Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Nafsu Besar yang Harus Bisa Terwujud
berita
Ekonomika

Sumber Foto: twitter.com

13 February 2018 13:00
Penulis
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2018 terlalu tinggi dan tidak realistis. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menghitung pertumbuhan tidak akan lebih dari 5,2 persen.

Apindo tidak mengada-ada. Tengok saja, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi selalu meleset dari target. Pada 2017 lalu, target ekonomi 5,3 persen, lalu direvisi hanya 5,1 persen saja. Akhirnya kita tahu, pertumbuhan ekonomi 2017 hanya 5,07 persen. Pada 2016, target awal 5,3 persen, lalu turun ke 5,2 persen. Realisasi akhir 2016 hanya 5 persen.

Akhir 2017, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2018 di kisaran 5,3 persen. Itu pun dengan beberapa syarat: iklim investasi dan konsumsi berjalan, stabilitas politik dalam negeri terjaga, ada reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan guna membiayai  pembangunan, dan reformasi di pasar produk, tenaga kerja, dan keuangan. Harap maklum, 2018 adalah tahun politik yang mulai memanas.

Laporan Indef tentang ekonomi RI 2017 patut menjadi perhatian. Pada triwulan IV, ekspor RI hanya tumbuh 1 persen sedangkan impor melonjak 9,47 persen. Meski sepanjang 2017 terjadi pertumbuhan ekspor barang dan jasa 9,09 persen, tapi lonjakan impor 8,06 persen mengkibatkan pertumbuhan ekonomi tidak terdorong maskimal. Apakah itu tanda melemahnya kemandirian ekonomi nasional karena terus bergantung kepada impor, baik produksi maupun konsumsi? Terlebih, sebagian besar industri masih mengimpor bahan baku dan bahan penolong, padahal sebagian besar barang itu berasal dari komoditas ekspor Indonesia yang telah diolah negara lain.

Sektor industri manufaktur pada 2017 hanya tumbuh 4,27 persen, masih di bawah pertumbuhan ekonomi (5,01 persen). Pada 2015 tercatat pertumbuhan industri manufaktur dapat mencapai 4,33 persen. Tergerusnya pertumbuhan disebabkan oleh menurunnya industri migas. Padahal, penyerapan tenaga kerja paling besar ada di sektor industri manufaktur. Industri manufaktur yang tumbuh bagus efektif meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu unsur pertumbuhan ekonomi.

Belum lagi dibandingkan pangsa ekspor RI terhadap total ekspor dunia yang pada 2016 susut menjadi 0,9 persen dibanding pada 2013 yang lebih dari 1 persen. Di tahun yang sama Vietnam sudah di angka 1,4 persen.

Lalu, apa yang menyebabkan pemerintah berani menargetkan 5,4 persen? Apakah karena pada kuartal III/2017 tercatat ada kenaikan tingkat investasi menjadi 7,1 persen dibanding 5,35 persen pada kuartal II/2017? Apakah juga karena pertumbuhan ekspor menjadi dua digit (17 persen)? Dengan pencapaian itu, apakah itu berarti tingkat konsumsi rumah tangga punya potensi naik di 2018?

Betapapun--sebagai bangsa--kita memang harus yakin bahwa pertumbuhan ekonomi 2018 akan tercapai, bukan nafsu besar belaka agar terlihat wow di mata publik. Lagipula Menkeu Sri  Mulyani baru saja menyabet gelar sebagai Menteri Terbaik sedunia 2017 di Dubai. Tentu Mbak Ani akan kerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak menyandang gelar itu, bukan semata kedekatannya dengan lembaga dunia. Pertanyaannya, sektor mana yang menjadi andalan pemerintah untuk mewujudkan target itu di tahun politik? Sebab selalu terjadi, di tahun yang padat agenda politik, ekonomi selalu melemah karena investor pasti bersikap wait and see.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Ekonomi Indonesia saat ini memang cenderung mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir, walaupun ada perbaikan dalam 3 tahun terakhir. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 ini berdasarkan data BPS hanya berada di angka 5,07 persen (yoy). Lebih rendah dari yang diharapkan sebesar 5,1 persen (setelah revisi). Namun angka tersebut juga meningkat jika dibandingkan tahun 2015 (4,88 persen) dan 2016 (5,03 persen).

Dengan berbekal kenaikan angka tersebut, pemerintah memberanikan diri untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ini mencapai 5,4 persen. Namun memang masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Kondisi industri manufaktur yang masih belum bisa bangkit. Secara tahunan, pertumbuhan industri manufaktur mengalami perbaikan dari 4,26 persen (2016) menjadi 4,27 persen pada tahun 2017. Namun jika dilihat per triwulan, pertumbuhan industri manufaktur mengalami perlambatan dari 4,85 persen (yoy) di tahun 2016 menjadi 4,46 persen (yoy) di tahun 2017.

Belum adanya perbaikan berarti dari pemerintah membuat pengusaha menjadi pesimistis. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Tendensi Bisnis (ITB) yang terus menurun dari pertengahan tahun lalu. Nilai ITB pada TW IV 2017 hanya 111,02, turun dari TW III 2017 (112,39). Pada TWI 2018 ini diperkirakan ITB hanya mencapai 108,60. Pengusaha menunjukkan rasa pesimisme di tahun politik ini. Ancamanan ketidakstabilan politik dalam negeri dan ekonomi dunia yang masih pasang surut membuat pengusaha wait and see. Harga komoditas yang naik ternyata tidak mampu mendongkrak ITB.

Kondisi ekspor Indonesia pun juga membuat target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 sulit tercapai. Pertumbuhan ekspor pada TWIV 2017 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi ini pun yang menyebabkan Presiden Jokowi marah-marah dengan kinerja menterinya. Bagaimana tidak, ekspor TWIV 2017 hanya tumbuh 8,50 persen, melambat dari TWIII 2017 yang tumbuh sebesar 17,01 persen. Yang membuat ironi lagi adalah pertumbuhan impor yang ternyata lebih tinggi daripada ekspornya. Impor Indonesia pada TWIV 2017 mencapai 11,81 persen.

Konsumsi rumah tangga (RT), meskipun sedikit ada perbaikan, namun pada 2018 ini nampaknya juga masih akan terguncang. Jika dilihat secara tahunan, pertumbuhan konsumsi RT mengalami perlambatan. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) terus menurun sejak pertengahan tahun lalu. Pada TWIV 2017 ITK hanya mencapai 107,00, menurun dibandingkankan dua triwulan sebelumnya. Pada TWI 2018 ITK diprediksi akan turun menjadi 101,35. Adanya rencana kenaikan harga yang diatur pemerintah seperti listrik dan BBM menjadikan masyarakat akan mengerem konsumsinya sampai ada kepastian mengenai rencana tersebut.

Di balik pesimisme pengusaha akan perbaikan ekonomi pada tahun 2018 ini, ada harapan yang tersirat dari perbaikan investasi Indonesia. PMTB Indonesia pada TW IV 2017 tumbuh sebesar 7,27 persen, lebih tinggi daripada TW III 2017 sebesar 7,08 persen. Secara tahunan pun PMTB Indonesia tumbuh. Pada tahun 2017 tumbuh sebesar 6,15 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang didasari pertumbuhan investasi sangat baik untuk membuat fpndasi perekonomian yang lebih stabil. Investasi yang masuk dalam negeri membawa dampak langsung terhadap beberapa indikator penting ekonomi, seperti tenaga kerja. Dengan adanya investasi yang masuk akan menambah kebutuhan tenaga kerja untuk berproduksi. Sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu.

Keberhasilan Menteri Sri Mulyani menyabet gelar menteri terbaik di dunia seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia, terutama di mata negara lain. Keberhasilan ini juga harus dibuktikan dengan meningkatnya realisasi investasi di Indonesia. Dengan adanya penghargaan menteri keuangan terbaik dunia tentu ada nilai plus untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi utama.

Akhir kata, Selamat Bu Ani dan selamat membuktikan bahwa Bu Ani pantas menyabet gelar menteri terbaik dunia!! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Soedirman

Ekonomi indonesia akan masih tertahan. Hal ini karena beberapa alasan. Pertama, konsumsi rumah tangga yang masih belum merangkak naik. Belum pulih dari tekanan gejolak kenaikan harga-harga yang mengakibatkan pelemahan daya beli masyarakat di tahun 2017. Sampai sekarang kondisi itu masih belum berubah, meskipun ada sedikit pemulihan di sektor lain, ekspor dan investasi umpamanya, Tapi untuk pemulihan daya beli, masih belum tersentuh.

Selain itu, 2018 merupakan tahun politik. Investor akan wait and see sehingga investasi swasta juga akan tertahan meskipun ada dorongan dari belanja partai politik. Belajar dari pengalaman, situasi politik bisa menentukan pergerakan rupiah dan saham. Oleh karenanya harus ekstra hati-hati di tahun politik. Semuanya masih harus menunggu juga dari tren perbaikan ekonomi global yang disinyalir akan tumbuh 3,1 persen, apakah pengaruhnya signifikan buat ekonomi dalam negeri. Begitu pula dengan kenaikan harga komoditas masih harus dicermati.

Selain itu siklus 10 tahunan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi indonesia 2018. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Bila dibandingkan pertumbuhan GDP negara-negara lain di dunia saat ini, Indonesia memang memiliki pertumbuhan GDP tinggi di dunia. Rumusan GDP didapat dari konsumsi, investasi, government spending, ditambah ekspor dikurangi dengan impor.

Selama ini kontribusi tertinggi adalah konsumsi dan investasi. Government spending masih kecil dikarenakan keterbatasan anggaran yang didukung oleh pendapatan pajak. Ekspor dan impor hampir sama jumlahnya sehingga tidak berdampak terhadap penambahan pertumbuhan GDP.

Kestabilan politik serta masalah korupsi memang merupakan salah satu variabel yang harus dimonitor karena dua hal ini bisa mengganggu pembangunan ekonomi.

Indonesia memang adalah salah satu negara terkaya di dunia, dalam hal potensi alamnya. Sehingga kalau bicara potensi besar sekali. Namun bangsanya masih termasuk yang miskin dikarenakan pengelolaan kekayaan yang masih amburadul. Hukum yang masih belum tertib, keseimbangan si kaya dan si miskin yang timpang, siapa yang menguasai kekayaan alam, sangat kurang research & development, serta Indonesia belum negara industri, sehingga tidak dapat menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam yang ada.

Peningkatan pertumbuhan akhir-akhir ini dikarenakan naiknya harga-harga komoditi di dunia dan bukan karena peningkatan kapasitas, volume, maupun nilai tambah industri.

Industri manufaktur kita masih relatif sederhana sehingga hanya menciptakan barang-barang hasil industri yang sederhana. Dibandingkan dengan China, kita kalah baik size, variasi produk, maupun harga. Kalau dibandingkan dengan Vietnam, mungkin karena mereka lebih fokus kepada industri-industri tertentu serta aturan investasi asing yang lebih sederhana.

Pelaksanaan usaha di lapangan di Indonesia mengalami banyak kendala. Peraturan investasi, peraturan daerah, masalah ketenagakerjaan, izin lokasi, izin usaha, izin keamanan, izin-izin tiap-tiap industri tertentu, izin perdagangan, izin amdal, izin keamanan, izin clearance orang asing, aturan perpajakan, biaya premanisme terselubung, kompetisi yang tidak sesuai aturan, urusan pengadilan bila ada dispute ekonomi, dan lain-lain yang sangat mengganjal sebuah perusahaan untuk berusaha di Indonesia.

Governance lahir dari aturan, ketegasan hukum, ease of doing business, ease of permits, HRD yang berkualitas. Jadi memang kita masih banyak PR. Di zaman dulu pertumbuhan GDP kita bisa 7-8 persen bahkan 12 persen di era Soeharto. Artinya kita bisa memiliki pertumbuhan yang lebih besar lagi dari sekedar 5 persen apabila Indonesia memang mau bebenah.

Pemerintah melalui BUMN-nya harus mampu menjadi pendorong dan pencipta industri yang bernilai tambah. China sudah belajar bahwa kalau semua dikelola oleh negara, negara juga kewalahan. Makanya diperkenankan individu memiliki usaha sendiri. Lihat saja pertumbuhan size ekonomi China di 30 tahun terakhir. MASIF!! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan perdagangan internasional. Peran Kementerian Keuangan terutama terkait dengan kebijakan fiskal yaitu memberikan stimulasi anggaran kepada sektor-sektor yang memiliki multiplier (pengganda) tinggi pada perekonomian.

Perekonomian Indonesia terlalu bergantung pada konsumsi masyarakat. Jika konsumsi masyarakat melambat karena perubahan perilaku konsumsi, maka pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Tingginya porsi konsumsi masyarakat semestinya diikuti pertumbuhan industri manufaktur yang sepadan. Penurunan pertumbuhan industri manufaktur adalah sinyal mengkhawatirkan dimana konsumsi masyarakat akan dipenuhi dari impor.

Namun kita tidak boleh terlena dengan fokus utama hanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi haruslah berkualitas. Dia harus mampu mengurangi tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Tren pertumbuhan ekonomi saat ini belum berkualitas karena penurunan tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melambat.

Pemerintah seharusnya berfokus ketiga hal tersebut. Perlu ada inovasi-inovasi kebijakan yang anti mainstream. Prioritas anggaran dan kebijakan ekonomi sudah saatnya dialihkan ke upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah seharusnya berfokus pada model bisnis koperasi untuk dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Oxfam menyebut bahwa bisnis model koperasi lebih membawa kepada keadilan ekonomi.

Banyak tantangan selain rendahnya pertumbuhan ekonomi, yaitu berubahnya perilaku konsumen dan produsen yang mendorong rendahnya penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya menghambat peningkatan pendapatan. Perubahan perilaku konsumen misalnya beralih ke belanja online dan belanja pengalaman. Belanja online akan memangkas tenaga kerja di sektor ritel. Meningkatnya belanja pengalaman akan mengurangi porsi untuk belanja barang yang padat modal. Perubahan perilaku konsumen, misalnya mekanisasi proses produksi, sektor industri mungkin bertumbuh namun penyerapan tenaga kerja melambat gara-gara peran manusia diganti dengan mesin.

Ini semua membutuhkan pendekatan kebijakan yang sama sekali baru. Model bisnis koperasi yang people based perlu digalakkan kembali. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar