Teknologi Digital dan Kesejahteraan Petani
berita
Ekonomika
Sumber Foto: koranjakarta.com (gie/watyutink.com) 23 April 2018 16:00
Penulis
Arus kemajuan teknologi digital yang kian tak tertahankan telah mendisrupsi segala kegiatan. Teknologi, yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan dan mobilitas manusia sejak revolusi industri 1.0 sampai era revolusi industri 4.0, telah mempengaruhi pola kegiatan dan pola pengambilan keputusan. Penggunaan tenaga manusia pun ikut tergerus dibanding era mekanisasi robotik dan otomatik (revolusi industri 3.0), menjadi era teknologi otomatisasi robotik, big data, artificial inteligent (AI), dan penggunaan internet.

Kegiatan dan transaksi ekonomi di bidang perbankan adalah yang paling banyak terdisrupsi akibat kemajuan teknologi digital/teknologi informasi. Namun, adakah kemajuan luar biasa era digital juga memasuki wilayah pertanian? Sebab, sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja (39,68 juta atau 31,86 persen dari 124,54 juta penduduk bekerja di Indonesia).

Sebagai catatan, persentuhan dunia pertanian Indonesia dengan teknologi budidaya pertanian dimulai sejak revolusi hijau di masa Orde Baru. Kala itu, revolusi hijau menghasilkan swasembada pangan selama 5 tahun pada 1984-1989. Tetapi revolusi hijau pada saat itu juga menimbulkan dampak kesenjangan ekonomi dan sosial di pedesaan, karena yang diuntungkan hanya petani kaya yang memiliki tanah lebih dari setengah hektare, juga pihak penyelenggara negara tingkat pedesaan. 

Semestinya, di tengah laju pembangunan yang berimplikasi pada berkurangnya lahan pertanian, penggunaan teknologi pertanian mutakhir seiring kemajuan teknologi digital/informatika dapat memaksimalkan hasil pertanian, seperti yang terjadi di Thailand dan Jepang misalnya. Beberapa inovasi teknologi masyarakat memang telah muncul di bidang pertanian. Sebutlah beberapa startup pertanian seperti aplikasi “Agtech” (Agricultural Technology). “Agtech” adalah aplikasi yang fokus pada pengembangan bisnis di bidang pertanian. Tak hanya ihwal informasi produk berkualitas, tapi teknologi ini menjadi sumber informasi bagi petani tentang cara bercocok tanam secara modern dan cepat, serta solusi mengatasi masalah pertanian dan sebagainya.

Begitu pula dengan inovasi teknologi agrikultur yang tengah digandrungi seperti “RITX” yang menawarkan fitur marketplace untuk memasarkan produksi pertanian, konsultasi pertanian, informasi harga komoditas, prakiraan cuaca, dan lainnya, fitur crowdfunding untuk pendanaan/investor kegiatan setiap musim tanam, dan fitur “IOT” (Internet of Things) yang digunakan investor dalam memonitor perkembangan proyek pertanian yang didanai, serta fitur Artificial Inteligence (AI) yang dapat membantu petani mengidentifikasi setiap permasalahan pertanian dengan solusi tepat guna.

Bisakah kemajuan itu juga diterapkan dan menjadi solusi sektor pertanian di tanah air? Lalu jika teknologi digital/informasi diaplikasikan di negeri ini, apakah otomatis mempu meningkatkan hasil produk pertanian dan tingkat kesejahteraan petani? Sebab tingkat pendidikan petani Indonesia sebagian besar rendah dan mereka tidak melek teknologi. Bagaimana mengatasinya? Sebab jika aplikasi teknologi digital pertanian ini diterapkan tanpa diimbangi dengan memperbaiki kognisi petani, lagi-lagi hasil produksi petani yang melimpah hanya akan menjadi bancakan para kapitalis yang berwujud "monster" digital.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Saat ini banyak pihak bicara tentang "Revolution 4.0" dengan penafsiran yang bisa jadi berbeda-beda. Memang jargon teknologi digital begitu kuat sihirnya bagi masyarakat, seperti saat Millenium Bug di tahun 2000 sehingga banyak pihak terjangkiti untuk mengatur ulang penanggalan komputernya agar data yang ada di dalamnya tidak terhapus hilang. Sesungguhnya dengan dinamai "Revolution 4.0" atau tidak, maka era sekarang tidak bisa menghadang lajunya arus digitalisasi di berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya sektor pertanian.

Sektor pertanian di dunia termasuk juga di Indonesia tengah mengalami perubahan generasi. Satu atau dua dekade yang lalu, para petani merupakan generasi yang masih gagap teknologi. Namun sekarang para petani sudah akrab dengan berbagai model HP karena mereka adalah petani generasi milenial yang sejak kanak-kanak sudah berkenalan dengan teknologi digital. Teledensitas seluler di Indonesia sudah mencapai lebih dari 120 persen. Meski demikian secara jumlah angkatan kerja pertanian dalam arti sempit di Indonesia, menurut BPS terjadi penurunan mulai dari 35,26 juta (2015), 35,09 juta (2016) dan 33,36 juta (2017). Bisa jadi sektor pertanian menjadi kurang menarik bagi generasi milenial sebagai lapangan kerja.

Terkait penggunaan teknologi digital di sektor pertanian Indonesia maka diharapkan hal itu akan berkontribusi sebagai solusi terhadap dua permasalahan sektor pertanian selama ini yaitu: akurasi data dan informasi serta disparitas harga antara produsen dan konsumen.

Sudah berulang kali kita saksikan karut marut masalah produksi pertanian di Indonesia, ketidaksinkronan data serta informasi, sering berujung pada pengambilan kebijakan yang impulsif dan menyebabkan inefisiensi di berbagai hal. Dengan penggunaan aplikasi digital pertanian dapat meningkatkan akurasi metode penghitungan ubinan produksi padi.

Selain itu bias pembulatan data hitung dari lapangan ke pusat data bisa dikurangi dengan real time counting dalam aplikasi hitung gabah kering panen. Sejak tahun lalu, telah dimulai program lintas sektoral (BPS, BPPT, LAPAN, Kementan, KemenPUPR, Kemeneg ATR serta pemerintah daerah) didukung para pakar remote sensing, pertanian, statistika, ekonometeri dan bidang lain terkait, mengembangkan metode Kerangka Sampel Area (metode KSA) untuk meningkatkan akurasi penghitungan produksi padi.

Hal lain yang kiranya dapat diselesaikan dengan bantuan teknologi digital adalah disparitas harga antara petani sebagai produsen dan rumah tangga sebagai konsumen. Adanya aplikasi monitoring harga komoditi pertanian yang sudah mulai muncul baik yang dikelola instansi pemerintah maupun swasta, seperti Panel Harga Pangan BKP,  PIHPS Nasional, Pak Tani Digital, Agripedia, RegoPantes dan masih banyak lainnya, setidaknya sudah mendorong transparansi harga berbagai komoditi pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Para petani dapat secara mudah dan cepat mengetahui pergerakan harga komoditas pertanian yang sebelumnya hanya menjadi rahasia para pedagang perantara untuk menekan rendah harga beli dari petani lalu dijual tinggi di pasar sehingga menangguk keuntungan berlipat tanpa perlu repot jerih payah menanam seperti yang dikerjakan petani berminggu bahkan berbulan.

Untuk terus mendorong pengembangan teknologi digital di sektor pertanian maka lagi-lagi komitmen pemerintah, diminta untuk diwujudkan dalam program nyata. Gerakan 1.000 startups dari Kemenkominfo dapat menjadi titik masuk pengembangan teknologi digital di sektor pertanian. Semoga ego sektoral sudah dapat dikesampingkan agar pak Tani dan bu Tani generasi milineal bernasib lebih baik dari pak Tani dan bu Tani di jaman-jaman lalu. (pso)

 

           

           

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Kalau kita lihat pekembangan teknologi digital ini sebetulnya lebih banyak pemakaiannya di industri manufaktur (secondary). Di negara maju saat ini banyak sekali pemakaian aplikasi-aplikasi teknologi di industri, di mesin-mesin produksi sehingga produktivitas industri meningkat. Bahkan kalau kita lihat di industri otomotif sekarang ada yang berkaitan dengan pemakaian Artificial Inteligents (AI) sehingga muncul produk driverless car (mobil tanpa supir), itu terjadi di industri manufaktur.

Dunia pertanian itu terbagi dua, yang pertama adalah industri primernya sendiri, dan kemudian adalah hasil pengolahannya. Kegiatan agrobisnis, agrokultur, itu sebenarnya adalah bagaimana mengolah menjadi nilai tambah yang kemudian  masuk ke industri manufaktur (secondary). Bagaimana menjadikan hasil produk pertaniannya lebih bagus. Ada mesin sortir, menjadikan diameter produk menjadi lebih besar misalnya, ada urut-urutan proses nya, dan itupun sebetulnya hanya menggunakan teknologi rendahan.

Sekarang pertanyaannya adalah, selama produktivitas primernya tidak naik, maka secondary nya juga tidak akan naik. Memang bisa dipercepat, tetapi secara total tidak naik.  Yang saya maksudkan adalah, misalnya ada produksi beras 5-6 ton per hektar, dengan penggunaan mesin-mesin produksi maka bisa lebih dipercepat, tetapi hasilnya sama 5-6 ton per hektar. Nah, sekarang bagaimana teknologi digital ini bisa mengembangkan atau meningkatkan hasil produksi beras, itu yang menjadi satu tantangan tersendiri.

Kalau kita lihat di Belanda misalnya. Negara yang besarnya kurang dari luas wilayah Jawa Barat, tapi dia salah satu negara eksportir terbesar di dunia untuk agrikultur/holtikultura. Untuk produk kentang, Belanda merupakan produsen nomor 2 dunia setelah Amerika Serikat. Mengapa bisa? Karena produknya lebih bagus. Tentu saja di sana ada penelitian-penelitian bagaimana menghasilkan bibit unggul, dan saya rasa itu dengan teknik-teknik rekayasa hasil pertanian yang mereka temukan sehingga bisa menemukan bibit unggul dan produtivitasnya sedemikian rupa.

Belanda membuat buah-buahan tropis yang dulu hanya bisa ditanam di negara tropis seperti Indonesia, jadi bisa tumbuh di negara Belanda. Uniknya bisa produktif sepanjang tahun. Itu bisa terjadi karena ada penggunaan rumah kaca. Jadi di dalam rumah kaca itu dibuat sedemikian rupa ada matahari buatan sehingga panas terus, dan temperaturnya bisa diatur.

Hal itu kan tidak benar-benar terkait dengan teknologi digital. Teknologi (rumah kaca) itu sebetulnya sudah bisa dikerjakan beberapa puluh tahun lalu karena cuma manipulasi cuaca saja, plus mekanisme hidroponik dan pengairan yang diciptakan di dalam rumah kaca (green house).

Jadi kata kuncinya adalah riset yang kuat. Riset di Belanda hanya bisa berhasil dengan campur tangan pemerintah yang memberikan subsidi. Tanpa dukungan pemerintahnya tidak mungkin bisa terlaksana. Jadi walaupun swasta tapi peran pemerintah dalam memberikan stimulus amat besar.

Di Indonesia era revolusi hijau sepertinya lebih banyak ada kegiatan riset dan teknologi pertanian, tapi sayang saya belum punya banyak data. Kalau dulu pemerintah sepertinya berperan sekali, tapi sekarang tidak begitu kelihatan. Kalau dulu sampai ada bibit diberikan kepada petani, seperti di China juga begitu. itu subsidi yang tidak kelihatan sebetulnya.

Kalau di Eropa seperti Belanda, subsidi yang diberikan benar-benar subsidi dan angkanya sangat besar sekali. Pemerintah mereka juga amat berperan dalam memberikan teknologi maju. Nah, sekarang apa yang pemerintah lakukan di Indonesia?

Aplikasi-aplikasi start up yang berkembang di Indonesia itu sepertinya basic riset nya lemah. Di Belanda ada Universitas Wageningen, itu khusus untuk agrikultur. Kita punya IPB tapi perannya juga kurang sekali. Ada, tetapi perannya tidak seperti di Belanda dengan rumah kaca yang menurut saya amat fenomenal. Sampai-sampai bisa menjadi eksportir terbesar di dunia. Lain dengan Jepang, mereka lebih fokus ke industri, untuk pertanian mereka hanya mencukupi saja, tidak untuk benar-benar tujuan eksport. Tapi di Thailand, memang eksportir hasil pertanian dan sudah lebih baik dari Indonesia. Bedanya, Thailand sudah bisa menghasilkan buah-buahan tropis sepanjang tahun. Riset di Thailand sudah cukup kuat dibanding Indonesia. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

Sistem ekonomi negara di dunia setelah berakhir perang dingin beralih ke kapitalisme yang sosialistik seperti di Amerika Seriikat (AS), negara-negara BRIC, Jepang, Eropa dan lainnya dimana keadilan sosial lebih bisa dirasakan dalam masyarakat bawah dan masyarakat petani untuk mencapai kesejahteraan yang luar biasa.

Semua diawali dalam wadah koperasi, seperti contoh di Jepang ada Koperasi Zennoh, yakni koperasi pertanian yang omsetnya jauh lebih besar dari Sogo dan dikelola secara modern.

Namun pada dasarnya petani bisa sejahtera jika ada lahan luas yang digarap bersama agar efisien dan efektif. Dalam era globalisasi ini, semula negara-negara maju menggunakan sistem ekonomi berbasis industri berat, kemudian mengalami stag karena berbagai kendala dan beban berat, maka AS mengawali perubahan dengan masuk ke industri berbasis smart idea dan sebagainya, seperti  Apple, Microsoft, dan lain-lain yang memberikan multiplier effect sangat besar pada pertumbuhan ekonomi dan menembus semua sektor, termasuk juga dalam bidang pertanian.

Lalu muncul istilah-istilah “Agrotech”, “MGo” dan lain-lain, dan sistem moneter Bitcoin. Disebut juga Revolusi Industri 4.0. Jadi penerapan IT untuk  membangun kedaulatan pangan sangatlah tepat tapi harus sistematis dan terintegrasi serta dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk menghapus hambatan-hambatan seperti impor, monopoli benih, pupuk, dan membantu permodalan awal--termasuk pendirian pabrik yang menjembatani proses hulu kehilir seperti membangun laboratorium reset tentang enzim, biotech dan lain-lain

Semua itu harus diawali dengan mapping lahan-lahan yang dimiliki koperasi, gapoktan, swasta, database tentang hara tanah, ketinggian sea level, curah hujan/sumber air, dan jenis tanaman.                      

Induk koperasi akan menentukan sistem distribusi, sistem financing dan marketing, juga jenis-jenis benih yang cocok berdasar kondisi tanah jenis enzim dan jenis pupuk. Para petani yang tergabung dalam koperasi hanya melaksanakan kegiatan bertanam dan memelihara. Tidak memikirkan bagaimana menjual dan kemana harus dijual. Tidak memikirkan kredit bank. Induk koperasi menentukan standarisasi harga setiap tahun, dan bersama BUMN pangan-Bulog mencegah fluktuasi harga. Semua dikelola dengan IT systems, petani pun menerima hasil penjualan langsung pada rekening banknya di bank Pertanian.

Kesimpulannya, IT systems sangat diperlukan untuk percepatan kesejahteraan petani, namun tidak bisa parsial dan harus terintegrasi. Sistematikanya tetap berlandaskan perlunya dibangun koperasi-koperasi dari tingkat desa sampai induk koperasi di tingkat nasional.

IT Systems dengan mapping lahan data base dengan sistem distribusi, sistem financing, sistem marketing dengan standarisasi harga oleh induk koperasi akan banyak memotong mata rantai penjualan, dan mempercepat kesejahteraan petani.

Di pihak lain, konsumen dimudahkan dengan IT karena muncul jenis bussines content dalam bidang komoditi pertanian sehingga buyer bisa langsung  kontak dengan supplier (koperasi petani sejenis dan memotong mata rantai distribusi) yang menguntungkan kedua belah pihak.

Status pendidikan (SDM yang masih rendah) tidak menjadi kendala karena pengurus koperasi lah yang akan melaksanakan komunikasi dengan induk koperasi. Biasanya pengurus koperasi adalah anak-anak petani sendiri yang terdiri dari sarjana berbagai bidang.  Contoh di Jepang, internet tidak boleh masuk desa pertanian dan hanya boleh sampai di kantor koperasi. Agar kultur masyarakat petani tidak diinfiltrasi oleh budaya luar.        

Contoh lain yang sangat menarik di Indonesia, ada sarjana IT lulus dengan cumlaude dari ITB lalu diminta MIT untuk melanjutkan studinya disana. Dia menolak karena lebih suka bergotong-royong dengan IT systems membangun komunitasnya dan melakukan riset pengembangan enzim untuk membantu petani. Apalagi bila laboratorium riset untuk pertanian dibangun dengan lengkap sehingga akan didapat produk-produk inovatif oleh generasi milenial, dan meningkatkan kesejahteraan petani. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Kemajuan teknologi adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kemajuan mulai dari penemuan mesin uap, listrik, hingga saat ini penemuan  artificial intelligence (AI), merupakan sebuah kenyataan yang harus kita hadapi sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Salah satunya untuk membantu kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan perekonomian.

Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat mengenal industri 4.0 hanya ada di sektor-sektor berbasiskan mesin seperti industri pengolahan, jasa, dan perdagangan. Masih sedikit masyarakat menyadarai bahwa revolusi industri 4.0 juga dapat berjasa dalam sektor ekonomi lainnya, termasuk bidang pertanian.

Dalam sejarahnya di Indonesia, pertanian kita hanya mentok di tahapan “AgriBisnis” yaitu pengelolaan pertanian mulai dari penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap distribusi hasil produk pertanian. Maka dengan hadirnya revolusi industri 4.0, dunia pertanian Indonesia harus melangkah lebih jauh daripada model bisnis pertanian saat ini.

Jika kita mengacu pada ciri-ciri umum revolusi industri 4.0 dimana berkembangnya Internet of/for Things, pelaku di industri pertanian seharusnya lebih banyak memanfaatkan internet sebagai basis produksi hingga distribusi. Pasar saat ini tidak harus bertatap muka secara langsung, namun dapat dinikmati secara online. Pertemuan antara pembeli produk pertanian dan petani dapat dilakukan secara online.

Secara langsung, praktik ini memutus rantai distribusi pertanian yang saat ini dinilai terlalu panjang. Demikian pula, petani tidak harus menunggu dan mengandalkan penyuluh pertanian untuk berkonsultasi tentang masalah pertanian. Dengan internet, petani dapat mudah menemukan solusinya. Inovasi di sektor pertanian berupa penemuan varietas-varietas baru produk pertanian perlu disebarluaskan melalui internet tanpa harus menunggu penyuluh pertanian untuk memberikan informasi kepada petani.

Kedua hal ini penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Seperti yang kita ketahui sendiri, petani saat ini jauh dari kata sejahtera karena keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pertanian banyak dinikmati oleh trader pertanian (tengkulak dan pedagangan besar). Dengan memutus rantai distribusi, keuntungan petani akan naik.

Namun, tantangannya adalah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian saat ini, apakah hal tersebut dapat terlaksana? Kuncinya adalah peran aktif di lembaga pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, bahkan pemerintahan desa harus berperan aktif dalam memeratakan pengetahuan tentang manfaat penggunaan internet dalam bidang pertanian. Peran krusial sebenarnya dapat diberikan oleh pemerintah desa melalui dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dapat menjadi jembatan penghubung langsung antara industri 4.0 bidang pertanian dengan petani.

Untuk permasalahan permodalan pertanian, pemanfaatan internet melalui financial technology (fintech) dinilai belum layak untuk dimanfaatkan oleh petani, terutama petani gurem. Alasannya adalah bunga dari fintech yang masih terlalu tinggi hingga 30 persen. Namun diakui bahwa fintech dapat memberikan angin segar bagi petani dalam permodalan karena syarat dari fintech yang tidak terlalu sulit seperti perbankan. Dengan demikian, saat ini program kredit pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi pilihan paling rasional bagi petani. Mungkin dengan semakin banyaknya fintech akan menekan bunga dari fintech, paling tidak menyamai bunga KUR ataupun program kredit lainnya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi