Startup Anak Bangsa, Pintu Masuk Kolonialisme Era Baru?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 September 2018 14:30
Penulis
Badai Digital yang masuk ke Indonesia sudah tak dapat dibendung. Masyarakat sudah kecanduan gaya hidup baru dalam beraktivitas, yakni; apapun serba online. Mulai dari belanja, transportasi hingga plesir, semuanya digital, memanfaatkan kecanggihan smartphone.

Menurut Data BPS 2016, industri e-commerce di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh 17 persen. Momentum ini menjadi pendorong lahirnya raksasa bisnis baru, bernama startup. Bermula dari sebuah konsep, kini startup menjelma menjadi korporasi dengan valuasi di atas 1 miliar dolar AS, atau lebih dari Rp14,5 triliun, yang biasa disebut Unicorn.

Pemerintah pun berambisi membentuk Next Indonesia Unicorn. Indonesia telah memiliki empat unicorn: Go-Jek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak. Masihkah keempat unicorn tersebut milik Indonesia? Mari kita tengok.

Gojek menjadi startup pertama bergelar unicorn di 2016, dengan valuasi saat ini lebih dari Rp 70 triliun. Awal 2018, Alphabet, induk perusahaan Google bersama Temasek Holdings, KKR & Co, Warburg Pincus LLC dan platform online China Meituan-Dianping, mengguyurkan investasi senilai 1,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp16 triliun (kurs Rp13.000) ke Gojek. Pada Februari, Astra International dan Global Digital Niaga (GDN) anak usaha Djarum Group, secara kolektif mengucurkan modal 1,2 miliar dolar AS.

Di 2016, Sequoia India, Northstar Group, DST Global, NSI Ventures, Rakuten Ventures dan Formation Group, KKR, Warburg Pincus, Farallon Capital and Capital Group Private Markets, menanamkan investasinya 550 juta dolar AS. Di 2017, perusahaan raksasa teknologi China, Tencent menyuntikkan dana sebesar 1,2 miliar dolar AS ke Gojek.

Perusahaan penyedia layanan pariwisata Traveloka, dinobatkan menjadi unicorn setelah mendapatkan pendanaan dari perusahaan travel asal AS, Expedia senilai 350 juta dolar AS pada 2017. Saat ini total valuasi Traveloka diperkirakan mencapai lebih dari Rp 26,6 triliun.

Tokopedia menjadi unicorn setelah memperoleh investasi senilai 1,2 miliar dolar AS dari Alibaba pada 17 Agustus 2017. Sebelumnya, CyberAgent Venture menyuntikkan dana sebesar 700 juta dolar AS di 2011, dan Softbank Telecorp dua kali mengguyur modal dengan total 247 juta dolar AS pada 2014 dan 2016.

Bukalapak mendapatkan suntikan dana dari Emtek bersama dua perusahaan ventura asal AS, 500 Startup dan QueensBridge Venture Partners, dengan angka yang tidak dipublikasikan.

Dengan besarnya investasi yang masuk, masih adakah ‘sisa’ kepemilikan para founder dari unicorn-unicorn di atas? Apakah investor asing hanya mengejar untung dari aktivitas e-commerce belaka atau ada yang lain?

Bukankah selain melakukan aktivitas bisnis, unicorn-unicorn tersebut dan  jutaan e-commerce lainnya juga mengumpulkan data pelanggan sekaligus mem-profiling data-data tersebut sehingga mengetahui segala aktivitas, keinginan, hobby, dan favorit pelanggan? Bagaimana jika hal ini dikuasai asing?

Pada Mei 2017, the economist.com merilis sebuah tulisan yang berjudul “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”. Saat ini, data lebih penting daripada minyak. Sehingga banyak negara berlomba-lomba berburu data. Hal senada juga diucapkan Menkeu, Sri Mulyani. Apakah penguasaan data telah menjadi pintu masuk kolonialisme era baru?

Apakah dengan bebasnya investor asing mengguyurkan dana menguasai e-commerce kita, berarti kita telah membiarkan data rakyat kita dikuasai asing? Tidak adakah proteksi dari pemerintah atas hal itu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat telekomunikasi dari ICT Institute

Secara umum, banyak kalangan menyebut dengan jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, tentu peluang untuk mengembangkan bisnis e-commerce di tanah air sangat besar. Selain itu, pertumbuhan penggunaan internet akan semakin besar seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan yang tidak dimiliki oleh negara lain jika bisa memanfaatkannya. Ditambah lagi adanya bonus demografi, ledakan penduduk usia produktif di  2020, yang tentu sudah familier dengan dunia digital. Jika hal ini dimanfaatkan, tentu akan sangat menguntungkan buat Indonesia.

Perkembangan startup kita cukup pesat, dengan nilai bisnis yang semakin menjanjikan. Hal ini terbukti dari besarnya peminat untuk membeli barang secara online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp4 triliun di hari pertama pembukaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017. Bahkan, di tahun 2020 nanti, nilai transaksi e-commerce diprediksi mencapai 130 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp1.755 triliun.

Pada usia produktif ini pula terdapat semacam pergeseran perilaku dan perspektif konsumen. Pergeseran perilaku konsumen tersebut bukan hanya pada kemudahan dan efisiensi berbelanja saja, namun sudah menjangkau pada perspektif belanja yang berbicara pada sisi kualitas, baik produk yang ditawarkan maupun pelayanannya. Orang Indonesia sudah rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk mendapatkan produk yang customer perceived value.

Bahkan, hanya membeli produk yang sekadar untuk menyalurkan hobi. Inilah peluang yang harus dimanfaatkan, bukan hanya untuk menumbuhkan ekonomi digital itu sendiri, juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski begitu, jangan sampai demi meraih pertumbuhan ekonomi nasional tapi mengesampingkan hak-hak konsumen, salah satunya menjaga kerahasiaan data diri sang pelanggan. Jangan sampai data tersebut disalah-gunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejahatan, terorisme, narkoba, dan kepentingan-kepentingan lain yang berdampak buruk bagi pelanggan, termasuk mengganggu privasi dari sang pemilik data tersebut.

Untuk itulah, perlu adanya proteksi dari pemerintah terhadap data-data pelanggan yang melakukan transaksi di perusahaan e-commerce atau market place. Dengan mengluarkan regulasi, semisal undang-udang yang mengatur tentang rahasia dan penyalagunaan data pelanggan.

Selain itu, juga keberpihakan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah, yang mengupayakan agar perusahaan-perusahaan startup yang sudah unicorn untuk dipertahankan, dan dibatasi dari penguasaan (investasi) asing, serta ikut mengembangkan inovasi bagi lahirnya startup-startup baru yang memiliki daya saing, untuk kemudian bisa menjadi startup-startup unicorn. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Teknologi Informasi

e-Economy, e-Commerce, atau segala sesuatu yang berbau "e" pada dasarnya akan tergantung pada dua hal besar. Pertama, keberadaan infrastruktur Internet yang merata. Kedua, keberadaan developer (programmer) yang mengembangkan aplikasi. Perkembangan Startup yang mengikuti pola kebutuhan manusia begitu melejit saat ini, juga karena perkembangan kemampuan kedua hal besar tersebut. Kemampuan yang sanggup mengumpulkan data, dan mampu membuatnya (data) menjadi berharga. Lebih berharga dari minyak dan barang tambang lainnya.

Dunia saat ini memang memasuki era baru, di mana segala kegiatan usaha (bisnis) dan industri menggunakan peran kecerdesan buatan atau Artificial Intelegencial (AI). Banyak yang menyebut saat ini sebagai era Revolusi Industri 4.0.

Era dimana saat profil seseorang, baik aktivitas, tempat tinggal, tempat bekerja, waktu bekerja, kesukaan, hobby, hingga waktu ‘ngopi’ bisa diketahui melalui kemampuan AI dalam mengolah data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, begitu pentingnya peran data saat ini. oleh negara-negara maju, bahkan kebutuhan data sangat penting melebihi kebutuhan minyak. Dengan data, sebuah negara (melalui) dapat mengkoloni negara lain dengan menguasai ekonominya.

Pada September 2017, saya melihat langsung bagaimana Australia mendorong Startup, kunci utama di dalamnya adalah pengembangan SDM dan pendampingan untuk menjadi entrepreneur. Australia sudah merasakan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk bergantung pada sumber daya alam, mau tidak mau harus mengarahkan kemampuan SDM dan dunia usaha yang ada ke dunia teknologi, dunia cyber untuk bisa meraih lebih banyak devisa dari layanan di dunia cyber. Sejak dini, dan semua lini (baik sekolah biasa, sekolah anak daerah) semua di arahkan untuk menjadi innovator, maker, developer. Sehingga bukan sekedar menjadi konsumen, tapi menjadi produsen yang menghasilkan devisa.

Oleh karena itu, jangan kaget jika kemudian banyak startup besar-besar, seperti Go-Jek,  Traveloka, Tokopedia, maupun Bukalapak yang statusnya sudah ‘unicorn’ mendapat guyuran dana besar dari perusahaan-perusahaan asing atau kapitalis asing, sebagai bagian dari investasi.  Ini karena startup-startup tersebut memiliki data dengan jumlah besar yang dibutuhkan dunia. Saat ini, data telah menjadi komoditas. Unicorn sendiri adalah sebutan yang mereka ciptakan sendiri untuk menunjukkan ‘kehebatan’ dan ‘kebesaran’ kapitalisasi pasar yang mereka bentuk.

Saat ini hingga waktu-waktu ke depan, para investor terus akan berlomba mencari startup-startup yang mampu menawarkan mereka data, untuk dikucuri dana besar. Ini karena data mining, profiling, customer relationship manajemen adalah bagian dari business process di Startup dan perusahaan-perusahaan raksasa saat ini.

Jika investasi sudah masuk, niscaya share data atau perpindahan penguasaan data akan terjadi. Dari startup kepada investor. Sesuai dengan  jumlah nominal investasi yang dikucurkan. Karena data adalah komoditas. Apakah memungkinkan terjadinya jual-beli data yang dilakukan oleh investor asing yang berinvestasi di perusahaan startup Indonesia kepada pihak lain? Ya, itu sangat memungkinkan terjadi. meski saat ini, secara umum belum menjadi sebuah kewajaran. Namun, kalau toh dilakukan secara terang-terangan, maka kepercayaan user akan hilang. Dan, kehilangan kepercayan user akan berakibat fatal untuk perusahaan tersebut.

Memang, saat ini Indonesia sudah  memiliki aturan soal perlindungan data pribadi untuk sistem transaksi elektronik. Namun hanya sebatas  Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Sedangkan, untuk Undang-undang perlindungan data pribadi hanya melindungi beberapa data KTP saja, bukan perilaku pelanggan yang dicatat IT Startup. UU-nya pun masih draft, belum ditandatangani.

Padahal, fungsi proteksi terhadap data saat ini amat sangat penting. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk segera membuat sistem proteksi atas data-data rakyat Indonesia. Karena, disadari atau tidak, selain sebagai bagian dari bisnis, penguasaan data juga menjadi bagian dari perang asimetris. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Smartphone menjadi kunci berkembangnya bisnis online. Selain itu dukungan dari fasilitas pembayaran Go-Pay dan Ali-Pay, juga fasilitas logistik dan pengiriman berbasis online seperti Go-Jek, Uber, dan Grab ini semakin mendorong masyarakat semakin gemar melakukan belanja online.

Saat ini hingga ke depan, batasan negara-negara di dunia ini sudah tidak dilihat lagi. Akan tetapi yang akan dilihat adalah perusahaan mana yang dimiliki. Once you are in cyberspace, you are everywhere. Ini menggambarkan bahwa tempat tidak membatasi orang untuk menyebarluaskan informasi.

Akuisisi terhadap perusahaan startup ini ini akan sangat terpengaruh. Perusahaan startup kita tak lagi memiliki independensi dalam mengelola, baik bisnisnya, maupun data pelanggannya. Pemerintah sudah memproteksi minimarket dari investor asing. Akan tetapi untuk online rasanya masih bebas terbuka untuk investor.

Bayangkan menjual barang seperti menjual berita atau informasi. Tidak ada lagi batas negara. Kecuali negara tersebut membatasi akses informasinya, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah China. Jack Ma dengan Alibaba bisa menjadi besar karena pemerintah China melarang Google untuk masuk. Bayangkan kalau saja pemerintah China tidak melarang Google masuk, pasti sudah diserbu oleh perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

Sistem Go-Pay dan Ali Pay berpotensi mengancam sistem perbankan kita. Sementara Go-Jek, Uber, dan Grab mengancam bisnis transportasi konvensional. Mereka yang menang adalah pemilik bisnis aplikasi, yang bisa menyatukan atau mengkonsolidasi semua bisnis konvensional itu. Perusahan yang berhasil belum tentu juga perusahaan teknologi. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol