Tak Mau Defisit, Iuran BPJS Naik Mencekik
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 September 2019 11:15
Penulis
Watyutink.com - Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kesehatan rakyat merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan penyelenggara negara untuk fokus menangani masalah krusial tersebut.

Kualitas kesehatan masyarakat amat menentukan dalam mempengaruhi kualitas SDM Indonesia untuk lolos menjadi bangsa pemenang. Terlebih pada abad hightech dan menyiasati ketersediaan SDM melimpah pada era bonus demografi.

Jika masalah mendasar seperti kesehatan rakyat negara terlihat cenderung kesulitan (baca:gagal) dalam menyediakan fasilitas kesehatan rakyat yang murah-terjangkau, aman, efektif dan kredibel, maka bisa dibayangkan generasi seperti apa yang kelak berhadapan dengan tuntutan perkembangan iptek 4.0 dan mimpi menjadi lima besar pertumbuhan ekonomi dunia pada 2030–2050.

Begitu pula dengan masalah asuransi kesehatan masyarakat. Asuransi kesehatan (BPJS) sebagai instrumen menuju Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau Universal Health Coverage (UHC), seharusnya telah bisa memenuhi tiga dimensi UHC yakni Pertama, seberapa luas cakupan peserta yang akan dijamin. Kedua, seberapa dalam manfaat pelayanan kesehatan (yankes) yang akan dijamin. Ketiga, seberapa besar proporsi urun biaya yang masih harus dikeluarkan oleh peserta jaminan kesehatan ketika mendapatkan manfaat (kebijakankesehatanindonesia.net,2014).

Namun, sampai sejauh ini baru dimensi pertama nampaknya yang mengalami kemajuan lumayan dengan 200,28 juta jiwa peserta BPJS per Agustus 2018. Terdiri dari 92,4 juta peserta PBI, 29 juta peserta penerima upah pekerja mandiri, 5,09 juta peserta mandiri bukan pekerja, serta peserta PNS, BUMN, dan BUMD.

Untuk dua dimensi lainnya, seberapa dalam manfaat yankes yang akan dijamin dan proporsi urun biaya peserta, masih menjadi kontroversi. Terlebih, adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen dari biaya semula.

Kenaikan biaya iuran BPJS sampai 100 persen, disebutkan untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan yang sampai 2019 diperkirakan menyentuh angka Rp32,8 triliun dari sebelumnya. Pada 2018, defisit BPJS “hanya” Rp9,1 triliun. Angka itu sudah ditambah sisa defisit tahun lalu.

Menjadi pertanyaan, mengapa terdapat lonjakan yang begitu drastis perihal angka defisit BPJS Kesehatan dari semula Rp9,1 triliun pada 2018, melonjak diperkirakan menjadi Rp32,8 triliun pada 2019? Apakah sudah ditelusuri dengan benar dan JUJUR, apa penyebab terjadinya lonjakan defisit tersebut? Dan, mengapa ujung-ujungnya kembali rakyat yang harus dibebani kewajiban membayar iuran BPJS yang dinaikkan sampai 100 persen? Tidakkah ada upaya lain guna menutupi defisit?

(Baca Juga : https://www.watyutink.com/topik/ekonomika/Orang-Sakit-Tidak-Kenal-Defisit)

Ketika defisit diketahui baru mencapai Rp9 triliun pada awal 2017 dan 2018, telah ada usulan untuk menggunakan dana cukai tembakau yang dianggap memadai untuk membantu menutupi defisit BPJS.

Selain itu, terdapat juga usulan untuk menetapkan cukai atas barang-barang berbahaya dan beberapa usulan lain yang kiranya masuk akal untuk dilaksanakan. Namun, mengapa usulan-usulan tersebut tidak ditanggapi serius, tapi justru dengan menaikkan iuran BPJS dengan besaran yang menimbulkan keresahan?

Padahal, telah diketahui bersama bahwa kondisi perekonomian yang berat saat ini amat berimbas pada kejatuhan daya beli masyarakat. Kebijakan menaikkan tarif atas fasilitas sosial yang menjadi kebutuhan dasar rakyat banyak mencerminkan ketidakpekaan atas keprihatinan bersama.

Kiranya, dibutuhkan kebijakan yang mau mendengar masukan dari berbagai pihak yang merupakan jalan keluar mengatasi defisit, dan tidak lagi membebani rakyat terlalu besar.

Apa pendapat Anda? Watyutink?  

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Kesehatan memang isu yang sangat populer di banyak negara di dunia. Bahkan di Amerika Serikat, Presiden Obama berusaha menerapkan sistem jaminan kesehatan yang disebut Obamacare meski belakangan oleh presiden Trump program tersebut dihentikan dengan alasan memboroskan anggaran pemerintah. 

Sejak Indonesia merdeka baru tahun 2014 dimulai suatu sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh lembaga bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS – Kesehatan). Program jaminan di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Sejak berdirinya BPJS – Kesehatan pada 1 Januari 2014, sudah terjadi defisit keuangan yang semakin hari semakin besar. Dana yang diterima BPJS – Kesehatan dari pemerintah tidak mampu menutupi kebutuhan operasional BPJS – Kesehatan. Defisit BPJS – Kesehatan dari tahun ke tahun terus membengkak yaitu 3,3 Trilyun rupiah (2014); 5,7 Trilyun rupiah (2015); 9,7 Trilyun rupiah (2016); 9,75 Trilyun rupiah (2017); 10,98 Trilyun rupiah (2018) dan diperkirakan tahun 2019 akan mencapai 28,1 Trilyun rupiah. 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berusaha memberikan solusi terhadap masalah ini. Pendekatannya sederhana. Jika penerimaan dinaikan maka pengeluaran dikendalikan ketat maka defisit akan berkurang, syukur-syukur akan menjadi surplus. Menaikkan penerimaan BPJS – Kesehatan bisa dilakukan dari suntikan dana oleh pemerintah melalui penyediaan anggaran dan peningkatan iuran peserta BPJS – Kesehatan. Sepertinya pemerintah tidak ingin sendirian menanggung beban operasional BPJS – Kesehatan sehingga diusulkan iuran peserta BPJS – Kesehatan dinaikkan hampir 100 persen. Sontak banyak pihak bereaksi terhadap rencana tersebut.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan telah mengidentifikasi ada 4 masalah BPJS – Kesehatan yaitu: (1). Iuran peserta BPJS masih di bawah hitungan aktuaria; (2). Banyak peserta tidak membayar iuran rutin; (3). Utilisasi tinggi manfaat BPJS – Kesehatan oleh peserta yang membayar iuran rendah atau tidak konsisten; (4). Beban pembiayaan BPJS – kesehatan pada penyakit katastropik yang sangat besar. Namun, ada permasalah penting lainnya yang perlu dibenahi yaitu tata kelola BPJS – Kesehatan.

Sudah saatnya tata kelola BPJS – Kesehatan tidak dilakukan dengan suasana birokrasi BUMN yang berbelit yaitu kultur kerja saat masih bernama PT. Askes (Persero). Sebaiknya pimpinan BPJS – Kesehatan adalah profesional yang di bidang asuransi kesehatan. Standar prosedur layanan harus transparan dan akuntabel sehingga para mitra (khususnya rumah sakit dan klinik-klinik) menaruh percaya kepada BPJS – Kesehatan. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan harus dibangun secara rutin dan jujur sehingga kepercayaan sebagai landasan kerjasama BPJS – Kesehatan dengan para pihak terkait dapat dibangun. Tanpa hal-hal tersebut, niscaya BPJS – Kesehatan seperti berjalan sendirian tidak ada pihak yang mau mendukung meski tujuan BPJS – kesehatan adalah tujuan mulia.

Kembali penerapan teknologi informasi yang handal untuk penyediaan data serta informasi operasional BPJS – Kesehatan harus dilakukan secara utuh. Mungkin perlu dilakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 4.0 sebagaimana sekarang banyak digaungkan di berbagai sektor pembangunan di Indonesia mengiringi maraknya penggunaan Internet of Things dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. 

Semoga BPJS – Kesehatan tidak bernasib seperti Obamacare karena masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan manfaatnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terus menggelembung. Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati faskes kelas I dan II.

Meskipun pemerintah mengklaim bahwa kenaikan iuran tersebut dilakukan untuk mengatasi defisit, namun hal itu tidak akan serta merta menyelesaikan permasalahan tersebut. Akar permasalahan defisit BPJS Kesehatan sendiri tidak pernah diselesaikan. Sebab sejak awal program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut dicanangkan, model pembiayaan yang dipilih memiliki potensi untuk mengalami kerugian yang besar (M.Teguh Maulana, 2019).

Seharusnya pemerintah meninjau ulang model pembiayaan JKN, khususnya BPJS Kesehatan saat ini yang menggunakan sistem iuran atau pembayaran premi asuransi. Sebab dengan membebankan biaya jaminan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah seperti melepaskan kewajibannya untuk menjamin akses kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.  Bahkan dengan menggunakan model saat ini juga, pemerintah tidak ada bedanya dengan menerapkan logika ekonomi pasar yang menganggap bahwa jaminan kesehatan merupakan suatu komoditas jasa yang dapat difinansialisasikan.

Skema Pembiayaan BPJS Kesehatan Sejak Awal Berpotensi Rugi

Pangkal mula permasalahan defisit tersebut ditarik ke rendahnya anggaran kesehatan Indonesia. “Dari Rp2.200 triliun APBN pada 2018, anggaran kesehatan hanya Rp110 triliun. Sedangkan jika dihitung berdasarkan proporsinya terhadap GDP, anggaran kesehatan hanya 2,8 persen dari GDP. Sehingga setiap orang di Indonesia hanya memperoleh pembiayaan kesehatan sebesar 112 dolar AS perkapita. Sedangkan idealnya proporsi anggaran kesehatan terhadap GDP itu sekitar 10 persen.

Ada dugaan bahwa BPJS Kesehatan memang sejak awal dirancang untuk bangkrut. Hal itu merujuk kepada perhitungan aktuaris yang menunjukkan bahwa premi yang dibayarkan tidak akan pernah cukup menutupi pembiayaannya. Sehingga diperhitungkan seberapa banyak apapun pemerintah menalangi defisist BPJS Kesehatan tidak akan pernah mencukupi. Sebagai contoh pada 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp16,5 triliun. Meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana talangan sebesar Rp9,2 triliun tahun lalu untuk menutupi defisit, masih terdapat defisit sebesar Rp7 triliun rupiah. Defisit kemudian terbawa ke 2019, dimana pada dua bulan pertama tahun ini saja defisit BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp2 triliun. Jika tetap dibiarkan, pada tahun 2019 defisit BPJS Kesehatan akan menembus angka Rp20 triliun.

Untuk menekan defisit, BPJS Kesehatan sejak tahun lalu mulai mengurangi manfaat atau tanggungan bagi obat-obatan untuk pasien pesertanya. Padahal, jika melihat sistem penjaminan BPJS Kesehatan yang menggunakan model Indonesia Case Base Group (INA-CBGs), maka tarif pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dalam satu paket (meliputi biaya konsultasi dokter, biaya obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), biaya pemeriksaan penunjang, akomodasi atau kamar perawatan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan pasien). Dengan adanya pengurangan manfaat, akan menjadikan jumlah penjaminan layanan kesehatan yang dibayarkan dalam satu paket tersebut, termasuk obat-obatan yang digunakan, akan menjadi semakin terbatas.

Belanja Obat Salah Satu Penyebab Defisit BPJS Kesehatan Membengkak

Salah satu pemicu defisit anggaran BPJS Kesehatan juga berasal dari belanja obat-obatan. Belanja obat BPJS Kesehatan mencapai Rp36 triliun pada 2018 atau 40 persen dari belanja kesehatan secara keseluruhan (alat, fasilitas dan tenaga kesehatan). Bahkan meskipun pemerintah telah mengucurkan dana Rp10,5 triliun untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan, menurut BP Farmasi BPJS Kesehatan masih memiliki utang yang belum dibayar untuk pembelian obat berjumlah Rp3,6 triliun kepada produsen obat. Dari Rp10 triliun, hanya 6 hingga 10 persen yang digunakan untuk pembayaran obat-obatan atau hanya mendapat pembayaran Rp300 miliar dari BPJS Kesehatan.

Setidaknya untuk menekan defisit dan tidak menghilangkan tanggungan obat-obatan, BPJS Kesehatan dapat mengurangi pengadaan obat-obatan paten yang harganya mahal dan mensubstitusikannya dengan versi generiknya yang lebih murah. Namun demikian hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. IGJ menilai, bahwa faktor yang menyebabkan hal tersebut sulit untuk dilakukan antara lain, karena: (1) Tidak adanya versi generik dari obat-obatan kanker tersebut; (2) Monopoli paten dan teknologi oleh perusahaan farmasi transnasional dalam produksi obat-obatan kanker; (3) Ada obat-obatan yang tidak diregistrasi di BPOM; dan (4) Belum Efektifnya keberadaan Formularium Nasional (FORNAS) dan e-Catalogue yang digunakan sebagai dasar dari pengadaan obat-obatan BPJS Kesehatan.

Problematika Sistem Pengelolaan BPJS Membutuhkan Evaluasi Komprehensif

Dari beberapa masalah klasik diatas, ada persoalan sistem yang tidak terbangun sehingga menyebabkan carut marut dalam pengelolaan BPJS, perencanaan yang tidak di perkuat dengan infrastruktur baik materiil maupun non materiil hingga berdampak pada implementasinya secara teknis.

Jadi tidak serta merta kemudian DPR dalam hal ini sebagai pembahas anggaran menyetujui begitu saja usulan dari pemerintah mengenai kenaikan iuran premi hingga 100 persen. Semua memerlukan evaluasi yang komprehensif pada sistem yang telah dibangun selama ini untuk memutuskan kebijakan berkaitan dengan hajat hidup rakyat, terutama mengenai persoalan skema pembiayaan sehingga mengakibatkan defisit. Kebijakan yang diputuskan memang syarat dengan kepentingan politik karena produk anggaran merupakan produk politik melalui proses bargaining. Namun, pada persoalan ini evaluasi sistem yang telah berjalan menjadi sangat penting menjadi dasar untuk bersikap dari partai politik melalui wakilnya di DPR.

Evaluasi komprehensif yang dimaksud adalah mencakup mengenai keorganisasian, kelembagaan dan Sumberdaya Manusia. Sejauh mana sistem tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel. Keorganisasian adalah bicara mengenai urusan aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan BPJS baik aturan tingkat tinggi ataupun aturan teknis di tingkat lapangan. Berbicara mengenai kelembagaan adalah mengenai urusan mekanisme ataupun ketersediaan infrastruktur dalam pengelolaan BPJS sampai ke penerima manfaat. Sedangkan mengenai SDM adalah bicara soal ketersediaan tenaga fungsional maupun tenaga administrasi di tingkat lapangan dalam mendukung berjalannya program BPJS.

Presiden sebenarnya harus jeli dalam hal ini, mengingat pernah di tahun 2018 mengkritik mengenai pengeloaan BPJS dan defisit yang terjadi beberapa kali. Satu-satu nya harapan adalah sikap politik dari DPR dalam menyikapi hal ini, seharusnya DPR perlu memberikan sebuah rekomendasi kepada BPK/BPKP untuk melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu untuk melakukan investigasi mengenai pembengkakan yang terjadi di tubuh lembaga pengelola BPJS sebelum memberikan keputusan kenaikan iuran premi.

Dari beberapa persoalan yang telah dikemukakan diatas, maka kami merekomendasikan sebagai berikut:

Menolak adanya kenaikan iuran premi hingga 100 persen karena telah melanggar pasal 34 (2) dimana diharuskan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mengingat kondisi kemiskinan di Indonesia masih sebesar 25,14 juta jiwa.

Mendesak Presiden untuk menarik usulan mengenai kenaikan premi hingga 100 persen, karena dianggap tidak memiliki indikator yang jelas dalam kenaikan tersebut

Mendesak kepada DPR untuk memberikan rekomendasi kepada BPK untuk melalukan investigasi dengan cara melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, atau menunjuk BPKP melakukan audit investigasi secara kuantitatif maupun kualitatif

Mendesak kepada Presiden melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap sistem pengelolaan BPJS yang telah berjalan secara komprehensif, serta segera mungkin memperkuat sistem koordinasi antara lembaga yang diberi kewenangan dalam pengelolaan tersebut

Mendesak kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan untuk melakukan transparansi dalam pengelolaan jaminan kesehatan kepada public. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua KIDI Periode 2014-2017 dan Pengurus ARSADA Pusat

Pada dasarnya kehadiran BPJS Kesehatan sangat berpengaruh besar pada sistem pelayanan kesehatan di Indonesia,bahkan saya berani mengatakan telah terjadi revolusi sistem pelayanan kesehatan dari tingkat dasar sampai di rumah sakit. Tidak ada penyakit yang tidak ter cover oleh pelayanan khususnya di Rumah Sakit dengan biaya yang sangat fantastis, sangat murah.

Melihat sejarah sejak disahkannya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 sampai disahkannya UU  BPJS tahun 2011. Dengan begitu lamanya jarak pasti ada sesuatu masalah yang sangat tidak sederhana oleh karena banyak menyangkut kepentingan berbagai pihak.

Prinsip BPJS adalah Kegotong royongan dari pihak PBI dengan non PBI saling Subsidi Silang.

Tapi apa yang terjadi?

Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang begitu banyak harus ditanggung oleh pemerintah lewat APBN yang terus membengkak dibanding non PBI yang relatif rendah cakupannya, akhirnya justru menimbulkan ketimpangan dan terjadilah defisit yang luar biasa. Semakin lama semakin membengkak.

Tidak terjadi prinsip kegotong royongan karena non PBI yang relatif dibayar oleh orang mampu justru lebih banyak memanfaatkan pelayanan yang memakai BPJS. Terjadilah defisit yang semakin lama semakin membengkak dan pemerintah semakin tidak mampu menutup defisit tersebut.

Akibatnya terjadi gagal bayar terhadap Rumah Sakit (RS) 4 sampai dengan 6 bulan yang mengakibatkan RS kacau balau secara cash flow. Akibat terparah yakni timbul aturan-aturan yang dikeluarkan BPJS untuk menekan RS supaya terjadi efisiensi dab lain-lain. Ujung-ujungnya adalah penurunan kualitas pelayanan di Rumah sakit. Ini kaitannya dengan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Akibat lain yang tidak kita inginkan adalah, karena terfokus pada UKP maka terjadilah penurunan pelayanan di sektor kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang sepertinya terabaikan.

UKM inilah yg sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM dibidang kesehatan.

Timbulnya kasus-kasus stunting akibat gizi buruk, munculnya kasus-kasus penyakit menular seperti Difteri, campak, bahkan TBC danlain-lain, yang tetap masuk rangkin 5 besar dan tidak pernah berubah.

Padahal bila UKM gagal maka limbahnya adalah angka kesakitan masyarakat semakin tinggi. Tingkat hunian RS semakin meningkat akibat penyakit infeksi maupun penyakit degeneratif.

Anggaran habis untuk Upaya Kesehatan Perorangan sedangkan anggaran Upaya Kesehatan Masyarakat tidak signifikan.

Padahal yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat adalah penurunan angka kesakitan, bukan tingkat kesembuhan.

Akhirnya kita harus berfikir dana Anggaran BPJS Kesehatan yang defisit sangat besar tidak boleh mengorbankan kebutuhan anggaran UKM.

Perlu digali sumber-sumber dana dalam penanggulangan defisit supaya tidak mengganggu kualitas pelayan di RS.

Saat ini yang menjadi kontroversi adalah peningkatan pembayaran premi peserta BPJS Kesehatan sampai dua kali lipat. Ini sangat tidak Ideal dan pasti masyarakat berteriak. Padahal, membayar premi murah saja tidak mencapai target bagi non PBI apalagi, naik dua kali lipat. Pekerja pasti akan protes keras dan lain sebagainya.

Sat ini, Rumah sakit ingin tarif pengobatan dinaikkan oleh karena saat ini sudah sangat tidak rasional. Kendalanya, pemerintah pasti tidak mau mengorbankan APBN.

Maka jalan keluar yang paling gampang adalah menaikkan iuran sampai dua kali lipat.

Apakah ada alternatif sumber dana lain?

Sebagai usulan, tingkatkan penerimaan dari peserta non PBI, caranya harus dikaitkan dengan sistem pembayaran pelayanan lain, misalnya dikaitkan dengan pembayaran listrik, pajak kendaraan, dan lain-lain.

Selain itu BPJS harus bisa berinovasi untuk meningkatkan pendapatan dari non PBI.

Bagaimana cukai rokok? Masih belum diketahui apakah masih rasional atau tidak jika dikaitkan dengan kenaikan cukai rokok.

Akhirnya prinsip keadilan harus ditegakkan. Sistem kegotong-royongan harus menjadi landasan dasar agar ada keseimbangan antara pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat menjadi kenyataan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kesehatan merupakan salah satu mandatory spending, minimal dianggarkan 5 persen dari APBN menurut UU No.36/2009 pasal 171 ayat 1: Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 persen dari APBN di luar gaji.

Dalam UU tersebut juga disebutkan dalam pasal 20 bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Maka, dari sini dapat dilihat bahwa APBN merupakan salah satu sumber utama pendanaan defisit BPJS kesehatan selain iuran. Namun permasalahannya, kapasitas fiskal Pemerintah sudah kian menyusut, dan defisit yang dialami BPJS Kesehatan tidak sedikit. Maka, sebenarnya menaikkan iuran adalah salah satu langkah yang paling memungkinkan.

Namun hal ini juga tidak mudah, perlu memperhatikan kapasitas keuangan peserta. Keikutsertaan BPJS ini adalah wajib bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UU dan Perpres, maka Pemerintah harus memperhatikan kapasitas keuangan dari peserta jika ingin menaikkan iuran.

Selain itu, Pemerintah perlu memperhatikan juga kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi nilai riil pendapatan masyarakat. Jangan sampai kenaikan iuran itu memberatkan peserta oleh karena peserta BPJS Kesehatan tidak punya opsi lain selain menjadi peserta BPJS yang harus mengikuti aturan yang ada.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan bayar dari peserta non-PBI yang dikenai iuran lebih tinggi. Besaran kenaikan iuran harus mempertimbangkan hal lain yang lebih luas yang akan terkena dampaknya yaitu kondisi ekonomi yang akan mempengaruhi pendapatan riil peserta, kemampuan perusahaan untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan pegawainya, dan lain-lain.

Hal mendasar yang perlu dilakukan BPJS Kesehatan ketika iuran dinaikkan adalah memperbaiki tata kelola dan kualitas layanan. Salah satunya dengan memperbaiki data base peserta PBI dan aturan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah. Hal ini agar ke depannya tidak lagi terjadi defisit. Pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan juga perlu memperhatikan kualitas layanan yang ditawarkan pada peserta BPJS Kesehatan baik PBI dan non PBI (yang dibebankan iuran lebih tinggi) agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas