Tarif Anti Dumping Produk Baja, Uji Nyali Pejabat RI
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 July 2019 18:00
Penulis
Watyutink.com - China memang selalu penuh kejutan dan juga agak “urik”. Setelah mengekspor banyak sekali produk baja China ke Indonesia dengan bebas pajak baja karbon dan pemberian insentif pajak bagi produk baja, kini negara yang mengisi 50 persen pasar baja dunia itu menerapkan kebijakan bea masuk anti dumping bagi produk baja Indonesia yang hendak di jual ke China.

Bea masuk anti-dumping diterapkan berkisar 18,1 persen hingga 103,1 persen dan akan dikenakan pada produk billet besi baja dan pelat besi baja hot-rolled. Tidak hanya bagi baja Indonesia, kebijakan bea masuk anti dumping produk baja itu juga akan dikenakan bagi produk baja asal Uni Eropa, Jepang dan Korea Selatan serta berlaku sejak 23 Juli 2019.

Padahal, gara-gara kebijakan insentif pajak dan bebas pajak karbon, produk baja China yang masuk ke Indonesia selama ini berani menjual dengan harga yang 28 persen lebih murah daripada produk baja dalam negeri. Akibatnya, produk baja nasional kesulitan memasarkan baja di pasar dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk baja impor asal China.

Hal itulah yang menyebabkan ekonom Rizal Ramli (RR) kecewa dengan lambannya antisipasi dari otoritas Perindustrian dan Perdagangan serta otoritas Keuangan RI dalam menyikapi maraknya impor baja China ke Indonesia. Tahun lalu RR pernah mengusulkan agar  pemerintah menerapkan kebijakan tarif anti dumping sebesar 25 persen bagi produk baja China yang di impor ke Indonesia. Tindakan itu amat perlu dilakukan untuk menyelamatkan industri besi baja dalam negeri yang tengah menghadapi serbuan masif impor baja China dengan harga murah. Ditambah, ketika infrastruktur digenjot di Indonesia seharusnya industri besi baja dalam negeri bisa menikmati kenaikan penjualan.

Namun, alih-alih diterapkan kebijakan tarif anti dumping, pabrikan baja China yang relokasi usaha ke Indonesia malah diberi insentif bebas pajak selama 30 tahun oleh Kementerian Keuangan (Nusantaranews.com, 04/07/2019).

Nah, dengan dikenakannya bea masuk anti dumping di China bagi baja asal Indonesia, tidakkah itu berarti produsen baja Indonesia kena “double kick”? sudahlah pasar baja dalam negeri kalah bersaing oleh baja impor, kini ekspor baja ke negara Xi Jinping itu juga dicegat bea masuk anti dumping. Bagaimana sebaiknya industri baja dalam negeri menyikapi hal tersebut?

Menyelamatkan industri strategis untuk produk baja nasional, agaknya harus menjadi agenda prioritas pemerintahan mendatang. Bagaimanapun seperti yang sering diulas, kebutuhan produk besi baja masih menjadi kebutuhan utama bagi industri strategis lain seperti industri perkapalan, industri pertahanan, kereta api, pengecoran, otomotif, peralatan pertanian, dan lain-lain. Penyediaan bahan baju besi baja dalam negeri harus bisa mengisi kebutuhan industri strategis terkait.

Namun, bila produk besi baja tidak dilindungi oleh proteksi kebijakan untuk menghadapi baja impor termasuk masalah keberanian menerapkan tarif anti dumping, maka industri baja nasional tidak akan bisa bersaing. Lagipula persoalan industri baja yang bermasalah seperti Krakatau Steel, selain terjerat utang sebesar Rp30 triliun, juga menghadapi masalah teknologi produksi baja yang telah usang dan mutlak harus diperbaharui.  

Dengan masalah berat dan beragam industri strategis baja dalam negeri, masih mampukah seluruh stakeholder perbajaan menyelamatkan industri baja dalam negeri? Mengapa kebijakan penerapan tarif anti dumping tidak kunjung berani diterapkan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Konstitusi

Sebetulnya harus dipahami dulu kebijakan anti dumping yang diterapkan oleh China dalam perspektif hubungan perdagangan internasional. Karena kalau tidak hati-hati dalam memahami kebijakan anti dumping nya China maka itu bisa memukul Indonesia sendiri. Sebab, persoalan ekspor impor adalah kerjasama perdagangan internasional kedua belah pihak.

Jika saja Indonesia menolak masuknya baja China, maka tentu produk tersebut tidak bisa masuk ke Indonesia. Dipertanyakan, persoalannya ada pada China atau ada pada Indonesia?

Oleh karenanya kalau hendak melawan anti dumping, maka melawannya harus dengan baja yang harganya lebih murah. Karena untuk kualitas baja tertentu yang diekspor oleh China ke negara-negara lain. Kita harus mengajukan kualifikasi standar produk yang tinggi sebagaimana negara-negara maju menerapkan standar industri terhadap produk-produk yang di impor dari negara lain ke negara bersangkutan. Jadi ada standar kualifikasi produk tertentu yang diminta kepada Indonesia. Begitu pula Indonesia terhadap negara lain dalam perdagangan internasional.

Untuk China jelas, bagi produk-produk China yang berkualitas tinggi maka hal itu diproduksi dengan kualitas tinggi dan dijual dengan harga mahal di dalam negeri. Kita sudah tahu dengan kebijakan dumping China terhadap industri dalam negeri. Tetapi mereka melakukan verifikasi yang sangat kompleks terhadap masuknya produk-produk luar yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri.

Sementara Indonesia tidak melakukan itu. Jadi harus kembali dilihat apakah persoalan dumping china itu adalah murni kesalahan kompetitor dalam konteks industri baja, ataukah kesalahan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekspor impor. Jelasnya, hendaknya jangan terbawa dalam euphoria nasionalisme yang kemudian bisa memukul atau menampar wajah pemerintah sendiri.

Tidak mungkin melakukan tindakan anti dumping produk negara lain yang bisa menimbulkan kisruhnya industri dalam negeri.   

Kalau misalnya Indonesia menerapkan harga produk baja yang murah untuk melawan kebijakan anti dumping China terhadap produk yang di ekspor ke Indonesia, otomatis terdapat harus ada harga pokok produksi yang bisa diefisienkan sehingga produk baja kita bisa lebih murah oleh indusri baja nasional.

Pertanyannya, apakah industri kita berani melakukan hal itu? Kedua, apakah pemerintah berani menghadapi konsekuensi atau dampak dari permintaan pemerintah kepada industri baja nasional. Konsekuensinya, bisa pada pemanfaatan teknologi produksi agar harga pokok produksi baja bisa lebih hemat, maka otomatis trade off eksternalitasnya adalah pengurangan tenaga kerja.

Apakah sudah disiapkan skema bagi penyiapan lapangan kerja baru dari eks buruh baja apalagi kalau itu adalah kelompok produktif.

Jadi sebaiknya memang harus dikaji lebih dulu daripada secara emosional melakukan perlawanan yang tidak rasional terhadap sebuah perdagangan yang kita sendiri bersepakat dalam konteks kerjasama ekspor impor tersebut.

Jika Indonesia ingin menolak produk baja China maka seharusnya sudah menerapkan bea masuk yang tinggi. Sepertinya tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo overall lemah dalam koordinasi dan implementasi kebijakan. Termasuk Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Rencana tindakan balasan terhadap China terkait bea masuk anti dumping produk baja Indonesia ke China maka “it was too late” atau sudah terlambat. Sebab, kalau hendak melakukan langkah itu, maka sudah harus lebih dulu memperbaiki industri baja nasional sejak awal pemerintahan Joko Widodo. Hal itu adalah kewajiban dari Kementerian Perindustrian. Terkait harga di pasar maka itu kewajiban dan tugas pokok, fungsi Kementerian Perdagangan. Soal masuknya impor produk-produk lain yang berkaitan dengan subsitusi barang impor bisa masuk ke Indonesia, maka itu tugas Kementerian Keuangan yang menerapkan bea masuk nya ke Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Berada di posisi yang sama dengan Uni Eropa, Jepang dan Korea, Indonesia terkena dampak akibat kebijakan anti-dumping dari China, khususnya produk baja nirkarat (stainless steel) dengan bea masuk 20,2 persen. Indonesia berpikir bahwa produk stainless steel dari domestik tidak akan terkena dampak karena berafiliasi dengan produsen stainless steel asal negeri Panda tersebut, Tsingshan Steel yang memproduksi  stainless steel di KEK Morowali.

China sebagai produsen baja nirkarat terbesar di dunia tentu tidak mau menghadapi baja Indonesia masuk ke dalam negaranya. Atau tujuannya memang bukan demikian. Tentu China ingin dominasi sebagai produsen baja di dunia semakin tinggi. Saat ini China mengekspor sebesar 66,9 juta metrik ton baja.

Selain itu kita bisa melihat bahwa negara-negara Uni Eropa yang tidak banyak melakukan ekspor produk tersebut saat ini juga dikenakan bea lebih besar dari Indonesia sebesar 43 persen. Hal ini tentu dapat memberikan dampak negatif bagi negara-negara Eropa tersebut. Perusahaan baja dari negara-negara Eropa akan merugi hingga terancam kolaps.

Namun, hal ini merupakan peluang bagi Indonesia. Indonesia dapat melakukan diversifikasi ekspor produk baja nirkarat ini ke negara-negara Eropa tersebut. Tentunya, peluang ini memiliki tantangan bahwa produk-produk baja nirkarat serupa akan bersaing dengan Jepang dan Korea. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi