Tol Trans Jawa, Membangun Keberpihakan Pada Rakyat
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 January 2019 13:30
Penulis
Watyutink.com - Tol trans Jawa telah resmi beroperasi pada (20/12/2018) lalu, ditandai dengan dibukanya 4 ruas tol terbaru di di Simpang Susun Bandar KM 671 Jombang, Jawa Timur dan 3 ruas tol baru di Jawa Tengah, masing-masing ruas Tol Pemalang-Batang (35 km), Batang-Semarang (75 km), dan Salatiga-Kartasura (32 km).

Dengan demikian sepanjang 993 kilometer tol trans Jawa telah tersambung, Direncanakan, panjang keseluruhan tol trans Jawa adalah 1.151 kilometer yang membentang dari Merak hingga Banyuwangi.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk jalan (termasuk jalan tol), jembatan, pelabuhan dan bandara serta aneka fasilitas pendukung memang tertinggal jauh dibanding negara lain. Sampai dengan 2017 peringkat daya saing infrastruktur Indonesia masih berada pada rangking 60, naik dari ranking 62 pada tahun sebelumnya. Namun masih tertinggal jauh di bawah Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam.

Hal tersebut tidak mengherankan, karena beragam masalah yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya adalah belum tersedianya infrastruktur yang memadai dari dan menuju pelabuhan atau Bandara. Begitupun ketersediaan pelabuhan dan bandara untuk kelancaran distribusi logistik antar wilayah dalam program tol laut, misalnya.  

Khusus pulau Jawa, pembangunan infrastruktur terutama tol trans Jawa diharapkan akan mempersingkat waktu tempuh bagi arus distribusi logistik, bahan baku dan bahan penolong bagi industri serta mobilitas orang.

Namun sayangnya, pembangunan tol trans Jawa yang seharusnya dapat memberikan mutiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah ternyata belum membawa dampak signifikan, khususnya bagi para pelaku usaha yang terdampak tol trans Jawa.

Usaha warung makan atau restoran, hotel, toko cindera mata dan beragam sektor ekonomi kecil lain yang selama ini berjualan di sepanjang jalan nasional non-tol di  kota-kota Cirebon, Brebes, Tegal, Batang, Kendal dan di jalur pantura Jawa Timur diketahui mengalami penurunan omzet penjualan hingga 60 persen akibat adanya tol trans Jawa.

Apa yang dialami oleh penjual telur asin tradisional di Tegal dan warung makan atau resto serta hotel di Kendal dapat diambil sebagai contoh, dan menjadi bukti dari tidak adanya multiplier effect tol trans Jawa. Dengan anggaran infrastruktur sekitar Rp5 ribuan triliun sampai 2019, pembangunan infrastruktur selayaknya juga menyiapkan konsep dan strategi terpadu guna mengatasi dampak yang ditimbulkan. Apalagi bagi sektor ekonomi rakyat menengah bawah yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari jalan nasional non-tol di Pantura.

Sebab, jika tidak memberi dampak positif buat ekonomi rakyat sekitar maka untuk siapa sebetulnya tol trans Jawa dibangun?

Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdampak tol trans Jawa amat mendesak guna mengatasi dan menutup celah yang mungkin “terlupakan” dalam konsep pembangunan infrastruktur. Bagaimanapun, pembangunan haruslah memberikan dampak positif bagi rakyat kebanyakan, apalagi para pelaku ekonomi skala menengah ke bawah.  

Pada akhirnya semuanya berujung pada adanya niat baik para pemangku kepentingan di daerah dan pusat untuk menentukan strategi apa yang tepat bagi kemakmuran rakyat di daerah masing-masing. Bukankah pemihakan final bagi pimpinan daerah adalah pemihakan bagi kemakmuran rakyatnya sendiri?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Terkait tol trans Jawa yang sekarang sudah tersambung sampai Jawa Timur, harus kita lihat dulu sebetulnya apa titik urgensi dari pembangunan tol trans Jawa tersebut. Tentu ditinjau dari sudut pandang yang luas pastilah jawabannya adalah kesejahteraan ekonomi.

Tetapi titik krusial jalan tol adalah pada biaya logistik. Dibangunnya tol sebetulnya untuk menjawab persoalan mahalnya biaya logistik hal mana dalam ilmu ekonomi ada proses produksi, distribusi dan sisi konsumsi. Jalan tol itu untuk menjawab sisi distribusi nya antara lain distribusi barang menjadi lebih lancer.

Dengan adanya jalan tol trans Jawa, yang paling diuntungkan adalah jalur distribusi dari segi waktu yang cepat sampai. Industri transportasi juga diuntungkan dengan kendaraan bus antar kota yang bisa terus berjalan di jalan bebas hambatan. Hal itu sekarang mulai terlihat dampaknya.

Jika di Tegal atau daerah lain di Pantura dampaknya minim, hal itu karena cara pengukurannya dari sisi produksi. Dalam jangka pendek, industi batik Pekalongan, telus asin di Brebes dan Tegal, warung makan dan hotel sepanjang Pantura memang terdampak melemah dari segi omzet. Itu karena sebagian pemakai jalan nasional non tol berpindah ke jalur tol trans Jawa, terutama kendaraan pribadi. Kalau kendaraan truk sepertinya masih belum mau masuk tol trans Jawa.

Sekarang yang harus dipahami adalah untuk membangun infrastruktur terutama jalan tol, tugas pemerintah sebetulnya bukan hanya membangun lalu selesai. Meski memang semuanya masih proses, dan jika ingin mempunyai multiplier effect yang tinggi sebetulnya merevolusi mental para pengguna jalan.

Pertama, tujuan dari dibangunnya jalan tol adalah memperlancar distribusi barang dan bukan orang. Sehingga misalnya dari segi harga jual untuk produk sayur mayur tidak akan berbeda jauh antara semarang dah Jakarta. Hanya sekarang masalahnya sebagian besar truk pengangkut barang belum semuanya mau masuk jalan tol trans Jawa sehingga biaya distribusi belum bisa diturunkan.

Sepertinya harus ada skema pemberian insentif bagi kendaraan pengangkut barang agar mau memasuki jalan tol. Apakah tarif tol bagi kendaraan pengangkuta diberi discount ataukah pemberian insentif khusus, hal itu harus dikreasikan model-model kebijakannya.

Kedua, memang untuk kondisi saat ini dampak jangka pendek adalah menurunnya omzet penjualan pelaku usaha di Pantura. Butuh strategi perekayaan pasar yang baru untuk mengatasinya. Misalnya, dengan merelokasi tempat berjualan di rest area, itu salah satu solusinya. Hal lain, mengarahkan mereka untuk go online. Tapi hal itu tentu punya tantangan yang besar soal dinamika dari penggunaan alat canggih komunikasi bagi pelaku usaha.

Satu hal yang harus dikritisi memang, kebijakan untuk tarif sewa lahan di rest area seharusnya jangan tinggi sekali atau mahal. Apalagi untuk sektor-sektor terdampak jalan tol trans Jawa.

Kalau sekadar hanya cari untung agar cepat kembali modal investasi jalan tol, maka itu artinya pemerintah tidak menyelesaikan masalah.

Seharusnya dicarikan solusi, apakah dari harga sewa lahan yang terlalu mahal maka harus diberi kebijakan baru, karena lahan itu toh milik BUMN. Kewenangan itu mestinya ada di Kementerian terkait atau pemerintah pusat.

Jadi memang harus disadari bahwa dari pembangunan tol tersebut pasti akan timbul antara lain negative impact, terbukti dari permasalahan yang melanda sebagian besar pelaku usaha di jalan Pantura non tol sekarang ini.

Upaya yang bisa dilakukan misalnya dengan me matching kan potensi yang ada. Misalnya dari rest area yang ada dibangun one stop service, dari pom bensin, resto, kuliner, cindera mata UMKM, dan berbagai produk yang melibatkan aneka produksi usaha menengah ke bawah dari lokasi terdampak jalan tol. Itu akan lebih propektif karena demand nya ada, yaitu para kelas menengah atas para pengguna jalan tol. Mereka pasti akan beristirahat di tiap rest area.

Daya tarik rest area harus dimaksimalkan dari sekadar toilet yang bersih dan toko-toko ritel modern.

Sekadar contoh, distro-distro di Amerika Serikat yang berskala besar merk terkenal, biasanya berada di lokasi luar kota dan bukan di dalam kota. Hal itu bertujuan agar ekonomi di luar kota juga ikut tumbuh.

Hal semacam itu seharusnya bisa dilakukan di Indonesia. caranya antara lain dengan mengadakan konser kebudayaan setempat di rest area tol trans Jawa, itu memungkinkan dilakukan. Jadi para pengguna jalan tol jika tertarik dengan acara yang belangsung di rest area bisa beristirahat sambil menonton pergelaran budaya setempat. itu semuanya bisa dikreasikan seperti itu.

Sekarang tinggal pemerintah pusat, apakah mau mendorong pemilik lahan dipinggir jalan tol menurunkan tarif sewanya. Jangan hanya mencari keuntungan mengejar balik modal investasi saja. Tentu saja dengan mempertimbangkan agar BUMN jangan sampai merugi.

Hal-hal di atas adalah dalam rangka mencegah terjadinya hal percuma yakni jalan tol megah dibangun, tapi perekonomian masyarakat sekitarnya banyak yang ambruk, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Bupati Kendal

Dengan adanya tol trans Jawa, hal pertama yang dapat kami sampaikan adalah hal tersebut sesuatu yang sangat positif. Kedua, dari segi dampak ekonomi sesunggunya tidak ada pengaruhnya. Karena para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kendal bukanlah usaha berskala besar tetapi skala kecil mengengah ke bawah. Misanya warung-warung makan kecil, sampai sekarang masih sangat “settle” dan tidak ada pengaruh sama sekali. Juga tidak ada pengaruh dari volume atau omzet penjualan yang menurun.

Menurut saya laporan terjadinya penurunan omzet penjualan dari usaha rakyat sepanjang Pantura, terlalu berlebihan. Malah adanya tol trans Jawa berdampak lancar dan dampak ekonomi bagi masyarakat Kendal tidak begitu berpengaruh.

Mahalnya harga sewa lahan untuk membuka usaha di rest area tol trans Jawa menyebabkan masyarakat Kendal tidak tertarik  ke arah sana, karena bagi masyarakat konsumennya adalah masyarakat sekitar saja. Oleh karena itu dampak ekonomi tidak begitu berpengaruh. Bus antar kota yang melalui tol trans Jawa untuk istirahat makan, masih keluar dari tol untuk masuk wilayah Kendal mencari rumah makan yang tersedia.

Jadi untuk usaha warung-warung makan tidak ada pengaruh karena konsumennya adalah konsumen lokal.

Usaha untuk meningkatkan potensi UMKM lokal saat ini untuk konsumen lokal Kendal sudah cukup bagus. Sebagai contoh, di Kendal untuk produksi telur per hari bisa mencapai 250 ton dengan peternak ayam berjumlah 5-6 juta. Supply telur ke Jakarta dan Bandung. Kendal adalah produsen telur ayam nomor 2 terbesar setelah Blitar.

Saat ini bagi kabupaten Kendal, mempersiapkan Kawasan Industri Kendal saja masih belum bisa maksimal, karena masih terus berlangsung. Bagi kami tol trans Jawa adalah sarana pendukung saja. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Kadin Kendal 2018-2023 dan Ketua BPC PHRI Kab. Kendal

Jalan tol adalah salah satu wujud dari perkembangan negara atau wilayah, bagaimana hal itu seharusnya dapat memberikan efek samping yang berguna bagi perkembangan perekonomian.

Saat ini karena tol trans Jawa juga melintasi wilayah kabupaten Kendal, dari perbatasan Batang sampai dengan perbatasan kota Semarang, maka kami para pemilik usaha warung makan atau restoran, hotel dan cindera mata/UMKM yang tergabung dalam Kadin Kendal setiap bulan berdiskusi terkait dampak-dampak dari adanya jalan tol trans Jawa.

Hasil sharing kami, melaporkan bahwa rata-rata omzet pelaku usaha di sini rata-rata turun 60 persen per bulan. Hal itu berdampak bagi pelaku usaha warung makan atau rumah makan, hotel, yang segmentasi pasarnya adalah pelintas dari Jakarta menuju Surabaya. Bagi warung makan, restoran atau hotel atau pelaku usaha cindera mata/UMKM yang pelanggannya adalah lokal, omzetnya turun sekitar 30 persen.  

Tetapi bagi rumah makan yang selama ini melayani konsumen bus antar kota atau travel, omzet mereka anjlok sampai 60 persen. Sebab, bus atau travel ketika ada jalan tol trans Jawa pasti memilih jalan tol, dan tidak melewati jalan Pantura non tol.

Ihwal sewa lahan di rest area tol trans Jawa, maka pertama, ketika Pemerintah kabupaten Kendal tidak mengambil inisiatif, maka Kadin Kendal yang di dalamnya juga ada PHRI wilayah Kendal, telah mengambil inisiatif untuk melakukan negosiasi dengan pihak Direktur Utama PT Jasa Marga Property (JMP). Kami telah bertemu 2 kali yang pertama dengan Dirut PT JMP dan kedua dengan pimpinan Divisi yang menangani rest area tol trans Jawa khusus wilayah Brebes sampai dengan Sragen. Informasi yang kami dapat, sewa lahan per tahun bagi kami sangat mahal.

Saat ini kami sedang negosiasi dengan pihak Jasa Marga apakah diizinkan pembukaan lahan khusus untuk rest area bagi pengusaha warung makan, hotel dan restoran yang berada di area lintasan Kendal. Lahan itu akan kami namakan “Rest Area Kadin Kendal”.

Kami sudah menyiapkan lahan seluas 5,6 hektar di kecamatan Kaliwungu Kendal. Kalau nanti permohonan izin ke Jasa Marga disetujui maka kita akan menempati yang namanya rest area PHRI Kadin Kendal.

Negosiasi kami kemarin adalah bahwa kami memiliki lahan 5,6 hektar dan 0,5 hektarnya akan kami hibahkan kepada Jasa Marga sebagai kompensasi. Kalau diizinkan itu nanti kami serahkan secara hibah murni. Hal itu untuk membuka akses keluar ke jalan tol trans Jawa. Lahan itu berhimpitan dengan lintasan jalan tol yang ada di wilayah Batang dan Semarang. Kiri jalan dari arah Batang.

Harapan kami semua termasuk sektor UMKM, bahwa tawaran kami tersebut adalah merupakan solusi terbaik dan terjangkau bagi teman-teman pelaku usaha khususnya UMKM dan pengusaha rumah makan yang selama ini sudah bekerjasama dengan pengusaha bus antarkota.

Dalam beberapa hari ini kami akan melakukan negosiasi ulang terkait tawaran kami di atas, dan jika disetujui maka kami akan menempati rest area khusus tersebut. Itu bagi kami adalah solusi dari mahalnya tarif sewa lahan Jasa Marga.

Terkait Pemkab Kendal, kami lakukan inisiatif seperti ini karena pihak Pemkab tidak punya inisiasi konkrit bagi kami para pelaku usaha yang terkena dampak tol trans Jawa. Kami langsung menghubungi pihak Dirut Jasa Marga Properti yang menjadi anak perusahaan dari Jasa Marga Persero yang mengurusi masalah rest area.

Kalau boleh kami sampaikan, bahwa kami iri dengan apa yang dilakukan oleh Bupati atau Pemkab Batang dan juga Pemkab Brebes yang bisa membuat satu rest area khusus. Di Brebes ada lahan bekas pabrik gula yang sudah tidak beroperasi bisa dibuat sebuah rest area dan digunakan untuk menampung pengusaha restoran dan UMKM yang selama ini mengais rezeki dari para pelintas Pantura.

Jadi andaikata Pemkab Kendal punya inisiatif untuk mengajukan lahan seperti di Batang atau Brebes, itu sebetulnya mempunyai dampak bagus bagi peningkatan PAD atau Pendapatan Asli Daerah kabupaten Kendal. Tapi kalau hendak menyewa lahan milik JMP maka Pemkab tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu seharusnya Bupati Kendal segera merespon dampak adanya jalan tol yang melintasi wilayah Kendal dan berakibat pada penurunan omzet yang sangat signifikan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Jalan tol jelas memperlancar arus barang dan manusia sehingga penting untuk perekonomian. Namun bila tarifnya terlalu mahal,  pembangunan jalan tol sama dengan pemborosan keuangan negara,  dimana pada akhirnya rakyat yang harus menanggung. 

Secara politik,  tol juga penting karena bisa 'dijual' sebagai bukti keseriusan membangun infrastruktur.  Banyak orang pasti terhibur karena dalam soal infrasruktur Indonesia memang jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara tetangga. 

Namun jalan tol juga bisa menjadi senjata makan tuan karena menggerus perekonomian yang mengandalkan jalan lama. Banyak rumah makan dan penginapan,  yang kebanyakan kelas kakilima, teraniaya karena penghasilan merosot tajam. PHK massal pun terlalu sulit dihindari, membuat popularitas pemerintah merosot. 

Para sopir dan kenek truk tentu saja ikut waswas karena para tauke bisa saja mengurangi armada. Maklum, karena jalan mulus dan lancar,  untuk mengangkut barang yang sama dibutuhkan truk lebih sedikit. Ringkas kata, banyak orang kecil menjadi korban.

Tak jelas, apakah pemerintah sudah memperhitungkan semua itu atau belum. Atau mungkin pemerintah mengikuti apa yang pernah dikatakan Bung Karno: Tiada pengorbanan yang sia-sia.

Mungkin pengorbanan para korban tol memang tidak sisa-sia. Setidaknya bisa membuat Malaysia, negara-negara Arab kaya minyak, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura bisa lebih mudah memperoleh tenaga kerja murah. Para penggemar poligami juga senang karena lebih mudah mencari istri kedua, ketiga, dan keempat. 

Para tengkulak juga ikut senang. Mereka bisa lebih cepat memborong hasil panen para petani dan disalurkan ke pusat-pusat konsumsi. Mereka juga bisa memangkas jumlah gudang dan ruang pendingin karena barang dagangan lebih cepat dikirim. 

Para raksasa peternakan unggas tak kalah senang. Mereka bisa lebih cepat mengirim barang sampai tingkat kakilima. Maka,  pesaingnya yang kebanyakan kelas kakilima, tak akan berkutik dan terpaksa menyingkir dari pasar. Apa boleh buat, tak ada yang melarang mereka bertarung  bebas melawan kakilima. Pemerintah bahkan giat meluncurkan paket deregulasi, sekarang sudah 16, yang isinya adalah liberalisasi bagi para raksasa bisnis berekspansi sampai tingkat kakilima. 

Indonesia memang sedang berubah dari kapitalis menjadi sangat kapitalis. Maka, bersiaplah  menjadi kuli seumur hidup. Sekali kuli tetap kuli! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan