Temuan BPK dan Mimpi Pemerintahan Bersih
berita
Ekonomika

Sumber Foto: sindonews.com  (gie/Watyutink.com)

06 April 2018 19:00
Penulis
Hal menarik muncul dalam laporan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  terkait tata niaga pengelolaan impor pangan oleh Kementerian Perdagangan selasa (3/4/2018) lalu. Dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2017, terungkap sembilan temuan yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap sistem yang berlaku dan telah dipersyaratkan dalam tata niaga impor pangan.   

Ke-sembilan temuan itu antara lain pertama, izin impor beras 70.195 ton yang tidak memenuhi dokumen persyaratan, lewat waktu dan bernomor ganda. Kedua, impor 200 ton beras kukus tidak mempunya rekomendasi dari Kementan. Ketiga, pada 2016 impor sapi 9.370 ekor dan 86.567,01 ton daging sapi dan 3,35 juta ton garam tidak memenuhi dokumen persyaratan. Keempat, tidak adanya sistem pemantauan realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir. Kelima, alokasi impor gula kristal putih, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Selain itu berturut-turut temuan ke-6 sampai ke-9 terkait tidak adanya dokumen Persetujuan Impor (PI) dan tanpa koordinasi untuk impor gula 1,69 juta ton, 108.000 ton gula kristal merah yang tidak disertai analisis kebutuhan, PI sapi 50.000 ekor pada 2015 yang tidak melalui rapat koordinasi dan impor 97.000 ton daging sapi dan realisasi 18.012,91 ton senilai Rp737,65 miliar, tanpa melalui rapat koordinasi dan rekomendasi kementan (detik.com, 03/04/2018).

Dari rentetan temuan BPK di atas, ada dua hal mendasar yang seolah dilupakan sama sekali, yakni ihwal koordinasi dan tidak adanya data analisis kebutuhan dan produksi dalam negeri. Bagaimana bisa impor dilaksanakan tanpa adanya koordinasi dan dokumen persetujuan impor? Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Kasus tersebut tentunya tidak bisa disederhanakan hanya kasus “ketlingsut” atau terlupa dilakukan.   

BPK sendiri berdasarkan temuan hasil pemeriksaan merekomendasikan kepada Kemendag agar mengembangkan portal inatrade dan integrasi portal instansi/entitas lain terkait data dokumen hasil koordinasi dan data rekomendasi. Dengan demikian masalah miskoordinasi dan ketiadaan data memang menjadi masalah besar yang belum juga bisa diselesaikan, bahkan pada instansi setingkat kementerian negara.

(Lihat : Habis Dwelling Time, Terbitlah Logistik Mahal)

Jika demikian halnya, sesungguhnya birokrasi model bagaimana yang ada dalam sistem tata pemerintahan negara ini khususnya di Kemen Perdagangan? Bukankah birokrasi merupakan mesin penggerak pemerintahan yang semestinya bekerja dengan efisien dan saling terhubung dalam satu koordinasi yang efekfif? Apakah karena kondisi birokrasi seperti itu yang menyebabkan paket 16 deregulasi ekonomi tidak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan? Terbukti dengan adanya kasus-kasus regulasi tambahan/lartas di internal kementerian tertentu yang menghambat ekspor dan investasi, yang dibuat tidak melalui koordinasi dengan tim satgas deregulasi ekonomi.

(Lihat: Jonan Rempong Dicecar Senayan, Paket Deregulasi Tersendat)

Masih bisakah birokrasi pemerintahan di Indonesia diperbaiki? Mampukah birokrasi ‘dididik’ kembali untuk menjadi mesin penggerak pemerintahan yang bekerja efektif, dan tidak menjadi duri dalam daging? Bisakah mengubah budaya birokrasi agar tidak selamanya menjadi “bad sector” dalam upaya besar modernisasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa?

Apa pendapat Anda? Wayutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Koordinasi, taat prosedur, dan transparansi jadi barang kian langka dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak mengherankan bila auditor BPK menemukan berbagai ketidakberesan dalam impor puluhan bahkan ratusan ribu ton pangan, yang membuat para petani jengkel bukan kepalang.

Kenyataan membuktikan, suara para pahlawan pangan ini dianggap angin lalu.
Entah apa yang akan dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini. Sampai sekarang mereka masih diam. Tak perduli bahwa pangan impor terus mengalir di berbagai pelabuhan, membuat panen raya tak lagi membahagiakan para petani.

Ini tentu saja mengingatkan kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI. Auditor BPK menemukan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191,3 miliar. Namun temuan ini sampai sekarang tak jelas karena KPK lebih suka tutup mulut, demikian pula dengan penegak hukum lainnya.

Dalam soal impor pangan, temuan BPK bisa dilihat sebagai sebagai bukti adanya ketidakkompakan antar kementerian, sekaligus kemungkinan terjadinya kongkalikong untuk mencari keuntungan pribadi. Salah satunya adalah kebutuhan pada dana politik yang sangat besar menghadapi Pilpres dan Pileg 2019, selain niat untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam konteks ini jelas sekali bahwa petani diperlakukan sebagai tumbal, yang bisa dikorbankan demi kepentingan pihak lain. Jasanya sebagai pahlawan pangan cukup dipuji di arena kampanye atau pidato resmi. Selebihnya hidup mereka harus berlanjut meski dalam lingkaran setan kemiskinan.

Hal yang menyedihkan ini memang tampak mustahil bisa diselesaikan selama pangan masih bisa diandalkan sebagai komoditas politik. Apalagi kini petani tampak kian tak berdaya dihadapan para bandar besar di sektor pangan, yang bisa mempengaruhi keputusan kapan impor pangan harus dilakukan atau sebaliknya.(pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Menurut UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK dinyatakan bahwa peran BPK adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan lembaga pemeriksaan yang  bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan didasari prinsip pertanggungjawaban, transparan, akuntabel, dan profesional. Artinya, temuan-temuan yang kerap terjadi berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, maka kebijakan harus benar-benar dilakukan sesuai perundangan-undangan yang berlaku dengan prinsip good governance.

Berkaca dari berbagai temuan oleh BPK, adalah bentuk tanggung jawab BPK untuk menjalankan perannya sebagai lembaga negara dalam pencapaian kinerja pemerintahan agar sesuai dengan tata kelola yang baik dan bersih. Seperti halnya kasus importasi pangan.

Dalam konteks ekonomi kelembagaan, BPK sebagai bagian sistem kelembagaan memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap berbagai persoalan ekonomi. Jika terdapat inefisiensi dalam kelembagaan untuk mencapai kesejahteraan publik, maka pencapaian tujuan sektor publik tersebut dianggap tidak tercapai.

Kondisi ini menunjukkan lembaga pengelola ekonomi belum mematuhi perundangan atau tata kelola kelembagaan yang disepakati bersama. Implementasi tata kelola (governance) di lembaga tersebut sangat lemah dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Artinya, efisiensi dalam menciptakan pasar yang diharapkan belum terwujud.

Pelaku kelembagaan ekonomi publik bertujuan menyejahterakan masyarakat, salah satunya adalah pemerintah. Sebagai regulator, pemerintah berkewajiban menjaga agar pasar tetap dalam kondisi keseimbangan (equilibrium). Untuk itu, pemerintah dapat menerapkan prinsip good governance.

Dalam penerapan prinsip tersebut, birokrasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan ekonomi publik, dan efektifitas diterapkannya suatu regulasi. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan teknologi informasi adalah salah satu cara untuk mencapai efisiensi dengan harapan Ketidakvalidan/ ketidakandalan informasi/ data dalam upaya menerapkan regulasi dapat diminimalisir. Dengan semakin baik sistem informasi yang digunakan, semakin efisien pula implementasi suatu kebijakan. Kasus importasi pangan yang tanpa dokumen Persetujuan Impor (PI) akan dapat diminimalisir.

Kasus importasi pangan, menunjukkan terjadinya inefisiensi bidang pangan. Selain itu juga disebabkan oleh peranan lembaga tersebut dalam menjaga pasar pangan agar tetap dalam kondisi keseimbangan, tidak optimal. Sehingga terjadi kegagalan pasar (market failure). Akibatnya, perilaku pasar menyebabkan perilaku produsen dan konsumen menjadi tidak mudah dikontrol, sehingga informasi menjadi asimetrik, hingga akhirnya munculah para pemburu rente (rent seekers).

Agar pembenahan birokrasi dan tingkat kepatuhan terhadap sistem berjalan efektif, dapat diupayakan menjaga peran pemerintah agar pasar tetap seimbang dan berjalan efektif. Apalagi menyangkut barang publik, dimana tata kelola kelembagaannya harus efisien dan efektif. Efisien berkaitan dengan masalah akuntabilitas dan transparansi, sedangkan efektivitas berkaitan dengan ketercapaian terhadap tujuan.

Pembenahan dan komitmen dalam menjalankan prinsip good governance serta kepatuhan terhadap sistem kelembagaan yang sudah disepakati bersama dalam perundang-undangan menjadi prasyarat utama dalam mencapai tata kelola yang efektif dan efisien. Hal ini adalah sebuah keharusan dalam mencapai  keseimbangan pasar. Apabila tidak tercapai, maka konsekuensinya perilaku pasar menjadi tidak terkendali. Hal ini menunjukkan tata kelola yang buruk. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Ilmu Politik UMY Yogyakarta

Carut-marut pengelolaan tata niaga impor pangan yang tidak pernah tuntas diakibatkan eksekutif tidak memiliki pedoman yang jelas dalam bekerja. Akibatnya pelaksana kebijakan di lingkup kementerian bekerja secara sendiri-sendiri. Misalnya antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian seringkali tidak berjalan seiringan. Bahkan Kementerian Koordinator Perekonomian  nampaknya tidak bisa mengkoordinasikan kedua kementerian tersebut.  

Sebenarnya carut-marut tata niaga impor pangan hanya sekadar permasalahan teknis semata. Akar masalahnya adalah Indonesia tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mencapai kedaulatan pangan. Akhirnya semua orang menerjemahkan masing-masing dalam memenuhi pangan di Indonesia, di mana yang terjadi sekarang ini adalah lebih memilih kebijakan impor pangan. Ibarat sebuah drama di mana happy ending-nya Indonesia berdaulat di bidang pangan; kalau semua pihak menjalankan peran sesuai dengan skenario, maka happy ending tersebut bakal terwujud. Tapi, yang terjadi dalam tata kelola pangan di Indonesia berjalan sendiri-sendiri di antara kementerian.

Sampai saat ini, pemerintah tidak memiliki target kapan Indonesia berdaulat di bidang pangan dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Mestinya, target tersebut menjadi titik pijak kebijakan pemerintah. Kemudian, setiap kebijakan pemerintah (tingkat kementerian) berjalan seiringan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia tanpa impor.

Zaman Presiden Soeharto, Indonesia mencanangkan program swasembada beras yang diejawantahkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Program itu bisa kita katakan cukup sukses, karena Indonesia berhasil mengekspor beras ke beberapa negara.   

Setelah reformasi arah kebijakan negara semakin tidak jelas, karena tidak memiliki haluan negara (apapun namanya, entah GBHN atau pun yang lain) untuk menentukan arah kebijakan negara. Hal itu guna memastikan bahwa siapa pun presidennya akan tetap bekerja sesuai dengan haluan negara, soal teknis mengeksekusi kebijakan itu hanya persoalan gaya kepemimpinan. Arah kebijakan tersebut mestinya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menentukan. Tapi yang terjadi sekarang seolah-olah diserahkan kepada presiden terpilih; silahkan anda membuat program kerja sesuka anda untuk lima tahun ke depan.  

Berkaitan dengan tata kelola pangan, hal yang paling mendesak adalah Indonesia harus segera menentukan arah kebijakan negara mengenai; apa yang disebut berdaulat di bidang pangan dan kapan sepenuhnya akan terwujud. Kalau ini tidak dirumuskan, maka kedaulatan pangan tidak akan terwujud karena karena kebijakan di bidang pangan akan berbeda tiap presiden berganti. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional