Target Pajak Tinggi, Biar Shortfall Asal Naik Pamor
berita
Ekonomika

Foto Ilustrasi : muid-Watyutink

 

26 September 2017 15:00
Penulis
Demi mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp1.415,3 triliun, sesuai RAPBN 2018, Pemerintah menerbitkan aturan pajak baru, berupa Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2017, tentang Pajak Penghasilan atas Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.

Harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam Surat Pelaporan Harta (SPH) dan atau Surat Pemberitaan Tahunan (SPT) pajak, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan, baik bagi harta wajib pajak yang ikut tax amnesty maupun yang tidak ikut. Aturan ini merupakan produk turunan pasal 13 dan 18 UU Tax Amnesty. Loh, berarti program tax amnesty kemarin itu ‘jebakan batman’ dong? Bukankah hal ini akan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah?

Bagi wajib pajak (WP) penerima tax amnesty, jika dengan atau tanpa sengaja tidak mengungkap keseluruhan asetnya, maka terkena sanksi denda pajak penghasilan (PPh) sebesar 200 persen. WP yang melakukan deklarasi sekaligus repatriasi asetnya, tetapi melanggar ketentuan pelaporan dan investasi yang dipersyaratkan, akan dicabut amnesty-nya plus dikenai tambahan sanksi administrasi sebesar 2 persen per bulan selama maksimal dua tahun. Sedangkan, bagi yang tidak ikut tax amnesty, harta bersih yang tak dilaporkan secara benar dalam surat SPT, akan terkena sanksi: WP pribadi kena tarif 30 persen, WP badan 25 persen, dan UMKM kena tarif 12,5 persen. Sebelumnya, melalui akun resminya @DitjenPajakRI, Ditjen Pajak (14/9) merilis 36 daftar harta yang wajib dimasukkan SPT, termasuk peralatan elektronik, furniture, sepeda, dan handphone. Sebegitu bingungkah pemerintah menggenjot pendapatan dari pajak sehingga menyasar berbagai objek pajak? Kenapa nampak begitu kalap, hingga rakyat kecil dan UMKM pun ikut dikejar? Lantas, apa hasil dari tax amnesty kemarin? Kemana larinya uang pajak tersebut? 

Meski pemerintah optimis dengan peningkatan penerimaan pajak melalui penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI), Tapi, bukankah implementasi AEoI baru efektif pada September 2018, sehingga tak akan berpengaruh terhadap kas negara di 2018? Sejak tahun pertama pemerintahan Jokowi–JK, selalu menyusun target penerimaan pajak di APBN dibuat setinggi langit meski realisasi pajak lebih rendah dibandingkan dengan target penerimaan pajak (shortfall), termasuk tax amnesty, sehingga realisasinya hanya sekitar 81,5 persen di dua tahun terakhir. Akankah di tahun 2018 terjadi hal yang sama? Jika begitu, benarlah yang dibilang para pakar, biar pajak shortfall asal naik pamor.

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Masalah utama negeri ini adalah lack of social trust antara pemerintah dan masyarakat. Selalu berhadapan secara zero sum game. Seolah tidak ada kemungkinan untuk win-win solution. Padahal yang terbaik adalah Pemerintah yang didukung dan dipercaya untuk bersama-sama membangun bangsa yang maju, modern, berkinerja optimal di tengah pergaulan dunia.

Ini harus diterjemahkan dengan kemitraan, bukan konfrontasi dan konflik, seperti ketika rakyat AS menentang pemerintah kerajaan Inggris yang sewenang-wenang memungut pajak. Karena itu semboyan paling terkenal dari revolusi kemerdekaan AS saat itu adalah No Taxation without representation.

Pajak harus dipungut seizin dan sepersetujuan rakyat melalui mekanisme UU di DPR.  Dalam kaitan ini, Pemerintah harus tidak boleh memperlakukan rakyat warga pajak (tax citizens) seolah-olah maling atau penipu yang harus dicurigai dan 'diperas' semaksimal mungkin. Pendekatan kemitraan inilah yang harus dikembangkan.

Di tahun 1946, Pemerintah Indonesia yang baru seumur jagung mengeluarkan Pinjaman Nasional yang laku dibeli oleh masyarakat kelas menengah; 398 juta gulden dari Jawa dan 208 juta gulden dari Sumatera. Kemudian di tahun 1950, rakyat mengalami sanering “Gunting Syafruddin”.

Lanjut pada 24 Agustus 1959 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menkeu Djuanda dan Menmudkeu Notohamiprojo menghapus angka nol dari mata uang Rp1.000 dan Rp500 sehingga rakyat dikebiri daya belinya tinggal 10 persen.  Setelah itu pemerintah melakukan kebijakan Pengampunan Pajak Pertama dalam sejarah RI oleh Menteri P3 Mohamad Hasan (ini bukan Bob Hasan, tapi Tan Kem Liong) dari NU pada 1964. Sanering ketiga terjadi pada 1965. Menkeu Sumarno dan Gubernur Bank Sentral Jusuf Muda Dalam melakukan sanering Rp1.000 yang lama diganti Rp1 uang baru, yang kemudian berujung Bung Karno lengser oleh Supersemar Soeharto 1966. Nah selama 32 tahun Soeharto memimpin negeri ini, terjadi 5 kali devaluasi; 1970,1971,1978, 1983,1986 dan Pengampunan Pajak ke II, 1984 oleh Menkeu Radius Prawiro.

Pada era Sri Mulyani, pernah dibuat pengampunan setengah hari (sunset policy) yang kurang sukses. Baru pada era Presiden Jokowi, Sri Mulyani melanjutkan gebrakan Bambang Brojonegoro dengan Tax Amnesty secara tuntas di tahun 2016-2017.

Kalau sekarang ini Pemerintah seolah sudah panik dan mengejar lagi para warga pajak, maka yang paling harus dikasihani justru modal kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Khususnya kepada pribadi negarawan Jokowi yang akan luntur dan itu tidak bisa dinilai dengan uang triliunan. Sebab kalau sampai social trust hilang, maka kinerja tekhnis apapun tidak akan menebusnya. Jadi peringatan kewaspadaan harus diindahkan oleh elite birokrat agar menghentikan proses penciptaan suasana ‘Robin Hood’, di mana semua orang dipicu oleh "kebencian dan syahwat" mengejar warga pajak seolah ‘kriminal’. Suasana itulah yang saat ini ditiupkan oleh elite bermental penunggang isu politik demi dulang suara di 2019.

Jadi, mari kita pelihara ‘bulan madu’ pemerintah dan masyarakat dengan iklim tax amnesty yang bersemangat kemitraan, gotong royong mengatasi kesulitan. Masyarakat sudah sejak 1946 membiayai Negara dengan "memberi piutang" 526 juta gulden. Sudah 8 kali dipotong nilai mata uangnya, dan sudah 3,5 kali ‘minta ampun’. Ingat! Rezim kiri etatisme sosialisme Orde Lama jatuh karena Rp1000 jadi Rp1. Rezim kanan Soeharto jatuh karena rupiah jatuh dari Rp2500 ke Rp17.500 per dolar AS. Ini yang harus disadari dengan peka oleh tehnokrat yang apolitis. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Advokasi, Management dan Kebijakan Publik.

Ada pepatah terkenal dari Bung Karno “Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”. Pepatah ini mungkin dipakai oleh pemerintah dalam hal Rencana Target Pencapaian Pajak yang tinggi sebesar Rp1.415,3 Trilyun di RAPBN 2018. Maka, berbagai cara di lakukan, termasuk yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2017 tersebut.

Apakah hal ini akan berhasil? Faktanya program Tax Amnesty yang kemarin itu tidak maksimal sehingga sekarang melebar kemana-mana?

Tahun 2015, target penerimaan pajak Rp 1.294 triliun, dengan realisasi hanya sebesar Rp 1.060 triliun. Shortfallnya Rp234 triliun. Begitu juga di tahun 2016, di mana gencar-gencarnya Tax Amnesty pun tidak mampu menggenjot pajak secara maksimal dari target yang diharapkan. Realisasi pendapatan negara dari penerimaan pajak hanya Rp1.283,6, atau 83,4 persen dari target APBN-P 2016 yang sebesar Rp1.539,2 triliun.

Jika tahun 2017 terjadi lagi shortfall, maka hal ini bisa mengakibatkan: Pertama, Defisit  Anggaran pembelanjaan; kedua, Ketahanan Fiskal memburuk; ketiga, gairah pasar dalam perekonomian berkurang; dan keempat, Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan negara akan menurun (Down Grade).

Memang shortfall pajak bukan satu satunya penyebab defisit anggaran. Banyak faktor lain, diantaranya: Korupsi yang merajalela, Borosnya anggaran pembelanjaan negara, subsidi yang tidak tepat, besarnya hutang Negara, dan lain-lain.

UU Keuangan Negara no 17/2003 pada Pasal 12 ayat (3) disebutkan, bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. namun ada batas 30 persen batas hutang psikologis dari Menkeu.

Jika menilik proyeksi yang dibuat pemerintah tahun ini, rasio utang mencapai 29,3 persen. Namun perlu di cermati secara matang, mengingat 2019 nanti, proyeksi rasio utang terhadap PDB bisa tembus ke angka 32 persen. Artinya, sudah di atas nilai psikologis dari Menkeu.

Jika angka angka tersebut melebihi dari apa yg di tentukan oleh UU Keuangan Negara no.17/2003 tersebut, maka bisa diartikan terjadi pelanggaran UU atau pelanggaran Hukum atas ketidak mampuan Pemerintah mengelola Keuangan Negara. Yang artinya, hal ini sudah bisa dijadikan dasar untuk mengimpeach Presiden. Ini inti nya.

Untuk mengatasi hal tersebut, skala Prioritas utama adalah mengejar para koruptor sampai ke akar akarnya untuk mengembalikan harta negara yang telah dirampok para koruptor ke kas Negara. Lebih tepat dibandingkan menggenjot pajak dengan mengeluarkan PP 36/2017 yang juga sulit untuk dicapai targetnya (by conditional).

Untuk itu, mungkin lebih perlu dikeluarkan aturan baru, yakni PP tentang Hukuman Mati bagi Koruptor di atas 5 M (akumulatif sistem). Jika PP tentang hukuman mati sudah ke luar dan telah berjalan efektif, maka baru bolehlah PP 36/2017 tentang Pajak tersebut dijalankan dengan sejumlah langkah revisi yang tepat. Maka dari itu, Negara harus mempunyai semboyan baru: “Gantunglah Para Koruptor maka bintang terang akan muncul“.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkesan sangat tidak profesional. Penetapan target (penerimaan) pajak (yang menjadi komponen utama penerimaan negara) terkesan asal-asalan. Hal ini dapat dilihat dari realisasinya yang meleset jauh dari target. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya perbaikan penyusunan target pajak tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Sebelum dilantiknya Pemerintahan Jokowi-JK, realisasi (penerimaan) pajak selama periode 2010-2014 selalu di atas 90 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Perubahan (APBN-P), Tertinggi tahun 2011 (97,3 persen) dan terendah tahun 2014 (91,9 persen). Setelah dilantik pada Oktober 2014, pemerintahan Jokowi-JK langsung membuat gebrakan dengan melakukan perubahan pada APBN 2015, dan menaikkan target pajak secara agresif. Yaitu, naik 31,4 persen dari realisasi pajak tahun sebelumnya (2014). Terlalu agresif dalam kondisi ekonomi nasional dan global yang sedang mengalami pelambatan. Benar saja, yang terjadi realisasi pajak 2015 hanya 82,1 persen dari target APBN-P 2015.

Bukannya belajar dari kesalahan, target pajak 2016 malah lebih ambisius lagi. Naik 28 persen dari realisasi 2015. Hasilnya? Realisasi lebih buruk dari 2015, hanya tercapai 81,8 persen dari target APBN-P 2016. Yang lebih mengkhawatirkan, pencapaian ini sudah termasuk penerimaan uang tebusan dari Tax Amnesty sekitar Rp 112 triliun (sampai akhir Desember 2016). Tanpa Tax Amnesty, realisasi pajak 2016 anjlok, dan lebih rendah dari 2015.

Tahun 2017, target pajak masih tidak realistis. Realisasi per Agustus 2017 baru tercapai 53,5 persen dari target APBN-P. Melihat kondisi seperti ini, realisasi pajak 2017 pasti jauh meleset dari target yang ditetapkan di APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun. Saya perkirakan realisasi pajak 2017 paling tinggi Rp 1.111,5 triliun, atau maksimal tercapai 85 persen dari target.

Blunder APBN sepertinya masih berlanjut di 2018, dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.415,3 triliun, atau naik 27,3 persen dari perkiraan realisasi 2017 yang sebesar Rp 1.111,5 triliun. Apakah mungkin target pajak 2018 dapat tercapai? Faktor apa saja yang dapat meningkatkan penerimaan pajak?

Sebagai perbandingan saja, penerimaan pajak tahun 2011 (ketika itu ekonomi sedang “meroket”) hanya naik 21 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Setelah itu, pertumbuhan pajak dibandingkan tahun sebelumnya terus melemah. Dari 12,5 persen (2012) menjadi 10,2 persen (2013); 6,9 persen (2014); 7,9 persen (2015); 4,4 persen pada 2016.

Oleh karena itu, target pajak 2018 sepertinya sangat sulit tercapai. Pemerintah terlihat mulai panik, tercermin dari kebijakan yang counter productive, di mana handphone (HP) dianggap sebagai harta dan harus dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Apakah HP termasuk harta? Bagi perusahaan, mungkin iya. Tetapi, bagi kebanyakan perorangan, HP dianggap sebagai barang konsumsi. Bukankah kredit HP dianggap sebagai kredit konsumsi? Kebijakan ini sangat tidak ada gunanya, selain menyulitkan wajib pajak saja.

Sebaiknya aparat pajak konsentrasi pada hal yang lebih produktif, seperti pencegahan terjadinya penyelundupan dan penghindaran pajak. Sebaiknya aparat pajak fokus pada Penghasilan, bukan Konsumsi. Yaitu, apakah ada wajib pajak yang belum melaporkan penghasilannya. Bukan berapa banyak wajib pajak meng-konsumsi-kan penghasilannya.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi