditetapkan oleh pemerintah sementara PLN membeli listrik dari swasta. Maka hal itu memungkinkan misalnya kalau pemerintah ada main dengan swasta. Kalau ketetapan HBA tinggi maka swasta akan untung besar berkat jasa pemerintah. Itu yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita.

Maka BUMN ke depan sebaiknya harus kembali kepada semangat pengelolaan BUMN di era paska kemerdekaan. Dengan berbagai macam prasyarat misalnya tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tapi menjadi alat Negara. Harus menjadi aset Negara dan bukan aset kekuasaan. Bukannya pula mengabdi pada Menteri BUMN tapi mengabdi kepada Negara. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang