Timang-timang Risiko Penggunaan Bitcoin di Indonesia
berita
Ekonomika

Sumber Foto: btctenge.com

03 February 2018 16:00
Penulis
"Isuk dele, sore tempe". Mungkin itu perumpamaan yang pas bagi petinggi BI sehingga dalam bulan yang sama membuat pernyataan yang saling menegasikan. Pada 13 Januari 2018 BI resmi melarang pemilikan dan jual beli Bitcoin di Indonesia sebab berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2011, mata uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah.

Alasan lain, mata uang Bitcoin berisiko terjadi penggelembungan (bubble) dan rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Virtual curency  dianggap tidak mempunyai sistem penjaminan oleh bank sentral Negara, dan sudah jatuh banyak korban dari pengguna mata uang digital yang menyebabkan kerugian tidak sedikit. Apalagi 17 negara, termasuk China, Singapura, Taiwan, dan Korea dengan tegas melarang cryptocurrency. Mesir dan Saudi Arabia juga telah mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan Bitcoin.

Tetapi dua pekan kemudian (29/01/18) BI meralat dan akan mengkaji penggunaan teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern (Blockchain), termasuk kajian penggunaan mata uang digital bank sentral (central bank currency digital/CBCD) untuk sistem pembayaran domestik.

Mengapa kesannya tidak konsisten? Kenapa BI melunak setelah sebelumnya amat keras melarang?

(Lihat : Histeria Bitcoin, Disrupsi Sesaat atau Revolusi keuangan? )

Melunaknya bank sentral Indonesia rupanya senada dengan sikap beberapa bank sentral Nngara lain beberapa waktu belakangan. Filipina juga akan menggodok kebijakan yang mengatur transaksi cryptocurrency seperti Bitcoin. Tujuannya tidak lain untuk melindungi investor dan mengurangi risiko penipuan.

Apakah melunaknya sikap itu muncul setelah himbauan dari Gubernur bank sentral Afrika Selatan Lesetja Kganyago, yang juga Ketua Komite Moneter dan Keuangan Internasional IMF (IMFC) agar semua bank sentral membuka peluang diterbitkannya mata uang digital? Kganganyo menyatakan, ketika dulu orang percaya pada catatan fisik perbankan, maka tidak ada alasan bagi bank sentral untuk tidak berpikir terkait penerbitan mata uang digital.  

Benarkah masalahnya hanya pada ketidakpercayaan terhadap mata uang virtual, lalu dibandingkan ketika rendahnya kepercayaan sewaktu awal penggunaan catatan fisik perbankan?

Apakah volatilitas bitcoin dan virtual currency lainnya yang begitu tinggi tidak bisa dijadikan pedoman? Mengapa histeria terhadap nilai mata uang virtual (Bitcoin) yang mencapai 19.340 dolar AS atau Rp261 juta pada 7 Desember 2017 lalu, yang berubah menjadi kebingungan ketika nilainya terjun bebas sekian puluh persen, tidak disimpulkan bahwa belum ada sistem perlindungan transaksi yang disiapkan secara total?

Belum cukupkah rentetan kerugian yang dialami bursa saham virtual jepang, Coincheck, yang kena tilep 523 juta koin NEM senilai 58 miliar yen atau Rp7,1 triliun? Dan yang paling ironis, ketika pendiri mata uang Ripple juga kena timpe Rp580 triliun miliknya yang tiba-tiba berpindah akun?

Sepertinya butuh persiapan sistem proteksi sempurna dalam penerbitan mata uang virtual, walaupun BI menyatakan hanya untuk transaksi domestik. Hal itu mengingat sistem perbankan konvensional kita saja kadang masih menemui kasus pembobolan dana nasabah justru oleh kantor cabang sebuah bank.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Financial institution," late 15c., Originally "money-dealer's counter or shop," from either Old Italian banca or Middle French banque (itself from the Italian word), both meaning "table," from a Germanic source (such as Old High German bank "bench, moneylender's table"), from Proto-Germanic *bankiz- "shelf," *bankon- (see bank (n.2)). The etymological notion is of the moneylender's exchange table.

As "institution for receiving and lending money" from 1620s. In games of chance, "the sum of money held by the proprietor or one who plays against the rest," by 1720. Bank holiday is from 1871, though the tradition is as old as the Bank of England. To cry all the way to the bank was coined 1956 by U.S. pianist Liberace, after a Madison Square Garden concert that was panned by critics but packed with patrons.

Kalau kembali ke istilah, 'bank' itu asalnya malah dari meja bukan kursi (bangku) dan dari bahasa Italia. Evolusi uang dari logam ke kertas melalui tahap kepercayaan masyarakat kepada bankir. Meski di Tiongkok juga sudah ada tradisi bank tapi istilah bank dan bankir mendunia dari bahasa Italia. Anthony Sampson dalam buku The Money Lenders 1980an menelusuri sejarah bankir Italia buka bank di Lombard Street London (sampai sekarang masih daerah perbankan) dan menjadi cukong, kasir dan kreditor kepada raja-raja Inggris dari pelbagai dinasti.

Jadi modal utama bank adalah uang, (logam maupun kertas). Nah, ini kan melalui pelbagai kesepakatan dan nilai uang kertas dijamin dengan cadangan emas oleh bank sentral suatu negara. Tentu saja mata uang superpower akan menjadi acuan seperti Poundsterling Inggris di abad XIX. Setelah itu Dolar AS menjadi standar dan diakui oleh Bank Dunia IMF 1945. Karena menjadi kasir dunia merangkap polisi dan godfather, Dolar AS malah akan merosot nilainya dan Amerika defisit serta harus berutang.

Karena itu Nixon membubarkan Brettton Woods pada 1971 dan menghentikan pertukaran dolar AS dengan emas. Posisi waktu itu 34 dolar AS untuk 1 ounce emas. Sejak itu muncul kekuatan mata uang Yen dan Deutsche, Mark, lalu Euro. Sesuai perkembangan moneter, Yuan Tiongkok menjadi salah satu mata uang terpercaya global di abad XXI ini.

Nah, kalau ada kesepakatan bitcoin dan blockchain di luar institusi bank sentral atau gabungan bank sentral, maka itu merupakan pemikiran diluar pakem yang harus diwaspadai. Pada akhirnya harus ada akal sehat yang mempertahankan nilai rill dan sektor riil. Karena sektor keuangan perbankan sudah beralih rupa ber tiwikrama menjadi "fiktif dan derivatif".  

Negara mencetak mata uang kertas seenak sendiri seperti Amerika Serikat yang selain mata uang juga terbitkan obligasi, sebetulnya cuma surat utang dan tidak dijamin oleh emas atau aset, modalnya cuma kepercayaan publik kepada Amerika bahwa Amerika tidak akan bangkrut meski utang berlipat kali PDB.

Jumlah valutas yang beredar di global market 10 kali lipat volume perdagangan sektor riil global. Jadi memang Bank Indonesia dan pemerintah RI harus mencermati dan mewaspadai. Tidak apa kebijakan sedikit zigzag, yang penting jangan ketinggalan zaman. Sejak dulu memang masyarakat terlalu gampang percaya objek spekulasi. Misalnya investasi sektor tulip di Belanda dulu menghasilkan krisis tulip-mania, semua orang investasi di bunga tulip akhirnya bangkrut. Ada lagi gejala main tabrak saham akhirnya depresi 1929 dan setelah itu krisis Wall Street zaman 1980an dengan film terkenal Wall Street, dan diakhiri dengan krismon 1998 di Asia Timur dan 2008 di Amerika.

Pesan kepada publik, waspada pada ilmu tuyul. Terutama produk investasi baru fiktif dan derivative. Semua itu basisnya adalah onzi atau penggandaaan uang atau arisan umroh, yang akhirnya tidak bisa menciptakan profit dan nilai tambah, tapi digelapkan dan dikorupsi. Setoran umroh atau investasi derivative atau bitcoin atau apa saja akan lenyap seperti banyak dana masyarakat yang telanjur ikut segala mania, dari tulip-mania sampai bitcoin mania. Pesan PDBI: WASPADA BITCOIN TUYUL MODERN MODEL PONZI KLASIK.

Betul governance-nya harus lebih canggih dari pemain untuk menjaga kepentingan dan keamanan stakeholders. Silakan pakai digital system.Yang jadi masalah ialah kemajuan digital yang quantum leap tidak diimbangi transformasi moral etika manusia yang menguras bank dan investor dengan tuyul modern. Jadi kita harus menjinakkan monster digital.(pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Revolusi industri 4.0 dibuat untuk menjadi penanda perkembangan peradaban manusia modern yang ditopang oleh teknologi. Saat teknologi mesin uap ditemukan oleh James Watt, disebut sebagai revolusi industri 1.0, kemudian diikuti penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison yang disebut revolusi industri 2.0, selanjutnya munculnya teknologi informasi baik hardware berupa komputer dan software berupa berbagai program aplikasi hingga berpuncak pada jaringan internet, menjadi penanda revolusi industri 3.0. Saat ini teknologi informasi sudah merasuk ke hampir seluruh sendi kehidupan manusia sehingga mulai muncul tanda-tanda ketergantungan manusia terhadapnya, salah satunya adalah internet of things (IoT) dan belakangan ini heboh adalah cryptocurrency yang paling populer bernama Bitcoin.

Banyak negara di dunia melalui otoritas moneter masing-masing telah melarang penggunaan cryptocurrency dalam kegiatan ekonomi di wilayah hukumnya. Terlepas dari sikap pro dan kontra, namun satu hal yang pasti adalah masih belum banyak orang yang paham apakah itu cryptocurrency.  Di tengah asimetrik informasi ini maka banyak hal dapat terjadi, dan bila hanya segelintir elite yang paham akan hal itu maka mudah memanipulasinya untuk kepentingan tertentu. Sebaiknya dibuka luas pemahaman dan informasi cryptocurrency oleh otoritas moneter tiap negara tentang sehingga khalayak luas akan menjadi lebih paham dan dapat bersikap sepantasnya. 

Bank Indonesia sejak 2014 telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS), khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.

Pada 2015, catatan BI menunjukkan penggunaan transaksi non tunai mencapai 10 persen yang meliputi 3,8 persen transaksi kartu kredit, lalu 5,6 persen transaksi kartu debit dan sisanya transaksi kartu e-money atau voucher tunai. Transaksi non tunai tersebut akan terus meningkat, terlebih dengan ditiadakannya transaksi tunai di gerbang tol dan semakin maraknya aplikasi fintech seperti Go-pay dan Grab-pay sebagai pembayaran non tunai transportasi online. Nampaknya ke depan, transaksi non tunai tidak bisa dihindarkan oleh masyarakat kita untuk menggeser transaksi tunai demi alasan efisiensi dan keamanan.

Cryptocurrency masih dipandang BI belum sesuai untuk mendukung GNNT karena disebut tidak memiliki underlying asset atau jaminan terhadap nilainya sebagaimana mata uang yang dikenal selama ini. Oleh karena itu BI berpandangan bahwa Bitcoin yang merupakan salah satu cryptocurrency bukanlah mata uang, namun lebih cenderung sebagai suatu komoditas yang diperdagangkan karena adanya permintaan dan pasokan sehingga menciptakan pasar bervolatilitas tinggi. Meski cryptocurrency berhasil mengguncang sistem keuangan konvensional dengan konsep blockchain yang revolusioner, namun masih menjadi tantangan bagi pihak pendukung cryptocurrency untuk menyempurnakan konsep dan teknis operasionalnya sehingga dapat diterima otoritas moneter di berbagai negara dunia ini.

Apabila kita percaya bahwa gelombang revolusi industri 4.0 akan diikuti revolusi industri 5.0 dan seterusnya tidak bisa dibendung, maka perlu sikap bijak dengan pandangan visioner untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi di setiap gelombang revolusi industri tersebut dengan dinamika peradaban kehidupan manusia yang ada. Hal ini termasuk pada penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan kompatibel untuk menyambut gelombang-gelombang revolusi industri yang akan datang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Ada sinyalemen bahwa kemajuan teknologi digital akan menggusur sistem perbankan konvensional, "In the future we still need banking products but not banks". Di masa depan produk perbankan masih dibutuhkan seperti tempat simpan pinjam uang dan fungsi pengiriman dan penerimaan uang.

Bagaimanapun, alat pembayaran yang sah membutuhkan legitimasi hukum (di Indonesia UU menyatakan "Rupiah" adalah nilai tukar yang sah), institusi yang menjamin dan mengatur (Bank Indonesia), industri perbankan yang bisa melakukan tempat penyimpanan dan pendistribuan, serta diterimanya oleh masyarakat sebagai alat tukar barang dan jasa.

Kita sudah masuk era digital dan internet dimana koneksi, kecepatan, keamanan, kenyamanan, dan harga menjadi patokan utama. Konsumen menginginkan itu semua dan bila produsen tidak bisa menyediakan, maka inilah yang dianggap disruptif. Tapi bila dapat menyediakan itu semua disebut oportunity. Bank-bank konvensional sudah terlalu lama terlena di zaman analog dengan bisnis mereka yang tidak bisa tersaingi. Sekarang harus bangun, karena analog sudah diganti dengan digital.

Bank-bank kecil dengan jumlah nasabah sedikit dan skala terbatas mungkin masih belum membutuhkan, seperti bank-bank rakyat (BPD) di daerah-daerah yang tidak masuk anggota kliring. Tapi kalau bicara bank umum tidak mungkin lagi memikirkan pengembangan bisnis secara analog, harus secara digital. Di era sekarang melakukan koneksi, data storage, kecepatan, hardware, software tidak semahal 30 tahun lalu dan bisa di-outsource dan kerja sama. Kemampuan komputer disebuah smartphone sekarang sudah 100 kali lipat kemampuan komputer yang membawa astronot mendarat di bulan 50 tahun yang lalu.

Salah satu fungsi umum bank sentral adalah menciptakan alat tukar yang resmi, mengelola peredarannya (money supply), menjaga nilai tukarnya dan menjamin menjadi alat tukar pembayaran yang sah. Ini termasuk virtual money. Jadi apapun bentuknya uang tersebut, mau fisik ataupun non fisik harus ada institusi resmi yang bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal tersebut. Alangkah kacaunya bila kita bangun disuatu pagi dan mendadak mengetahui bahwa uang simpanan kita semua hilang atau tidak bernilai lagi?! Itu yang dikhawatirkan oleh semua pemerintah dan bank sentral seluruh dunia.

Dengan adanya dunia digital, kejahatan perbankan konvesional (analog) bisa lebih mudah di-detect dan dijaga melalui berbagai macam kodefikasi serta firewall. Yang harus waspada justru kejahatan perbankan di dunia digital seperti hackers, sophisticated algorithm yang bisa melakukan pencurian, penyimpanan, dan kecepatan transaksi yang luar biasa. Saya mencontohkan perbandingan balapan dunia analog dengan dunia digital seperti kuda melawan mobil ferrari (250 tenaga kuda). Masih mau naik kuda?! (pso)

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Teknologi Informasi

Bitcoin adalah mata uang digital yang terdesentralisasi dan tidak terpusat. Ini berarti tidak ada orang atau institusi di belakangnya, baik mendukungnya atau mengendalikannya. Tidak juga didukung oleh barang fisik, seperti logam mulia.

Sekilas ini mungkin tampak kontra-intuitif: bagaimana mungkin ada jika tidak ada yang mengendalikannya? Siapa yang menciptakannya? Bagaimana pencipta kehilangan kendali atas hal itu? Jawaban atas paradoks lah yang tampak. Ini adalah bahwa Bitcoin hanyalah sebuah program komputer.

Program ini memiliki pencipta (atau pencipta) namun identitasnya tidak diketahui saat ia merilis perangkat lunak Bitcoin dengan menggunakan apa yang diyakini sebagai nama samaran: Satoshi Nakamoto. Bitcoin tidak dikendalikan secara ketat oleh siapapun. Pencipta tidak kehilangan kendali karena dia (atau mereka?) tidak pernah memiliki code-nya. Source code-nya terbuka dan termasuk dalam domain publik.

Salah satu fitur paling inovatif dari Bitcoin adalah desentralisasi. Tidak ada server pusat yang menjalankan/mengontrol Bitcoin. Bitcoin beroperasi melalui jaringan komputer yang terhubung secara Pper-to-peer . Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang dibangun dengan cara yang terdesentralisasi, dan ini merupakan sebuah terobosan teknologi yang luar biasa.

Bitcoin menciptakan mata uang sendiri yang disebut bitcoin, dengan b kecil. Penciptaan acurrency merupakan bagian integral dari bagaimana sistem beroperasi, karena melayani dua tujuan simultan. Pertama, ini berfungsi untuk mewakili nilai. Kedua, penerbitan bitcoin baru digunakan untuk memberi penghargaan kepada operator di jaringan untuk mengamankan neraca yang terdistribusi. Kedua fungsi ini tidak dapat diabaikan tanpa mengubah desain secara signifikan.

Inti dari jaringan Bitcoin adalah database yang menyimpan transaksi yang telah terjadi di masa lalu serta pemegang dana saat ini. Database ini kadang-kadang disebut neraca/ledger, karena menyimpan entri yang mewakili pemilik dana.

Bitcoin bukanlah database terdistribusi pertama yang dibuat. Namun, persyaratan database keuangan berbeda dari aplikasi lain, seperti file sharing atau messaging sistem. Secara khusus, database keuangan harus tangguh terhadap pengguna yang mencoba melipatgandakan dana mereka, yang ditangani oleh Bitcoin dengan sangat elegan.

Beberapa kritikus berpendapat bahwa Bitcoin adalah skema penipuan. Bitcoin bukan itu. Dalam skema penipuan ada operator sentral yang membayar kembali ke investor saat ini dari arus masuk modal baru. Pertama, di Bitcoin tidak ada operator sentral yang bisa mendapatkan keuntungan dari relokasi dana. Kedua, tidak ada mekanisme untuk mengalihkan dana dari investasi baru untuk membayar imbal hasil. Satu-satunya dana yang diakui dalam protokol Bitcoin adalah bitcoin, mata uangnya.

Transfer Bitcoin dilakukan langsung oleh pengguna sesuai keinginan mereka. Protokol tidak dapat mengalihkan dana dari satu pengguna ke pengguna lainnya.

Ketiga, investasi baru di Bitcoin selalu diimbangi dengan disinvestasi. Investor yang memasukkan uang ke dalam bitcoin biasanya beroperasi melalui pertukaran di mana mereka membeli bitcoin dari Investor lain yang menjual investasinya. Tidak ada investasi baru yang mengalir ke dalam bitcoin. Jumlah mata uang asing yang telah masuk ke dalam bitcoin sama persis dengan jumlah yang keluar dari Bitcoin.

Namun, bitcoin, sebagai mata uang, bisa saja bubble. Apakah nilai bitcoin akan crash, bertahan, atau meningkat tergantung pada apakah bitcoin akan digunakan di masa depan untuk aplikasi yang berbeda. Ada beberapa aplikasi menarik untuk Bitcoin, yang paling mudah (tapi bukan satu-satunya) adalah untuk dijadikan media pertukaran dan nilai penyimpanan. Masih terlalu dini untuk mengetahui apakah salah satu dari aplikasi ini akan menjadi penting di masa depan.

Akhirnya, Bitcoin bukan hanya sekedar mata uang tapi keseluruhan infrastruktur yang bisa digunakan nilai transfer secara digital.

Indonesia hanya mengizinkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Rasanya untuk transfer uang internasional sudah mulai melirik Ripple atau sebangsanya. Semua kejahatan akan merusak kepercayaan pasar termasuk di bitcoin/ cryptocurrency. namun kejahatan di cryptocurrency bisa lebih jahat dari kejahatan perbankan konvensional. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kemunculan uang virtual baru-baru ini sebenarnya fenomena yang sudah lama atau berjalan sejak tahun 2013. Bermula dari komunitas kecil orang-orang yang berkecimpung di dunia IT, kemudian mewabah dan menarik lebih banyak pemain. Jika ditelusuri dari tahun 2013 sampai dengan akhir 2016 sebenarnya uang virtual tidak mengalami naik turun secara ekstrim karena jumlah pembeli dan penjual relatif masih kecil. Di periode itu uang virtual seperti Bitcoin memang dijadikan sebagai pengganti mata uang untuk bertransaksi secara online.

Keadaan berubah total pada pertengahan 2017 nilai Bitcoin naik 1.426 persen dibanding 3 tahun sebelumnya dari 913 Dolar AS per koin menjadi 13.393 Dolar AS. Kenaikan harga dipicu oleh spekulasi karena masuknya pemain-pemain besar seperti Reksadana Global, Hedge Fund, investor kelas kakap dan maraknya penambangan Bitcoin (mining).

Sebenarnya jika dikembalikan ke fungsi awal sebagai alat pembayaran dari sisi teknologi dibalik uang virtual atau disebut Blockchain punya banyak manfaat salah satunya membuat transaksi lebih efisien. Dengan banyaknya manfaat tersebut, solusinya bukan melarang Bitcoin tapi Bank Sentral justru punya peran untuk mengatur dan mengawasi. Pertama, platform uang virtual yang berada di Indonesia harus terdaftar di BI dan OJK. Hal ini untuk mencegah investasi bodong mengatasnamakan uang virtual yang marak di daerah-daerah. Kedua, mewajibkan pelaporan rutin daftar penjual-pembeli atau user uang virtual di platform tersebut. Ketiga, membuat regulasi yang jelas dan tegas sebagai sanksi bagi platform atau penjual yang ternyata memanfaatkan bitcoin untuk transaksi ilegal (penggelapan pajak, narkoba, prostitusi dan sebagainya).

Contoh pengawasan uang virtual yang cukup berhasil adalah Jepang. Dengan pengawasan yang diperketat dan adanya transparansi antara platform dengan Japan Financial Service Agency maka uang virtual lebih aman serta terbukti diterima di Jepang sebagai alat pembayaran yang sah. Lebih dari 4.500 toko ritel di Jepang menerima pembayaran Bitcoin melalui sistem QR Code.

Manfaat lain adalah soal jaminan dari Pemerintah. Baru-baru ini salah satu platform uang virtual di Jepang bernama NEM Currency (platform uang virtual No.10 terbesar di dunia) dilaporkan menghilangkan uang virtual yang dimiliki 260 ribu pemilik. Jumlah uang virtual yang hilang mencapai 400 juta Dolar AS. Otoritas Keuangan Jepang karena memiliki data yang akurat dan respon yang cepat akhirnya berhasil mengembalikan 400 juta Dolar AS kepada para pemilik uang virtual. Kenapa tidak mungkin diterapkan di Indonesia?

Memang uang virtual ini produk yang baru, dan lebih dari 70 persen bank sentral di dunia sedang mengkaji penerapan teknologi uang virtual pada mata uangnya. Kelemahan dari uang virtual selama ini karena tidak diregulasi dan dikelola bebas oleh swasta. Tapi dikemudian hari dengan menerbitkan uang virtual sendiri misalnya Rupiah digital bisa membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Namun, sisi resikonya juga perlu diperhatikan. Landasan hukum harus disiapkan dulu termasuk harmonisasi regulasi dengan institusi lainnya (BI, OJK, Bappeti).

Berikutnya soal sistem keamanan juga menjadi sentral, jangan sampai uang virtual rentan fraud, di hack, atau sistem error. Stabilitas uang rupiah ketika ditransaksikan melalui platform digital perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kinerja ekspor-impor, kebijakan moneter, bahkan pertumbuhan ekonomi. Terakhir kaitannya dengan Inflasi. Jumlah rupiah yang ditransformasikan menjadi uang virtual mempengaruhi jumlah uang beredar terhadap barang. Jangan sampai karena kapitalisasi perdagangan uang virtual semakin besar akhirnya menjauh dari jumlah barang yang ada di masyarakat, imbasnya inflasi akan meningkat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Kemajuan teknologi digital di era revolusi industri zaman now sulit dibendung, apalagi dikendalikan. Betapapun dicoba, tidak akan bisa karena akan seperti menegakkan benang basah. Termasuk jika pada suatu saat bakal menggusur atau meredusir sistem perbankan konvensional.

Mengapa ada kekuatiran bakal terjadi penggusuran bank konvensional tadi? Menurut saya sebaiknya kita anggap saja sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti impending atau yang tidak bakal tidak terjadi. Makanya kita bersiap siaga seperti dalam menghadapi banjir besar DKI. Kita punya banyak pakar IT misalnya di ITB dan sebagainya. Mengapa tidak mengarahkan agar para pakar IT menciptakan perangkat, sistem serta teknologi IT yang bisa kita gunakan sebagai suatu sistem perbankan berbasis IT? Mengapa kita hanya seperti menunggu dan menunggu "bis sekolah" dalam nyanyian Koes Plus?

Demikian juga laju cryptocurrency tidak perlu dihadang. Sebaiknya kita minta BI dan OJK menyiapkan perangkat serta sistem anyar agar cryptocurrency tertentu, bukan semuanya, bisa menjadi alat pembayaran yang sah, aman dan, legal. Mengapa? Melarangnya hanya seperti membangkitkan "batang tarandam" istilah orang Minang. So, if you cannot beat them, you join them. Tentunya, sekali lagi, dengan persiapan yang sangat lintas sektoral melibatkan para stakeholders keuangan, bank sentral (Indonesia, bukan Asia!), IT, pemerintah, dan lain-lain.

Yang namanya teknologi baru bagaimana akan dicegah? Dulu sekali transfusi darah dilarang oleh sebagian kelompok. Kini transfusi darah sebagai mukjizat pengobatan zaman modern terbukti menolong begitu banyak manusia.

Dalam kaitan dengan bank-bank kecil yang belum mempunyai kemampuan modal dan teknologi, tidak ada jalan lain mereka mesti merger. Bank adalah institusi bisnis yang heavily regulated. Ini dapat dipahami karena bank adalah bisnis yang mayoritas terbesar modalnya dimiliki orang lain. Kita lihat bagaimana Basel Accord perlahan tapi pasti menaikkan angka CAR perbankan sampai 8 persen dari modal, bahkan akan dinaikkan lagi rencananya. 

Tidak mungkin bank-bank kecil dan tetap kecil dibiarkan beroperasi dengan apologi faktor modal dan kekurangan resources apapun. Apalagi dengan batas jaminan LPS demikian rendah, bisa menjadi bahaya jikalau terlambat diurus tuntas.

Terakhir, kesiapan para penegak hukum, para pengelola keuangan, para pakar IT, dan praktisi perbankan perlu menjadikan lembaga mereka sebagai sebuah "learning organization" sehingga mereka menjadi jauh lebih pandai dan lebih siap daripada para "outlaws". Baik di bidang perbankan konvensional kini ataupun di bidang mata uang virtual nantinya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan