Upaya Menghapus Pajak Bagi Pelaku UMKM
berita
Ekonomika

Sumber Foto: Eksbis-SINDOnews.com  (gie/Watyutink.com)

27 March 2018 19:00
Penulis
Pelaku UMKM Indonesia sedang kesal. Pasalnya, setelah merampungkan revisi PP Nomor 46 tahun 2013 (Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final untuk UKM) tentang pengenaan tarif bagi wajib pajak (WP) pelaku UMKM, akhir Maret ini pemerintah segera memberlakukan ketetapan pajak final bagi UMKM sebesar 0,5 persen. Turun dibanding sebelumnya sebesar 1 persen final. Objek penghasilan yang dipotong pajak UMKM adalah usaha dengan total peredaran bruto (omzet) maksimal Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Bagi Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Akumindo), bukan perkara turun tarif pajaknya yang menjadikan pelaku UMKM gundah. Tetapi seharusnya pelaku UMKM mendapatkan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 di angka 0 persen alias tidak dikenakan pajak, sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain. Menurut Akumindo, di hampir semua negara--termasuk kawasan Asean--pelaku UMKM dibebaskan dari pajak. Akumindo berharap UMKM tidak dipukul rata dalam pengenaan pajak 0,5 persen final, sebab mayoritas pelaku UMKM adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di daerah dan berjuang meningkatkan penjualan produknya di tengah iklim usaha yang melemah.

Bisakah skema tarif 0 persen bagi UMKM (Mikro dan kecil) diterapkan seperti di negara lain? Apa saja kendalanya? Bisakah UMKM dibagi per kategori usaha misalnya bagi UMKM yang benar-benar telah maju dan besar yang dikenakan pajak final?

Ironisnya, awal Maret 2018 lalu Direktur BEI kembali mengusulkan agar pajak dividen investor saham dihapus. Padahal melalui UU Nomor 26 Tahun 1983 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pajak dividen sudah turun dari 20 persen ke 10 persen.

Usulan penghapusan pajak dividen bagi investor saham terasa kontradiktif dengan asas keadilan pajak bia dibandingkan dengan pelaku UMKM yang tetap dikenakan pajak final. Terlebih para investor saham tentulah mereka yang mempunyai harta berlebih dan dapat menyisihkan hartanya untuk diinvestasikan ke pasar saham. Apalagi, beberapa pengamat berpandangan, jika pajak dividen dikembalikan ke 20 persen, maka hal tersebut bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.

Permohonan penghapusan pajak UMKM dipandang tidak berlebihan. UMKM di samping telah berperan dalam menyerap 97 persen total tenaga kerja dalam negeri, juga berperan dalam menyumbang 68 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UMKM juga terbukti kebal terhadap berbagai krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak krisis moneter 1998. Ketika itu UMKM menjadi penyangga efektif dalam menyelamatkan kehidupan ekonomi banyak orang yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi.

Penerapan pajak final bagi UMKM juga dipandang belum clear tentang definisi peredaran bruto yang dikenai pajak penghasilan. Apakah konsep pajak final UMKM telah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan ataupun laba yang didapatkan oleh UMKM. Bisa jadi dalam setahun usaha UMKM justru merugi, sedang mereka akan tetap keluar uang untuk bayar pajak lantaran PPh yang dipatok final.

Jadi, daripada kembali mengejar pajak UMKM yang sebetulnya bisa diberikan penghapusan pajak, alangkah baiknya agar upaya optimalisasi penerimaan pajak negara difokuskan pada penarikan pajak bagi start up digital “Unicorn” yang mendapat gelontoran dana triliunan dari para taipan. Begitu pula terhadap pengenaan pajak dividen yang dikembalikan ke angka 20 persen, agar penerimaan pajak negara bisa “nendang”.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

Selama ini UMKM selalu dinyatakan sebagai sektor yang diprioritaskan dan dilindungi. Demikian pula dengan koperasi yang dinyatakan sebagai soko guru perekonomian. Konstitusi menyatakan bahwa koperasi dan UMKM seharusnya dilindungi. Di banyak negara koperasi dan UMKM dilindungi dan diberikan insentif, namun sayangnya di negeri ini implementasi peraturan tidak sejalan dengan hal tersebut.

UMKM dikenai pajak, namun unicorn startup dan berbagai e-commerce belum dikenai pajak yang tinggi. Koperasi juga dikebiri dengan tidak bisa masuk ke sektor-sektor tertentu.

Pemerintah seharusnya membantu koperasi dan UMKM dengan konsisten.
Jangan sampai aturan untuk yang kecil lebih ketat daripada untuk yang besar. Harus dipahami bahwa aspek permodalan adalah salah satu kebutuhan yang mendesak bagi UMKM saat ini. Stigma bahwa UMKM tidak bankable sebenarnya bisa dibantu oleh lembaga pembiayaan dana bergulir di Kemenkop UKM serta memanfaatkan dana kredit usaha rakyat (KUR). Namun memang efektivitas program ini belum optimal. Prosesnya masih penuh hambatan birokrasi dan harus lebih disederhanakan.

Unicorn startup yang dimiliki oleh modal besar seharusnya dikenai pajak yang tinggi dan pajak dividen yang dibayar oleh orang kaya seharusnya lebih tinggi lagi. Pajak untuk koperasi dan UMKM seharusnya tidak dikenakan pajak atau nol persen.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Pada dasarnya semangat penurunan pajak bruto pelaku UMKM dari satu persen menjadi setengah persen merupakan semangat yang bagus dari pemerintah untuk pengembangan UMKM. Pengurangan ini membuat beban pajak tersebut dapat dipindahkan untuk pengembangan usahanya. Permodalan UMKM juga akan menguat dan bisnisnya bisa berkembang baik dari jumlah barang produksi, penciptaan lapangan kerja, dan juga pemasarannya.

Tahun 2013, bisnis UMKM menyumbang 60 persen dari pembentukan PDB, menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen, namun untuk urusan ekspor masih 15 persen. Besar harapan dengan adanya pengalihan beban pajak ke biaya modal produksi. Selain itu, potensi perpajakan juga sangat besar, diharapkan dengan adanya penurunan ini akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pelaku UMKM. Pelaku usaha pun tidak akan ragu-ragu lagi untuk memulai bisnisnya sehingga bisa meningkatkan pelaku start up baik berbasis online maupun konvensional. Hal ini sejalan dengan niatan pemerintah untuk mendukung bisnis start up.

Sebenarnya pemerintah selain menggalakkan Pajak Final UMKM, harus juga memberikan edukasi pelaku UMKM untuk membuat pembukuan yang efektif dan tidak mempersulit pelaku UMKM yang sebagian besar belum memiliki sistem pembukuan yang sederhana. Jika ada kemampuan pembukuan yang sangat sederhana, pelaku UMKM bisa menggunakan instrumen pajak pribadi dengan tarif progresif yang dihitung dari keuntungan usaha. Jika usahanya tidak membukukan keuntungan ataupun keuntungannya di bawah dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka pengusaha tersebut tidaklah harus membayar pajak. Selain itu, pengusaha yang sudah dapat membuat pembukuan, akan lebih mudah untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan.

Langkah utama untuk menuju perpajakan yang menguntungkan bagi pelaku UMKM adalah menghilangkan stigma pajak yang masih negatif bagi UMKM. Stigma ini terbentuk karena pelaku UMKM merasa pemerintah tidak pernah memperhatikan pelaku UMKM namun terus menerus meminta pajak. Pajak dianggap hanya akan mengurangi pendapatan pelaku UMKM.

Instrumen perpajakan bagi pelaku UMKM juga harus lebih banyak dikembangkan, penentuan beban pajak melalui skema presumptive tax yaitu pemungutan pajak dengan motode sederhana, semisal melihat turnover dan besaran aset patut dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah. Cara ini lebih sederhana dalam menentukan besaran beban pajak. Namun harus ada metode penghitungan sendiri setiap jenis usaha.

Langkah yang tidak bijak jika pelaku UMKM dibebaskan dari perpajakan atau diberi pajak final sebesar 0 persen. Langkah ini hanya akan membebani negara karena potensi kehilangan yang semakin besar. Hal yang sama juga harus diterapkan pada pajak deviden saham. Sangat diharapkan pajak deviden tidak dihilangkan, karena akan memperlihatkan asas keadilan dari perpajakan. Jadi dua sumber penerimaan perpajakan ini sangat penting jadi tidak diharapkan akan dihilangkan.

Selain itu, perluasan basis pajak juga harus tetap dilakukan. Hal ini untuk menghilangkan anggapan pemerintah hanya mengejar pelaku usaha UMKM dimana sangat lemah daya tawarnya. Bisnis online salah satu yang dapat meningkatkan basis perpajakan untuk meningkatkan penerimaan. Baik dari pelaku bisnis online, maupun untuk penyedia jasa aplikasi yang saat ini sedang diguyur oleh dana investasi yang jumlahnya tidak sedikit.

Keberhasilan penarikan pajak dari Google bisa menjadi pelajaran bagi pelaku usaha bisnis aplikasi maupun pelaku usaha e-commerce untuk patuh dan sadar pajak. Karena bagaimanapun pembangunan harus dilakukan dan penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber utama dana pembangunan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Auditor Pajak, Analis Kebijakan Publik

Angin segar bagi para pelaku UKM berhembus. Pemerintah berencana menurunkan tarif pajak UKM yang diatur dalam PP 46/2013, dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi para pelaku UKM di tengah kondisi ekonomi yang belum menguntungkan. Alih-alih untung, gegara pajak 1 persen ini bisa-bisa bisnis buntung. Tapi apakah kebijakan baru cukup hanya dengan menurunkan tarif? Mengiris pemajakan terhadap UKM ini menuntun kita ke kompleksitas permasalahan yang dihadapi UKM, sehingga membantu kita merumuskan kebijakan yang tepat.

Sejak terbit pertama kali pada 2013, aturan pajak UKM ini telah menuai pro-kontra. Bagi yang pro, tentu saja tarif ini cukup ringan dan sistemnya sederhana. Tinggal hitung omset lalu kenakan pajak 1 persen, setor dan selesai. Para pelaku UKM tak perlu kehilangan waktu banyak untuk urusan administrasi. Bagi yang kontra, tarif 1 persen ini dirasakan kurang adil karena tidak mempertimbangkan sektor usaha dan jenis bisnis, sehingga kesan gebyah uyah ini membebani. Keuntungan yang tak seberapa bisa jadi habis terkikis pajak. Seolah adagium kuno pajak berlaku lagi "semakin sederhana sebuah sistem pajak, akan tidak adil. Dan sebaliknya, semakin rumit akan cenderung fair”. Mulai saat itu kebijakan ini dijalankan setengah hati, kadang terasa tanpa visi. Hasilnya pun kurang memadai.

Namun ada dua fakta yang kerap luput dari diskursus pemajakan UKM. Pertama, ambang batas Rp4,8 miliar ini menjadi celah yang dimanfaatkan sebagian pengusaha nakal untuk menjadi UKM “jadi-jadian”. Mereka memecah bisnis agar tetap di bawah ambang batas sehingga selain menikmati tarif rendah 1 persen, bersifat final dan biasanya tidak diperiksa. Terlebih lagi mereka tak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib memungut PPN. Lengkaplah surga dunia bagi para petualang ini. Kedua, pajak lebih sering menjadi isu hilir, yaitu beban yang dikenakan atas keuntungan alias residu bisnis. Kita sering meluputkan perhatian pada isu hulu, yakni bagaimana dukungan memadai bagi pelaku UKM harus diberikan sehingga mereka berkembang, bertumbuh, besar, untung besar, dan akhirnya bayar pajak tinggi.

Cara berpikir seperti ini cukup langka dan lubangnya semakin kentara ketika amnesti pajak. Pelaku UKM dimanja dengan tarif 0,5 persen, toh mereka bergeming, tak berpartisipasi. Bagi mereka cukup jelas: “Apa hak negara mengambil uang kami, sementara mereka sama sekali tak peduli dan tak andil apapun pada usaha kami”, begitu kira-kira ungkapan lugas mereka. Alhasil, revisi PP 46/2013 perlu didorong meski terlambat. Lima tahun berlalu dan kesadaran kita tak pernah timbul: bagaimana berpihak secara konkret pada mereka, sambil menyiangi para petualang agar tak merugikan negara? (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Auditor Pajak, Analis Kebijakan Publik

Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dan dilakukan, agar diskusi tak sekadar jatuh pada urusan tarif. Pertama, jelas kesulitan utama kita adalah menunjuk siapa sih pelaku UKM itu? Undang-undang UKM dan UU Perpajakan tak menyepakati definisi tunggal, termasuk otoritas moneter. Urusan menjadi tambah ruwet ketika pembinaan UKM kini menjadi domain Pemda. Maka kita perlu menyamakan persepsi dan definisi supaya semuanya menjadi terang. Jika “UKM” jadi keranjang besar, maka tak dibedakan mana yang mikro, kecil, dan menengah, padahal sebaiknya dibedakan layer sehingga yang mikro mendapat pembebasan terlebih dulu.

Kedua, kendala pelaku UKM adalah menyelenggarakan pembukuan yang memadai. Betul bahwa Standar Akuntansi Keuangan sudah tersedia, namun itu masih terlalu mewah dan rumit. Tak tersedia sistem yang sederhana, aplikasi yang mudah, dan tutorial yang edukatif. Pada gilirannya UKM akan selalu kerdil dan dikerdilkan. Karenanya ini musti difasilitasi dengan sistem yang mudah, murah, dan ramah.

Ini akan membawa mereka pada persoalan ketiga yakni akses pada permodalan. Bagaimana mau mengakses modal kalau mereka tak pernah bisa diukur seberapa mampu dan prospektif? Semua urusan hanya ingin memerah sumber daya pelaku UKM di depan: entah perizinan, sewa, pinjaman berbunga selangit, dan juga pajak. Kadang masih ditambah pungutan tak resmi. Keempat, dukungan pada pelaku UKM musti komprehensif dan terintegrasi, sejak pendirian usaha, pemilihan lokasi usaha, mitra usaha, hingga pemasaran. Pemda lebih sering menjadi regulator yang serba ingin mengatur, bukan fasilitator maupun akselerator. Pantaslah para pelaku UKM meradang lalu membangkang.

Jika diramu, persoalan itu bermuara pada hal kelima yaitu koordinasi. Tanggalkan ego sektoral dan mulailah berbagi kewenangan dan kemauan. Pelaku UKM perlu dibimbing dan diberdayakan. Jika pajak menjadi salah satu batu sandungan, maka upaya merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013 layak diacungi jempol. Apalagi ambang batas tak diturunkan dan mereka akan diberi opsi skema pajak final atau pajak normal. Jangan lupa, permasalahan senyatanya lebih banyak singgah di lapangan. Maka aneka kompleksitas seyogyanya dihilangkan. Kemudahan demi kemudahan layak diberikan supaya mereka tumbuh dan besar, sehingga pada gilirannya akan menjadi patriot pembayar pajak yang membanggakan.

Perubahan paradigma ini penting karena seringkali kita jatuh pada nafsu menyembelih ayam, bukan merawat, membesarkan, dan menetaskannya. Ini menuntut kesadaran bersama karena sektor UKM adalah pilar penyangga perekonomian kita. Mereka yang tangguh menghadapi badai krisis, dan berdasarkan prinsip subsidiaritas berjuang sendiri merawat daya hidup. Kini saatnya semua berbenah, saling mendengarkan, dan belajar. Ini momentum yang baik dan tak boleh disia-siakan. Saat bersamaan, pembonceng gelap yang selama ini menikmati kemudahan buat pelaku UKM sudah saatnya diganggu kenyamanannya. Pajak menjanjikan itu. Ia adalah nadi pembangunan dan alat keadilan yang ampuh. Tinggal sikap bijak bestari yang diperlukan agar seluruh proses perubahan ini dipandu menuju kesempurnaan. Revisi kali ini layak diapresiasi, namun perbaikan terus-menerus penting dituntaskan. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan