Terima Utang, Indonesia Derita Dua Bencana
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 16 October 2018 17:30
Penulis
Frasa ‘bencana datang, utang terbilang’ sangat pas untuk menggambarkan tawaran utang dari Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia  masing-masing senilai 1 miliar dolar AS atau Rp15 triliun dengan kurs Rp15.000 per dolar AS  untuk membantu pembangunan kembali daerah yang terdampak gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Tawaran tersebut disampaikan Presiden ADB Takehiko Nakao kepada Presiden Joko Widodo  saat bertemu di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali. Seperti dikutip Tempo.co, pinjaman ADB itu untuk membiayai pembangunan kembali infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan rakyat seperti  air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, sekolah, dan jaringan listrik.

Pinjaman bantuan darurat ADB, seperti dikutip liputan6.com, akan dikoordinasikan dengan pemerintah, masyarakat setempat di wilayah bencana, dan para pemangku kepentingan lain. Utang tersebut akan diproses dengan cepat untuk bisa disepakati oleh Dewan Direktur ADB.

Berbeda dengan pinjaman regular, utang untuk bencana ini mempunyai ketentuan khusus yakni  masa tenggang (grace period)  8 tahun dan pembayaran kembali selama 32 tahun. ADB juga berjanji memberikan bantuan teknis dalam melakukan kajian mengenai kerusakan dan perencanaan pemulihan dan pembangunan kembali.

ADB optimistis manajemen makroekonomi Indonesia tetap baik. Fundamental ekonomi Indonesia dinilai kuat yang ditunjukkan dengan proyeksi  tingkat pertumbuhan sebesar 5,2 persen, inflasi yang terjaga di tingkat 3,4 persen pada tahun ini.

Sementara itu, Bank Dunia menyebutkan bahwa paket pinjaman dana tersebut bisa dalam bentuk bantuan tunai kepada 150.000 keluarga termiskin yang terkena dampak bencana selama  6 bulan – 1 tahun.

Dana tersebut juga dapat digunakan untuk memperluas perlindungan sosial guna mendukung ekonomi dan pekerjaan lokal selama fase pemulihan, sekaligus menghindari kerusakan jangka panjang terhadap sumber daya manusia.

Dalam valuasi awal Bank Dunia memperkirakan kerugian fisik sebesar 531 juta dolar AS atau sekitar Rp8,07 triliun yang terdiri dari kerusakan perumahan sebesar 181 juta dolar AS (Rp2,75 triliun), kerusakan  sektor non-perumahan 185 juta dolar AS (Rp2,82 triliun),  dan infrastruktur 165 juta dolar AS (Rp2,5 triliun).

Jika melihat persyaratan pinjaman yang ‘sangat lunak’, sudah sepatutnya ‘uluran tangan’ ADB dan Bank Dunia itu disambut dengan riang gembira. Jarang ada pinjaman ‘sangat murah’ yang ditawarkan negara-negara donor. Bisikan halus ini bisa jadi menyelimuti hati para pengambil keputusan di negeri ini.

Tetapi tidakkah utang tetap utang? Dari pada menerima utang baru, apakah bencana gempa tidak dapat dijadikan jalan masuk bagi pengurangan utang atau beban finansial bagi Indonesia yang tertimpa musibah?  Bukankah dengan pemotongan utang pemerintah mempunyai ruang fiskal dalam mengalokasikan anggaran bagi korban gempa?

Apakah tidak sebaiknya pemerintah mengkoordinasikan semua donasi yang dihimpun rakyat Indonesia semesta melalui berbagai cara dan hibah negara sahabat sebagai ganti utang? Bukankah pemerintah memiliki cukup institusi untuk menghimpun dana masyarakat dan menggunakannya secara efektif dan efisien dalam membangun kembali daerah yang terkena dampak bencana gempa?

Jika pemerintah menerima utang ADB dan Bank Dunia, bukankah berarti Indonesia mengalani double bencana, gempa dan beban finansial di masa depan?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Diambil atau tidak utang yang ditawarkan oleh ADB dan Bank Dunia, kondisi APBN kita sangat terbatas kemampuannya, apalagi defisit APBN saat ini sudah mendekati  2 persen lebih, sehingga utang itu dapat diterima sejauh untuk kepentingan masyarakat, diperhitungkan, dan digunakan secara efektif dan transparan.

Jadi tidak masalah utang ini diterima karena untuk kepentingan masyarakat, apalagi bencananya cukup parah sehingga mau tidak mau pemerintah harus ikut turun tangan. Kalau pemerintah tidak segera turun tangan maka recovery-nya menjadi lambat.

Masalahnya memang menyangkut soal politik karena bantuan ini untuk korban gempa sehingga dapat dipolitisasi. Dicurigai dananya nanti digunakan untuk apa.

Agar penggunaan dana pinjaman ini tidak dicurigai bermuatan politik bisa mencontoh penanganan gempa bumi dan tsunami Aceh dengan membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sangat transparan dalam menyampaikan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Jika pengelolaan utang ini dilakukan seperti di Aceh mungkin tidak menimbulkan kontroversi.

Ini memang utang dan harus dibayar di kemudian hari. Tetapi sejauh ada multiplier effect bagi ekonomi pada dasarnya utang tidak ada masalah. Yang banyak dikritik itu kalau kita meminjam tetapi tidak jelas penggunaannya.

Pada masa Orde Baru setiap pinjaman sudah jelas peruntukannya untuk apa, program yang dibiayai apa saja.  Hal ini berubah saat dimulainya era penerbitan obligasi, dimana penerbitannya sebatas mendapatkan utang tetapi tidak diperjelas dananya untuk pembangunan apa.

Indonesia dapat memanfaatkan masa tenggang waktu, grace period, dibebaskan dari pembayaran cicilan pokok dan bunga dalam beberapa tahun, dan setelah itu baru membayar cicilan. Untuk itu pemerintah bisa mengajukan syarat-syarat, bukan hanya kreditor yang menetapkan.

Mengenai pemotongan utang karena adanya bencana, hanya bisa dilakukan untuk pinjaman yang sudah diterima dan terjadi pada daerah yang terkena bencana.  Kalau yang ditawarkan ADB dan Bank Dunia ini adalah utang baru, tetapi Indonesia bisa mengajukan block grand ke lembaga donor.

Untuk memobilisasi dana masyarakat bisa dilakukan koordinasi oleh pemerintah dari beberapa lembaga yang melakukan pengumpulan dana secara sendiri-sendiri.  Dengan adanya BRR seperti di Aceh maka semua sumbangan harus melalui lembaga tersebut. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Tawaran utang dari ADB dan Bank Dunia bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dengan melihat lebih dulu persyaratan-persyaratan yang diajukan. Kalau dana tersebut digunakan untuk rekonstruksi fisik, diterima saja dana itu.

Tetapi jika penggunaannya bukan untuk  pembangunan fisik, elemen-elemen non fisik, maka utang tersebut tidak perlu diterima karena banyak trik kepentingan lembaga donor di dalamnya.  

Kalau dana tersebut untuk pembangunan fisik, diterima dana itu dan digunakan untuk pembangunan prasarana yang dibutuhkan dan diserahkan pengerjaannya kepada BUMN atau usaha lain. Tetapi kalau banyak cerita uang tersebut digunakan untuk hal-hal  yang sifatnya non fisik, dananya balik ke negara donor maka akan termakan oleh trik yang dilancarkan.

Ini memang utang, tetapi lebih baik dari utang regular. Yang menyedihkan di media ditulis sebagai bantuan. Ini bukan bantuan, tetapi utang. Kalau tidak ada yang mau berutang kepada ADB atau Bank Dunia maka mereka akan bangkrut, tutup. 

ADB dan Bank Dunia paling takut jika tidak ada yang mau menerima utang, tidak ada nasabah. Saat ini hanya 30 negara yang masih menerima utang. Indonesia merupakan nasabah utama sehingga benar-benar dipelihara.

Pemerintah dapat juga menggalang dana masyarakat untuk mendanai pembangunan daerah terdampak gempa, tetapi tergantung kepada kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat tidak percaya, khawatir uangya dikorupsi tidak bisa dilaksanakan. Dalam hal ini trust kepada pemerintah sangat penting. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF