UMKM Kita dan Mimpi Ekonomi Digital Jokowi
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto : Muid / watyutink.com

14 November 2017 20:00
Penulis
Di depan para pemimpin dari 21 negara anggota APEC di Da Nang, Vietnam (11/11/2017), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Dengan 132,7 juta jiwa pengguna internet dan 92 juta pengguna gadget di seluruh tanah air, Jokowi meyakini potensi tersebut mampu mendatangkan kesempatan baru bagi kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Benarkah?

SIMAK JUGA: Agar Tak Ada Lagi Generasi Gaptek

Dengan jumlah mencapai 57,9 juta unit, UMKM mampu menyumbang 60,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Itu sebabnnya pemerintah terus mendorong UMKM memanfaatkan dunia digital. Targetnya ada 8 juta UMKM masuk pasar digital hingga 2020. Hingga akhir 2018, diharapkan 2 juta UMKM sudah masuk pasar digital. Bagaimana cara pemerintah meningkatkan aksesibilitas UMKM untuk lakukan penetrasi digital?

Jika melihat pertumbuhan e-commerce dalam 10 tahun terakhir mencapai 26,2 juta unit usaha dan 8,7 juta orang berbelanja online dengan nilai transaksi Rp68 triliun sepanjang tahun 2016, mungkin target pemerintah tersebut tidak berlebihan.

SIMAK JUGA: Ritel Kolaps, Apa Penyebabnya?

Namun jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asean, infrastruktur teknologi informasi (TI) Indonesia masih tertinggal. Jaringan internet masih belum tersebar merata hingga pelosok, dan sebagian besar UMKM masih tinggal di perdesaan dengan akses internet yang masih sangat terbatas. Jadi, mampukah pemerintah merealisasikan target tersebut?

Memang sebagian UMKM menggunakan media sosial dalam memasarkan produknya –hanya sekedar memajang foto produk, tapi mereka tidak melakukan digital marketing sebagaimana yang dilakukan e-commerce. Karena, digital marketing membutuhkan website, SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization), AdWords, Pay Per Click Ads, Remarketing, aplikasi melalu Google Play atau Apple Store (Mobile Marketer), e-mail Marketing, Online Banner Advertising Ads, termasuk big data analytics (BDA) dan customer relationship management  (CRM). Ditambah lagi dengan perangkat server dan koneksi internet 24 jam non-stop, yang semuanya membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Mampukah UMKM?

Jika pun ada UMKM yang memanfaatkan digital marketing, hanya sekadar menawarkan/ menitipkan produk mereka di marketplace seperti Bukalapak, OLX, dan Tokopedia. Tapi, hingga saat ini tak ada satupun marketplace yang khusus menawarkan produk UMKM. Sementara, sebagian besar UMKM masih belum digital-literate.

Lantas, dimanakah posisi UMKM di digital marketing? Benarkah mereka mendapatkan berkah hadirnya digital? Sebagai pelaku ekonomi mayoritas, akankah UMKM menjadi aktor utama atau justru malah terdisrupsi ekonomi digital?

Jika kondisinya masih seperti sekarang, yakinkah menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara seperti pidato Presiden Jokowi di forum APEC? Lalu, apa fungsi Jack Ma setelah diangkat sebagai penasihat Presiden Jokowi di bidang steering committee roadmap e-commerce Indonesia, jika justru mereduksi dan meminggirkan peran UMKM?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Menurut saya, apa yang di sampaikan oleh Presiden Jokowi di pertemuan APEC tersebut benar sekali, selama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa mengambil kesempatan ini dengan baik. Harus diingat industri digital adalah sebuah infrastruktur layaknya jalan tol. Setiap orang tidak harus membangun jalan tol agar bisa menggunakan, menikmati, dan berusaha.

Tentu UMKM sangat bisa bermain dan memiliki aksesibilitas di ekonomi digital, apabila point of penetrationnya di dunia digital seperti hardware (Smartphones) affordable, software (Apps) user friendly, affordable, Language (umumnya Inggris) mudah dimengerti dan Regulation tidak melarang (seperti Google dilarang di Cina), maka pertumbuhan diperkirakan akan cepat sekali.

Jadi, dukungan pemerintah, baik berupa infrastruktur IT, bimbingan dan pelatihan, terutama regulasi yang mengarah (keberpihakan) kepada UMKM, baik dalam pengembangan produk maupun dalam hal aksesibilitas UMKM untuk bermain di digital marketing sangat dibutuhkan.

Tak kalah penting juga dukungan dan bantuan dari pihak profesional dan swasta yang memiliki kompetensi di sektor digital marketing, sehingga ketika UMKM masuk ke dunia digital, akselerasinya bisa sejajar dengan e-Commerce yang sudah lama memanfaatkan digital sebagai sarana utama pengembangan bisnis mereka.

Kalau dibilang infrastruktur teknologi (IT) kita masih ketinggalan dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, saya kira juga tidak. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, dengan ribuan gugusan pulau yang terbentang luas, jauh lebih luas dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dengan cost yang sangat tinggi. Bisa berkali-kali lipat dari cost yang dikeluarkan oleh Singapura, maupun Malaysia ketika mereka membangun infrastruktur ITnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur IT sangat tergantung dari dari potensi ekonomi suatu daerah (kalau pulau terpencil dan tidak ada penduduk buat apa?), Teknologi yang tersedia (buat atau beli), siapa yang mau membangun infrastrukturnya (swasta atau BUMN), capital yang dibutuhkan (umumnya tidak sedikit), dan kesiapan aturan daerah.

Dengan adanya perusahaan-perusahaan digital yang menyediakan marketplace seperti Alibaba, Olx, Bukalapak, Tokopedia, dan yang lainnya, justru sangat membantu UMKM dalam rangka untuk mengembangkan usahanya. UMKM bisa mempromosikan dan menjual produknya tanpa biaya usaha seperti marketing, sewa tempat, maupun biaya promosi/iklan lainnya. Sehingga, biaya marketing jadi lebih murah.

Perlu diingat, bahwa Google, Gojek, Alibaba, Amazon adalah perusahaan-perusahaan yang tidak akan besar tanpa didukung oleh usaha- usaha lainnya, apakah itu perusahaan besar maupun UMKM. Karena pada dasarnya mereka adalah 'perusahaan intermediary' yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. 

Berdasarkan info yang saya dapatkan, banyak usaha-usaha makanan UMKM yang lahir karena adanya Go-Food. Mereka buka di garasi rumah dan hanya bisa dipesan lewat Go-Food karena tidak menyediakan kursi meja untuk makan ditempat. Pemesan Go-Food paling banyak adalah dari restauran kecil kaki lima dan bukan dari restoran-restoran hotel bintang lima.

Yang merasakan terjadinya disruption atas kemunculan e-Commerce dan ekonomi digital tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar konvensional seperti Matahari, Lotus, Barnes & Noble, Toy's r Us, Marks & Spencer dan bukan UMKM.

Kehadiran e-Commerce dan ekonomi digital ini merupakan peluang emas bagi UMKM untuk mengembangkan dan memajukan usahanya dengan ikut bermain dalam ekonomi digital, dengan memanfaatkan perusahaan-perusahaan digital sebagai partner dalam upaya promosi dan menjual produk-produk UMKM.

Jadi, tidak ada alasan bagi UMKM untuk tidak ikut bermain di ekonomi digital. Tidak perlu menunggu menjadi digital literate untuk menjadi pemain di dunia digital. Selama anda memiliki dan bisa menggunakan aplikasi di Smartphone anda, anda cukup digital literate. Masalah berikutnya hanya apakah anda yakin usaha anda bisa besar lewat dunia digital? Ini masalah utama. Pengusaha-pengusaha Old School baik besar maupun kecil umumnya tidak percaya bahwa usaha-usaha lewat digital akan berhasil. Inilah awal kematian mereka. (afd/ pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong agar UMKM mengembangkan usahanya agar bisa tumbuh berkembang, maju dan naik kelas, dengan memanfaat dunia digital. Apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di depan para pemimpin negara di pertemuan APEC di Da Nang, Vietnam, kemarin itu, bahwa di tahun 2020 Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital di Asia Tenggara, memang menjadi visi kita semua. Visi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menjadi “The Digital Energy of Asia”.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah melalui sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pemerintah daerah, meluncurkan Gerakan Nasional UMKM Go Online. Gerakan nasional digitalisasi UMKM tersebut bertujuan untuk mendorong kekuatan ekonomi nasional yang berbasis UMKM. Gerakan ini juga didukung oleh 2 program pemerintah yaitu Program 8 juta UMKM dan Program Ekonomi Kerakyatan.

Sebagai pelaku ekonomi terbesar di Indonesia, UMKM menjadi prioritas pemerintah dalam pengembangan ekonomi digital. Dengan jumlah mencapai 57,9 juta unit, UMKM mampu menyumbang 60,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, pemerintah terus mendorong UMKM memanfaatkan dunia digital. Melalui Gerakan Nasional UMKM Go Online tersebut, pemerintah menargetkan sebanyak 8 juta UMKM masuk pasar digital hingga 2020, dan hingga akhir 2018, 2 juta UMKM sudah masuk pasar digital.

Peluncuran Gerakan Nasional UMKM Go Online dilakukan dengan mengadakan  roadshow  serentak di 13 kota yaitu: Medan, Jambi, Palembang, Bekasi, Bogor, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Purwakarta, Sidoarjo dan Surabaya

Bukan saat ini saja, bahkan sejak awal tahun 2017 pemerintah telah berupaya membuat program digitalisasi terhadap UMKM. Pada bulan Januari, Kementerian Koperasi dan UKM membuka program Wirausaha Pemula (WP) yang diberlakukan dengan pola e-Proposal, dimana semua pengajuan WP melalui website, dengan tiga fokus, yaitu daerah tertinggal dan perbatasan, daerah kawasan ekonomi khusus (KEK), serta daerah antar kelompok pendapatan (berpendapatan rendah/masyarakat miskin).

Program WP yang merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ketenagakerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya usaha mikro. Program ini mentargetkan satu juta wirausaha baru dan Kemenkop UKM mendapatkan alokasi 24.800 wirausaha baru.

Tidak hanya pemerintah pusat yang mendorong UMKM untuk bergerak menuju ekonomi digital, pemerintah daerah juga ikut berupaya menjadi UMKM memiliki aksesibilitas terhadap dunia digital, salah satunya di Semarang. Pemerintah daerah Semarang pada bulan Maret menggandeng salah satu e-Commerce besar di Indonesia, Tokopedia, untuk mengangkat potensi UMKM.

Bersama Kadin Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang melakukan kerjasama dengan e-Commerce ini untuk membantu pemasaran UMKM Semarang agar lebih dikenal di Indonesia. Ini langkah yang bagus, mengingat saat ini digital marketing telah menjadi salah satu ujung tombak pemasaran produk dan percepatan pertumbuhan bisnis. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang nantinya juga akan diikuti oleh kota-kota lain diseluruh Indonesia.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
ketua Umum Forum Tegal Brebes & sekitarnya ( FORTABES )

Kita patut apresiasi keinginan besar dan niat baik Presiden Jokowi dalam menyampaikan pandanganya di depan para pemimpin negara di pertemuan APEC di Da Nang, Vietnam, kemarin bahwa di tahun 2020 Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital di Asia Tenggara,

Tentu hal ini tidaklah mudah untuk mewujudkannya. Perlu dukungan nyata dari pemerintah untuk mendorong pelaku usaha UMKM untuk melakukan penetrasi dan memiliki aksesibilitas secara aktif menggunakan mengembangkan usaha dan transaksi secara digital.

Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur digital secara massif, menyediakan pelatihan secara gratis dengan melibatkan kampus untuk pendampingan, dan mewajibkan semua aparatur negara untuk memakai dan menggunakan produk UMKM secara online.

Melalui portal yang disediakan pemerintah untuk UMKM, mau beli apapun: makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya tinggal buka portal yang disediakan Termasuk pengadaan barang seperti pakaian dinas, komputer, katering, tiket pesawat, dan lain-lain, wajib beli online di portal tersebut.

Cara ini akan efektif dan sangat membantu UMKM sekaligus meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi dikarenakan tidak adanya dominasi perusahaan tertentu untuk pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah.

Jika kita lihat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang paling berat bebannya untuk menyesuaikan era digital adalah jenis usaha mikro. Usaha mikro memiliki aset maksimal di angka Rp50 juta, sedangkan omset mereka hanya Rp300 juta per bulan, belum dikurangi harga beli produk, Gaji, biaya pengiriman, biaya bongkar muat jika ada, biaya kebutuhan rumah tangga seperti: listrik, air, anak sekolah, pajak, sampah, keamanan lingkungan, telepon, pulsa, internet sehingga untung mungkin di angka Rp50 juta/bulan. Itu belum termasuk dikurangi biaya cicilan bank jika ada pinjaman.

Usaha mikro memiliki kelemahan secara teknologi dalam memasarkan produk. Pada umumnya, para pelaku usaha mikro minim pengetahuan terhadap perkembangan digital. Kebanyakan mereka jajakan usahanya di emperan jalan, di sudut-sudut gang, terkesan kumuh dan tidak tertata. Bayangkan kalau pelaku usaha mikro menjajakan usahanya melalui digital, produknya bisa dipasarkan dari dalam rumah. Konsumen pun tak perlu berbecek-becekan, berpanas-panasan untuk membeli barang dagangannya. Konsumen cukup buka portal, tinggal pilih jenis produknya, dan bertransaksi secara digital.

Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan bisnis UMKM, baik bersaing dengan perusahaan ritel besar, maupun perusahaan e-commerce ketika sudah bermain di ekonomi digital.

Pemerintah harus memiliki skala prioritas untuk bisa mewujudkan cita-cita menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asean tahun 2020. Skala prioritas yang paling utama adalah bagaimana usaha mikro bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan digital.

Potensi menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asean cukup besar. Saat ini, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan smartphone dan gadget lain yang ia miliki. Peluang ekonomi digital cukup terbuka lebar di tengah kelesuan daya beli masyarakat serta ambruknya ritel. Perkembangan dan pertumbuhannya ekonomi digital akan terus terjadi di waktu-waktu ke depan. Dan UMKM harus mampu memanfaatkannya.

Kita berharap adanya komitmen pemerintah sebagai regulator untuk terus mendorong UMKM agar bisa melakukan penetrasi di ekonomi digital serta memiliki market place sendiri yang khusus mempromosikan dan menyediakan produk-produk UMKM, lalu secara imprestif mendorong para aparatur negara membeli dan menggunakan produk UMKM.

Selain itu, membina seluruh pelaku UMKM untuk belajar dan membiasakan diri (digital literate) dengan dunia digital. Sehingga, ketika nanti mereka benar-benar bermain di ekonomi digital, UMKM bisa melakukan akselerasi layaknya e-commerce yang sudah lama menjadikan ekonomi digital sebagai lahan utama bisnis mereka.  Jika ini terjadi, UMKM bisa tumbuh pesat dan kuat. Ekonomi negara pun semakin kuat. Sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi negara ini akan meningkat signifikan  di atas ekspektasi pertumbuhan ekonomi nasional 5,17 persen. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Teknologi Informasi

Dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin tersebarnya kepemilikan perangkat digital (gadget/smartphone) dan kemudahan arus informasi yang didapatkan masyarakat, membuat dunia digital semakin mudah dijelajah.

Untuk tahun 2016 saja, populasi warganet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang, atau 51,8 persen dari populasi seluruh penduduk Indonesia, dengan 70 persennya menggunakan smartphone untuk akses internet. Dengan jumlah warganet sebesar itu, tentu juga mengubah pola dan perilaku kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk perilaku konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ekonomi digital pun menjadi keniscayaan. Toko online (e-commerce) dan market place menjawab dan memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan e-commerce dalam 10 tahun terakhir yang tumbuh sekitar 17 persen dengan total jumlah usaha mencapai 26,2 juta unit. Menkominfo menyebut, per Desember 2016, sebanyak 8,7 juta konsumen telah melakukan transaksi di e-commerce mencapai 4,89 miliar dolar AS atau setara dengan Rp68 triliun. Bahkan, di tahun 2017 ini diperkirakan nilai transaksinya akan mencapai 5,29 miliar dolar AS, dan di 2020 nanti, mencapai 130 miliar dolar AS. Sungguh potensi yang luar biasa di sektor ekonomi digital.

Lantas, bagaimana dengan kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi pahlawan penguat ekonomi Indonesia ketika krisis ekonomi dunia terjadi, dan sebagai pelaku ekonomi terbesar di Indonesia?

Sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) nasional (60,34 persen), UMKM sudah seharusnya menjadi pelaku aktif di ekonomi digital. Dengan ketahanan sangat tinggi yang dimiliki UMKM dan potensi yang sangat besar di ekonomi digital, sudah seharusnya UMKM bisa bersaing dengan e-commerce yang selama ini menjadi penikmat terbesar manisnya potensi ekonomi digital.

Hal ini memungkinkan terjadi jika penyediaan infrastruktur teknologi informasi sudah memadai, sehingga akses internet bisa didapatkan hingga ke pelosok daerah dan pedesaan. UMKM juga harus memiliki literasi digital (digital literate) yang bisa didapatkan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan untuk mengenal dunia digital. Kalau perlu, untuk jangka panjangnya, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar. Sehingga pendidikan digital ini bisa diajarkan sejak usia dini. Kalaupun sudah ada pendidikan ini, jangan sampai dihapus dari kurikulum. Kalau perlu semakin ditingkatkan, baik kualitas maupun jam belajarnya.

Untuk saat ini, secara sederhana UMKM bisa bermain di market place seperti Tokopedia, Bukalapak, atau OLX. Dengan membuka lapak di sana, menjual produk sekaligus dijadikan sebagai sarana promosi. Tidak butuh infrastruktur yang tinggi lagi mahal. Hanya bermodal laptop atau smartphone yang pasti sudah mereka miliki (banyak produsen menyediakan smartphone dengan harga murah).

Untuk lebih mengintensifkan lagi, selain menjadi pelapak, UMKM juga bisa memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi dan jual beli, dengan mengutamakan kelebihan dari sosial media, yakni berinteraksi dan bersosialiasi. Mengingat tingkat pendidikan para pelaku UMKM –terutama di sektor mikro—yang kebanyakan berada di daerah pedesaan, yang masih mampu/mudah menggunakan sosial media, tak harus ribet dengan prasyarat digital marketing. Ditunjang lagi dengan karakter masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat ketimuran yang selalu membangun interaksi sosial (social interaction) sebagai karakter utama, tentu sangat efektif. Meski tak sepesat e-commerce, tapi pertumbuhan bisnis UMKM bisa naik secara signifikan.

Namun jika kemudian pemerintah, dengan perhatiannya kepada UMKM, membangun tempat khusus (market place) yang kemudian diberikan kepada UMKM untuk promosi, jual beli, dan melakukan transaksi di sana, tentu akan menjadi lebih bagus lagi. Tapi akan butuh dana yang besar untuk membangun big data dan segala perangkat penunjangnya serta infrastrukturnya. Jika mampu dilaksanakan, kenapa tidak? Toh itu demi kemajuan UMKM yang tentu akan berpengaruh sangat signifikan terhadap kemajuan dan peningkatan ekonomi nasional. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan