Substitusi Impor Obati Defisit Transaksi Berjalan
berita
Ekonomika
Sumber Foto : infobisnis.co.id (gie/watyutink.com) 04 July 2018 10:00
Penulis
Carut-marut ekonomi nasional sudah lama dicurigai sebagai biang kerok melemahnya rupiah. Memang ada kontribusi faktor eksternal terhadap melemahnya nilai tukar rupiah berupa perubahan kebijakan moneter di negara super power seperti AS. Namun tidak dapat dipungkiri faktor internal mempunyai andil terhadap pelemahan rupiah.

Lembaga riset Indef menegaskan bahwa biang keladi depresiasi rupiah saat ini sebenarnya adalah faktor fundamental ekonomi yang rentan dari gejolak eksternal. Salah satu sumber ‘penyakit’ loyonya rupiah adalah defisit transaksi berjalan. Oleh karena itu, harus ada upaya sangat serius dari pemerintah untuk dapat mengakhiri defisit ini. Jika upaya menggenjot ekspor masih sulit dilakukan, maka konsekuensinya adalah sekuat tenaga mengatasi masalah ini.

Rupiah yang semakin melemah membuat barang-barang impor maupun yang berkonten impor akan semakin mahal. Padahal ekonomi Indonesia saat ini sangat tergantung dari impor. Inilah saatnya pemerintah  mengoptimalkan kebijakan berbasis bahan baku domestik untuk menggantikan bahan baku dan bahan penolong impor.

Total impor Mei 2018 sebesar 17,6 miliar dolar AS, lebih besar dibandingkan  impor pada Mei 2017 sebesar 14,3 miliar dolar AS. Jika depresiasi rupiah secara teori mampu menurunkan impor, hal ini tidak terjadi di bulan Mei. Depresiasi rupiah justru meningkatkan impor, baik secara nilai maupun volume.

Berbeda dengan ekspor yang walaupun tumbuh 10,9 persen pada bulan Mei 2018 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bahkan lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, yakni sebesar 12,47 persen, namun pertumbuhannya tidak sebesar kenaikan ekspor.

Impor barang konsumsi terus meningkat. Komposisi impor non-migas meningkat, Mei 2018 sebesar 14,8 miliar dolar AS, sebelumnya Mei 2017 sebesar 11,9 miliar dolar AS. Komposisi terbesar masih pada bahan baku penolong, namun kecepatan pertumbuhan impor terbesar dimiliki barang konsumsi. Selama 4 tahun terakhir, porsi impor barang konsumsi meningkat sebesar 8,6 persen per tahun, bahan baku penolong hanya 1,3 persen per tahun.

Melihat kecenderung tersebut apakah sudah waktunya bagi Indonesia untuk melakukan substitusi impor? Bagaimana substitusi impor ini dilakukan karena menyangkut kepentingan banyak pihak? Mendesakkah untuk mengurangi impor dan mensubstitusinya dengan produk domestik?

Di sisi lain, membaiknya kinerja ekspor Mei sebesar 16,1 miliar dollar AS atau naik 10,9 persen dari bulan April diiringi depresiasi rupiah menjadi modal untuk memanfaatkan ketidakpastian perdagangan AS-China. Indonesia dapat memanfaatkan ketidakpastian perang dagang melalui ekspor. Trade diversion atau pengalihan perdagangan oleh importir AS dan China harus dimanfaatkan segera. Indonesia perlu memperluas pangsa pasarnya di AS yang selama 20 tahun terakhir hanya menguasai 0,9 persen.

Namun untuk bisa menangkap peluang tersebut perlu ada pembenahan usaha di dalam negeri. Apakah Indonesia sudah memiliki produk unggulan yang bisa diandalkan untuk ekspor? Bagaimana membangun keunggulan produk agar dapat menembus pasar ekspor? Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di pasar global?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Substitusi impor dilakukan dengan mengganti barang impor dengan produk yang memiliki harga yang lebih murah. Banyak produk yang bisa disubstitusi, tidak hanya komoditas pertanian seperti beras yang dapat diganti singkong, tetapi juga elektronik, otomotif, pakaian. Substitusi impor ini bisa memperbaiki neraca perdagangan.

Namun problem substitusi impor belum tentu diterima masyarakat. Apakah masyarakat mau menerima singkong impor sebagai pengganti beras impor hanya karena harganya lebih murah. Namun ada juga barang yang bisa diterima untuk disubstitusi seperti pakaian karena berkaitan dengan mode. Misalnya, impor jilbab panjang bisa diganti dengan ukuran yang lebih pendek yang mempunyai harga lebih murah. Bisa juga dengan memindahkan negara  yang menjadi sumber bahan baku dengan harga yang lebih murah, namun ini sudah menyangkut kebijakan luar negeri yang bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara tertentu.

Substitusi impor sebagai kebijakan alternatif sangat dinanti-nantikan. Hanya perlu dikaji apakah ada penerimaan masyarakat, bagaimana pelaksanaannya karena ini tidak cukup 1-2 bulan yang justru bisa merugikan perusahaan importir atau masyarakat pengguna produk tersebut karena ketergantungan yang sudah sangat kuat terhadap bahan baku tertentu.

Impor bahan baku besi, misalnya, apakah bisa digantikan dengan material yang lain karena belum tentu mesin produksi di Indonesia mampu berproduksi dengan bahan baku yang berbeda. Ini menjadi persoalan tersendiri dan harus dipertimbangkan.

Pengambilan kebijakan substitusi impor ini harus melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan, tidak bisa begitu saja ditetapkan oleh pemerintah tanpa mengadakan pertemuan dengan pengusaha, LSM, aktivis masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk DPR. Dalam satu kebijakan ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Dalam mengeluarkan kebijakan substitusi impor pasti ada pengusaha yang diuntungkan tetapi juga ada yang dirugikan.

Seharusnya kita meningkatkan nilai tambah untuk produk dan komoditas kita dalam mengatasi defisit transaksi berjalan. Ini memang bersifat jangka panjang. Perlu diberikan banyak insentif untuk pengusaha. Kebijakan yang bersifat responsif bukan kebijakan yang benar-benar bertujuan jangka panjang, hanya reaktif.

Kebijakan substitusi impor ditempatkan pada urutan tiga atau empat karena yang lebih utama adalah meningkatkan nilai tambah bagi produk dan komoditas nasional. Kebijakan jangka pendek hanya bersifat stimulus dan tidak bisa berdiri sendiri.

Kebijakan publik tidak boleh berdiri sendiri tetapi harus dibarengi dengan kebijakan lain. Kebijakan substitusi harus dibarengi dengan kebijakan lain misalnya diberikan insentif fiskal. Perusahaan yang bisa meningkatkan nilai tambah mendapatkan kemudahan. Kebijakan ini lebih pas dalam mengatasi masalah. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pelemahan rupiah ini, pertama, karena faktor risiko. Faktor risiko ini peranannya cukup besar dan membentuk ekspektasi negatif terhadap rupiah. Faktor risiko banyak berasal dari eksternal.  The Fed, misalnya, menaikkan suku bunga cukup banyak. Kemudian, kemungkinan perang dagang antara AS dan China yang juga turut membuat ekspektasi negatif terhadap rupiah. Tekanan dari faktor risiko eksternal ini cukup besar. Porsi tekanan eksternal terhadap rupiah dalam jangka pendek secara koefisien mencapai 30 persen.

Kedua, faktor internal berupa tekanan dari defisit transaksi berjalan. Kalau kita bicara neraca transaksi berjalan kita harus bicara juga mengenai performance ekspor. Kinerja ekspor kita secara tren cukup baik dari tahun ke tahun tetapi belum cukup baik untuk mengantisipasi pertumbuhan impor.

Tren impor ini bukan juga sesuatu yang harus kita hindari karena sebagian besar berupa bahan baku dan barang modal untuk kebutuhan produksi kita juga. Poinnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja ekspor sehingga kemudian bisa mengurangi tekanan dari neraca perdagangan.

Untuk bisa meningkatkan ekspor kita harus bisa membangun industri. Sumbangan industri terhadap PDB selama ini makin lama semakin turun. Bila dibandingkan dengan 2001 yang mencapai 29 persen, sekarang turun menjadi sekitar 20 persen bahkan cenderung turun terus.   Sempat naik tapi turun lagi. Ada faktor deindustrialisasi yang kemudian menghambat ekspor sehingga kita tidak mempunyai surplus produksi. Membangun industri harus juga membangun infrastruktur supaya bisa menopang kebutuhan industri tersebut.

 Mengenai substitusi impor, ini bukan solusi. Apakah kita mempunyai kapasitas untuk melakukan substitusi impor. Kebijakan substitusi impor itu sudah obsolete (usang) yang sudah ditinggalkan sejak 1980-an.

Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengandalkan produk unggulan tanpa harus menciptakan sesuatu yang baru. Jika biasa mengimpor bahan baku atau bahan penolong dari luar negeri lalu menggantinya dengan memproduksi sendiri justru ongkosnya akan lebih besar karena perekonomian akan menjadi deefisien. Solusinya memang harus membangun industri dan infrastruktur dan pada akhirnya kita dapat membangun competitiveness dari produk-produk yang menjadi unggulan kita. Produk yang bukan menjadi keunggulan Indonesia sebaiknya diimpor saja.

Melalui studi comparative advantage kita bisa memindai dan memetakan mana saja produk yang menjadi unggulan Indonesia dan diintensifkan. Selain itu, perlu juga mulai melihat produk yang memiliki nilai tambah untuk ditingkatkan produksinya.

Membangun industri ini memang solusi jangka menengah panjang, tidak mungkin diselesaikan dalam jangka pendek, bahkan untuk melakukan substitusi impor pun dibutuhkan waktu 3 tahun untuk melakukan pengalihan, jadi harus sabar. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bambang Budiono MS

Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

FOLLOW US

Daerah Perbatasan Harus Outward Looking             Abu Bakar Ba’asyir Digoreng dalam Bungkus Politik             Pemerintah Belum Bisa Disalahkan             Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Terburu-buru             Kapasitas Sumber Daya Lokal yang Menjadi Hambatan             Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi