Tragedi Kosambi dan Ketidakberdayaan Buruh
berita
Ekonomika

Sumber Foto beritasatu.com

02 November 2017 10:00
Penulis
Kakak beradik Nilawati (17) dan Unia (14) mungkin tidak menyangka, keberangkatan mereka untuk bekerja di pabrik petasan PT Panca Buana Cahaya Sukses di kawasan Kosambi, Tangerang pada Kamis pagi (26/10/2017) adalah kali terakhir. Kedua pekerja di bawah umur itu ikut tewas terbakar bersama 45 orang lainnya pada peristiwa ledakan di pabrik yang baru beberapa bulan berdiri.

Peristiwa memilukan yang merenggut banyak korban jiwa pekerja adalah yang terbesar di dunia setelah ledakan pabrik petasan di Meksiko (42 korban jiwa).

Dari tragedi ledakan itu, muncul kontradiksi. Kepala Desa Belimbing, Kelurahan Maskota, menyatakan pabrik petasan tersebut belum punya izin. Tetapi Bupati Tangerang menyatakan izin sudah lengkap. Aneh, bukankah prosedur terbitnya izin usaha diawali dari pejabat tingkat desa, lalu berjenjang ke tingkat yang lebih atas? Bagaimana mungkin aparat kelurahan tidak mengeluarkan izin namun izin itu dinyatakan lengkap di tingkat kabupaten. Apa yang sebetulnya terjadi?

Lalu, jika dikatakan sudah lengkap, mengapa banyak sekali aturan hukum ketenagakerjaan dan hukum keselamatan pekerja yang belum diterapkan? Mengapa Bupati Tangerang menyebutkan bahwa izin mempekerjakan hanya 10 karyawan, ternyata ada 103 orang bekerja, termasuk 60 persen pekerja anak, tanpa diketahui? Mengapa Dinas Ketenagakerjaan seperti tidak tahu menahu? Kenapa pihak kepolisian tidak mengetahui bahwa di desa tersebut ada pabrik petasan? Bukankah itu terlarang?  

Dari kasus kebakaran tersebut, selain bermasalah ihwal perizinan, posisi pekerja amat lemah dari sisi perlindungan hukum tenaga kerja dan manajemen K3, khususnya safety sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, termasuk larangan mempekerjakan anak di bawah umur seperti disebut dalam Pasal 1 ayat 26 UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan? 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja (HSE/OHSAS 18001) mengatur, faktor safety wajib diberitahukan kepada pekerja dan serikat pekerja (di atas 10 orang pekerja), dimana pintu keluar darurat, faktor-faktor risiko penyebab ledakan dan kebakaran, adanya APAR (Alat Pemadam Api Ringan), tim penanggulangan bahaya kebakaran/ledakan, dan tim evakuasi medis. Kenyataan bahwa pintu gerbang pabrik dikunci sehingga korban tidak bisa lari keluar menyelamatkan diri memperkuat dugaan bahwa pabrik itu abai terhadap safety.

Ralph Nader, aktivis buruh Amerika, dalam bukunya Who Really Runs Congress (1972) menulis tentang betapa kuatnya para pemilik modal mempengaruhi dan membiayai lobi-lobi ke kongres Amerika. Di tanah air, ada banyak kisah serupa yang menyangkut tekanan pemilik modal terhadap buruh/pekerja (juga pekerja anak). Kesalahan yang selalu berulang dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia, dan para pemodal seakan kebal hukum. Jangan-jangan, segala ketidakberesan perizinan di atas terjadi karena "pengaruh" pemodal, seperti disitir Ralph Nader? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)   

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Kejadian ledakan pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, mengingatkan kembali deretan kecelakan kerja yang sering terjadi di tanah air. Berulangnya insiden menunjukkan adanya gunung es permasalahan (mendasar) yang tidak tampak di permukaan.

Di tataran regulasi sudah banyak peraturan tentang ketenagakerjaan, izin usaha, AMDAL dan lainnya. Tapi di tataran implementasi, ketaatan masih menjadi PR kita bersama. Seringnya terjadi kecelakaan kerja sebenarnya bisa diminimalisasi ketika perusahan serius memahami besarnya risiko yang harus ditanggung ketika K3 tidak diindahkan. 

Terkait K3, dikenal Sistem Manajemen SMK3 yang tidak lain substansinya mirip dengan standard OHSAS 18001. Tujuan SMK3 ini antara lain mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja; menciptakan tempat kerja yang aman terhadap kebakaran, peledakan dan kerusakan yang pada akhirnya akan melindungi investasi, dan lingkungan kerja yang sehat, dan menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja karena menurunnya biaya kompensasi atau kecelakaan kerja.

SMK3 memberikan acuan bagaimana perusahaan berkomitmen membuat kebijakan atau panduan manajemen K3. Salah satu bentuk komitmen sebuah perusahaan dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Kemudian perusahaan membuat perencanaan dan penetapan sasaran, tujuan, petunjuk teknis tentang manajemen risiko yang baik, dan pemenuhan peraturan standar yang ada. Dalam penerapannya diperlukan integrasi sistem manajemen K3 ke dalam sistem manajemen perusahaan yang ada, misalnya sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 dan sistem manajemen lingkungan SNI ISO 14001. Dalam penerapan SMK3 diperlukan sosialisasi yang baik kepada seluruh karyawan.

Selanjutnya untuk mengetahui dinamika dan proses harian sangat dipengaruhi oleh beban kerja, kondisi karyawan, dan leadership manajemen, diperlukan monitoring, pengukuran dan evaluasi yang meliputi inspeksi dan pengujian peralatan, metode, dan temuan yang terdapat pada pekerjaan. Dari kegiatan ini akan diperoleh umpan balik yang dijadikan masukan untuk meninjau ulang penerapan SMK3, sehingga akan terjadi perbaikan terus menerus (continous improvement).

Kegiatan tinjau ulang ini dilakukan oleh pihak manajemen secara berkala dengan sasaran akhir bertujuan meningkatkan mutu SMK3 secara keseluruhan. Peninjauan ulang meliputi evaluasi dan melihat kembali tujuan, sasaran dan kinerja K3, kemudian membuat rekaman hasil temuan audit dan menyusun langkah perbaikan (corrective action).

Pada umumnya terkait sistem manajemen apakah SMK3, OHSAS 18001, ISO 9001, ataupun ISO 14001 mempunyai prinsip yang serupa. Banyak Industri kecil hanya dengan menerapkan prinsip sederhana tentang tata letak bahan baku, proses, bahan jadi, dan dilengkapi jalur penyelamatan saja banyak mendapatkan manfaat. Apalagi hal yang terkait dengan bahan eksplosif seperti petasan menuntut penerapan standar yang tinggi. Bahkan standar untuk produksi bahan peledak ada tersendiri misalnya OHSAS 3912.03-2017 tentang manajemen keamanan proses untuk pembuatan bahan peledak (Process Safety Management for Explosives and Pyrotechnics Manufaturing).

Apabila suatu perusahaan tidak menerapkan SMK3 berarti ada yang salah terhadap perizinan awal dan pengawasan. Memang dua kegiatan itu sulit dikontrol. Menyangkut pengawasan ini sebenarnya tidak harus menjadi beban pemerintah terkait SDM dan anggaran. Apabila perizinan dan pengawasan dilakukan oleh beberapa sektor maka bisa dibayangkan rumitnya koordinasi dan bertentangan dengan prinsip deregulasi dan debirokratisasi. Seperti dilakukan di Negara maju, ranah pengawasan dapat dilakukan dengan audit dan sertifikasi oleh pihak ketiga (lembaga independen). Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2014, lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi yang bekerja berdasarkan standar ISO 17011. Dengan prinsip ini, kelebihannya pengawasan terjadi secara optimal dan akan membuka lapangan usaha/kerja baru. Masyarakat-- termasuk para pekerja, akan merasa aman karena ada sistem yang bersifat akuntabel dan terbuka. Pihak pemerintah tinggal melakukan pengawasan secara umum terhadap berjalannya sistem ini dan sesekali masuk detail ketika ada yang kritikal. Semoga peristiwa Kosambi menjadi pelajaran kita semua. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Instansi-instansi yang bertanggungjawab atas peristiwa itu, instansi otonom adalah bupati, instansi vertikal kepolisian, dan semi vertikal ketenagakerjaan (Kemenaker). Di Kemenaker ada pengawas ketenagakerjaan. Kalau perizinan memang bupati, tetapi keamanan dan menyangkut hal berbahaya itu wewenang kepolisian. Jika berkaitan dengan yang menimbulkan rasa tidak aman pekerja atau ada pekerja anak, itu wilayah Kemenaker. Dari segi keselamatan, keamanan dan kesehatan (K3) juga Kemenaker.

Kalau kantor bupati menyebutkan sudah ada izin, maka prosedur sudah dijalankan. Tapi jika ditemukan ada pekerja anak dan usaha itu kategori berbahaya, maka itu kewajiban kepolisian dan ketenagakerjaan.

Sekarang problem utama negara ini adalah tidak serius melakukan law enforcement. Kalau mau disebut amburadul juga bisa. Jadi kalau masalah “Tragedi Kosambi” itu sebetulnya pengawasan yang lemah. Bahkan jika ada perusahan bermasalah yang ditemukan oleh pengawas Kemenaker, biasanya jadi "ATM" oknum petugas. Itu sisi revolusi mental yang saya lihat belum ada perubahan signifikan, tak lebih hanya slogan saja.  

Kualitas penegakan hukum kita--saya advokat sejak 1978--ihwal sikap mental aparat kita, kepolisian, kejaksanan, kehakiman, dan aparat di Kementerian Hukum dan HAM, saya kok melihat tidak ada perubahan signifikan.

Kedua, kualitas hidup buruh kita tidak ada juga perubahan yang berarti, karena saya melakukan studi-studi berdasar profesi dan juga di kampus. Apalagi soal UMK sekarang dengan keluarnya PP 78/2015. Dengan aturan itu, makin menguatkan peran negara untuk menekan upah buruh, dengan kuasa penuh negara menetapkan besaran kenaikan upah, buruh mau tidak mau harus terima. Maka makin lengkaplah penderitaan buruh.

Lebih jauh, masalah ketenagakerjaan sebetulnya ada 3 persoalan. Pertama, masalah sistem. Saya tahun 1999 menyiapkan 7 rancangan Undang Undang Perburuhan (RUU) yang kemudian menjadi Undang-Undang. RUU itu saya ajukan meniru pola Jepang, yakni menguntungkan semua pihak. Jepang menyebutnya corporate state, dan menamainya “sistem hubungan industrial gotong royong”. Tapi kemudian di DPR berubah isinya jadi pola outsourcing dan sebagainya. Padahal outsourcing itu sistem yang paling dibenci Soekarno. Ingat neoimperialisme dan kapitalisme mengeksploitasi manusia atas manusia . Jadi sistem kita ini memang temasuk sistem perburuhan yang paling buruk di dunia. Yang paling bagus itu sistem Jepang, kemudian Eropa Utara, Eropa Barat, lalu Amerika Serikat.

Sistem yang saya tawarkan itu model Jepang yang dimulai dari hal paling mendasar yakni kebebasan berserikat, negara berkewajiban mendukung dan menjaga kebebasan berserikat. Oleh karena itu di Jepang tidak ada buruh yang dipenjara karena berserikat. Tapi kalau disini pengusaha bangga bisa mem-PHK pengurus serikat buruh, dan tidak ada penegakan hukum dari tenaga kerja ataupun kepolisian.

Kedua, di Jepang buruh kontrak itu semua permanent job, tidak ada outsource/buruh kontrak, dan tidak ada PHK. PHK hanya boleh kalau bangkrut dan melakukan tindak pidana. Ketika buruh pertama kali masuk, dia sudah ditagih iuran kesehatan seumur hidup dan jaminan pensiun seumur hidup,. Kalau perusahaan bangkrut, negara membayar pensiun buruh seumur hidup selama dia menganggur, dan tidak ada pesangon dari pengusaha, sebab perusahaannya kan bangkrut. Jadi semua diambil alih negara.  Kalau disini sudah buruhnya menderita karena gaji minim, lalu jika perusahaan bangkrut cuma diberi pesangon.

Sayangnya sistem meniru pola jepang itu di DPR diubah sama sekali. Undang-Undang Serikat Buruh jadi UU No 21 Tahun 2000. Lalu lahirlah 4 RUU yang kemudian jadi satu, namanya UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.  Soal jaminan sosial buruh jadi UU Nomor 40 Tahun 2004, disusul dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 mengenai BPJS. Sayangnya lagi, pemerintahan Jokowi sekarang tidak serius menjalankan UU BPJS itu.

Ketiga, komitmen pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memperhatikan kualitas hidup buruh, ditambah menterinya tidak paham. Nah, lengkaplah kita punya (masalah) itu. Menteri Tenaga Kerja itu paling tidak pernah jadi aktivis perburuhan, punya kapabilitas ilmu perburuhan, dan di DPR  dia pernah jadi komite ketenagakerjaan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Perizinan di negeri ini umumnya lengkap oleh karena dinas yang mengeluarkannya akan rajin mengejar perusahaan yang belum memiliki izin. Jadi dipastikan ada izinnya. Cuma indahnya, izin tinggal izin yang terus disimpan dalam laci tanpa ditoleh siapapun. Dinas tidak mau melakukan sidak lapangan untuk verifikasi bahwa di lapangan semua berjalan mengikuti apa yang disebut di dalam izin yang harganya pasti mahal namun disia-siakan sebagai 'doode letter', mirip izin aspal.

Pengusaha? Oh..pengusaha siap-siap melanggarnya. Makanya ada laporan pekerja di bawah umur di pabrik penghasil bencana di Kosambi. Pertanda pelanggaran izin oleh dinas yang tak pernah sidak bersama pengusaha yang mengejar laba model kapitalisme awal revolusi industri di Inggris, yang bisa disimak dari buku tenar Oliver Twist karya penulis besar Charles Dickens. Jika dibilang aparat kecolongan, ya tidak juga ya. Kecolongan terjadi jika sudah sangat berhati-hati namun bencana tetap terjadi juga.

Jangan bergembira menyatakan memperketat peraturan perundangan ketika semua akhirnya menjadi 'doode letter' belaka alias tidak bunyi dan tanpa wibawa. Selama sumber keuangan didahulukan ketimbang sidak lapangan yang tegas, peraturan lalu mati suri. Doode letter itulah.

Situasi perburuhan di Amerika dan Eropa juga tidak seindah warna-warni cerah. Sering terjadi perbenturan ganas pula. Nah, tidak perlu jauh berjalan. Kita menengok sejenak ke zaman Soeharto pun terasa saat itu terjadi gejolak perburuhan yang ganas. Kecuali Marsinah, rasanya cukup kondusif. Mungkin Menakernya hebat, misalnya Laksamana Sudomo, Jenderal Polisi Prof Awaludin Djamin. Kita belajar saja dari menaker masa lalu itu.

Zaman upah buruh murah sebenarnya salah kaprah. Murah namun tidak produktif juga menjadi mahal akhirnya. Lagipula dengan UMR yang selalu mesti naik hanya terdengar seperti lelucon. Upah/gaji hanya naik lewat kinerja/prestasi yang dihasilkan melalui karya yang bersangkutan. Kecuali yang namanya Cost of living allowance (COL) yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. UMR tidak mengenal kinerja atau prestasi sebab UMR wajib naik walau tanpa prestasi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

Eksploitasi anak itu sejarah lama. Saya lebih dari 18 tahun menemukan fakta-fakta serupa “Tragedi Kosambi”. Ada dua hal penting yang kami soroti, pertama, fungsi pengawasan pemerintah yang sangat lemah. Tak bisa hanya menyalahkan pemerintah kabupaten/kota. Bahwa ada anak yang terpaksa bekerja, anak yang terjebak dalam situasi buruk ekonomi keluarga dan jadi korban eksploitasi sebagai pekerja anak, itu tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Saya punya pengalaman 18 tahun di Tangerang dan Bogor ketika mendirikan sekolah-sekolah keliling bagi anak, supaya mereka mendapat pendidikan yang baik. Agar mereka tidak tereksploitasi menjadi pekerja anak oleh pengusaha.

Jadi di Kosambi itu akibat fungsi pengawasan pemerintah yang sangat lemah. Mestinya ada sistem yang bisa mengawasi kenapa di pabrik itu ada pekerja yang sampai 100 orang bekerja tapi tidak diketahui di sana ada pekerja anak, bagaimana sistem keselamatan kerjanya, gedungnya, dan sebagainya.

Kedua, kami juga melihat anak ditempatkan sebagai pekerja anak oleh orang tua sebagai alternatif membantu ekonomi keluarga. Itu budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, seolah-olah anak membantu orang tua itu bentuk pengabdian anak. Itu jelas melanggar hak anak. Ketika fungsi pengawasan pemerintah lemah, maka terjadilah "Tragedi Kosambi". Itu dua statemen kami agar kejadian serupa tidak terulang dan pemerintah harus serius menegakkan aturan dan fungsi pengawasan.

Yang harus dimintai pertanggungjawaban, pertama, pemerintah karena lalai pengawasan, kedua, pemberi kerja, dan ketiga, orangtua yang memanfaatkan anak sebagai alternatif ekonomi keluarga. Mestinya semiskin apapun orang tua tidak harus menyengsarakan anak, karena anak juga tidak minta dilahirkan.

Komnas perlindungan anak sejak awal sudah punya program pencegahan berupa deteksi dini dan respons kasus. Program-program penyuluhan di desa-desa supaya tidak ada lagi pekerja anak. Alternatifnya, anak harus kembali ke sekolah. Nah, itu yang kami lakukan. Tapi kita kan tak bisa kerja sendiri, karena itu harus jadi program pemerintah. Komnas perlindungan anak punya keterbatasan anggaran dan juga sumber daya manusia. Kami melakukan upaya pencegahan supaya anak tidak tereksploitasi.

Harus juga dilakukan pendataan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak ini dan harus ditindak tegas oleh pemerintah. Rekomendasi itu yang dapat diajukan oleh komnas perlindungan anak, karena kami bukan lembaga eksekusi, hanya bisa memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk pengawasan dan penindakan terhadap yang melanggar.

Ironisnya, Kosambi itu lokasinya bertetangga dengan pusat pemerintahan, bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh? Semalam saya baru pulang dari Kabupaten Padang Lawas Utara dan Selatan, Sumut, disana banyak anak-anak dipekerjakan di kebun sawit. Hubungan kerjanya tidak jelas dan tidak ada keselamatan kerjanya. Itupun karena problem ekonomi orangtua sehingga anak terpaksa harus bekerja di kebun sawit. Hal-hal seperti itu yang harus diselesaikan oleh program terpadu pemerintah, soal kemiskinan orangtua jangan sampai mengorbankan anak-anak.

Di daerah, kami melibatkan pegiat-pegiat perlindungan anak dan peran serta masyarakat di wilayah yang dikategorikan rentan pekerja anak. Contohnya di Tangerang kami membuat program gerakan perlindungan anak kampung. Harus dilibatkan anak-anak sekampung, tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi supaya program pencehagan jalan, deteksi dini jalan, maka partasipasi masyarakat harus dilibatkan.

Saat ini di Kosambi kami membuat trauma healing bagi korban anak-anak dan orang tua korban, bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak di Banten. Lalu kami akan melakukan investigasi cepat dan pengumpulan data-data, baru buat statemen dan rekomendasi kepada pemerinah.

Momentum "Tragedi Kosambi" ini harus dijadikan landasan program kerjasama lintas sektoral antar kementerian. Di samping menegakkan aturan dan pengawasan. Untuk mengatasi problem ekonomi keluarga, Kementerian Sosial harus menjawab dengan mengefektifkan program keluarga harapan yang dananya triliunan bagi keluarga miskin agar tidak terjadi eksploitasi anak. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Bila terjadi di Jepang, tragedi Kosambi sudah memicu gelombang pengunduran diri di kalangan pejabat pemerintah. Menteri tenaga kerja negeri sakura ini bahkan mungkin sudah bunuh diri. Namun karena terjadi di Indonesia, pernyataan maaf pun tidak terdengar. Bahkan ada kesan semua pihak terkait dengan tragedi tersebut berusaha cuci tangan.

Ini tentu saja menunjukkan bahwa tanggung jawab masih menjadi barang langka di Indonesia. Sebuah kenyataan yg membuat Indonesia lebih sering dilanda kegaduhan ketimbang kemajuan.

Berharap keadaan semacam ini akan segera usai jelas bagaikan mimpi di siang bolong karena inflasi nasehat masih sangat tinggi, sementara ketauladanan mengalami defisit yang kian mengenaskan.

Lihat saja dahsyatnya kasus korupsi yang tak kunjung reda. Hampir semua melibatkan orang orang besar yang seharusnya menjadi tauladan masyarakat. Para pencoleng uang rakyat bahkan suka tersenyum lebar di depan kamera milik awak media.

Badingkan dengan yang menimpa Menteri Pertanian Jepang Toshikatsu Matsuoka. Pada 2007, Matsuoka bunuh diri setelah dituduh korupsi sekitar 250 ribu dolar AS.

Pada April lalu, menteri rekonstruksi pasca bencana Imamura Masahiro mengundurkan diri setelah membuat pernyataan yang dianggap merendahkan para korban bencana tsunami dan nuklir Fukushima. "Syukurlah yang terkena bencana adalah wilayah Tohoku. Kalau yg kena metropolitan Tokyo, kerugian akan jauh lebih besar," tutur Masahiro, yang menuai kecaman dari berbagai penjuru Jepang.

Kini pemerintah menghadapi berbagai kecaman dari berbagai penjuru Indonesia karena terbukti bahwa pabrik petasan di Kosambi yang telah menewaskan puluhan orang ternyata juga telah melakukan pelanggaran hukum selama bertahun-tahun. Dari perizinan yang tak beres, pembayaran upah dibawah UMR, sampai eksploitasi tenaga kerja di bawah umur.

Tapi seperti biasanya, ketika terjadi bencana, tak ada pejabat pemerintah yang mau mengaku bersalah, apalagi bertanggungjawab. Indonesia banget! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang