Surat Rini Menuai Badai
berita
Ekonomika
Sumber Foto : galamedianews.com (gie/watyutink.com) 23 July 2018 10:00
Penulis
Pertamina nampaknya sedang punya banyak ‘hajatan’. Pada Jumat (20/7) lalu, sekitar 1.200 karyawan Pertamina seluruh Indonesia yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melakukan aksi turun ke jalan dari kantor pusat Pertamina menuju Kementerian BUMN yang dikomandani Rini Suwandi. Aksi itu untuk memprotes dan menyampaikan penolakan tentang apa yang mereka sebut sebagai pelepasan atau penjualan aset-aset Pertamina. 

FSPPB menyatakan, tidak semestinya pemerintah mengizinkan aset perusahaan milik negara dijual atau dilepas kepemilikannya kepada pihak swasta. Bahkan rencana divestasi atas aset Pertamina pun dengan tegas ditolak. FSPPB juga meminta menteri BUMN untuk menjelaskan rencana penjualan/pelepasan aset tersebut, dan menyuruh mundur Rini apabila tetap melaksanakan niatnya.

‘Ribut-ribut’ Pertamina bermula dari beredarnya surat Kementerian BUMN tertanggal 29/06/18 yang berisi persetujuan prinsip aksi korporasi untuk mempertahankan kondisi kesehatan keuangan perusahaan PT Pertamina (Persero). 

Disebutkan pula dalam surat yang ditandatangani Rini tersebut, poin-poin untuk dilakukannya share down atas kepemilikan aset, juga rencana spin off unit kilang ke anak perusahaan Pertamina.

Benarkah langkah-langkah share down kepemilikan dan spin off itu adalah pelepasan/penjualan aset-aset BUMN Pertamina? Apakah Pertamina memang mengalami krisis keuangan hingga melakukan skema share down dan spin off? Mengapa sampai-sampai karyawan Pertamina melakukan aksi protes yang jarang terjadi seperti di atas?   

Sejak ditetapkannya kebijakan yang memerintahkan kepada Pertamina untuk menjual BBM satu harga di seluruh Indonesia, melarang kenaikan harga jual BBM bersubsidi, mensubsidi harga premium dan kewajiban mengadakan kembali BBM premium, maka seiring dengan kenaikan masif harga BBM dunia, patut diduga Pertamina memang mengalami masalah dalam pembiayaan operasi dari kewajiban-kewajiban tersebut. Sementara asumsi APBN 2018 yang mematok harga 48 dolar AS per barel tidak berubah dalam APBN-P 2018.

Meski terakhir dalam nota penyampaian APBN-P 2018 subsidi energi ditingkatkan dari Rp94,5 triliun menjadi Rp163,49 triliun, namun sepertinya keresahan yang menyeruak di kalangan pekerja Pertamina sudah tak bisa lagi dibendung. Surat edaran Rini terlanjur menjadi pemantik keresahan yang berujung aksi. 

Dalam kondisi yang rawan spekulasi dan gejolak pasca aksi karyawan Pertamina, sepertinya dibutuhkan penjelasan yang jernih dan memadai untuk menjelaskan apa yang dimaksud dalam butir-butir instruksi surat edaran Menteri BUMN kepada Pertamina.

Yang jelas, operasi Pertamina tidak boleh berhenti atau dihentikan karena sektor energi adalah salah satu sektor vital negara. Tetapi, pemerintah juga mempunyai kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN yang menyatakan pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN, tetapi BUMN tidak boleh dibiarkan rugi.     

Penjelasan seperti apa yang dapat menurunkan tensi ketegangan pada BUMN Pertamina? Terlebih di tahun politik yang sudah memanas saat ini, dimana setiap kebijakan pemerintah dapat digoreng menjadi bahan maneuver politik kelompok-kelompok kepentingan? Berhasilkan Rini melewati badai yang belum pasti berlalu ini? 

Apa pendapat Anda ? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

Sebetulnya aksi kami kemarin adalah wujud rasa nasionalisme karyawan Pertamina. Selanjutnya kita lihat sajalah. Kemarin itu bu Rini juga sudah memberikan klarifikasi tinggal kita tunggu saja. Kalau ternyata tidak sejalan dengan tuntutan kita, maka kita bisa bereaksi lagi. Sebetulnya bukan cuma karyawan yang marah, Rakyat juga pasti marah seandainya aset-aset negara yang di Pertamina yang notabene juga milik rakyat dan milik negara dijual juga.

Bagi karyawan kalau konteksnya investasi, yes. Misalnya kita mau investasi di blok Mahakam. Untuk mengembangkan blok Mahakam butuh dana, butuh investor, butuh rekanan, disamping juga untuk mendatangkan investor, juga sharing resiko. Jadi kalau investasi kita yes. Tapi yang di surat itu bunyinya tersirat pelepasan aset untuk memperbaiki keuangan perusahaan. Itu menurut kami tidak pas. Buruknya kondisi keuangan perusahaan penyebabnya macam-macam. Dari harga minyak dunia yang lebih tinggi dari APBN, rupiah yang melemah terhadap dolar AS, kemudian Pertamina harus mensubsidi premium kebijakan satu harga, itu yang menyebabkan modal usahanya Pertamina tergerus.

Lalu kalau itu dtutupi dengan penjualan aset, ya tambah hancur, tambah babak belur. Jadi bukan dengan menjual aset untuk memperbaiki Pertamina. Tetap bahwa untuk memperbaiki keuangan pertamina itu ya jalankan Undang-Undang. Pemerintah tidak boleh membiarkan BUMN rugi. Tapi karena pencitraan politik pemerintah, dengan harga BBM tidak boleh naik, maka Pertamina dibiarkan rugi. Artinya, pemerintah sudah melanggar konstitusi. Bukan dengan menjual aset untuk memperbaiki keuangan. Lain kalau melepas saham misalnya, atau melepas participating interest (PI), untuk investasi itu wajar di dunia bisnis bisa terjadi seperti itu. Sepanjang memang amanat nya bu Rini juga Pertamina tetap sebagai pemegang kuasanya.

Jadi aksi kemarin itu karena dorongan rasa nasionalisme karyawan. Sebetulnya kami karyawan atas nama rakyat, yang menginginkan Pertamina ini tetap ada sampai kapanpun sebagai BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak di sektor energi, khususnya minyak bumi dan gas. Supaya keberlangsungan pertamina ini bisa dirasakan juga oleh anak cucu kita. Hanya saja, kenapa kami yang bergerak, karena kami yang paham. Rakyat belum paham karena memang Pertamina edukasi informasi ke masyarakat juga tidak optimal.

Jika ada statemen yang meragukan aksi kami lebih karena karyawan takut kena PHK atau adanya rasionalisasi pegawai setelah asing masuk misalnya, maka pertanyaannya saya balik, lebih besar mana gaji sebagai karyawan asing atau sebagai karyawan perusahaan nasional, lebih besar mana gaji oang Chevron dengan Pertamina misalnya. Pasti lebih besar gaji Chevron kan? Atau gaji orang Total dengan gaji orang Pertamina? Pasti lebih besar gaji sebagai karyawan asing. Bagi pekerja Pertamina jika diambil asing maka gaji karyawannya pasti lebih besar. Kesejahteraan pasti meningkat, gaji dolar AS. Tapi sayang nanti rakyat yang akan menderita. Seperti di Brunei Darussalam atau Singapura dimana perusahaan yang menguasai energi bukan lagi perusahaan nasional oil company-nya. Mereka harus beli sesuai harga pasar. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Dari peristiwa kisruh Pertamina sampai-sampai ada demo karyawan itu saya amat menyayangkan. Karena yang saya lihat itu sepertinya ada framing yang menurut saya tidak benar atau keliru. Framing itu seolah-olah menyebutkan pelaksanaan share down dan spin off Pertamina yang diributkan itu bertujuan menjual aset-aset Pertamina, apalagi privatisasi

Padahal itu keliru sama sekali. Share down itu saya tegaskan bukanlah pelepasan aset. Itu bukan penjualan aset. Tapi share down itu mekanisme bisnis yang lazim dilakukan oleh oil company atau industri migas dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Keuangan Pertamina itu tidak lah rugi, tapi dalam kondisi begini apalagi ada bermacam penugasan memang keuntungan tetap ada tetapi agak menurun lantaran Pertamina menanggung potential loss.

Dalam mekanisme share down, dimungkinkan adanya kesepakatan antara pemilik perusahaan yang ingin perusahaannya lebih punya kinerja keuangan yang baik, dengan investor yang menanam modalnya dalam kegiatan bisnis atau pengembangan bisnis ke depan. Jadi di dalamnya ada kesepakatan untuk membagi keuntungan berdasarkan porsi penyertaan saham, pembagian atau share biaya yang akan ditanggung bersama, sampai pada pembicaraan tingkat risiko yang akan ditanggung secara bersama pula. Jadi kepemilikan tetap di tangan Pertamina. Hanya memang kepada investor diberikan ruang untuk mendapatkan keuntungan, biaya dibagi bersama, dan jika ada risiko maka akan ditanggung bersama.

Jadi sekali lagi itu keliru besar jika disebutkan share down itu adalah pelepasan aset atau penjualan aset Pertamina kepada pihak lain.

Saya khawatir framing itu sengaja diciptakan untuk kepentingan politik saja, karena memang ini kebetulan terjadi di tahun politik. Tahun panas. Dan cara-cara seperti itu saya maklumi sajalah sebagai bagian dari politik. Meski itu sah-sah saja, tetapi saya mohon segala dinamika politik itu jangan sampai membuat kinerja Pertamina tambah babak belur karena tidak bisa beroperasi dengan baik. Terlebih di tengah kondisi ekonomi dimana rupiah melemah dan harga minyak dunia juga terus mengalami kenaikan.

Sementar spin off itu adalah upaya untuk mencari fresh money dalam rangka mewujudkan terbangunnya kilang-kilang minyak baru milik Pertamina. Jadi penggabungan anak perusahaan itu dalam rangka mempermudah mekanisme operasi pembangunan kilang dan upaya mencari investor untuk membangun kilang-kilang baru itu.  

Indonesia sudah sekitar 20 tahun lebih tidak punya kilang baru. Yang terakhir di bangun itu kilang Balongan di Jawa Barat. Oleh karena itulah setiap rencana pengembangan seperti contoh nya RDPM itu tidak berjalan mulus. Karena kita selalu terhambat dalam upaya penambahan kilang-kilang baru.

Padahal kita amat butuh kilang baru supaya tidak terus-terusan mengimpor BBM dari luar negeri yang berbiaya amat mahal dengan menggunakan valuta asing.

Kebutuhan BBM kita per hari yang diimpor itu sekarang sudah mencapai 850 ribu barel per hari. Jadi itu amat menguras sumber daya keuangan negara. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

Jadi kalau disebut pekerja pertamina takut gajinya turun atau kena PHK itu tidak mungkin. Kita dijamin UU No 13/2003. Sebetulnya banyak yang kami perjuangkan. Kenapa kami bergerak? Itu karena pelepasan aset itu sudah terjadi. Pertagas sudah diakuisisi oleh PGN. 57 persen saham PGN itu punya Pertamina, 43 persen sahamnya publik. Nah dari 43 persen saham publik itu 80 persen dimiliki asing dan rata-rata perusahaan Amerika. Jadi kebijakan kita menjual Pertagas ke PGN, itu artinya kita menjual ke 43 persen kepemilikan publik yang notabene asing tadi. Itu sudah terjadi pada 29 Juni lalu sudah ditandatangani conditional sales and purchase agreement-nya. Padahal Pertagas itu 100 persen punya Pertamina. Kalau PGN 57 persen negara, 43 persennya saham publik.

Itu juga kita kritisi, kenapa harus akuisisi. Padahal sama-sama anak perusahaan. PGN anak perusahaan Pertamina, Pertagas juga sama. kenapa harus digabung? Kenapa tidak disinergikan saja. Induknya yang tinggal mengatur kalau disebut tumpang tindih. Tinggal dibagi saja PGN dibagian distribusi misalnya atau Pertagas dibagian transmisi. Atau dua-duanya kerjakan bersama-sama. itu yang namanya sinergi operasi. Tidak perlu integrasi dan cukup sinergi.

Kalau misalnya sikap pemerintah mengeras dan karyawan silakan memilih yang tidak setuju untuk mundur? Itu tidak ada aturannya. Kalau menolak lalu mengundurkan diri tidak ada aturan mainnya. Dan kalau misalkan ini terus bergulir, maka mungkin bukan kami yang bergerak, tapi rakyat. Seperti kemarin di Indonesia bisnis Forum, itu terlihat bahwa rakyat yang diwakili oleh pengamat-pengamat, itu semuanya sudah paham  kondisinya. Siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau pemahaman pengamat-pengamat ini juga sama dengan pemahaman rakyat, maka rakyat akan marah. Karena itu juga melanggar Pasal 66 Undang-Undang BUMN. Disitu sudah jelas bahwa pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN, tetapi BUMN tidak boleh dibiarkan rugi. Harus ada margin dan margin tak perlu besar-besar amat. Karena kalau laba nya besar nanti bisa dipolitisi lagi bahwa karyawan dapat bonusnya besar.

Yang penting Pertamina masih bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugasnya yaitu melayani, mendistribusikan, menjamin ketersediaan  dan harganya terjangkau sampai ke seluruh pelosok Indonesia. kalau perusahaan ini sudah bukan BUMN, dan sudah jadi perusahaan swasta karena dijual, maka swasta tidak mungkin bisa diperintah oleh pemerintah. Bisa jadi kalau misalnya sudah terjual, maka harga di Papua tidak mungkin sama dengan harga di Jawa. Kalau sekarang kan ada perintah kepada Pertamina untuk menjual BBM satu harga. Dan itu jelas cukup menguras keuangan Pertamina tapi karena pertamina masih ada untung di hulu, ada untung di anak perusahaan, itu masih tertutup. Secara konsolidasi masih positif. Tapi kalau sekarang jika dibiarkan maka kondisinya secara konsolidasi bisa negatif. Kalau negative maka Pertamina tidak akan bisa belanja lagi karena Pertamina belanja pakai dolar AS. Impor BBM pakai dolar AS, sedang jualannya pakai rupiah.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol