Token Listrik, Sesuai Undang-Undang kah?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: Youtube.com

27 November 2017 19:00
Penulis
Pelanggan listrik selama bertahun-tahun hanya bisa tahu bahwa dia memiliki kewajiban untuk membayar listrik setiap bulan, atau harus membeli token listrik (prabayar) jika ingin tetap mendapatkan aliran listrik, tanpa mengetahui hak-hak yang harus mereka dapatkan sebagai konsumen sesuai dengan Undang-undang (UU) Ketenagalistrikan Pasal 29.

Dalam UU Pasal 29 ayat 1, disebutkan poin-poin yang mencantumkan hak-hak konsumen: a) Mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian b) Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, c) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar d) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, selanjutnya e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik  sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Namun faktanya, melalui program listrik prabayar "Listrik Pintar", konsumen (rakyat) dipaksa melakukan top up dengan membeli pulsa/token listrik berdasarkan asumsi penggunaan. Artinya, rakyat dipaksa bayar dulu sebelum menggunakan listrik.

Lho, bukankah pemerintah yang secara mandatory memerintahkan PLN sebagai perusahaan negara (BUMN) wajib menyediakan listrik sebagaimana diatur Pasal 29 ayat 1 poin b UU Ketenagalistrikan? Rakyat sebagai konsumen berhak mendapatkan listrik dan memiliki kewajiban setelah memakainya dengan harga yang wajar sesuai pemakaian.

Lantas, bagaimana dengan kebijakan "Listrik Pintar" yang memaksa rakyat bayar dulu tarif listrik berdasarkan asumsi pemakaian, sebelum memakai atau mendapat layanannya. Apakah hal tersebut tidak melanggar UU Ketenagalistrikan seperti pada poin c)?

Bagaimana pula dengan kebiasaan ‘byar-pet’ yang selalu menjadi keluhan masyarakat di hampir seluruh Indonesia, terutama yang tinggal di luar wilayah pulau Jawa dan Bali. Bukankah seharusnya rakyat sebagai konsumen mendapatkan ganti rugi sesuai dengan poin e)?

PLN hanya serius untuk mengurus tagihan atau kewajiban konsumen seperti diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ke­tenagalistrikan. Tak perlu menunggu lama untuk menunggak, petugas PLN dengan sigap akan mendatangi konsumen dengan ancaman pemutusan listrik. Bagaimana dengan hak-hak konsumen? Apakah sesigap itu jika harus memenuhi hak-hak konsumen listrik?

Ditambah lagi dengan rencana penyederhanaan golongan listrik untuk rumah tangga oleh PLN dengan penghapusan golongan non subsidi 2.200 VA ke bawah, diganti dengan daya 4.400 VA dan 13.200 VA. Bukankah hal ini semakin menujukkan ‘kediktatoran’ PLN, setelah memaksa pelanggan bermigrasi menggunakan meteran top up token listrik?

Lalu, kapan keberpihakan pemerintah kepada rakyat? Apakah rakyat hanya dianggap sebagai konsumen saja? Apakah yang dilakukan PLN ini sesuai Undang-undang? Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa pemerintah itu tugasnya melayani rakyat, bukan membebani rakyat, termasuk penyediaan energi listrik. Tapi faktanya, wong cilik tetap jadi sansak tanpa boleh melawan.

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Mengenai ditetapkannya kebijakan “Listrik Pintar” ini sebagai program dari pemerintah, dalam hal ini secara mandatory dilakukan oleh PLN, dengan mengganti meteran pascabayar yang ada selama ini dengan meteran prabayar menggunakan sistem top up melalui pengisian pulsa token listrik, kelihatannya hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mendapatkan kepastian uang dari konsumen (rakyat) saja.

Sistem ini sama persis dengan penggunaan kartu tol (electronic toll/e-toll) bagi pengguna jalan tol. Kalau dalam konsep bisnis e-money, dengan menggunakan token listrik ini, PLN mendapatkan uang tidur (sleep money). Uang dari konsumen yang mustinya bisa dipakai untuk keperluan yang lain, namun karena konsumen harus membeli pulsa token listrik, maka konsumen menyetorkan uang sesuai dengan yang ditentukan atau disepakati dalam pembelian pulsa token listrik dalam transaksi pemberian pelayanan listrik oleh PLN kepada konsumen.

Nah, dari besaran uang yang disetorkan oleh konsumen dalam pembelian pulsa token listrik ini, ada selisih uang (deposite fund) yang belum tergunakan/terpakai, namun sudah diterima PLN dari konsumen. Deposite fund itulah yang dinamakan sleep money. Sleep money dari konsumen seluruh Indonesia yang jumlah sangat besar, inilah yang kemudian oleh PLN bisa digunakan untuk investasi yang lain.

Saat ini, hampir semua bisnis menggunakan e-money dalam sistem transaksi, seperti yang dilakukan perusahaan financial technology (fintech) maupun e-commerce, seperti Alibaba dengan Alipay maupun Gojek dengan Gopay . Semuanya itu tujuannya sama, yakni mendapatkan sleep money yang bisa dipakai untuk investasi yang lain, termasuk oleh PLN dalam program "Listrik Pintar". Apakah hal ini melanggar Undang-undang Ketenagalistrikan atau tidak, seperti yang disebut oleh watyutink.com dalam sinopsis tersebut, saya belum berani menyimpulkan. Tetapi, dalam konsep bisnis, penggunaan dan pemanfaatan sleep money ini termasuk hal baru, dan baru diimplementasikan.

Namun, penggunaan sleep money, jika hal tersebut bukan berupa pemaksaan oleh produsen atau distributor kepada konsumen, artinya jika konsumen masih diberi keleluasaan untuk memilih melakukan transaksi tersebut atau tidak, atau memilih besar kecilnya sleep money yang akan di spend oleh konsumen, saya rasa hal ini tidak melanggar. Dalam kasus token listrik, PLN telah memberikan pilihan pengisian kepada konsumen dari nominal terkecil, misalnya dari Rp20 ribu, Rp50 ribu, hingga terbesar. Konsumen diberi keleluasaan untuk spend uang mereka dalam transaksi tersebut, disesusaikan dengan kebutuhan konsumen.

Mengenai ganti rugi PLN terhadap konsumen apabila terjadi kasus byar-pet listrik, saya kira PLN harus bertanggungjawab terhadap keandalan listrik mereka, yang tentu hal tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kalau ternyata byar-pet sering terjadi dan berlaku di hampir seluruh wilayah di Indonesia, berarti PLN dalam pengelolaan listrik bisa disebut tidak andal. Bisa saja masyarakat menuntut ganti rugi dalam hal ini, dan PLN wajib memenuhi ganti rugi tersebut sesuai Undang-undang Ketenagalistrikan yang disebutkan tadi.

Namun, kita harus mengetahui lebih dahulu, apa penyebab terjadinya byar-pet tersebut, apakah disebabkan oleh keandalan atau bukan. Sayangnya, sering kali PLN tidak memberikan alasan mengenai penyebab terjadinya byar-pet. Tentu bagi konsumen, terutama di sektor usaha, hal ini sangat menganggu usaha mereka. Oleh karena itu, banyak perusahaan dan pelaku bisnis di sektor industri –terutama dilakukan pengusaha kawasan industri, menyediakan listrik sendiri.Tidak sedikit pengembang kawasan malah beralih menjadi penjual listrik ke PLN karena industrinya tidak berkembang.

Mengenai monopoli distrisbusi listrik, yang sesuai amanat Undang-undang digunakan sebesar-sebesarnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, saya kira memang harus dikuasai atau dimonopoli oleh pemerintah. Meski begitu, saat ini penyediaan listrik juga bisa dilakukan oleh pihak swasta (independent power producer/IPP), meskipun pendistribusiannya masih dikuasai oleh pemerintah. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Interpretasi njlimet pasal demi pasal dalam Undang-Undang kan memang bisa subyektif dan biasanya negara berkembang itu jarang yang civil society-nya kuat. Selalu dikalahkan oleh "birokrat" dalam hal terjadi sengketa administratif. Kita memang suka mengklaim menegakkan demokrasi dan sistem Trias Politika dimana sektor yudikatif independen dan bisa mengoreksi eksekutif pemerintahan

Dalam konteks itu, soal ganti rugi, tuntutan dan sebagainya dari konsumen ke PLN yang semi birokrat karena merupakan unsur "negara". Ya memang kita harus belajar bahwa negara dan pemerintah dan rakyat itu tiga hal yang bisa berbeda dan belum tentu negara dan pemerintah itu mewakili atau melindungi rakyat. Tetapi, bisa saja malah "menindas rakyat".

Maka dari itu, harus ada Trias Politika 2.0 selain Trias Politika 1.0. Eksekutif, legislatif, yudikatif yaitu Trias Politika 2.0, state, (Trias Politika 1.0) market (corporate entities) civil society consumener sebagai  pengimbang yang bisa setara mengimbangi state and market.

Dalam kasus PLN, jelas apa yang dilakukan ini adalah monopoli ini yang dibilang negara selalu mau menang sendiri, padahal dibajak oleh birokrat, yang menurut Bung Karno menyebutnya dengan rakyat sulit melawan "sesama bangsa", lebih mudah melawan kolonialis yang jelas penjajah, ketimbang bangsa sendiri yang "juga menjajah".

Selama ini kita kan sudah bolak-balik bicara soal efisiensi PLN yang mestinya dibandingkan secara empiris dengan negara lain, dan juga dengan riwayat dahulu zaman Hindia Belanda. Ukurannya ya kinerja perusahaan, bisa untung sambil tetap men-service pelanggan itu saja ukuran konkretnya, yang tidak bisa ditutupi dengan slogan, pidato dan apalagi penuh prakik KKN salah urus kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang amburadul. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional