Super Susi di-‘Removed’ dari Urusan Garam
berita
Ekonomika

Sumber Foto: andinurroni-catatan.blogspot.co.id  (gie/Watyutink.com)

20 March 2018 14:00
Penulis
Urusan impor pangan, lagi-lagi membuat situasi tak nyaman. Gara-gara ngotot menentang rencana impor 3,7 juta ton garam, hak Menteri Susi merekomendasi urusan impor garam dicabut.

Pemerintah melalui PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang mekanisme Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman telah mengatur wewenang dan volume impor garam industri. Wewenang impor garam beralih ke Kementerian Perindustrian. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak lagi mempunyai hak untuk ikut mengatur boleh tidaknya impor garam dilakukan.

Sebagai pucuk pimpinan KKP, selama ini Susi memang kerap bersuara keras menentang impor garam. Menurut dia, Indonesia sudah seharusnya mewacanakan swasembada garam maksimal pada 2020, karena keberadaan 17 ribu pulau dan 30 ribu petani garam. Impor garam yang direkomendasi KKP pada 2018 hanya 2,2 juta ton bukan 3,7 juta ton, agar tidak mengganggu harga garam dalam negeri. Angka 2,2 juta ton adalah hasil survei mendalam KKP di beberapa sentra produksi garam.

KKP sendiri pada 2015 saja menganggarkan Rp258 miliar untuk meningkatkan kualitas garam petani dan pemberdayaan. Kementerian BUMN bahkan pernah menggelontorkan Rp300 miliar (PMN) untuk PT Garam. Susi kecewa ketika dana hampir Rp600 miliar itu sia-sia akibat impor garam yang tak terkendali.

Dengan di ‘removed’nya wewenang Susi, maka impor 3,7 juta ton garam akan mulus berjalan. Petani garam sendiri jelas kecewa, sebab impor tersebut berpotensi membuat harga garam dalam negeri jatuh. Padahal, menurut data neraca garam 2018, stok awal tahun sebesar 349.505 ton dan produksi bisa mencapai 1,5 juta ton. Sementara keputusan impor di Kemenko Perekonomian pada 19 Januari 2018 hanya mempertimbangkan kebutuhan industri dan bukan stok dan produksi. Data Asosiasi Petambak Garam Rakyat Indonesia (APGRI) menyebutkan, impor 3,7 juta ton merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir.

Menjadi aneh, kenapa harus mengimpor sebanyak itu, padahal tahun lalu tidak terjadi gagal panen? Apa hal yang benar-benar mendesak hingga rekomendasi dan pertimbangan KKP tidak lagi dibutuhkan? Satu lagi, PP Nomor 9 Tahun 2018 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan nelayan dan petambak garam yang juga mengatur wewenang KKP tentang impor garam industri? 

Dengan impor sebanyak 3,7 juta ton, mau tidak mau publik akan curiga. Sebab, selain tahun lalu tidak terjadi gagal panen, produksi serta stok juga mencukupi. Susi bahkan curiga garam impor juga akan dijual sebagai garam konsumsi. Tidak ada jaminan garam impor semuanya akan diserap industri. Lagipula, keuntungan dari importir garam disinyalir bisa dua kali lipat. Untuk rata-rata impor 2 juta ton saja, importir bisa dapat laba sampai Rp2 triliun (@Rp1.000/kg).

Ada selentingan, dicopotnya wewenang Susi ini bersamaan dengan munculnya banyak perusahaan baru yang tiba-tiba muncul dan mendapat jatah mengimpor garam. Apa betul?

Untuk menghindari bermainnya para rent seeker pada impor garam, pernah ada usulan agar urusan pengadaan garam impor tidak lagi berdasar kuota, tapi berdasar tarif yang ditetapkan pemerintah. Dengan penerapan skema tarif dalam impor garam, petani garam lokal bisa terlindungi karena berkurangnya keuntungan importir garam dan adanya persaingan terbuka.

Namun, PP Nomor 9 Tahun 2018 telah terlanjur terbit. Ada yang bersorak, ada juga yang mengecam. Mengapa dalam urusan pangan, bangsa yang selalu disebut 'gemah ripah loh jinawi' ini seolah keranjingan impor? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Garis pantai yang panjang ini membuat Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, termasuk garam. Namun, garam hampir selalu menjadi polemik setiap tahun yang merupakan persoalan klasik. Artinya, ada persoalan mendasar yang selama ini belum diselesaikan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan garam di Indonesia.

Persoalan garam perlu didudukkan secara saksama mengingat garam secara umum terbagi menjadi dua, yakni garam konsumsi dan garam industri.

Saat ini pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Dengan adanya PP tersebut, industri diberikan kuota impor sebesar 3,7 juta ton garam industri. Masalahnya, saat ini kita tidak mengetahui kebutuhan garam industri dan garam konsumsi seperti yang biasanya dipublikasikan oleh KKP, Kemenperin, dan Kemenko Perekonomian dalam Neraca Garam Nasional. Artinya, keluarnya PP ini patut dipertanyakan karena jangan-jangan impor garam industri juga diperuntukkan bagi garam konsumsi. Apabila demikian, petani dan petambak garam kita akan semakin terpuruk.

Mari kita berprasangka baik kepada pemerintah bahwa seluruh izin impor digunakan untuk kebutuhan industri yang sedang mendesak, khususnya industri makanan dan minuman. Adanya impor disebabkan oleh produksi garam Indonesia memiliki karakteristik NaCl 75-80, bahkan ada juga yang di bawah angka tersebut. Padahal, industri yang menggunakan garam sebagai bahan baku membutuhkan garam dengan karakteristik NaCl >95. NaCl dengan karakteristik tersebut di Indonesia hanya ada di wilayah perairan Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah sendiri sedang berupaya membangun pabrik pengolahan garam disana sehingga Indonesia mampu memproduksi garam industri meski pastinya belum mampu memenuhi jumlah yang diminta oleh industri.

Selain itu, apabila Indonesia ingin meningkatkan kualitas garam dengan mengolah garam NaCl 80 menjadi NaCl 95, dibutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit. Untuk mengatasi hal ini, di tengah kebutuhan garam industri yang meningkat setiap tahunnya, pemerintah perlu membuat rencana jangka panjang agar Indonesia mampu secara mandiri memproduksi garam industri sehingga kedepan kita tidak bergantung kepada impor sekaligus menciptakan nilai tambah industri garam Indonesia.

Dalam jangka pendek, impor garam tidak boleh dimanfaatkan oleh rent seeker untuk mengeruk keuntungan. Pemerintah harus melakukan lelang terbuka dalam impor garam sehingga ada transparansi dan bisa saling mengawasi satu sama lain. Selain itu, patut dipertimbangkan juga oleh pemerintah terkait assesment bagi perusahaan yang tiba-tiba muncul untuk mengimpor garam agar sistem transparansi yang ada di pelelangan tidak dikelabui oleh para pencari rente. Dengan adanya sistem yang baik, tidak akan muncul sinyalemen ketidakadilan pembagian izin impor dari perusahaan baru maupun perusahaan lama sekaligus mengurangi potensi kebocoran impor garam industri menjadi garam konsumsi.

Terakhir, Kemenko Perekonomian sangat perlu mendudukkan persoalan ini dengan Kemenperin, KKP, dan Kemendag agar saling sinergi satu sama lain terkait data dan rencana pergaraman Indonesia. Dengan begitu, diharapkan ada tupoksi yang jelas terkait impor garam, baik garam industri maupun garam konsumsi, karena pada dasarnya Kemenperin punya kepentingan melindungi industri yang membutuhkan garam sebagai bahan  baku dan di sisi lain KKP punya kepentingan melindungi petani dan petambak garam. Semestinya ke depan tidak perlu ada tuduhan semacam KKP yang kaku atau tidak fleksibel dalam penerapan impor garam karena institusinya telah dibangun bersama, khususnya oleh Kemenko Perekonomian. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Karut marut garam adalah bukti lemahnya institusi negara dalam mengendalikan persoalan pangan dalam negeri. Bagaimana tidak, sesama kementerian negara yang memiliki tugas dan wewenang mengendalikan proses pergaraman nasional memiliki base line data yang berbeda. Pada awal 2018 Kemendag mengimpor garam industri 3,7 juta ton secara berkala sesuai kebutuhan industri, anehnya di sisi lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang selama ini memegang kendali penetapan kuota impor garam, dipangkas haknya. KKP hanya merekomendasikan 2,2 juta ton impor garam industri untuk menjaga penyerapan garam produksi dalam negeri.

Ihwal pergaraman, disadari atau tidak terdapat kesalahan persepsi mengenai persoalan garam ini. Pertama, tidak ada korelasi kuat antara panjang pantai atau luas laut terhadap produksi garam. Banyak yang mempertanyakan mengapa Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang ke-2 di dunia dan memiliki 17.000 pulau masih saja mengimpor garam? Padahal, tidak semua laut di Indonesia dapat memproduksi garam dengan kualitas industri. Bahkan Austria dan Belarus yang tidak memiliki pantai 1 cm pun masuk ke dalam 25 negara pengekspor garam dunia.

Kedua, masih terbatasnya teknologi industri pergaraman nasional. Sebagian besar industri garam dalam negeri masih menggunakan metode evaporasi atau teknik menjemur garam untuk menghilangkan kadar air. Metode ini sangat rentan terhadap anomali cuaca. Di negara-negara pengekspor garam, produksi dilakukan dengan penambangan bawah tanah dan metode vakum yang dapat menghasilkan kualitas garam sangat baik.

Ketiga, biaya produksi garam nasional per kilogram (kg) masih sangat tinggi dibandingkan negara-negara pengekspor garam. Menurut Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGI) untuk memproduksi 1 kg garam diperlukan dana Rp950,70 (Rp950.000 per ton), sedangkan di India (Tuticorin) produksi 1 kg garam adalah 800 rupee (Rp170.000  per ton). Bahkan di Gujarat lebih rendah lagi yaitu 600 rupee per kg ( Rp130.000 per ton). Implikasinya, kebijakan impor menjadi tidak terkendali karena harga impor terkadang jauh lebih rendah dari harga jual petani garam.

Keempat, tumpang tindih lembaga serta tidak berdayanya PT Garam sebagai BUMN untuk memecahkan masalah pergaraman nasional. Tiga kementerian yang mengatur persoalan garam dalam negeri bukannya bersinergi malah saling meniadakan dan terkesan miskomunikasi.

PT Garam juga belum maksimal mengambil kesempatan dari tingginya demand terhadap garam industri. Pada 2016 produksinya hanya 38.000 ton. Industri garam di China meski dimonopoli China Salt Industry Corp., namun manajemen pergaraman lebih teratur dan dapat berproduksi maksimal. Di India, negara memiliki wewenang penuh dalam mengatur persoalan garam.

Kelima, kartel garam harus segera dihentikan. Ada tujuh begal garam yang bermain di Indonesia. Hal ini terungkap oleh KPPU mengenai modus kartel garam tersebut. Beberapa praktik kartel ini (2015) yakni membeli garam impor amat murah sekitar Rp500 per kg kemudian menjualnya seharga Rp1500 per kg di dalam negeri.

Modus kedua, garam dibeli oleh sekelompok usaha sehingga harga garam dari petani sangat rendah. Kartel garam lokal bisa terjadi karena ketergantungan petani garam kepada pengepul. Harga garam lokal yang dipatok para pengepul garam ini hanya Rp200 per kg. Padahal, harga pokok pembelian (HPP) garam lokal yang berlaku saat ini adalah Rp750 per kg untuk garam kualitas pertama, Rp 550 per kg untuk garam kualitas kedua, dan Rp 450 untuk garam kualitas ketiga.

Modus ketiga adalah kombinasi dari kedua modus di atas. Praktik kartel terjadi karena pemerintah mewajibkan importir garam untuk menyerap garam lokal dalam jumlah tertentu sesuai kuota impor yang didapat. Akhirnya garam impor membanjiri pasar garam lokal. Karena ada rembesan garam impor, otomatis harga garam lokal turun, saat harga turun inilah jadi kesempatan importir garam menyerap garam dari petani.

Saya mengimbau presiden untuk mengakhiri kelucuan kebijakan yang sangat sektoral ini, apa lagi ditengah gencarnya kebijakan one map policy yang digaungkan pemerintah. Lagipula penggembosan kebijakan KKP melalui PP berpotensi melanggar UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan petambak garam Pasal 37 ayat 3, bahwa impor harus melalui rekomendasi Menteri KKP. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan

Kisruh mengenai impor garam ini lagi-lagi terjadi. Bedanya kali ini, selain rakyat, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiasti juga menjadi korban. Kewenangan Susi mengurusi garam dicabut dan kewenangan ini diserahkan kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto oleh presiden. Beberapa pihak menyebut hal ini terjadi terkait perbedaan data tentang kebutuhan impor garam antara Susi dan Airlangga. Susi Pudjiastuti mengusulkan 2,2 juta ton, sedangkan Airlangga 3,7 ton. Tapi apa cuma gara-gara itu kemudian Susi di’depak’?

Bahkan, ada yang sempat mewacanakan, dalam urusan garam ini bisa dilakukan bersama antara KKP dengan Kemenperin, mengingat dari aspek bahan baku untuk industri (demand), Kemenperin pembina yang paling tahu dan paham. Sementara KKP lebih memahami garam tersebut sebagai pasokan (supply). Artinya, jika dikombinasikan antara KKP dan Kemenperin ini bisa cocok antara supply dan demand.

Kisruh impor garam ini sebenarnya bukan hal baru. Saya mencatat, dalam 15 tahun terakhir ini terjadi beberapa kekisruhan yang melibatkan pihak luar yang berkongsi dengan instansi maupun BUMN yang memiliki kewenangan dalam mengurusi komoditas garam.

Seperti yang terjadi pada tahun 2004-2005 silam, dimana PT Garam selaku BUMN bekerja sama dengan dua perusahaan swasta terlibat aktif di dalam permainan jalur distribusi hingga penentuan harga, sehingga memaksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memeriksa kasus ini dengan dugaan dakwaan telah terjadi praktek monopoli terhadap komoditas garam di Sumatera Utara.

PT Garam sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan usaha industri garam beserta angkutannya, pembinaan usaha garam rakyat, pengendalian stok, dan stabilisasi harga garam secara nasional, justru bekerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan praktik monopoli dan melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 pasal 11 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada 2016, produksi garam rakyat hanya 118.054 ton atau setara 3,7 persen dari target sebesar 3,2 juta ton di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang disusun oleh KKP pada 2017. Harga garam di pasaran pun mengalami lonjakan sebesar 233 persen.

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan pada 2017 mencatat, sedikitnya ada 32 usaha produksi dan pengolahan garam skala kecil dan menengah di sepanjang Pantai Utara Jawa saat itu harus gulung tikar dan terpaksa memberhentikan lebih dari 620 tenaga kerja. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini telah memberi kewenangan Kementerian Perindustrian untuk mengimpor garam. Beleid ini menimbulkan polemik karena sebagai negara yang 2/3 wilayahnya adalah laut (pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada), Indonesia masih belum mampu mencukupi kebutuhan akan garam. Ironisnya, salah satu negara pemasok kebutuhan garam Indonesia adalah negara yang memiliki bibir pantai yang kecil, Singapura yang memasok 24,41 ton garam atau senilai 110,91 ribu dolar AS (Data BPS, 2015).

Kebijakan ini merespons 21 perusahaan yang sudah berhenti produksi akibat kurang stok garam. Tak hanya mengurangi ribuan karyawan, perusahaan-perusahaan tersebut berniat hengkang dari Indonesia akibat menipisnya stok garam industri. Namun peristiwa ini bukan pertama kali terjadi, tahun 2015 Indonesia juga sudah mengimpor garam industri, dan berulang terus setiap tahun.

Ketiadaan Road Map Produksi Garam menjadi persoalan paling krusial dalam benang kusut garam nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya memiliki skema bussines as usual. Selama ini KKP tidak punya kewenangan impor, yang ada hanya wewenang pemberian kuota impor. Sedangkan kebijakan impor garam sepenuhnya ada di Kementerian Perdagangan. PP No.9/2018 ini lebih memperparah lagi, kewenangan KKP kembali dipangkas, dimana kewenangan impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, penetapan rekomendasinya diserahkan kepada Menteri Perindustrian.

PP Nomor 9 Tahun 2018 ini juga berpotensi mencederai aturan hukum di atasnya, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, dimana UU Nomor 7/2016 ini menyebutkan rekomendasi impor harus dikeluarkan KKP. Pasal 37 ayat 3 UU tersebut menyatakan bahwa dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari menteri. Dalam hal ini adalah Menteri KKP (pasal 1 ayat 34). Aturan UU ditabrak PP Nomor 9 Tahun 2018 ini.

Selain tak punya peta jalan, data-data tentang garam serta neraca garam nasional juga menjadi persoalan. KKP menyebutkan kebutuhan impor 2,2 juta ton, sementara Kemenperin menyebutkan 3,7 juta ton garam industri yang dibutuhkan.

Impor garam industri ini dibutuhkan industri pangan, pabrik kaca, pabrik kertas, pengeboran minyak dan farmasi. Garam untuk industri masih harus diimpor karena tingkat kualitasnya tinggi, belum dapat dicapai oleh garam lokal. Garam untuk aneka pangan harus memiliki kandungan NaCl (Natrium Chlorida) diatas 94 persen, sedangkan untuk farmasi kandungan NaCl harus diatas 97 persen. Sementara rata-rata NaCl garam lokal baru 92 persen. Di Indonesia, spesifikasi garam setinggi itu (diatas 94 persen) baru didapatkan di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di pantai lain, rata-rata kandungan air dalam garam masih sangat tinggi.

Perbedaan kandungan NaCl dan air tersebut yang menyebabkan garam industri tidak layak dikonsumsi langsung masyarakat. Akan tetapi, masuknya garam industri asing ke dalam negeri bukan tidak mungkin mempengaruhi harga garam konsumsi.

Hal ini terjadi karena dua hal. Pertama, masih sulitnya pemerintah membedakan garam industri dan garam konsumsi, sehingga terjadi kerancuan data. Kedua, apakah ada jaminan masuknya garam industri tidak disusupi garam konsumsi akibat moral hazard pelaku impor dan oknum pejabat tertentu. Dua, hal ini yang perlu diantisipasi pemerintah agar harga garam konsumsi di pasar lokal tidak anjlok, dan kelangsungan usaha petani garam terlindungi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Sistem tata kelola pergaraman nasional masih rapuh, terutama jika bicara mengenai kontrol/pengawasan dalam pengelolaan produksi garam, baik garam lokal maupun garam impor. Tidak menutup kemungkinan jika pegawasan tidak diperkuat di instansi, maka mafia garam akan semakin langgeng. Bahkan bermunculan yang baru.

Saya menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara operasionalisasi tidak dapat menerjemahkan visi misi presiden dalam kerja-kerjanya. Pengertian berdikari dalam bidang ekonomi seharusnya memberikan ruang yang lebih bagi petani lokal untuk memproduksi dan mendistribusikan tanpa ada persaingan bebas dengan produksi luar negeri, dalam hal ini kebijakan melakukan impor garam akan mematikan langkah petani ke depan.

Ihwal munculnya perusahaan dadakan dalam urusan impor garam, hal itu sudah menjadi rahasia umum, terkait pembagian kuota untuk memberikan keuntungan bagi golongan/kelompok tertentu. Penilaian saya dengan adanya impor garam besar-besaran dipengaruhi faktor politis, bukan murni faktor kebutuhan dalam negeri. Harapannya adalah presiden dapat melakukan evaluasi mengenai hal ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan APBN, kesejahteraan rakyat/petani menjadi salah satu prioritas dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak hanya menguntungkan segelintir orang.

Saya kira Indonesia sudah mampu memproduksi garam industri sendiri, dengan besaran alokasi untuk memacu para petani garam di beberapa wilayah guna meningkatkan produksi garam.  Salah satu hal tujuan Indonesia menuju swasembada garam pada tahun kemarin dibuktikan adanya peningkatan produktivitas dari petani, dan hal ini seharusnya perlu diapresiasi dengan tidak memutuskan impor garam sebesar itu. Petani lokal jelas merasa kecewa dengan persaingan yang ada. (pso)

              

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei