Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 November 2019 18:15
Penulis
Watyutink.com - Tahun 2020 mendatang, sudah disepakati banyak pemerhati ekonomi merupakan tahun yang diperkirakan potensial memunculkan resesi ekonomi. Keadaan penuh ketidakpastian yang ditengarai bermula dari Perang dagang China – Amerika Serikat (AS), belum juga berakhir. Bahkan pada tahun depan diperkirakan akan semakin memanas dengan rencana China menaikkan kembali tarif bea masuk produk-produk impor dari AS ke China. Begitu pula AS akan berbuat hal serupa.

Perang dagang diperkirakan juga akan semakin sengit bila Presiden Amerika Serikat Donald Trump memenangkan Pilpres AS pada 2020. Trump ditengarai akan memakai taktik membangun emosi pemilih AS bahwa AS harus memenangkan perang dagang melawan China. Hal itulah yang menyebabkan munculnya spekulasi bahwa sebenarnya ekonomi dunia bisa kembali pulih jika Trump kalah dalam Pilpres AS mendatng.

Dampak perang dagang juga rupanya tidak hanya antar dua Negara AS – China tetapi sudah merambah ke benua Eropa. Uni Eropa (UE) berencana akan menerapkan kenaikan tarif bea masuk bagi produk AS yang hendak masuk ke Negara-negara UE. Diantaranya rencana menaikkan tarif bea masuk bagi komponen Boeing yang hendak di impor ke UE. Sementara itu beberapa Negara Eropa mulai dilanda kontraksi dalam produksi diantarannya adalah Jerman.

Uniknya, kawasan lain juga mulai ikut-ikutan “panas”, antara Jepang dan Korea Selatan dimana Korea Selatan terkena pembatalan semua fasilitas dagang dari Jepang, dan juga China dengan India.

Lalu bagaimana risiko dari ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian domestik? Untuk itulah CORE Economic Outlook 2020 & Beyond, “Meningkatkan Peluang di tengah Ketidakpastian Global” kemarin (20/11) melaksanakan diskusi publik untuk mengkaji hal tersebut.

Perekonomian domestik disebutkan memang sedang dalam kondisi berat akibat dampak dari perlambatan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2019 juga diperkirakan tidak akan lebih dari 5,1 persen. Repotnya, sektor konsumsi yang selama ini menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi (56,8 persen-2018) pada kuartal III-2019 juga mengalami penurunan dari anjloknya penjualan retail dan kendaraan bermotor.  

Padahal, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter telah berusaha meningkatkan minat berinvestasi dan kredit masyarakat dengan menurunkan tingkat suku bunga hingga 100 bps menjadi 5,00 persen pada akhir 2019. Namun  Survei Perbankan BI mengindikasikan pertumbuhan triwulanan kredit baru melambat pada triwulan III-2019.

Perkembangan tersebut tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) permintaan kredit baru pada triwulan III-2019 sebesar 68,3 persen, lebih rendah dibandingkan 78,3 persem pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan tersebut terutama bersumber dari kredit investasi dan kredit konsumsiPada 2020 (BI.go.id, 10/2019).

Penurunan konsumsi dan tingkat kredit, diperkirakan oleh mandegnya sektor industri manufaktur yang terus saja mengalami perlambatan. Tragisnya, sektor pertanian dan tanaman pangan juga mengalami penurunan yang parah.. Sementara impor gandum (3 juta ton pada 2017) dan gula Indonesia menjadi yang terbesar se dunia.

Penurunan sektor Pertanian dan Tanaman Pangan ditengarai terjadi akibat tidak adanya keberpihakan terhadap kesejahteraan petani. Ironisnya, penurunan sektor pertanian tersebut juga selama ini telah menyebabkan 5 juta keluarga petani keluar dari lahannya. Namun, dengan kontraksi yang terjadi pada sektor manufaktur, menjadi pertanyaan kemana larinya jutaan keluarga petani tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB

Pada periode lalu memang terjadi ketidaksinkronan data antara kementerian pertanian, BPS dan kami sendiri selaku akademisi yang bergelut di bidang pertanian sekaligus pemerhati kinerja produksi pertanian dan pangan.

Data yang dapat kami sampaikan bahwa kontribusi pertanian kita terhadap PDB nasional selalu lebih rendah dan rada mengkhawatirkan justru pada 2019 ini. Karena pada triwulan kemarin untuk pertumbuhan sektor tanaman pangan terdapat angka minus 4. Hal itu amat luar biasa.

Ada beberapa aspek penting yang perlu diulas. Penyebab dari minus nya sektor tanaman pangan seperti yang sudah diketahui umum bahwa aspek lahan, produksi, paska produksi dan kelembagaan. Empat aspek tersebut amat mempengaruhi kinerja sektor tanaman pangan.

Dari sisi perbandingan produktivitas padi, Indonesia berada pada 51,9 atau 5,2 ton per hektar di bawah Vietnam yang 5,8 ton per hektar. Yang menarik, kami penah diundang oleh Kedubes  Amerika Serikat (AS) yang menyampaikan data bahwa produktivitas padi di Indonesia hanya 4,7.

Dari data produksi padi Indonesia pada 17 tahun terakhir, hal ini yang sering menyebabkan silang pendapat dengan Kementerian Pertanian sejak tahun 2015. Pernah pada even Hari Tani Nasional di Banten ketika Pak Jusuf Kalla (JK) mengumumkan kebijakan akan mengimpor beras, namun presiden yang hadir pada acara panen padi IPB pada September 2015 di Karawang tiba-tiba menyatakan bahwa tidak ada opsi impor beras. Akibatnya harga beras naik Rp190 per kg. Ketika Pak JK menyatakan ada opsi impor maka harga beras turun sebanyak Rp150 per Kg. Hal itu dikarenakan presiden dibisiki oleh satu pihak yang menyebutkan bahwa Indonesia surplus padi 10 juta ton.

Kami juga melakukan kajian di asosiasi bank benih dan teknologi tani Indonesia di 61 kabupaten. Pada saat itu kami menengarai produksi padi turun. Lalu kami diundang Bulog, beserta presentasi lima universitas yang menyatakan hal yang sama bahwa produksi padi turun. Itu kemudian yang menyebabkan silang sengketa data menjadi menghangat.

Akibatnya ketika itu sejak tahun 2015 BPS sama sekali tidak mengeluarkan data produksi padi. Baru pada 2018 BPS berani memberikan data produksi padi yang menggambarkan data yang sangat jauh berbeda dengan data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian. Ternyata data Kementerian Pertanian  (Kemenpan) 47 persen lebih tinggi dari data BPS.

Menurut data kami, produksi beras di Indonesia biasa saja, stagnan. Tapi data Kemenpan menunjukkan data produksi padi yang terus naik.

Ada lagi data yang tidak sinkron antara data peningkatan produksi dan data peningkatan impor pangan. Ada delapan komoditas yang meningkat dari 21,2 menjadi 27, 6 juta ton pada 2018. Peningkatan yang sangat tinggi dari komoditas beras, jagung , gandum, kedelai dan seterusnya.

Sementara data Neraca perdagangan sub sektor tanaman pangan Indonesia semakin lama semakin melebar. Lalu impor beras rata-rata impor 0,9 juta ton per tahun, tapi pada periode lalu ada 1,17 juta ton.

Yang agak mengkhawatirkan adalah data impor gandum pada 2017 dimana Indonesia menjadi importir gandum terbesar di dunia. Proprosi gandum sebagai pangan di Indonesia meningkat sebanyak 21 persen pada 2015 meningkat menjadi 25,4 pesen pada 2017. Dan kami perkirakan proporsi gandum sebagai makana pokok di Indonesia akan meningkat menjadi 50 persen pada tahun-tahun mendatang. Hal itu yang berbahaya.

Tugas Menteri Pertanian untiuk swasembada beras sebenarnya mudah saja. Produksi cukup dipertahankan saja. Otomatis kita akan swasembada dengan sendirinya karena akan tergantikan oleh impor gandum sebanyak 200 – 300 ribu ton gandum setiap tahun.

Dari data perbandingan impor pertanian masa pemerintah Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo dengan rata-tata tahunan, pada masa SBY ada 11 juta ton, dan pada empat tahun terakhir kemarin ada 20,6 juta ton. Ada peningkatan impor produk pertanian hampir 9 juta ton.

Terkait ekspor produk pertanian dalam rata-rata tahunan menunjukkan peningkatan dari 0,7 juta ton menjadi 0,37 juta ton.

Data neraca perdagangan, kita harus berterima kasih kepada sektor perkebunan karena rupanya kelapa sawit telah menyelamatkan kita semua. Sektor perkebunan menjadi sektor yang tidak pernah diintervensi oleh pemerintah. Meskipun datanya neraca perdagangannya menurun dari 8,8 miliar dolar AS menjadi 8,3 miliar dolar AS.

Defisit perdagangan pangan semakin melebar dari - 4 miliar dolar AS menjadi -6,7 miliar dolar AS. Hal itu juga menunjukkan tingkat kesejahteraan petani kita yang semakin memprihatinkan.

Impor jagung terdapat data menurun dari 2015 ke 2016 turun sebanyak 2,2 juta ton. Tapi sebaliknya impor gandum meningkat 3 juta ton. Begitu pula impor gula, Indonesia juga menjadi pengimpor gula terbesar di dunia. Dari gambaran itu semua kita dapat menyimpulkan bahwa memang ada masalah besar di sektor pertanian kita.

Untuk sektor peternakan, data menunjukkan produksi sapi stagnan cenderung turun, dan kemelut harga daging sapi yang mahal bermula ketika pada 2015 impor daging sapi diturunkan dari 250 ribu ton menjadi 50 ribu ton saja. Itu disebabkan adanya informasi yang entah dari mana bahwa populasi sapi dalam negeri disebutkan cukup. Hal itu menyebabkan impor daging sapi dipangkas, akibatnya, harga daging sapi melejit dari Rp80 ribuan menjadi Rp115 – Rp120 ribu per kg dan tidak pernah turun sampai sekarang. Bisa dibayangkan, satu kebijakan kecil bisa menyebabkan harga daging sapi sekarang stabil tinggi.

Pada saat itu juga banyak indukan sapi betina yang ikut dipotong karena harga daging sapi tinggi. Bahkan sapi perah ikut dipotong. Sehingga hal itu menyebabkan ketergantungan kita terhadap produk susu impor dan turunannya sangat tinggi.

Terkait tingkat kesejahteraan petani, terdapat indikasi penurunan sejak 18 tahun terakhir pada awal 2000 an dan sekarang hanya berkisar pada NTP 100.

Kalau Negara tumbuh dari negara miskin menjadi Negara menengah-kaya maka akan terjadi perubahan stuktural ekonomi. Ekonomi  yang berbasis pada sektor pertanian akan menurun dan digantikan oleh sektor industri manufaktur dan jasa yang akan meningkat tinggi. Anehnya di Indonesia industri manufaktur juga “ikut-ikutan” ambruk. Itu menimbulkan pertanyaan dan misteri kemana larinya sektor industri dan apa yang salah. Pertanyaan itu muncul karena data tenaga kerja sektor pertanian terus mengalami penurunan.

Kalau kita mereview kebijakan pemerintahan masa Presiden SBY dan sekarang, sebenarnya tidak banyak jauh berbeda. Adanya peningkatan anggaran sampai 611 persen, dan hasilnya, 5 juta rumah tangga petani terpaksa keluar dari rumahnya (Sensus Pertanian, 2013). Atau tiap tahun 500 ribu rumah tangga tani keluar dari lahannya. Lalu adanya peningkatan impor pangan sebanyak 346 persen.

Lalu pada saat itu ada program bernama Feed The World dan saat ini berganti nama menjadi Lumbung Pangan Dunia. Tapi ironisnya pada 2014 total impor komoditas pertanian meningkat dari 19,4 juta ton menjadi 28,6 juta ton. Meningkat 9 juta ton dalam periode yang sangat singkat (4 tahun).

Jadi bisa dibayangkan, sekarang kalau kebijakan sektor pertanian dan pangan tidak ada perubahan signifikan, maka jangan berharap lagi pada sektor pertanian dan pangan. Karena lima tahun ke depan pasti akan hancur-hancuran dan impor pasti akan semakin meningkat. Ketergantungan kita terhadap impor pangan dari luar akan semakin tinggi.

Kita jelas perlu reformasi di bidang pertanian dan jika program nya hanya seperti itu-itu saja, maka hasilnya sudah bisa ditebak.

Kami merekomendasikan agar bagaimana seluruh konsep pembangunan pertanian diarahkan untiuk peningkatan kesejahteraan petani!

Walaupun hal itu bukan semudah membalikkan telapak tangan, tapi itu tidak pernah dikerjakan oleh pemerintah Indonesia.

Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa Negara berkembang umumnya memajaki sektor pertanian sebanyak 30 persen. 22 persen pajak tidak langsung. Artinya, harga produk pertanian ditekan se rendah-rendahnya, untuk mendukung sektor industri dan jasa. Maka dengan demikian “sedulur” taani kita akan tetap hancur.

Contoh dekat, HPP (harga pembelian pemerintah) untuk gabah dan beras pada 2015 dinaikkan 12 persen tapi inflasi pada saat yang sama sebesar 21 persen. Sampai detik ini, HPP belum naik dan inflasi sudah 21 persen.

Dari situ saja sudah menggambarkan ketidakberpihakan kita terhadap kesejahteraan petani. Baiknya semua uang subsidi yang diusulkan Rp100 triliun untuk pertanian dan pangan semuanya diberikan saja ke petani.

Dari kenyataan, subsidi benih saja 50 persen tidak dipakai oleh sedulur tani. Jadi banyak sekali pemborosan anggaran pertanian kita. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Perekonomian dunia pada 2020, akan ditandai dengan ketegangan baru. Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China belum berakhir, malah makin menunjukkan eskalasi peningkatan. Baik China dan AS masing-masing malah akan saling menaikkan kembali tarif bea masuk produk lawannya. Perang dagang tersebut bukannya mereda, malah semakin meluas dengan melibatkan Uni Eropa (UE) yang juga akan segera menaikkan tarif bea masuk komponen pesawat Boeing ke UE. 

Begitu pula ketegangan ekonomi baru antara Jepang dan Korea Selatan, menambah rumitnya peta perang dagang dunia. Jepang menghapus Korsel dari daftar white list alias mitra dagang favorit. Sejumlah fasilitas ekonomi yang selama ini didapat Korsel tidak lagi diberikan.

Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 2020 ikut menambah ketidakpastian ekonomi dunia. Sebabnya, kans Donald Trump untuk terpilih kembali sebagai Presiden AS cukup besar. Trump diperkirakan akan memainkan emosi pemilih AS dengan isu perang dagang, dan perlunya AS memenangkan perang dagang dengan China untuk menyelamatkan perekonomian AS.

Ada sentimen yang menyebutkan bahwa perekonomian dunia bisa berubah ke arah yang lebih baik, justru jika Trump tidak lagi terpilih sebagai Presiden AS.

Isu kenaikan harga minyak dan geopolitik kawasan Timur Tengah, juga persaingan ekonomi China dan India, diperkirakan ikut menambah rangkaian ketidakapastian global tahun depan.

Sementara itu di beberapa negara Uni Eropa mulai dilanda kontraksi produksi. Diantaranya Jerman.

International Monetary Fund (IMF) mulai memprediksi perumbuhan ekonmi dunia akan berada pada kisaran 3,4 persen. Hal itu akibat adanya kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan beberapa Negara Uni Eropa dan China. India dikabarkan juga mulai menerapkan kebijakan corporate tax.

Untuk transaksi perdagangan dunia, meski kondisi terakhir terjadi penurunan skala transaksi perdagangan dunia, namun ada gejala kenaikan harga komoditas batubara dan minyak sawit dunia. Tetapi itupun masih bersifat marginal. China, karena juga sedang mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya yang menurun drastis mulai memikirkan untuk menggunakan energi murah, yakni batubara dan minyak sawit, tetapi tidak terlalu signifikan.

Di dalam negeri, perekonomian domestik diperkirakan akan mengalami Perbumbuhan ekonomi (PDB) yang lebih rendah dari pencapaian di tahun 2019. PDB diperkirakan berkisar pada 4,6 – 5,1 persen dengan penyimpangan 0,1-0,2 persen.

Kebijakan fiskal dalam negeri masih akan ketat dan terdapat risiko inflasi akan meningkat. Harga komoditas andalan ekspor memang akan meningkat tetapi masih dalam kondisi marginal. Konsumsi swasta juga berpeluang mengalami pelemahan. Ditandai sejak kuartal ke II-2019 yang mengalami pelambatan konsumsi sebesar 1,41 persen.

Terdapat Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur telah mengalami kontraksi dengan pelemahan sektor industri manufaktur. Namun perkembangan terbaru, terjadi juga pengurangan order bahkan dari dalam negeri sendiri.

Investasi yang pada kuartal III/2019 sempat tumbuh 18,9 persen diperkirakan masih akan mengalami hambatan karena kontraksi yang terjadi pada sektor industri manufaktur yang melemah sebanyak 11 persen. Padahal tahun lalu smpat tumbuh sebesar 24 persen. Pertumbuhan industry manufaktur 2020 diperkirakan masih akan terbatas karena efek kontraksi pada sektor manufaktur 2019 yang terlalu dalam. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen FEB Universtitas Gadjah Mada

Meskipun kinerja perdagangan dan investasi diperkirakan akan mengalami perbaikan marginal pada tahun 2020, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama ekonomi nasional justru berpotensi tertahan, atau bahkan sedikit melambat. Sejumlah faktor yang berpotensi memperbaiki pendapatan masyarakat tahun depan yaitu :

Pertama, Potensi peningkatan harga komoditas yang menjadi sumber mata pencahariaan masyarakat seperti tanaman sawit. Meskipun demikian, kenaikan harga tersebut relatif tipis.

Kedua, Alokasi anggaran bantuan sosial direncanakan meningkat pada tahun depan yaitu : Anggaran Kartu Sembako Murah (KSM) yang meningkat 35 persen Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang naik 37 persen dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang naik 83persen dibandingkan tahun 2019.

Ketiga, kenaikan upah minimum provinsi yang naik sebesar 8,5 persen diperkirakan juga akan berkontribusi terhadap kenaikan gaji pekerja. Meskipun demikian, dampak peningkatan UMP terhadap pendapatan riil tidak terlalu signifikan mengingat tingkat kepatuhan terhadap regulasi UMP yang masih terbatas dan kondisi perekonomian yang belum kondusif.

Keempat, penyelenggara Pilkada di Sembilan provinsi (26,5 persen dari total jumlah provinsi di Indonesia)dan 261 Kabupaten/Kota (51 persen dari total jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia) akan mendorong peningkatan konsumsi di daerah-daerah tersebut.

Kelima, penyelenggara kebijakan moneter pada tahun 2019 yang diperkirakan berlanjut hingga 2020 akan mulai berdampak positif terhadap sektor riil, diantaranya mendorong kenaikan permintaan kredit perumahan, kendaraan bermotor, dan modal kerja.

Sayangnya, disaat ada potensi perbaikan dari sisi pendapatan, sejumlah kebijakan pemerintah lainnya di tahun 2020 malah akan mendorong inflasi dan menggerus daya beli, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Beberapa kebijakan tersebut adalah :1. Rencana penghapusan subsidi listrik golongan 900 VA, yang diprediksi akan berdampak pada 6,9 juta pelanggan, 2. Pemangkasan subsidi solar 50persen dari Rp2.000/liter menjadi Rp1.000/liter. 3. Pemangkasan subsidi LPG  3 kg sebesar 22 persen dari Rp69.604 miliar di tahun 2019 menjadi Rp54.435 miliar pada 2020. 4. Kenaikan iuran BPJS kesehatan hingga 100 persen untuk pelanggan kategori bukan penerima bantuan iuran. Kebijakan ini akan meningkatkan pengeluaran untuk layanan kesehatan bagi 89,7 juta jiwa atau 41 persen dari total pelanggan BPJS.

Disamping itu, rencana kanaikan cukai rokok sebesar 23 persen yang akan efektif per 1 Januari 2020 juga berpotensi menaikan harga eceran rokok hingga 35 persen. Kenaikan cukai rokok di tahun 2020 ini jauh lebih tinggi daripada kenaikan cukai pada tahun 2018 yang mencapai 10 persen. Dengan jumlah perokok yang mencapai 34 persen dari total penduduk Indonesia (tahun 2016), kenaikan cukai sebesar 23 persen akan berkontribusi signifikan terhadap inflasi volatile food. Apalagi, bagi masyarakat berpendapatan bawah, rokok adalah salah satu barang yang paling banyak dikonsumsi setelah beras.

Keniakan biaya hidup akibat sejumlah kebijakan pemerintah di atas sangat mungkin akan berdampak lebih besar terhadap daya beli masyarakat dibandingkan dengan lima faktor sebelumnya yang berpotensi mendorong peningkatan pendapatan. Padahal indikasi pelemahan konsumsi masyarakat mulai terlihat sejak triwulan ketiga tahun 2019 ini. Sejumlah indikator konsumsi masyarakat mulai menunjukan perlambatan yang sangat signifikan. Indeks penjualan riil yang dirilis oleh Bank Indonesia misalnya, menunjukan pertumbuhan yang hanya mencapai 1,4 persen di triwulan ketiga, setelah di triwulan pertama dan kedua mencapai pertumbuhaan 9,4 persen dan 4,2 persen. Pertumbuhan kendaraan bermotor sepanjang tahun ini mengalami kontraksi dibanding tahun lalu. Melambatnya konsumsi rumah tangga ini berdampak pada penurunan permintaan terhadap barang-barang manufaktur. Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia yang dikeluarkan Nikkei menunjukan kontraksi sektor manufaktur secara persisten sejak bulan Juli hingga Oktober tahun 2019, yang tidak hanya disebabkan oleh penurunan permintaan ekspor, tetapi juga berkurangnya permintaan domestik.(pso)

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Senior CORE Indonesia

Tentang proyeksi ekonomi dalam lima tahun ke depan, tentunya dengan adanya tim baru kita sangat berharap akan muncul strategi baru. Itu yang sangat ditunggu. Beberapa permasalahan sudah diketahui bersama, hanya rasanya masalahnya sekarang lebih banyak.

Dari potret yang terjadi dalam lima tahun terakhir, kita semua sepakat bahwa Indonesia juga tengah menghadapi ketidakpastian. Hal yang terpenting sekarang adalah bagaimana merespon ketidakpastian tersebut.

Karena masing-masing negara punya kepentingan sendiri-sendiri. Bagaimana meresponnya, yang pertama, tentang perlambatan ekonomi dan perdagangan. Hal itu sudah terjadi beberapa tahun dan grafik perlambatan perdagangan lebih tinggi dibanding perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa tahun lalu sudah pernah kita sampaikan outlook bahwa apa yang terjadi kini masing-masing negara mendorong kegiatan ekonominya tidak dengan bertransaksi dengan Negara lain. Jadi mencoba untuk menyelamatkan diri dengan kondisi yang ada.

Maka ternyata perlambatan ekonomi global berakibat pada penurunan harga komoditas. Hal itu bagi Indonesia luarbiasa dampaknya. Pada 2009 ekspor manufaktur 40 persen dan pada 2018 ekspor manufaktur hanya 43 persen, sisanya adalah ekspor komoditas.

Apa yang terjadi pada perekonomian global yang seharusnya kita respon adalah, ternyata terjadi peningkatan proteksionisme di Negara-negara maju. Yang diperlukan kemudian bagi Indonesia, apa yang harus dipillih, apakah seperti yang disampaikan presiden bahwa Indonesia harus lebih agresif melakukan kerjasama ekonomi. Namun harus dilihat lagi bahwa kerjasama ekonomi yang selama ini dilakukan baik CEPA, FTA, ternyata tidak berdampak bagi perdagangan dan investasi Indonesia.

Apa yang dilakukan oleh negara-negara lain menunjukan proteksi NTM (non tariff measure) mengalami tren peningkatan. Walaupun tren untuk tarif menurun karena kerjasama perdagangan antara Negara.

Yang terbanyak dilakukan oleh Negara maju dalam melakukan proteksi adalah dengan alasan-alasan untuk sanitary, vito sanitary measure. Jadi alasan-alasan hygienis, labeling, termasuk barrier untuk trade. Itu adalah bentuk-bentuk proteksi yang diterapkan Negara-negara maju.

Sampai 2018 negara-negara maju menerapkan berbagai non tariff measure. Paling banyak dilakukan oleh Amerika Serikat. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa hal itu yang terjadi. Semakin maju negara tersebut, maka dia akan semakin menerapkan berbagai proteksi untuk menyelamatkan perekonomian negaranya.

Kedua, Kondisi domestik. Sudah jamak dipahami bahwa saat ini yang bisa mendorong ekonomi domestik adalah sektor konsumsi dan investasi.

Sumbangan konsumsi sekitar 56-57 persen dan sumbangan investasi sekitar 30-32 persen. Artinya, jika kita mencoba mencari jalan atau respon kebijakan untuk mendorong dua sektor tadi, maka kita bisa mempertahankan paling tidak 80 persen dari sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Karena selama ini ekpsor kita cenderung berdampak sangat kecil pada beberapa tahun terakhir. Malah negatif. Jadi kalau itu dilakukan, maka akan memperbaiki struktur ekonmi Indonesia.

Kenapa konsumsi dan investasi bisa menjadi penyumbang bagi perekonomian naisonal, sebabnya pertama bahwa memang Indonesia telah melakukan transformasi ekonomi. Sehingga tahun 1990 – 2000an ekspor Indonesia didominasi oleh manufaktur. Anehnya semakin jauh dari tahun 2000 an sampai sekarang ekspor malah didominasi oleh barang mentah.

Jadi memang kita lupa melakukan transformasi ekonomi dibandingkan dengan Negara-negara lain. selama ini hanya menikmati ekspor mentah. Itu juga karena ada beberapa masalah, antara lain kalau bahan mentah itu diolah ada kendala pada harga gas yang tinggi, tarif listrik juga tinggi, begitu pula upah tenaga kerja. Sehingga dari kondisi itu menyebabkan ruang untuk melakukan transformasi memerlukan dukungan kebijakan yang sifatnya lebih komprehensif.

Ihwal investasi, terlihat memang investasi kita bergerak lambat sekali. Berbeda dengan Negara lain yang naik turun investasinya amat dinamis. Kita kehilangan momentum untuk mencari peluang agar ada investasi yang besar, baik FDI atau domestik.

Tahun 2020 memang kita masih menarik untuk investasi tapi lebih pada investasi portofolio, bukan investasi langsung (FDI), yang sebenarnya pada pertumbuhan global FDI masih cukup bagus. Demikian juga untuk perdagangan dan ivestasi ternyata kita menerapkan tarif yang relatif sudah sangat rendah tapi kenapa tetap tidak menarik.

Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan strategi mengundang investor yang harus diperbaiki. Harus ditentukan akan melakukan apa, siapa yang merencanakan dan siapa yang akan menjadi penyerang. Itu harus segera disusun karena negara lain melakukan banyak argumen untuk menahan investasi dan memenangkan perdagangan mereka.

Hal lain adalah tentang kebijakan fiskal. Ternyata selama lima tahun ini Indonesia mengalami kontraksi relatif. Demikian juga dengan kebijakan moneter yang mengalami kontaksi relatif. Hanya dalam beberapa bulan terakhir terlihat kebijakan untjuk lebih melonggarkan sukubunga.

Tentang pajak, Indonesia sepertinya sedang kesulitan untuk menaikkan tingkat tax ratio.

Pajak di Indonesia lebih banyak didorong oleh pajak-pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung terbesar adalah PPH Badan, tetapi gagal mendorong naiknya pajak individu. Kalau itu tidak dilakukan perbaikan rasanya tidak akan bisa efektif menaikkan untuk melakukan ekspansi.

Untuk 2020-2024, sebagai periode penting untuk meletakkan dasar, memang benar. Karena masa itu ada di era bonus demografi. Uniknya, sekarang di Negara-negara lain sekarang sedang menghadapi aging population. Itulah sebabnya Negara-negara industri maju saat ini ngotot melakukan teknologi 4.0.

Kita lihat sekarang Jerman, Jepang dan China sedang menghadapi masalah populasi yang menua. Jepang menghadapi aging population yang sangat dahsyat. Karenanya Jepang sekarang sudah mengarah pada society of 5.0. Masyarakat yang  dilayani di sana sudah harus paham dengan teknologi. Jadi bukan hanya supply tapi juga marketnya.

China juga demikian, sekarang sedang mempercepat untuk mendorong mesin-mesin produksi otomatis dan kemudian di impor dengan harga murah oleh Negara berkembang termasuk Indonesia. Hal itu karena China sudah menghadapi aging population. Kebijakan one child policy tahun 1972-2015 mengakibatkan aging population yang lebih cepat.

Di ASEAN yang sudah menghadapi aging population adalah Thailand. Oleh karenanya Thailand sedang melakukan relokasi industrinya ke Indonesia. Mereka juga sudah mengambil tenaga kerja dari Myanmar dan Kamboja, dan lain-lain.

Oleh karena itu semua, kami sepakat bahwa periode 2020-2024 adalah periode amat penting bagi Indonesia untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan dalam menghadapi bonus demografi di tahun 2030-2040.

Krusialnya masalah itu adalah karena setiap Negara hanya mengalami periode bonus demografi satu kali saja. Sekali kita lewat, maka tidak akan bisa mengembalikan lagi.

Kita punya PR bahwa tenaga kerja 60 persennya SMP ke bawah. Sebagian besar berada di sektor pertanian dan manufaktur. Jadi era emas kita 2020 sampai maksimal 2040. Itu juga pekerjaan rumah besar bagaimana memanfaatkan angkatan muda usia produktif yang berlimpah di masa bonus demografi.

Pada era itu, manufacturing sector akan menyumbang 30-40 persen dari GDP. Tapi sekarang industri manufaktur kita hanya tumbuh 19 persen. Bahkan China sekarang 40 persen masih disumbang oleh manufaktur.

Yang harus dilakukan adalah pertama, menjaga konsumsi swasta. Karena itu porsi terbesar. Pada distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan kelompok rumah tangga, terlihat bahwa kelompok 10 persen paling bawah tidak menjadi lebih baik pada 2009-2018. Share mereka hanya 2,8 persen (konsumsi).

40 persen dari pengeluaran penduduk Indonesia hanya menyumbang 17,2 persen dari total pengeluaran. Tetapi kelompok 10 persen terkaya menyumbang 30,4 persen, 20 persennya menyumbang 45-46 persen. Itu juga pekerjaan rumah yang lain.

Jangan sampai kebijakan fiskal kita justru makin destruktif terhadap upaya untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita perlu menjaga kebijakan-kebijakan kita dalam menjawab tantangan-tantangan tadi.

Hal lain, memperbaiki cakupan ekspor. Sepuluh item ekspor utama kita sekarang adalah komoditas primer. Jadi kalau presiden meminta ekspor harus dinaikkan, maka itu membingungkan, tanpa kita mencari komoditas-komoditas baru dan pasar baru untuk melakukan ekspor.

Demikian juga untuk investasi yang harus didorong. Harus didatangkan investasi yang tepat dengan kita dan tidak hanya investasi besar, sementara kita punya kemampuan untuk menggarap investasi menengah yang bisa didorong untuk menghasilkan produk-produk ekspor. Itu ada banyak sekali, ada VCO, essensial oil dan lain-lain.

Juga bagaimana kita bisa mengcreate sektor yang bisa menyerap lapangan pekerjaan yang cukup banyak yakni pertanian dan industri pengolahan yang penyerapan tenaga kerja per 1 persen pertumbuhannya paling tinggi.

Disamping itu Juga harus ada revitalisasi industri untuk mengurangi ketergantungan impor. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!