The Bottom 40 Percent Yang Terabaikan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 August 2018 18:00
Penulis
Isu kemiskinan masih saja ramai diperdebatkan, apalagi pada tahun politik seperti saat ini, semakin kencang dihembuskan baik oleh incumbent Presiden Joko Widodo maupun opisisi dengan sudut pandang yang saling berseberangan.

Pemerintah mengklaim keberhasilan mengentaskan orang miskin hingga di bawah 10 persen, sementara oposisi mengkritik sebagai pencapaian semu karena penurunan kemiskinan tersebut tidak berkelanjutan dan mereka rentan kembali miskin jika program bantuan sosial dicabut.

Perdebatan mengenai kemiskinan kini bergeser mengenai berapa sebenarnya jumlah orang miskin di Indonesia. Pemerintah bertahan pada jumlah yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa jumlah orang miskin Per Maret 2018  ‘tinggal’ 9,82 persen atau 25,95 juta orang dari total penduduk Indonesia,  berkurang sebanyak 633,2 ribu orang dibandingkan dengan September 2017 yang tercatat sebanyak 26,58 juta orang (10,12 persen).

Mereka yang masih miskin itu, menurut Badan Pusat Statistik, lebih banyak yang tinggal di perdesaan, jumlahnya mencapai 15,81 juta orang (13,20 persen), sementara di perkotaan sebanyak 10,14 juta orang (7,02 persen).

Presiden ke- 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam akun twitter @SBYudhoyono menyatakan mereka yang kurang mampu dan miskin jumlahnya 40 persen dari total penduduk atau lebih dikenal dengan sebutan The bottom 40 percent. Jika merujuk persentase tersebut maka jumlah orang yang kurang mampu dan miskin mencapai sekitar 100 juta orang.

SBY menggunakan ukuran yang pakai Bank Dunia. Lembaga tersebut menyebut 40 persen penduduk golongan bawah di masing-masing negara. Di negara berkembang yang pendapatan per kapitanya belum tinggi, mereka termasuk kaum sangat miskin, miskin, dan di atas miskin.

Dalam pembangunan berkelanjutan dunia (SDGs), dua tujuan yang ditetapkan terkait kemiskinan yakni menghilangkan kemiskinan ekstrim dan mencapai kemakmuran bersama. Sasarannya adalah 40 persen terbawah.  

Kelompok The bottom 40 percent inilah yang harus dibebaskan dari kemiskinan dan ditingkatkan taraf hidupnya dengan meningkatkan pendapatan mereka. Kelompok ini sangat rawan dan mudah terkena dampak jika terjadi kemerosotan ekonomi, terutama jika ada kenaikan harga, termasuk sembako.

Bank Dunia menggunakan ukuran kemiskinan adalah mereka yang mempunyai penghasilan di bawah 2 dolar AS per hari. Jika asumsi kurs rupiah Rp14.500  maka penghasilan di bawah Rp29.000 per hari dianggap miskin. Berbeda dengan BPS yang menggunakan ukuran garis kemiskinan yang menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan, yakni Rp11.000 per hari.

Jika memang masih ada 100 juta orang di kelompok terbawah, sungguh suatu angka yang sangat besar. Selama 73 tahun Indonesia merdeka, masih banyak rakyat yang belum sejahtera. Apakah ada yang keliru dalam kebijakan pembangunan? Program apa yang seharusnya digulirkan pemerintah agar mereka terangkat kehidupannya? Bagaimana dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang sekarang berjalan, apakah sudah  berjalan dengan efektif?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Kegagalan pemerintah merangkul 40 persen rakyat termiskin yang tidak menikmati dampak dari pembangunan jalan tol, kereta MRT, kereta LRT, kereta bandara, BBM satu harga karena motor saja tidak punya, kecuali  mereka minum BBM. Orang miskin tidak menikmati BBM satu harga.

Sebagian pekerja di Indonesia adalah petani tetapi nilai tukar petani turun. Nilai petani pangan naik tipis dari 99 ke 105, tetapi dibandingkan dengan November 2015 turun signifikan dari 105 ke 100,4. Bahkan sekarang harganya ditekan karena pemerintah ingin harga beras murah sehingga petani lagi yang terkena kebijakan tersebut.

Upah pekerja di sektor pertanian. Upah buruh tani turun sepanjang pemerintahan Joko Widodo. Di awal pemerintahannya upah tercatat Rp38.955 tapi sekarang turun ke Rp37.830.

Upah buruh bangunan di perkotaan juga turun selama pemerintahan Jokowi.  Jadi pemerintahan Jokowi kelihatannya gagal untuk mengangkat nasib dari 40 persen orang-orang terbawah. Sementara itu, dari November 2014 ke Juni 2018  upah riil buruh tani turun minus 1,65 persen, sementara buruh bangunan turun minus 2,38 persen

Data BPS menunjukkan juga kelas bawah tidak mengalami perbaikan dilihat dari indeks Gini di perdesaan yang naik, karena tidak jelas dana desa diberikan kemana, jangan-jangan ke orang partai. Ketimpangan di perdesaan naik sementara ketimpangan nasional mengalami penurunan.

Sebanyak 60 persen orang miskin ada di desa. Penurunan orang miskin di perkotaan lebih cepat dari penurunan kemiskinan di desa. Hal ini kembali menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi gagal atau abai untuk mengangkat 40 persen orang terbawah, tercermin dari perpindahan orang miskin yang  tak memilih Jokowi lagi karena nasibnya merana dengan dibangunnya jalan tol. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Kemiskinan adalah sebuah keniscayaan, bahkan untuk ukuran negara maju seperti Amerika Serikat pun. Keniscayaan tersebut timbul selama masih ada garis kemiskinan moneter yang disepakati pengambil kebijakan di sebuah negara dalam rangka terus meningkatkan kesejahteraan warganya.

Terkait dengan capaian kemiskinan Indonesia yang mencapai satu digit per Maret 2018 sebesar 9,28% perlu dilihat lebih luas lagi. Apalagi jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7,5 persen - 8,5 persen pada 2018, angka 9,28% masih jauh dari target. Kemiskinan ditarget turun 7 juta jiwa, namun baru berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,78 juta jiwa. Angka capaian tersebut sangatlah jauh dari target RPJMN kita. Jika capaian tersebut tidak tercapai, bisa dikatakan pemerintah gagal dalam memenuhi target kerja nya.

Kegagalan ini menjadi ironi di atas dua hal. Pertama, alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan sudah dikucurkan sangat besar seperti pada 2010 Rp100 triliun, dan 2018 meningkat menjadi Rp292,8 triliun, hampir 3 kali lipat.   Melimpahnya anggaran kemiskinan tersebut tidak sejalan dengan hasilnya. Meskipun anggaran berlipat, namun ada satu hal yang menurut penulis kurang dioptimalkan yakni program pengentasan kemiskinan lebih banyak menyasar kepada kegiatan yang non produktif tapi konsumtif semisal bantuan sosial. Benar bahwa pemerintah telah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH), namun cakupannya belum mencakup semua orang miskin.

Kedua, capaian kemiskinan satu digit per Maret 2018 lebih dikarenakan faktor-faktor yang tidak berkelanjutan, diantaranya adalah pertama, bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan I 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen dan kedua Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal. Berdasarkan data Bulog, realisasi distribusi bantuan sosial Program Beras Sejahtera (Rastra) pada Januari 2018 sebesar 99,65 persen, pada Februari 2018 sebesar 99,66 persen, dan pada Maret 2018 sebesar 99,62 persen.

Strategi capaian kemiskiann di atas menjadikan penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah tetap fragile apabila ada guncangan ekonomi semisal inflasi yang meroket. Pemerintah harus bertumpu pada kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat produktif dan berjangka panjang. Produktif disini adalah kebijakan penanggulangan non bansos. Kebijakan non bansos bisa berupa padat karya dalam rangka pembangunan infrastruktur-infrastruktur pendukung ekonomi.

Penanggulangan kemiskinan jangka panjang yang tidak boleh ditinggalkan adalah pendidikan. Pendidikan adalah instrumen pemotong rantai kemiskinan yang sangat efektif dibandingkan instrumen lainnya. Pemberian beasiswa untuk jenjang sekolah kejuruan dan perguruan tinggi yang masif dari saat ini adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Diponegoro

Kita menggunakan ukuran yang berbeda dalam mengukur kemiskinan. Kalau menggunakan ukuran Bank Dunia tentu yang dikatakan oleh Bank Dunia agak masuk akal, tetapi kita menggunakan ukuran yang lain yaitu standar pengeluaran Indonesia. Jadi ukuran Bank Dunia bagus tetapi tidak tepat untuk Indonesia yang menggambarkan kondisi Indonesia. Saya yakin kalaupun SBY berkuasa akan menggunakan ukuran Indonesia.

Standar Bank Dunia itu cukup tinggi, per hari 2 dolar AS atau sekitar Rp900 ribu per bulan, dua kali garis kemiskinan yang kita gunakan. Jangan lupa pengukuran yang kita gunakan itu memakai standar harga Indonesia sekaligus juga harga-harga dan kebutuhan Indonesia.

Yang dikatakan SBY benar tapi bukan standar itu yang digunakan. Saya yakin kalaupun SBY jadi presiden tidak akan menggunakan standar itu. Jadi sebetulnya itu hanya pada wacana politik, walaupun itu juga benar dari sisi metodelogi menurut bank dunia, tapi tidak tepat kalau digunakan di Indonesia. Biaya hidup kita berbeda dengan standar dunia.

Bantuan yang diberikan untuk pengentasan kemiskinan sifatnya konsumtif itu pasti karena sifatnya jangka pendek, dan itu akan dilakukan oleh presiden siapapun. Harusnya memang tidak begitu, tetapi siapapun pemimpin politik akan melakukan hal yang sama, saat presidennya SBY pun melakukan itu, ketika menjelang pemilu Bantuan Langsung Tunai (BLT) digulirkan, sehingga yang miskin turun, itu memang ada perspektif politiknya.

Yang sustainable (berkelanjutan) tidak bisa dalam waktu yang pendek, karena harus mengembangkan kapasitas individu dari warganegara, dan itu harus meningkatkan skill, muaranya pada produktifitas, sedangkan produktifitas itu ada banyak variabel yang mempengaruhi selain keterampilan, juga peluang sektor yang produktif dan lapangan kerja.

Apalagi kalau prasarana tidak dipenuhi, maka kemiskinan akan lama. Jadi sebetulnya ‘kejelekan’ Presiden Joko Widodo sekarang itu karena dia berani tidak popular dengan membangun infrastruktur yang tidak pernah dilakukan secara masif oleh presiden-presiden sebelumnya.

Pada periode kedua seharusnya menjadi lebih cepat atau nanti kalau infrastruktur telah terbangun, presiden pada tahun 2024 sudah mempunyai kemampuan akselerasi untuk mengurangi kemiskinan masyarakat, sekarang sudah mulai dari pondasinya. Kalau sekadar ingin popular presiden yang sekarang tidak perlu membangun infrastruktur.

Pengentasan kemiskinan bisa juga dilakukan melalui pengembangan usaha mikro, bukan hanya pendidikan. Tapi jangan lupa usaha mikro persoalannya bukan hanya modal, juga keterampilan serta kelembagaan yang perlu pendampingan.

Kalau semua aspek di dalam pengembangan usaha mikro itu dilakukan serentak tentu itu akan menjadi lebih cepat. Bukan hanya pendidikan dan keterampilan tapi juga permodalan serta pendampingan mengelola usaha dilakukan secara serentak dan simultan dari segala sektor. Model pembangunannya yang harus berubah, itu akan menjadi lebih cepat.

Kalau kita lihat rata-rata usaha mikro itu menyerap 1,8 hingga 1,9 persen tenaga kerja, jadi cukup efektif sebetulnya, walaupun semua itu harus dilakukan dengan pendampingan yang baik, bekal manajerial, dan penyediaan pasar.

Progam tersebut sudah dimulai tapi belum serentak.  Dari pengalaman di lapangn di tingkat daerah  belum ada koordinasi yang baik sehingga fokusnya menjadi tidak tepat atau tidak adanya pembagian program kerja pilihan yang terkordinasi dengan baik,. Jadi problemnya adalah belum adanya  manajemen birokrasi yang tepat.

Dalam jangka pendek pilihannya program bansos dan Resta (beras sejahtera), tapi itu bukan pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik adalah program Padat Karya karena manfaatnya lebih banyak dan lebih besar. Kelihatannya presiden sudah menggulirkan lagi serta beberapa pemerintah provinsi sudah melakukannya, dan itu jauh lebih baik. Model itu pernah berhasil dikembangkan saat zaman Presiden Soeharto. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung