“Tradewar” Indonesia vs Uni Eropa, Seriuskah?
berita
Ekonomika
Sumber Foto: Waspada Online (gie/watyutink.com) 18 April 2018 10:00
Penulis
Bukan hanya Amerika dan China yang bisa melakukan aksi “perang dagang”. Indonesia pun bisa bersikap galak terhadap negara lain, terutama Uni Eropa (UE). Gegara negara-negara UE yang akan menghentikan penggunaan CPO/minyak kelapa sawit pada 2021, Kementerian Perdagangan didukung pengusaha industri sawit dalam negeri meradang dan mengumumkan perang dagang dengan UE. Maklumlah, dengan tidak diperbolehkannya CPO/biofuel masuk ke pasaran UE, maka Indonesia berpotensi kehilangan pangsa ekspor sebesar 2,89 miliar dolar AS per tahun (BPS-2017).

Indonesia, selain menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia (produksi 33,4 juta ton pada 2016), industri sawit juga merupakan penghasil devisa terbesar yang pada 2016 mencapai 18,22 miliar dolar AS dan pada 2017 tembus di angka 22,97 miliar dolar AS atau naik sekitar 26 persen. Luas lahan kelapa sawit sendiri sampai 2016 sebesar 11,9 juta hektare (ha) di mana 53 persennya dikuasai oleh swasta (6,3 juta ha), 40 persen dikuasai rakyat (4,8 juta ha), dan 7 persen dikuasai oleh BUMN (755,8 ribu ha). Tenaga kerja yang terserap dari industri sawit hulu sampai hilir tercatat 21,2 juta orang.

Uni Eropa saat ini adalah pasar terbesar kedua bagi CPO Indonesia dengan volume penjualan 6,6 juta ton pada 2016. Urutan pertama adalah India dengan 10,3 juta ton dan pasar China di urutan ketiga dengan 5,2 juta ton.

Terkait perang dagang Indonesia - UE, seriuskah Indonesia akan melakukannya ke UE dan menyetop ekspor CPO ke UE? Juga menyetop impor pesawat airbus dan wine Perancis misalnya? Sudahkah dilakukan perhitungan secara detail ihwal untung-rugi perang dagang tersebut? Mengingat ekspor Indonesia ke UE saat ini bukan hanya minyak sawit saja, tapi juga banyak produk lain seperti alas kaki (9 persen), elektronik (8 persen), karet (7 persen), peralatan non-tekstil (5 persen), bahan kimia (4 persen) peralatan terkait tekstil (4 persen) serta produk kayu dan kerajinan (3 persen). Mengapa tidak ditingkatkan saja pendekatan intens dan efektif dengan mengirim utusan ke UE?

Pada Desember 2017 lalu saja, European Business Chamber (EuroCham) menawarkan  kerjasama lebih banyak impor barang modal untuk meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Studi Indef yang dikutip EuroCham menyebutkan, dengan meningkatnya impor produk penunjang industri, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik mengingat masih banyak ruang untuk memaksimalkan potensi perdagangan Indonesia - UE. Tambahan 1 persen ekspor ke Uni Eropa akan menghasilkan peningkatan PMA sebanyak 1,98 persen.

Melihat perkembangan industri dalam negeri dan perlunya Indonesia memperkuat iklim investasi asing, agaknya perlu untuk belajar sedikit berendah hati mengingat banyaknya kelemahan yang harus diperbaiki dan kebutuhan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk meningkatkan iklim investasi. Apalagi, pada November  2017 lalu Amerika juga telah menetapkan putusan final bea masuk imbalan (countervailing duty) antara 34,45 persen - 64,73 persen bagi produk biodiesel Indonesia, terkait bangkitnya proteksionisme Amerika Serikat.

Sepertinya masih banyak waktu bagi Indonesia untuk memperbaiki citra industri sawit dalam negeri sambil terus menjajagi perluasan pasar CPO ke Rusia, Timur Tengah, India, dan Afrika. Meski India sejak 2014 juga melakukan trade barriers berupa safeguard atau tarif impor khusus tambahan bagi produk yang dianggap membanjiri pasar India. terutama CPO RI berkenaan dengan lemak alkohol (fatty alcohol) yang dituduhkan kepada Indonesia.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Minyak Kelapa Sawit adalah korban dari kebijakan proteksionisme yang terjadi di hampir seluruh Negara. Di Eropa minyak kelapa sawit sudah dilarang di beberapa toko ritel. Di India dan Amerika Serikat minyak sawit dikenakan bea masuk yang tinggi. Alasannya pun beragam mulai dari tuduhan tidak ramah lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, dan memperkerjakan anak dibawah umur. Tudingan-tudingan tadi bak kaset yang selalu berputar-putar.

Kenapa minyak kelapa sawit? Alasannya karena minyak kelapa sawit merupakan jenis minyak nabati yang murah dan punya produk turunan yang cukup beragam. Bahkan dalam pembuatan smartphone pun masih membutuhkan sawit sebagai bahan baku. Hampir disetiap produk terutama makanan minuman hingga kosmetik ada campuran minyak kelapa sawit.

Dengan pasar ekspor yang begitu besar baik ke Eropa, India maupun AS, tentu sawit menjadi idola baru dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Hingga tahun 2017 lalu nilai ekspor sawit Indonesia mencapai 22,97 miliar dolar AS, naik 26 persen dibanding tahun 2016. Dari segi volume ekspor sawit berhasil tembus 31 juta ton. Tentu ini angka yang cukup besar dengan ekspor ke Eropa tercatat 5 juta ton, dan AS sebesar 1,18 juta ton.

Namun, idola baru ini punya konsekuensi negatif bagi pemain minyak nabati lainnya yang diproduksi di Negara seperti Eropa dan AS yakni minyak biji bunga matahari (sunflower oil), rapseed oil, soybean oil dan sebagainya. Keberadaan minyak sawit jelas mengancam ceruk pasar minyak nabati lainnya.

Atas nama persaingan usaha, perlawanan terus dilakukan untuk mem-black campaign minyak sawit. Dari mulai LSM yang dibayar untuk melakukan kampanye hitam, hingga parlemen di Eropa dan eksekutif di AS yang menggulirkan kebijakan proteksionisme terhadap sawit. Semua itu bertujuan agar sawit menjadi sejarah.

Padahal faktanya isu lingkungan sudah dijawab dengan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), sertifikasi sawit yang ramah lingkungan. Kalaupun ada kasus perusahaan sawit yang merusak hutan misalnya, itu adalah persoalan hukum perusahaan. Saat ini yang terjadi adalah aksi membakar lumbung padi ketika menghukum satu tikus. Ini justru menunjukkan adanya perlakuan yang tak adil, semua petani dan perusahaan sawit dianggap berkontribusi terhadap perusakan lingkungan.

Oleh karena itu strategi Pemerintah yang mesti diambil adalah melakukan retaliasi secara terstruktur. Sebagai contoh pada saat AS melakukan perang dagang dengan Eropa di era Bush. Pemerintahan Negara Uni Eropa membalas AS dengan menaikkan bea masuk motor Harley Davidson. Didalam aturan WTO Artikel XXI disebutkan bahwa hak setiap Negara untuk melakukan kenaikan tarif dengan maksud melindungi keamanan dan kepentingan Nasional. Jadi Pemerintah bisa melakukan konsultasi dengan WTO terkait langkah strategis yang bisa diambil. Jika hal ini masih menemui jalan buntu, Pemerintah bersama dengan Negara penghasil sawit yakni Malaysia, Thailand perlu melakukan aksi bersama berupa gugatan langsung di WTO.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Setelah sebelumnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China terkait pemberlakuan tarif impor untuk produk AS yang nilai totalnya mencapai 3 miliar dolar AS, kini perang dagang meluas akibat rencanaUni Eropa (UE) menghentikan penggunaan CPO/minyak kelapa sawit.

Industri sawit Indonesia sudah lama dibidik oleh Uni Eropa, setelah parlemen Uni Eropa melakukan voting yang menyebutkan industri sawit Indonesia adalah penyebab deforestasi, pelanggaran HAM dan mempekerjakan pekerja anak. Meski tidak secara langsung mematikan industri sawit nasional, namun hasil voting sangat berpengaruh terhadap pangsa ekspor sawit sebesar 2,89 miliar dolar AS per tahun. Apalagi mengingat Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produk 33,4 juta ton pada tahun 2016.

Tudingan Uni Eropa bahwa sawit penyebab deforestasi, pelanggaran HAM dan mempekerjakan anak di bawah umur di Indonesia, lebih kental muatan politis. Justru seharusnya sawit penyelamat deforestasi, karena kerusakan lahan dan hutan sudah terjadi jauh sebelum industri sawit berkembang, dan perkebunan kelapa sawit hanya menggunakan hutan primer sekitar 1-2 persen. Selebihnya hanyalah hutan sekunder.

Perbedaan definisi deforestasi antara FAO (Food and Agriculture Organization) dengan Indonesia juga menjadi persoalan. FAO mendefinisikan deforestasi sebagai hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara. Sedangkan di Indonesia, deforestasi artinya perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Letak persoalannya adalah sawit tidak diakui sebagai hutan padahal luasnya mencapai ratusan hektar ditanah air. Kebijakan moratorium kebun sawit juga tidak membawa dampak signifikan terhadap perbaikan hutan dan lingkungan.

Ancaman Uni Eropa terhadap Sawit Indonesia ini seakan-akan membalas kebijakan China mengurangi impor kedelai dari Amerika Serikat dan meningkatkan volume impor kelapa sawit dari Indonesia untuk menggantikan impor kedelai Negeri Paman Sam tersebut. Kebijakan China ini setidaknya bisa mempertahankan industri sawit nasional dan menyelamatkan petani sawit (termasuk tenaga kerja sawit dari hulu ke hilir) yang jumlahnya mencapai 21,2 juta orang.

Hanya saja, persoalannya tidak sesederhana itu. Perang dagang ini dapat membawa Indonesia masuk dalam perangkap ketergantungan pada satu negara tertentu, China. Pasar China memang masih jauh di bawah Uni Eropa dan India (China 5,2 juta ton, Uni Eropa 6,6 juta ton, India 10,3 juta ton pada tahun 2016), namun sepanjang tahun 2017 pertumbuhan pasar China meningkat signifikan sekitar 15 persen. Jika China menerapkan tarif impor kedelai dari Amerika Serikat, ini jadi pintu masuk CPO untuk menguasai pasar di Negeri Tirai Bambu itu.

Di sisi lain, dampak terhadap harga CPO perlu diwaspadai. Dalam 2-3 bulan ke depan harga CPO sepertinya masih cukup aman, dengan kontrak hingga Juli 2018 di level 2.428 Ringgit per metrik ton, harga CPO masih naik turun dalam batas normal 0,5 hingga 1 persen. Namun hubungan dagang yang memanas ini dapat menjadi sentimen negatif bagi negara produsen sawit Indonesia dan Malaysia. Apalagi pergerakan harga CPO di Indonesia dengan Malaysia seringkali tidak simetris. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Interaksi antara negara dan masyarakatnya, institusi, dan tradisi negara-negara itu sangat berbeda dalam kaitannya dengan masyarakat, dan hal ini sangat erat kaitannya dengan cara negara-negara tersebut beroperasi di dalam negeri dan di dalam sistem dunia.

Beragam faktor bisa mengganggu kapasitas negara kadang-kadang sampai menyangkut integritas negara, pengendalian negara, militer, serta administrasinya atas teritori atau kedaulatannya.

Penting untuk dipahami bahwa negara itu beroperasi dalam sistem internasional yang kompetitif dan hal ini membuat negara itu beroperasi secara tertentu pula dalam sistem tersebut.

Jejaring interdependence telah menjadi semakin tebal dan kompleks. LSM dan jejaring lainnya mempenetrasi negara-negara dan bisa menggunakan konstituensi domestik untuk tujuan-tujuan menentukan agenda. Cepatnya proses perubahan seringkali meningkatkan isu politik karena baik individu maupun kelompok bergelut untuk mengubah gelombang globalisme dalam rangka memenangkan isu yang diperjuangkan. Sehingga interdependensi sering dimaknai sebagai hal yang membawa efek biaya cukup tinggi. Bilamana tidak membawa biaya, hal ini dipandang hanya sebagai sekadar interkoneksi. Biaya tinggi biasanya muncul akibat banyaknya unsur nilai dan hal-hal lain yang benar-benar menjadi pemikiran kalangan yang berkonflik, dan bisa membawa implikasi keamanan.

Sebagai ilustrasi bisa dilihat situasi di Indonesia dan membandingkannya dengan yang dihadapi Malaysia. Kedua negara ini menghadapi hal yang sama namun kadar kompleksitasnya berbeda. Ucapan pejabat pemerintah RI dan ketua kelompok pengusaha minyak kelapa sawit berbeda dengan apa yang diucapkan Ketua Dewan Kelapa Sawit Malaysia (MPOC - Malaysian Palm Oil Council).

Malaysia menunjukkan minatnya untuk melakukan pertukaran dengan Uni Eropa yang saling menguntungkan. Di Indonesia pejabat pemerintah dan Ketua Kelompok Pengusaha Minyak Kelapa Sawit serta jejaring LSM Indonesia menunjukkan hubungan yang berpotensi membawa biaya tinggi bagi RI.

Apabila Malaysia bisa mempertimbangkan ditundanya pembahasan soal perdagangan bebas dengan Uni Eropa, yang lebih vital adalah ancaman akan pengalihan pembelian alutsista dari Uni Eropa ke Britania di masa pasca Brexit, Indonesia tampaknya belum secara nyata menggunakan kemampuan memberi ancaman terhadap Uni Eropa akibat pembatasan perdagangan minyak kelapa sawit.

Perancis telah berjanji untuk menolak pembatasan perdagangan minyak kelapa sawit karena baik Perancis maupun Inggris menginginkan kontrak-kontrak alutsista Malaysia.

Di Indonesia berbeda. LSM kebanyakan turut mendorong kenyataan bahwa perdagangan bebas itu tidak terlalu didukung karena aturan-aturannya dianggap banyak merugikan rakyat kecil. Ambil contoh bab di bawah IEU CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) soal hak investor Uni Eropa untuk menuntut negara atau penyertaan sistem pengadilan investasi (ICS - Investment Court System) yang diusulkan Uni Eropa.

Hak-hak buruh juga dicoba dibahas oleh kalangan LSM. Friends of the Earth menyatakan RI meminta akses secara penuh untuk minyak kelapa sawit asalkan memenuhi sertifikasi ISPO, namun menyatakan bahwa hal ini hanya membawa pelanggaran akan hak-hak asasi. Sedangkan LSM Indonesia menyatakan bahwa perjanjian CEPA mengandung hanya sedikit garansi untuk sebuah pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait pasar Afrika, Rusia, dan India serta Timur Tengah bagi perluasan pasar CPO Indonesia, pasar Afrika mungkin bersaing karena mereka juga bisa mengembangkan perkebunan sawit dan mampu masuk pasar negara-negara mantan penjajahnya. Rusia bisa, namun akan kena sanksi pemerintah AS. Apakah hal ini akan menjadi kendala? Masih jadi pertanyaan yang harus kita coba jawab. Timur tengah berpotensi namun kita mungkin bersaing dengan produksi minyak zaitun di kawasan tersebut.

Ihwal tuduhan terhadap industri sawit Indonesia terkait deforestasi, pelanggaran HAM dan pekerja anak, para ahli lingkungan di kalangan Uni Eropa yakin bahwa biodiesel itu berakibat pada kehilangan biodiversitas, meningkatnya harga pangan, dan peningkatan ketergantungan pada pupuk. Di samping tuduhan pembakaran hutan yang meningkatan polusi udara dan deforestasi. Kelompok pencinta lingkungan hidup mengupayakan kriteria pembatasan untuk bisa mengatasi akibat buruk dari adanya perkebunan sawit.

Akibat deforestasi dan hilangnya biodiversitas serta polusi udara, kemudian memicu penelaahan soal pelanggaran HAM ihwal kepemilikan tanah dan pengikutsertaan anak-anak di bawah umur dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. Tekanan Uni Eropa berakibat pada Malaysia juga karena kedua negara memasok 85 persen pasokan global agar selaras dengan kriteria yang lebih restriktif.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya cukup efektif dalam upaya pengendalian tata kelola lahan. Namun harus dibarengi oleh pengawasan ketat karena di masa sebelumnya pelepasan kawasan hutan yang diizinkan mencakup 1,64 juta hektar. Mafia hutan sudah terbiasa dengan hukum yang kurang mampu menghalangi rencana jahat mereka, sehingga seluruh warga perlu penyuluhan soal hak dan kewajiban apabila menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar upaya moratorium industri sawit. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional             Apel Kebangsaan: Mestinya Undang Tokoh dari Dua Kubu             Utang Luar Negeri dan Cadangan Devisa             Pengelolaan Utang: Apakah Efektif dan Efisien?             Korupsi Politik Makin Menjadi-jadi             Awal Reformasi, PPP Gigih Dukung Pembentukan UU KPK             Kinerja Memang Naik,Tapi Bukan Akselerasi             Harus Menunggu Laporan Keuangan Resmi BUMN