Upaya Jujur Mencari Akar Pelemahan Rupiah
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 September 2018 17:00
Penulis
Moody’s International Research, lembaga pemeringkat rating ekonomi dunia menyarankan agar Indonesia tetap dapat bertindak efektif dan tepat guna menahan laju pelemahan rupiah. Hal itu dimaksudkan agar pelemahan rupiah tidak berlanjut menjadi persoalan yang punya dampak luas. Sampai siang ini (18/9), rupiah masih tertahan di angka Rp14,933 per dolar AS. Setelah sebelumnya sempat jatuh ke angka Rp15.000 per dolar AS. Intervensi Bank Indonesia (BI), menggunakan cadangan devisa (cadev), melakukan pembelian SBN di pasar sekunder, lelang FX Swap dan membuka windows swap hedging berperan dalam penguatan kembali nilai rupiah ke bawah batas psikologis Rp15.000 per dolar AS.

Tantangan merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS ke depan, diperkirakan masih akan berlanjut. ‘Pukulan’ masih akan diterima oleh rencana kenaikan dua kali lagi sukubunga bank sentral Amerika Serikat ‘The Fed’ pada akhir 2018 ini. Hal mana akan membuat mata uang dolar AS kembali menguat dan rupiah,lagi-lagi, terancam ‘keok’. Repotnya, kinerja neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2018 bulan lalu kembali merosot, defisit sebesar 1,02 miliar dolar AS. Ekspor turun 2,90 persen menjadi 15,82 miliar dolar dari sebelumnya (07/2018) sebesar 16,29 dolar AS. Mengapa neraca perdagangan kembali defisit? Padahal sudah ada serentetan program untuk mengatasi defisit current account seperti program implementasi biodiesel B20 dan pengenaan pajak impor PPh pasal 22? Apa iya karena efektifitasnya masih membutuhkan waktu jangka menengah panjang?

Menghadapi ancaman pelemahan kembali rupiah, bisa dipastikan BI akan kembali mengambil langkah jangka pendek menaikkan sukubunga acuan untuk ke 5 kalinya yang lebih tinggi dari 5,5 persen sekarang. Ditambah, intervensi ke pasar uang. Namun, beberapa pengamat menilai langkah menaikkan kembali suku bunga acuan dan intervensi cadev tak mungkin terus menerus dilakukan. Kondisi cadev tidak bisa dibiarkan terus tergerus akibat tindakan intervensi BI.

Masalahnya, jumlah cadangan devisa RI saat ini (per Agustus 117,9 miliar dolar AS) hanya sekitar 14 persen dari PDB, sementara Philipina masih mempunyai cadev 26 persen dari PDB dan Thailand 58 persen (rakyat merdeka, 17/09). Penarikan cadev yang terus menerus berisiko memicu penarikan modal besar-besaran dari Indonesia. Padahal Januari 2018 lalu, jumlah cadev masih 131,98 miliar dolar AS.

Menilik hal-hal di atas, apakah memang benar ada masalah struktural serius yang menggayuti pelemahan perekonomian Indonesia?

Sejatinya memang, pelemahan nilai rupiah sudah berlangsung sejak 2013 lalu. Pada awal Januari 2013 rupiah masih berada pada level Rp9.654 per dolar AS. Kemudian pada akhir 2013 rupiah sudah jatuh ke level Rp12.245 per dollar AS. Sayangnya, rentang waktu 5 tahunan tidak mampu membuat rupiah menguat kembali ke level 2013, bahkan saat ini memburuk ke level Rp14,880 per dolar AS. Apakah itu artinya kebijakan ekonomi yang ditempuh memang tidak pernah menyentuh akar persoalan pelemahan ekonomi Indonesia? Padahal langkah-langkah penguatan fundamental ekonomi sepertinya sudah dilakukan dengan 16 paket deregulasi dan aneka kebijakan fiskal/moneter lainnya? Apakah langkah-langkah tersebut sudah cukup memadai untuk memperbaiki ketahanan fundamental ekonomi Indonesia?    

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Tekanan terhadap rupiah memang cukup banyak. Kondisi internal perekonomian kita juga masih perlu terus dipantau. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, memang tekanan dari emerging market dan tekanan penguatan ekonomi USA sedikit banyak menekan rupiah. Namun kondisi internal kita juga tak kalah tertekannya. Terakhir rilis BPS mengenai defisit neraca perdagangan/current account deficit Agustus 2018 juga semakin mengkhawatirkan. Dimana kinerja ekspor dibanding periode yang sama tahun yang lalu mengalami penurunan, surplus nya turun terutama ekspor migas dan non migas, juga defisit neraca migas semakin membesar yang pada akhirnya turut menekan rupiah.

Kami sepakat bahwa kita harus mengendalikan rupiah ini secara cukup taktis. Karena memang dampaknya juga cukup besar. Kalau bicara pelemahan, sebenarnya sampai Rp15.500 per dolar AS itu masih di bawah tren pelemahan global dengan emerging market yang lain. Cuma yang harus diwaspadai adalah dampak psikologisnya. Berdasarkan hitungan kami, yang bermain di jangka pendek ini lebih banyak ekspektasi liar. Yang mana tekanan dari fundamental memang ada pengaruhnya, dan tekanan eksternal juga cukup berpengaruh. Tapi yang paling besar pengaruhnya adalah ekspektasi liar tadi. Ketika terjadi kecenderungan depresiasi maka market cenderung kehilangan trust terhadap rupiah. Faktor itu yang harus dijaga.

Jika pelemahan terus menuju ke level Rp15.000 – Rp.15.500 per dolar AS maka kecenderungan terjadinya ekspektasi liar kemungkinan akan terjadi. Jadi ada dampak psikologis. Secara fundamental kita memang ada masalah, tapi tidak begitu signifikan di jangka pendek ketimbang dampak psikologis ke arah ekspektasi liar dari market. Menurut simulasi kami hal itu cukup signifikan berpengaruh.

Kalau memang nanti terjadi depresiasi secara persisten atas rupiah, apalagi ada kenaikan sukubunga ‘the fed’, maka moment of truth nya memang di awal 2019. Di situ kita berharap rupiah kemudian bisa arif dan persisten untuk mempertahankan dirinya dari serangan-serangan eksternal tadi.

Hasil simulasi kami, depresiasi rupiah ini bukanlah hal baik bagi kita, meski ada beberapa pandangan yang menyatakan depresiasi rupiah bisa kita manfaatkan untuk windfall profit dari APBN, itu betul, tapi yang harus dilihat adalah, kita tidak melihat APBN. Tapi kita melihat balance sheet perekonomian secara utuh. Sehingga menurut simulasi kami depresiasi ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Jadi di kwartal III 2018 mungkin tumbuh 5,08 persen berdasarkan proyeksi kami, dan di kwartal ke IV 2018 paling maksimal 4,9 persen.

Jadi ada semacam penurunan di kwartal II 2018, kalau misalnya tekanan terhadap rupiah ini tidak segera diatasi maka ada potensi penurunan itu. Karena, pertama, 90 persen kebutuhan komponen impor paling besar adalah untuk kebutuhan industri. Hal itu sangat peka terhadap gejolak rupiah dan akan berdampak negatif terhadap industri di jangka panjang. Maka dari itu harus segera ditanggulangi. Caranya, ada langkah di jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek BI yang harus berperan antara lain sukubunga acuan BI dinaikkan jika ‘the fed’ juga menaikkan sukubunganya. Jadi menunggu momentum, karena karakter kenaikan sukubunga itu non monotonic. Jangan agresif, karena kalau agresif malah akan menimbulkan efek tekanan terhadap rupiah. Kenaikan sukubunga acuan sifatnya hanya ‘obat’ di jangka pendek dari BI.

Begitu juga dengan kemungkinan adanya capital control untuk membendung ekspektasi liar. Capital control memang topik yang kontroversial, dan sudah disampaikan oleh pemenang nobel Kruggman, bahwa capital control adalah satu metode yang mungkin manjur untuk negara-negara seperti Indonesia yang dipenuhi oleh ekspektasi liar. Cuma masalahnya, ketika kita memutuskan itu, akan timbul potensi untuk capital outflow. Karena investor ada kecenderungan takut untuk dikontrol.

Berikutnya masih dalam topik capital control yaitu Reverse Tobin Tax. Investor luar negeri diberikan insentif pajak. Tobin Tax termasuk konsep yang light daripada capital control model Kruggman. Tobin Tax dapat diterapkan untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Langkah berikutnya mungkin dengan memfungsikan channeling dari trade finance atau pembiayaan ekspor dari perbankan kita, sehingga bisa menggiatkan ekspor dan devisa hasil ekspor (DHE) bisa dikendalikan di perbankan kita. Sebab, selama ini ekspor kita yang membiayai lebih banyak perbankan Singapura. Oleh karena itu DHE kita lebih banyak di sana. Itu yang mungkin dilakukan oleh BI.

Dari sisi Pemerintah, sebetulnya punya ‘obat’ di jangka pendek. Apa yang sudah dilakukan pemerintah sebenarnya termasuk obat di jangka pendek. PPh Impor dan TKDN, tapi itu—seperti yang pernah saya sampaikan--agak kurang maknanya ketimbang kita memotong subsidi BBM. Potong subsidi BBM jauh lebih tepat.

Memang hal itu bukan solusi struktural, karena kalau bicara ekspor kita harus bicara bagaimana industri kita, itu butuh waktu jangka panjang. Yang kita mungkin lakukan di jangka pendek, setidaknya untuk mengurangi tekanan di ekspektasi liar tadi--yang mana pemantiknya adalah dari current account deficit--maka harus dibenahi CAD itu. salah satunya adalah dengan memotong subsidi BBM.

Pertumbuhan ekonomi 2018 nanti maksimal sebesar 5,08 persen. Karena kita juga mengalami beberapa kali kenaikan sukubunga dan itu berpengaruh. Konsumsi masyarakat juga akan sulit tumbuh lagi seperti di kuartal II 2018 kemarin, karena di sana ada beberapa intervensi dari kenaikan THR dan gaji ke 13 yang menyumbang signifikan. Sekarang, tidak ada intervensi model itu lagi di kuartal III dan IV 2018. Yang ada malah sukubunga acuan naik dan impor barang konsumsi kena PPh impor pasal 22. Meskipun nanti mekanismenya tidak langsung ke harga tapi ada potensi untuk meningkatkan inflasi, yang akan menurunkan konsumsi dan daya beli. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Ihwal pelemahan rupiah dan fundamental ekonomi, saya berpendapat masalah yang dihadapi masih sama, yaitu Indonesia sejak 2012 masih punya ketergantungan impor yang tinggi.

Sebelumnya ketergantungan impor juga tinggi, tetapi karena waktu itu ekspor kita bagus seolah-olah impor yang tinggi itu tidak masalah. Sebelum 2012 kita mendapat banyak keuntungan dari ekspor komoditas yang lalu membuai kita, bahwa masalah impor ketika itu tidak penting karena masih bisa ditutupi oleh ekspor.

Masalahnya sekarang, eskpor kita melambat dan harga komoditas juga tidak terlalu tinggi. Lalu permintaan global juga ada penurunan, tapi ironisnya impor kita tetap tinggi. Jadi memang saat ini kita sedang dalam kondisi dilematis.

Pada 2015 ketika sempat ada defisit transaksi berjalan 4,4 persen, diselesaikan dengan cara menurunkan volume impor dengan membatasi penguatan rupiah. Sehingga rupiah relatif bertahan di level Rp13.000 an per dolar AS. Nah, ketika rupiah sudah cukup stabil lalu orang mulai confidence bahwa rupiah stabil dan kegiatan ekonomi membaik. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terendah itu di 2015 pada level 4,97 persen.

Kemudian seiring dengan rupiah yang stabil dan pertumbuhan ekonomi membaik, tapi dampaknya lalu impor kita naik lagi. Sehingga ekornya sampai sekarang. Apalagi ditambah kondisi perekonomian global. Sedangkan kondisi domestik sendiri, terjadinya pelemahan rupiah itu karena kita punya ketergantungan impor yang tinggi.

Di sisi global, di saat yang sama ada isu ‘the fed’ yang hendak menaikkan sukubunga dan isu trade war, lalu isu naiknya harga minyak mentah dunia, juga ada isu defisit anggaran Amerika Serikat (AS) yang melebar karena Trump memangkas pajak di bulan Desember 2017 sehingga defisitnya melebar. Dan karenanya pemerintah AS butuh hutang lebih banyak untuk menutup defisit. Dengan hutang yang lebih banyak, maka imbal hasil (yield) di AS naik dan itu yang menjadi tambahan tekanan terhadap rupiah karena investor portofolio dalam negeri Indonesia melihat ada aset lain yang lebih menarik di AS. Sehingga kita mengalami kondisi dimana kebutuhan mata uang dolar AS lebih besar, sementara supply dolar AS yang diharapkan dari portofolio tidak inflow, tidak terjadi net inflow karena ada yang lebih menarik di AS.

Jadi memang ada kombinasi masalah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana menyelesaikan masalah domestik tadi yakni impor yang terlalu tinggi.

Saya melihat pemerintah sudah mencoba menemukan jalan keluar dengan mengurangi impor antara lain dengan penerapan Biodiesel B20. Implementasi B20 jika komitmennya kuat maka ada kemungkinan berhasil. Sekarang mandatory bagi produsen solar seperti Pertamina, Shell itu memang wajib 20 persennya berupa CPO. Tapi mandatory itu belum bagi konsumen. Menurut saya konsumen juga harus mandatory. Jadi subsidi solar untuk 2019 kalau bisa dihapus dan dipindahkan ke biosolar. Di SPBU hendaknya jangan ada solar lagi. Dengan mandatory maka konsumen mau tidak mau akan membeli biosolar. HItungan pemerintah jika komitmen 20 persen tercapai maka bisa menghemat sekitar 3 miliar dolar AS.

Hemat 3 miliar dolar AS itu amat lumayan karena defisit transaksi berjalan kita per triwulan bisa 8 miliar dolar AS. Lumayan mengurangi.

Kedua, menunda proyek-proyek strategis. Kemarin memang pemerintah banyak melakukan impor untuk BBM dan infrastruktur. Penundaan proyek-proyek infrastruktur strategis akan membantu mengurangi tekanan impor.

Impor kita kuartal II 2018 cukup tinggi pada April dan Mei 2018, Juni surplus, Juli defisit dan Agustus kemarin terjadi defisit lagi. Impor tinggi pada April-Mei karena kedatangan kereta LRT dan MRT. Lalu pelaksanaan Asian Games juga banyak komponen impor yang membuat tekanan impor naik. Kemudian pemerintah juga banyak melakukan impor untuk stabilisasi pada harga pangan.

Memang situasinya sekali lagi, dilematis. Kita tidak bisa melihat efek dari kebijakan pemerintah ini dengan segera. Mungkin baru bisa kita lihat pada awal 2019.

Sebetulnya untuk pembenahan sektor manufaktur/industri kita masa kepemimpinan SBY dan awal pak Jokowi itu bukannya tidak menjadi fokus. Tetapi yang terjadi, ketika tekanan impor begitu cepat, kita sudah terlena dengan ekspor yang dianggap sudah pasti bisa menutup impor. Sepanjang 2017 Indonesia mengalami surplus. Kondisinya sebetulnya sudah membaik. Sayangnya, ketika eskpor membaik, kita mulai terlena.

Ke depan, saya kira mau tidak mau pembangunan investasi di sektor industri subtitusi impor untuk bahan baku menjadi satu keharusan untuk dibangun.

Minimal harus bisa mengurangi impor 20-30 persen. Kalau tidak, okelah rupiah bisa distabilkan oleh BI ke level Rp14.000 per dolar AS, tapi ketika sudah stabil maka akan terjadi lagi keyakinan bahwa rupiah sudah stabil, dan terjadi impor yang lebih banyak. Belum lagi risiko dari harga minyak mentah dunia yang tidak bisa kita kontrol dan punya potensi akan terus naik. Maka jika harga minyak naik, sementara kita masih impor BBM cukup banyak, maka otomatis butuh dolar AS lebih banyak.

Oleh karena itu komitmen untuk B20 harus disertai mandatory untuk konsumen, tidak hanya untuk produsen dengan realokasi subsidi solar ke biodiesel. Satu lagi, pembangunan kilang. Mestinya sudah dibangun pada awal pemerintahan pak Jokowi tapi saya tidak tahu kenapa terhambat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Kita sepertinya mengalami trauma akut akibat krisis ekonomi tahun 1997/1998. Pernyataan pemerintah bahwa perekonomian kita saat ini sehat didukung fundamental yang kuat seakan mengingatkan kita akan kejadian menjelang krisis 1997/1998. Ketika itu pemerintah getol menyebutkan fundamental ekonomi kuat tetapi kemudian perekonomian kita remuk redam dihantam pelemahan rupiah hingga ratusan persen. Trauma akan kejadian itu memaksa kita untuk meminta pemerintah berkata jujur, apakah benar kita akan selamat menghadapi pelemahan rupiah yang levelnya sudah "memper-memper" sama dengan kondisi 1998. Tapi sepertinya kita sudah tidak bisa membedakan antara jujur dengan apatis. 

Ketika pemerintah mengatakan perekonomian sehat dan kuat, pelemahan rupiah masih dalam batas toleransi, kita seperti menolak mempercayai.

Kita seakan ingin memaksa pemerintah untuk menyatakan perekonomian lemah dan kita akan kembali mengalami krisis seperti tahun 1997/1998.

Terlepas dari pandangan atau keberpihakan politik, ditengah tahun politik saat ini, saya ingin mengatakan kejujuran pemerintah bukan berarti pemerintah "harus" mengatakan bahwa kondisi saat ini gawat dan darurat. Kalau itu yang terjadi bukan jujur namanya, bukan juga pesimis tapi lebih buruk dari itu. Andaikan memang kondisi perekonomian kita tidak sesehat dan sekuat yang disampaikan oleh pemerintah saat ini saya meyakini pemerintah tetap harus menyampaikan sisi-sisi dimana kita masih kuat dan punya harapan. Itu tetap jujur namanya. Memang pemerintah perlu menyampaikan juga pada titik mana kita lemah dan bagaimana pemerintah meresponsnya dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap akan efektif menjawab semua permasalahan. 

Apakah pemerintah benar sudah jujur? Pada bagian mana pemerintah sudah jujur dan pada titik mana pemerintah kurang terbuka mengakui kelemahan perekonomian kita?

Saya menilai pernyataan bahwa perekonomian kita sehat dan kuat bukanlah sebuah kebohongan. Gampang mengukurnya. Banyak indikator yang membuktikannya. Benar rupiah melemah hingga mendekati level krisis 1997/1998. Benar pelemahan itu terjadi sepanjang tahun ini. Tapi coba lihat dilevel mikro. Kebanyakan perusahaan dan perbankan masih mencetak laba yang tinggi. Tingkat kredit bermasalah di perbankan juga pada level yang rendah. Semua indikator ini tidak mungkin tercapai apabila perekonomian kita bermasalah. Di tingkat makro, memang cadev kita berkurang. Tapi apa masalahnya dengan cadev yang berkurang. Cadev adalah reserve yang artinya memang ditujukan untuk berjaga-jaga, untuk digunakan saat dibutuhkan. Ketika digunakan cadev tentu saja berkurang. Wajar-wajar saja selama cadev yang tersisa masih cukup untuk menutup berbagai kebutuhan impor dan pembayaran utang selama setidaknya 3 bulan. Fungsi cadev ini sangat perlu untuk disosialisasikan. 

Lalu apakah pemerintah sudah jujur tentang semuanya? Memang ada sisi dimana pemerintah yang menurut saya kurang terbuka. Kelemahan kita di current account kurang diungkap secara jujur, bagaimana dan apa penyebabnya. Sehingga kebijakan yang diambil terlihat itu-itu saja. Pengurangan impor. Padahal yang paling besar menyebabkan current accoung deficit sebenarnya neraca jasa dan neraca pendapatan primer yang tentunya membutuhkan solusi yang lebih kompleks. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif pajak, daya sistem pajak yang paling rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan