UMKM, Pahlawan yang Sulit ‘Naik Kelas’
berita
Ekonomika
31 August 2017 00:00
Penulis
Tahun 2008, hampir separuh belahan dunia mengalami krisis ekonomi akibat subprime mortgage. Ekonomi Indonesia justru mampu bertahan. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi pahlawan, meng-cover sektor komoditas dan konsumsi yang menjadi penyebab utama krisis.

Saat ini, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada UMKM dengan kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menurunkan bunganya menjadi 9 persen. Namun, bentuk dukungan tersebut tidak disertai data valid terbaru tentang UMKM. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 silam--yang masih dijadikan acuan oleh pemerintah-- menyebutkan, jumlah UMKM sebanyak 57,9 juta, menyerap tenaga kerja hingga 97,30 persen, menyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar 60,34 persen. Namun, sampai hari ini data itu masih juga belum diperbarui. Masih relevankah dipakai tahun ini? Dalam data tersebut juga tidak dicantumkan nama pelaku UMKM, alamat, jenis dan sektor usahanya, jumlah karyawan, dan omsetnya. Nah loh, kok bisa? Apakah pemerintah serius mengurusi UMKM, jika datanya lengkapnya saja tidak punya?

Pemerintah menyampaikan, kenaikan dana KUR hingga Rp110 triliun di tahun ini sebagai upaya untuk menaikkan kelas UMKM. Bank Indonesia (BI) juga mewajibkan kepada setiap bank umum menyalurkan kredit UMKM secara berjenjang dengan rasio: 10 persen di tahun 2016, 15 persen di tahun 2017, dan 20 persen di tahun 2020, meski kredit UMKM memiliki risiko non-performing loan (NPL) yang tinggi. Untuk memitigasi risikonya, lembaga penjaminan kredit ditugaskan untuk terlibat. Faktanya, sepanjang tahun 2016, dukungan pembiayaan kepada UMKM hanya sebesar 6,7 persen dari PDB. Paling rendah dibandingkan Negara ASEAN lainnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Selain itu, mayoritas UMKM adalah usaha mikro yang masih unbankable. Bisakah mereka bisa mengakses KUR?

Sebagai penyumbang terbesar PDB, sudah sepantasnya UMKM mendapatkan prioritas. Faktanya, saat tax amnesty kemarin, UMKM juga ikut dikejar. Lalu, dalam kondisi penurunan daya beli masyarakat seperti saat ini, UMKM seolah dibiarkan berjuang sendiri. Pemerintah hanya menunggu laporan, tanpa turun ke UMKM. Jika kondisi terus seperti ini, kapan UMKM bisa ‘naik kelas’?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Praktisi UMKM, pendamping dan mentor UMKM, Desainer Modul Capacity Building untuk UMKM, Executive VP-Distribution Head Micro Banking di Salah Satu Bank Swasta

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meski memiliki persoalan dan kendala yang hampir sama setiap tahunnya, namun masih mampu masih berjalan, bergerak sesuai dengan mekanisme pasar yang mereka bentuk. Sederhana namun efektif. Pasar yang tak bergantung pada dinamika naik-turunya pasar global. Untuk itu, UMKM ini sangat perlu kita pertahankan dan terus dikebangkan sebagai soko guru kekuatan perekonomian nasional kita.

Untuk itulah, kita perlu bangun database UMKM Indonesia berdasarkan sektor usaha, annual Sales Turn Over (STO), lama usaha, lokasi usaha yang menjalankan usaha dari tingkat yang terendah, yakni desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi  se-Indonesia. Termasuk kesamaan parameter definisi UMKM berdasarkan STO atau aset bersih. Sehingga, ketika pemerintah memiliki program kerja bersama UMKM, misalnya pembinaan, pameran, hingga menjalin kerja sama antara UMKM dengan pengusaha lokal maupun luar negeri, baik skalanya nasional maupun internasional, maka tinggal melihat datanya saja. Tentu akan sangat efektif dan efisien. Kemungkinan UMKM naik kelas semakin terbuka.

Selain itu, dengan database tersebut, kita juga bisa menginventarisir potensi di setiap wilayah, dari tingkat, desa/kelurahan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi. Sehingga kita tahu berapa rasio UMKM terhadap populasi di daerah tersebut, seberapa besar produk Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat daya beli masyarakat, hingga jumlah kredit, funding, dan lending UMKM. Dari potensi sebuah wilayah ini, kita juga bisa mengetahui potential UMKM naik kelas per sektor industri. Jadi bisa saya sebut, bahwa database untuk UMKM yang valid dan selalu ter-update itu penting.

Nah, untuk memastikan UMKM naik kelas, perlu kita menyepakati dulu parameternya, seperti pertumbuhan jumlah karyawan, pertumbuhan omset, variasi produk, kenaikan penjaman, kenaikan funding, kenaikan keuntungan, penyebaran dan perluasan wilayah usaha, dan lain sebagainya. Jika sudah menentukan parameternya, baru kita bisa menentukan apakah UMKM kita masih ‘tinggal kelas’, sudah ‘naik kelas’,  atau bahkan ‘turun kelas’.

Sedangkan mengenai peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM, saya sangat setuju. UMKM kita memang butuh sokongan dana untuk modal. Karena hal itu adalah permasalahan paling mendasar bagi UMKM. Namun, musti diingat bahwa UMKM ini adalah sebuah entitas yang unik, berbeda sekali dengan perusahaan yang telah established. Entitas yang usaha yang tahan cuaca, sumber daya manusianya yang rendah. Jadi, buat UMKM, capital to grow saja tidak cukup, UMKM juga sangat butuh capacity to grow berupa pendampingan usaha dan pelatihan, berupa management, book keeping, akses pasar, supply chain, dan lain sebagainya. Sehingga semakin tahun UMKM secara sumber daya manusia akan meningkat, dan secara usaha/bisnis akan semakin siap.

Khusus untuk UMKM di sektor Mikro, memang ada kekhususan. Sektor Mikro ini memiliki behaviour gampang alih usaha. Pelaku usaha Mikro lebih memilih membuka usaha baru dibandingkan membesarkan usaha awalnya sampai maju dan naik kelas. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sangat bervariasi dilihat dari sudut pendapatan penjualan maupun aset. Jumlah UMKM memang sangat banyak, tetapi penyebarannya tidak merata. Artinya, jumlah Usaha Mikro dan Kecil jauh lebih banyak dari Usaha Menengah. Dan Usaha Mikro jauh lebih banyak dari Usaha Kecil. "Pengusaha", atau dalam hal Usaha Mikro dan Kecil lebih tepat kalau disebut "usahawan" saja, kebanyakan masih bergulat dengan kemiskinan. Semakin kecil usahanya, semakin lemah ekonominya alias miskin.

Lah, kok mau jadi Usahawan Mikro, kalau memang pendapatannya sangat rendah? Jawabannya sederhana, karena tidak ada pilihan lain, karena tidak tersedia cukup lapangan kerja untuk menampung mereka semua. Bayangkan, ada sekitar 50 juta lebih usahawan Mikro dan Kecil, apa bisa ditampung?

Banyak (mungkin mayoritas? Atau bahkan semua?) Usaha Mikro tidak terdaftar secara formal. Apakah penjual tahu goreng terdaftar secara formal sebagai Usaha Mikro? Saya, kok, ragu. Tidak heran kalau data mereka memang tidak tercatat dan tidak ada. Statistik hanya mencoba menghitung jumlah pelaku UMKM, bukan mendata secara formal, siapa namanya, di mana alamatnya, dan seterusnya. Dengan kata lain, statistik UMKM tidak sama dengan pencatatan kependudukannya. Oleh karena itu, penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) sangat diragukan dapat sampai ke Usaha Mikro dan Kecil. Belum bicara permasalahan bankable, di mana Usaha Mikro rata-rata tidak bankable, dan oleh karena itu sulit mendapatkan pinjaman. Apakah KUR dapat menyelesaikan permasalahan ini?

Banyak penyaluran KUR tidak langsung dari Bank peminjam ke Usaha Mikro dan Kecil. Banyak melalui "perantara" seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) khususnya di daerah. Apakah suku bunga BPR ini masih 9 persen setahun, sesuai suku bunga KUR, seperti yang dicanangkan pemerintah? Masih banyak BPR yang memberikan pinjaman dengan bunga 2 persen sebulan. Siapa yang menikmati ini semua? Jelas bukan Usaha Mikro (dan Kecil). Kalau penyaluran KUR Rp110 triliun setahun, suku bunga "resmi" 9 persen setahun, suku bunga yang dikenakan kepada UMK rata-rata 24 persen setahun, jadi ada selisih bunga 15 persen atau Rp16,5 triliun. Siapa yang menikmati? Apakah pemerintah mampu mengawasi sampai sejauh itu? (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi