Tercyduk, Pemerintah Impor Beras Lagi Diam-Diam
berita
Ekonomika
Sumber Foto : nusantaranews.co (gie/watyutink.com) 24 May 2018 14:00
Penulis
‘Tercyduk’, mungkin istilah kidz jaman now ini paling pas untuk menggambarkan langkah diam-diam pemerintah melakukan impor beras jilid II ke Vietnam dan Thailand. Impor beras jilid II ini ketahuan setelah Saigon Times pada 2 April 2018 memberitakan bahwa ada tambahan ekspor beras Vietnam ke Indonesia sebanyak 300 ribu ton, dan 200 ribu ton dari Thailand. Nah Loh, Kenapa impor lagi? Diam-diam pula seperti ada sesuatu yang disembunyikan?

Selain itu, kantor berita The Voice Of Vietnam Online (vov.vn) juga menampilkan laporan berita yang berjudul "Import Demand Continues Boosting Vietnam`s Rice Export", yang menyebut, impor beras ini merupakan yang kali ketiga bagi Indonesia sejak 2018. Dalam berita tersebut Chairman Vietnam Food Association (VFA), Nguyen Ngoc Nam menyatakan, Perum Bulog telah mengundang The Vietnam Northern Food Corporation dan The Vietnam Southern Food Corporation untuk menyuplai beras kepada Indonesia. Kontrak tersebut direalisasikan sejak April hingga Juli 2018.

Setelah ‘tercyduk’, Pemerintah pun akhirnya mengakui telah menerbitkan kebijakan mengenai  impor beras tambahan sebanyak 500 ribu. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membenarkan pemberitaan pada laman The Voice Of Vietnam Online (vov.vn) ini. Izin impor tahap kedua ini diputuskan berdasarkan hasil  Rapat Koordinasi Terbatas (Rekortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan, Perum Bulog mencatat bahwa Stok Bulog pada 14 Mei 2018 sebanyak 1.262.782 ton. Stok ini cukup untuk penyaluran hingga 5 bulan ke depan, terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,155 juta ton ditambah stok komersial sebesar 106 ribu ton.

Sementara, Kementerian Pertanian menyebut bahwa produksi dan persediaan beras yang ada saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama puasa hingga pasca Lebaran. Menurut perhitungan Kementan, dengan produktivitas padi sebesar 3 ton sampai 3,5 ton per hektare, maka produksi beras diprediksi bisa mencapai 3 juta sampai 3,5 juta ton. Produksi Juli mendatang akan menembus 7 juta ton seiring dengan program panen padi di lahan rawa yang sudah berlangsung di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sementara, konsumsi nasional hanya sebesar 2,5 juta ton per bulan.

Lantas, apa yang menjadi pertimbangan bagi Kemendag untuk melakukan impor beras jilid II ini? kok bisa antar stakeholder ini tidak sinkron dalam hal pengadaan stok beras? Kenapa pula data yang dimiliki Kemendag dengan data Kementan dan Bulog bisa berbeda?

Di sisi lain, DPR juga mengaku kaget dengan adanya impor jilid II oleh Pemerintah ini. Bahkan kabarnya pemerintah membeli beras jenis medium dari Vietnam seharga Rp8.900 per kg. Harga ini lebih mahal dari beras medium lokal yang beredar di pasaran seharga Rp8.500 per kg. Kenapa pemerintah tidak membeli saja beras dari petani dari pada beli beras dari Vietnam yang lebih mahal?

Saat ini, total Indonesia telah mengimpor 1 juta ton beras. Setelah sebelumnya pada 12 Januari 2018, pemerintah telah mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand. Padahal, 5 bulan ini petani mengalami panen raya. Kenapa tidak menggenjot pertanian dalam negeri saja? 

Dengan kondisi seperti ini, rasanya janji kampanye Jokowi-JK untuk swasembada beras, mustahil terealisasi, jika masih import minded begini. Lantas, Bagaimana nasib  dan masa depan petani? Jangan-jangan benar rumor yang mengatakan bahwa impor komoditas (termasuk beras) adalah cara paling pas untuk mengumpulkan dana politik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Pemerintah harus jujur tentang data pangan nasional. Sebab sampai saat ini masih terjadi perbedaan data pangan, terutama data produksi dan konsumsi, antara kementerian pertanian dan kementerian kelautan dan perikanan dengan kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian.

Pembagian kewenangan tugas pokok sesuai fungsi dan peran masing-masing kementerian yang menyebabkan terjadinya “perang data pangan” di internal pemerintah.

Kementerian pertanian menyatakan terjadi surplus beras. Bahkan untuk komoditas beras premium dan jagung telah diekspor. Tetapi anehnya, jika surplus beras mengapa pemerintah impor dan impor beras 500 ribu ton lagi? Total tahun ini menjadi 1 juta ton beras impor.

Pemerintah harus berterus-terang mengemukakan berapa cadangan beras pemerintah (CBP). Jika bisa sampai 5 bulan ke depan, lalu mengapa harus impor? Apakah ada gangguan atau bencana alam sehingga menganggu angka ramalan produksi padi ke depan? Jika tidak ada kejadian luar biasa, mengapa harus impor?

Jika tidak diakhiri kondisi seperti itu maka yang terjadi bahwa persoalan pangan akan masuk pada wilayah ‘political game’. Jika kondisi seperti itu maka akan membahayakan ketahanan pangan dan kedaulatan sebagai bangsa.

Beberapa waktu lalu, Kemendag dan Bulog sedang menunggu beras impor masuk ke pelabuhan, di saat yang sama kementerian pertanian bersama beberapa pimpinan lembaga tinggi negara melaksanakan dan mempublikasikan panen raya serta menyatakan Indonesia surplus beras. Jadi tidak perlu impor beras.

Saya meminta kepada Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung membenahi, menertibkan, mengevaluasi, dan mengendalikan data dan komoditas pangan secara langsung. Sebab kenyataannya tugas melaksanakan koordinasi oleh Kemenko Perekonomian belum berhasil dan tidak berjalan maksimal.

Hal ini penting, sebab jika langsung di bawah pengawasan presiden secara langsung dan intensif akan mempercepat fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian yang berwenang di bidang pangan sehingga akan menciptakan kebijakan satu pintu melalui data pangan yang valid dan akurat.

Di samping itu, Presiden Jokowi akan dapat menepis kecurigaan, praduga, dan pikiran negatif dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha bahwa sebenarnya dibalik pertarungan kebijakan impor pangan antar kementerian itu adalah merupakan pertarungan bisnis di antara mereka sendiri dan kelompok bisnisnya karena ada margin yang diperebutkan.

Menurut saya, persoalan pangan tidak boleh masuk ranah politik karena ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kesehatan pangan adalah hajat hidup orang banyak dan menjadi tugas pemerintah, sesuai UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Sudah saatnya Presiden Jokowi segera mengeluarkan keputusan pembentukan Badan Pangan Nasional, sesuai amanat UU Nomor 18 tahun 2012. Yang seharusnya sudah dibentuk bulan November 2015. Jadi sudah terlambat. Karena dengan lahirnya BPN ini akan merestrukturisasi sistem, mekanisme, dan tata niaga pangan nasional.

Saya masih optimis bahwa bangsa Indonesia akan menjadi negara lumbung pangan dunia mengingat topografi Indonesia sebagai negara tropis, selalu disinari matahari untuk proses fotosintesis, kekayaan flora fauna yang bersifat big diversity namun belum maksimal dikembangkan dan diproduksi. Hal itu dengan syarat bahwa kekayaan Indonesia harus dikelola dengan benar, integratif, lestari, dan melibatkan partisipasi rakyat Indonesia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Permasalahan data memang masih menjadi permasalahan dasar yang utama dalam pengadaan pangan, bukan hanya di komoditas beras saja. Hampir semua komoditas pangan seperti jagung, kedelai, dan lainnya, mempunyai masalah di pendataan yang tidak akurat dan tidak sinkron antar stakeholders. Kementerian Pertanian mempunyai data sendiri yang menyebutkan stok pangan aman, namun di sisi lain, Kementerian Perdagangan mempunyai data stok pangan yang mengharuskan adanya impor untuk stabilisasi harga pangan. Kesimpang-siuran data ini yang menyebabkan masalah pangan belum berhasil teratasi hingga sekarang.

Permasalahan data ini pula yang menjadi polemik saat ini dimana keputusan impor beras oleh Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menjadi kontroversi di masyarakat. Kementerian Perdagangan bersikukuh impor diperlukan untuk menekan harga beras di tingkat konsumen yang masih tinggi sejak awal tahun ini. Sementara Kementerian Pertanian mengklaim stok untuk bulan Ramadhan aman hingga lebaran, jadi tidak memerlukan impor. Sekarang kita harus melihat data di lapangan untuk mengetahui apa yang terjadi di pasar beras nasional.

Harga beras di berbagai tempat di Indonesia masih tinggi. Untuk beras kualitas medium rata-rata harganya mencapai Rp11.750/kg per 23 Mei 2018. Sedangkan untuk beras dengan kualitas premium rata-rata harganya mencapai Rp.12.825/kg per 23 Mei 2018. Padahal pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium dengan range harga Rp9.450-Rp10.250 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras premium sebesar Rp12.800-Rp13.600 per kilogramnya. Range tersebut berdasarkan pembagian wilayah. Untuk beras kualitas premium tidak ada permasalahan dan harga sesuai dengan HET. Namun di pasar beras medium masih bermasalah dimana harga tidak mampu ditekan meski sudah diberikan HET. Selisih harga rata-rata dengan HET mencapai Rp2.300/kg, masih sangat tinggi.

Permasalahan harga yang masih tinggi ini walaupun sudah ditetapkan HET ini merupakan cerminan dari ketiadaan stok di lapangan. Secara hukum ekonomi, stok beras yang kurang dengan permintaan yang tidak berkurang akan menyebabkan harga akan naik. Ini terjadi dengan komoditas beras saat ini. Jika kita lihat di website Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), stok beras masih berada di angka 1,3 juta ton dimana angka tersebut sudah termasuk angka impor sebesar 500 ribu ton. Jadi memang stok beras di gudang BULOG sendiri masih rendah. Kementerian Pertanian sendiri mempunyai hitungan sendiri meskipun masih menggunakan asumsi dan perkiraan. Perkiraan produksi beras dari Kementerian Pertanian sendiri ialah 3-3,5 juta ton sehingga diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun angka tersebut masih merupakan angka ramalan.

Jika dilogikakan, apabila stok untuk beras aman, seperti kata Kementerian Pertanian, harga tidak mungkin masih tetap tinggi. Namun kenyataannya berkata lain, harga masih tinggi. Penggunaan data perkiraan oleh Kementerian Pertanian tidak dapat dijadikan dasar Pemerintah untuk mengambil kebijakan. Angka tersebut masih bisa meleset, bahkan bisa meleset jauh. Sedangkan pasar membutuhkan kepastian stok pangan, bukan perkiraan.

Dengan berdasarkan stok beras BULOG yang masih minim serta angka produksi beras dari Kementerian Pertanian yang masih berupa angka perkiraan, pengambilan kebijakan untuk menambah impor beras merupakan kebijakan paling rasional untuk melindungi konsumen. Namun pengambilan kebijakan ini juga harus melihat dari sisi petani agar petani juga terlindungi. Impor beras tidak berdekatan dengan musim panen untuk menjaga harga di tingkat petani. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kementrian Perdagangan kembali membuka keran impor beras dari Vietnam dan Thailand pada April 2018 sehingga total impor beras sejak awal tahun sudah mencapai 1 juta ton. Ada tiga permasalahan besar dalam impor beras 1 juta ton ini.

Pertama, sudah sejak lama tidak pernah ada satu data beras nasional yang valid dimiliki oleh pemerintah. Sudah sejak lama pula berbagai elemen masyarakat mendorong pemerintah untuk memiliki satu data tersebut dan sampai hari ini permasalahan satu data tersebut belum pernah dituntaskan oleh pemerintah. Akibatnya, tiap kementrian/lembaga pemerintah yang berkaitan dengan perberasan memiliki datanya masing-masing dan terus-menerus saling klaim kebenaran data yang mereka miliki untuk menunjukkan keberhasilan kinerja tiap kementrian/lembaga tersebut. Padahal, satu data perberasan penting karena menyangkut banyak aspek, seperti kesejahteraan petani dan transaksi perdagangan internasional, dan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti Kementrian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian harus proaktif untuk mendorong hadirnya satu data perberasan nasional agar kebijakan pemerintah dapat sinkron antar kementrian/lembaga.

Kedua,  kalau saja impor beras dilaksanakan jauh dari masa panen, tentu tidak akan banyak yang mempersoalkan kebijakan impor beras selama produksi beras dalam negeri belum mampu mencukupi konsumsi beras dalam negeri. Namun, ketika beras diimpor di sekitar masa panen, tentu hal ini menimbulkan polemik karena berarti ada permasalahan tata kelola perberasan yang sangat serius di dalam tubuh pemerintah. Selain itu, waktu pelaksanaan impor yang berada di sekitar waktu panen juga membuat rusak pasar beras dalam negeri, khususnya menyangkut kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani sudah jauh anjlok sejak tahun 2014 hingga saat ini yang berada di sekitar angka 101. Dengan angka NTP 100 yang menunjukkan daya beli petani sangat pas-pasan karena kemampuan tukar produk yang dijual petani sama dengan kemampuan tukar produk yang dibutuhkan petani untuk produksi dan konsumsi, maka angka NTP 101 yang saat ini dimiliki oleh petani menggambarkan bahwa petani saat ini jauh dari kata sejahtera karena daya belinya sangat lemah. Apabila pemerintah benar-benar serius ingin meningkatkan kesejahteraan petani, sudah sepatutnya bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, untuk stop impor beras secara membabi-buta.

Ketiga, terlalu banyak pencari rente dalam perdagangan pangan di Indonesia. Banyak sekali komoditas pangan yang menjadi bahan bancakan para pemburu rente, mulai dari gula, bawang putih, juga termasuk beras. Harus diakui bahwa memang keuntungan dari perdagangan komoditas pangan Indonesia memang sangat menjanjikan keuntungan besar dan hal ini sudah menjadi rahasia umum sejak lama. Namun, permasalahan rente ini sampai kini belum pernah dituntaskan oleh pemerintah karena justru pemerintah sendiri patut diduga kuat mencari keuntungan dari transaksi perdagangan pangan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) awal tahun ini menyebutkan bahwa 3 menteri terakhir dari Kementrian Perdagangan, termasuk menteri saat ini Bapak Enggartiasto Lukita, patut diperiksa oleh aparat penegak hukum terkait berbagai masalah di instansi mereka. Kalau sudah seperti ini, Presiden harus turun tangan untuk membereskan tata kelola pangan, termasuk beras, agar tidak menjadi lahan basah menghasilkan pundi-pundi, termasuk pundi-pundi untuk kampanye di tahun politik. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Melihat cara menyelesaikan persoalan tingginya harga beras saat ini dengan impor, menunjukkan para pemimpin kita sekarang tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana membangun pertanian. Yakni, mengembalikan tujuan dari pembangunan pertanian dengan menempuh langkah-langkah yang terukur dan komprehensif dengan membangun dan mendayagunakan instrumen penunjang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Cara berfikir yang utuh di sektor pertanian ini merupakan langkah revolusioner yang harus dilakukan secara serentak: revolusi benih dan benur, revolusi budidaya, dan revolusi pengolahan/peningkatan nilai-tambah.

Jika saat ini produktivitas beras petani turun, berarti ada masalah juga dengan tugas Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian yang seharusnya memberikan edukasi, penyuluhan, dan pendampingan agar petani mampu mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitasnya. Dulu saya sudah merumuskan tentang komisi kerja tetap agroindustri di Departemen Pertanian dan Departemen Perindustrian, yang tujuannya supaya agroindustri yang dikembangkan merupakan peningkatan dari sektor pertanian, agar petani juga mendapat nilai tambah. Jadi Kementerian Perindustrian tidak boleh bikin industri yang berdasarkan impor. Apabila kita mampu menanan, menghasilkan dan memproduksi sendiri, ya jangan impor.

Menteri Perdagangan memperhatikan akar masalahnya terlebih dahulu, kenapa hal itu bisa terjadi? Jangan yang diuntungkan hanya pedagang, petani yang memproduksi komoditas mustinya dipikirkan juga. Jangan impor minded.

Pada akhir tahun 1970 an, ketika saya bertugas di pedesaan, pernah para petani di sana bertanya kepada saya, apa benar pemerintah memperhatikan dan membantu kami para petani? Sebenarnya gampang sekali pemerintah membantu petani: cukup beli hasil panen mereka dengan harga yang wajar!

Dahulu saat kita mengejar swasembada beras – at all cost, sehingga berhasil ber-swasembada, yang kemudian membuat perekonomian kita kuat dan berjaya. Pertumbuhan ekonomi nasional begitu tinggi. Mata dunia tercengang melihat keberhasilan kita saat itu yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan rakyat di pedesaan.

Waktu itu, pemerintah khususnya Kementerian Pertanian, terus berfikir bagaimana memiliki dan mempertahankan stok beras nasional melalui peningkatan produktivitas petani. Saat itu, Bulog berperan secara efektif mengelola stok beras dan pangan nasional.

Celakanya, pasca reformasi, justru peran Bulog seperti dikebiri. Masuknya IMF pada awal reformasi telah mengubah skema pangan nasional. IMF meliberalisasi sektor pertanian dan pasar pangan nasional. Semua subsidi dan insentif di sektor pertanian dihapuskan. Lalu, pasar bahan pangan dibikin sedemikian rupa agar produk bahan pangan impor bisa bebas masuk ke Indonesia.

Melalui lobi-lobi konglomerat importir dalam negeri, bahan pangan impor pun membanjiri pasar lokal. Produksi petani lokal sengaja diadu dengan produk pertanian impor yang harganya jauh lebih murah. Karena subsidi dan insentif dihapuskan, yang membuat ongkos produksi petani pun menjadi tinggi, dan produk pertanian lokal harganya tidak kompetitif lagi. Sementara, negara-negara maju, selalu menyediakan subsidi kepada ekspor bahan pangan dan pertaniannya.

Hal ini diperparah dengan kekurang-pahaman pemerintah atas sektor pertanian. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan tidak sepenuhnya berpihak kepada petani dan sektor pertanian lokal. Kalau hal ini terus terjadi, lama-kelamaan pertanian kita akan mati, dan petani kita akan berhenti menjadi petani karena dianggap tidak menguntungkan dan menjamin masa depan, lalu bekerja di sektor lain. Swasembada hanya akan menjadi pepesan kosong. Dan kita tidak akan pernah lagi memiliki kedaulatan pangan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Berbagai kejanggalan terjadi di balik impor beras secara besar-besaran oleh pemerintah. Masak menteri pertanian bahkan menganggap impor tersebut tak diperlukan karena stok beras masih memadai.

Bisa jadi, di balik kejanggalan tersebut ada unsur kesengajaan, yaitu untuk membingungkan masyarakat. Setidaknya memancing masyarakat untuk sekadar berdebat tentang perlu atau tidaknya impor beras.

Mereka lupa bahwa impor beras adalah bisnis besar. Sebagaimana bisnis pada umumnya, ada komisi mengalir ke kantung pribadi. Apalagi sekarang ini politik kian panas sehingga membutuhkan banyak dana untuk melakukan berbagai manuver.

Kalau berbicara impor, kontraknya jelas berdasarkan dolar AS. Maka komisinya dalam mata uang yang sama tentunya. Bisa dipastikan kini para penerima komisi ini pasti senang bukan kepalang karena nilai dolar sedang melambung terhadap rupiah.

Bagi mereka jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar AS akibat keranjingan impor adalah berkah. Inilah mengapa jangan berharap impor beras dan komoditas pangan lainnya bakal mereda. Kedaulatan pangan pun hanya tampak cantik dalam pidato politik.

Runyamnya lagi, seiring dengan hiruk-pikuk pilkada serentak, gembar-gembor bahwa petani adalah tulang punggung perekonomian bangsa belakangan ini makin menggelegar di segala pelosok nusantara. Para politisi yang sedang memperebutkan tahta bupati, walikota, dan gubernur itu kian rajin blusukan dan bergaya bagai dewa penyelamat bagi para petani yang tak kunjung sejahtera.

Para politisi tersebut sadar betul bahwa bukan prestasi riil yang bisa membuat mereka kian populer tapi pencitraan. Inilah mengapa mereka sangat serius dalam menjungkir-balikkan fakta agar apapun yang diperbuat selalu tampak positif di mata masyarakat. Sebaliknya, yang dilakukan lawan politiknya tampak selalu buruk

Agar tipu-menipu berhenti aparat penegak hukum sebaiknya segera melakukan investigasi terhadap impor beras yang terus membengkak. Tak mustahil bila para pedagang beras kelas global ikut bermain. Mereka tentu melihat negara seperti Indonesia sasaran empuk karena kekacauan data statistik, dan kebutuhan dana politik yamg sedang meroket untuk menghadapi Pilpres dan Pileg 2019. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas