Skema Gross Split. Muluskah?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: Kompas Ekonomi

07 November 2017 10:00
Penulis
Pemerintah merampungkan peraturan perpajakan untuk skema bagi hasil (gross split) migas, persis sebulan sebelum deadline pemasukan dokumen penawaran wilayah kerja (WK) migas di tanggal 27 November 2017. Peraturan ini tinggal menunggu persetujuan Presiden untuk jadi Peraturan Pemerintah (PP).

PP ini menyepakati pemberian insentif berupa kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan (lost tax carry forward) yang dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan pajak tidak langsung (indirect tax) yang digantikan dengan penambahan split.  Mampukah PP tersebut menarik investor untuk mengelola WK migas yang ditawarkan pemerintah dalam skema gross split? Apa tidak mengalami penyusutan WK lagi seperti sebelum-sebelumnya? Sebegitu tidak menarik kah gross split sampai harus diberi insentif? Bagaimana dengan investor yang terbiasa dengan skema cost recovery, maukah diubah ke gross split?

Sebelumnya, sebagai salah satu stakeholder,  Indonesia Petroleum Association (IPA) meminta kepada pemerintah perpanjangan lost tax carry forward menjadi 7 tahun dari rencana pemerintah 5 tahun. Faktanya, permintaan 7 tahun ini dijawab dengan memberi perpanjangan lost tax carry forward hingga 10 tahun. Apa pertimbangannya?

Saat ini, porsi penerimaan negara dari industri migas hanya 4,7 persen. SKK Migas mencatat, lifting minyak bumi Indonesia hingga semester I-2017 hanya mencapai 802 ribu barel per hari atau 99,2 persen dari target APBN sebesar 815 ribu barel per hari. Sementara lifting gas hanya sebesar  6.338 MMSCFD atau 99,7 persen dari target APBN yang sebesar 6,440 MMSCFD. Masihkah industri migas menjadi penopang pembangunan nasional? Dengan mendapatkan 60 persen dari 802 barrel, sementara kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 1,6 juta barrel per hari. 1,2 juta barelnya dipenuhi oleh impor. Lantas, sampai kapan menjadi net impotir?

Sementara itu, cadangan migas semakin menurun drastis. SKK Migas menyebut, cadangan minyak selama kurun waktu 2012-2016 pada kisaran 3600-3700 million stock tank barrel (MMSTB). Sedangkan untuk gas, cadangannya hanya sebesar 97.989 billion standar cubic feet (BSCF) di 2015. Data lampiran I Peraturan Presiden 22 tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional menyebut, cadangan minyak bumi hanya berumur 12 tahun, jika tak ditemukan cadangan baru. Sementara gas hanya berumur 33 tahun. Lantas, bagaimana masa depan industri migas kita? Dari mana kita mendapatkan sumber energi?

Kementerian ESDM menyebut, Indonesia masih memiliki 128 potensi cekungan hidrokarbon, dan saat ini baru tergarap 40 persen saja. Dengan skema gross split, apakah nantinya potensi tersebut bisa dieksplorasi dan dieksploitasi? Bagaimana dengan target lifting, apakah juga akan terpenuhi dengan gross split? 

Jika mengacu apa yang dilakukan Meksiko, gross split memang sukses dilakukan di sana. Namun, jika melihat India, tidak perubahan yang signifikan dari industri migas di sana, meski sama-sama lebih dulu mengadopsi skema gross split dibanding Indonesia. Lantas, bagaimana peluang skema gross split di Indonesia? Apakah jadi seperti Meksiko atau seperti India?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Dari sisi pemerintah, gross split ini merupakan mekanisme untuk memulihkan biaya yang sudah pernah dibelanjakan oleh kontraktor. Setelah kontraktor melakukan eksplorasi lalu eksploitasi untuk menghasilkan minyak, kemudian biaya yang sudah dikeluarkan tersebut akan diganti dari minyak yang sudah dihasilkan. Nah, sisanya baru dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah dan kontraktor K3S untuk bagi hasilnya.

Jika dengan perjanjian seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, ternyata kontraktor tidak mau mengambil wilayah kerja (WK) yang ditawarkan oleh pemerintah, ya tinggal diubah.

Tapi perubahan tersebut juga ada sistemnya. Pemerintah membuatkan sliding split. Artinya begini, jika kemudian kondisi harga minyak dunia sedang rendah, maka ditetapkan bottom line-nya berapa, untuk memulihkan kembali yang sudah mereka (kontraktor) keluarkan. Tapi, jika kemudian harga minyak dunia beranjak naik, maka pembagian yang didapatkan oleh pemerintah juga akan lebih besar lagi. Saya pikir skema gross split ini lebih bagus dibandingkan dengan skema cost recovery yang kemarin digunakan.

Dengan skema cost recovery, pemerintah harus menganggarkan dana di APBN untuk membayar cost recovery. Dalam tiga tahun terakhir ini, penerimaan negara dari pajak dan bagi hasil untuk sektor migas dibandingkan dengan alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar cost recovery, justru lebih besar cost recovery. Kenapa hal itu sampai terjadi, karena harga migas dunia sedang rendah.

Makanya, pada saat itu muncul skema windfall profit tax. Itu adalah skema pemungutan pajak tambahan atas peningkatan nilai dan limpahan keuntungan secara luar biasa akibat lonjakan harga. Skema pemberlakuan pajak atas keuntungan tak terduga terhadap para kontraktor migas yang telah dan akan beroperasi di Indonesia.

Limpahan keuntungan tersebut terhitung sangat besar jika dibandingkan dengan nilai saat kontrak ditandatangani. Melalui windfall profit tax, keuntungan itu sebagian dikembalikan kepada negara. windfall profit tax diterapkan agar negara sebagai pemilik sejati produk migas mendapatkan penerimaan tambahan secara objektif dan proporsional, bukan karena kebutuhan penambalan APBN atau dalam rangka berbagi derita/beban (sharing the pain). Diusulkannya windfall profit tax pada saat itu dirasa adil karena keuntungan perusahaan migas meningkat sangat tajam dalam kondisi pengeluaran biaya yang tetap, tanpa adanya jerih payah ekstra. Namun sayang, saat itu usulan tersebut tidak dilaksanakan.

Nah, dengan skema gross split, maka tidak diperlukan lagi usulan penggunaan windfall profit tax, karena secara otomatis--dengan formula yang ada--para kontraktor migas dan pemerintah akan mengantongi pendapatan lebih besar ketika harga minyak dunia tinggi. Sebab, pemerintah tidak perlu menanggung biaya cost recovery yang sudah ditanggung oleh kontraktor.

Lantas bagaimana dengan peluang Indonesia ketika menggunakan gross split? Saya kira saat ini bukan waktu yang tepat untuk melihat hasil dari penerapan skema gross split di Indonesia. Kondisi minyak dunia tengah turun saat ini, dengan skema atau sistem apapun yang dikembangkan, perusahaan migas dan kontraktor migas rata-rata masih menahan diri untuk melakukan investasi. Karena, biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi dan eksploitasi jauh lebih tinggi dari hasil yang didapatkan. Jadi, jika melakukan investasi, maka kerugian sudah nampak di depan mata. Kecuali perusahaan atau kontraktor migas tersebut sudah memperhitungkan bahwa beberapa waktu ke depannya harga migas dunia akan naik.

Dengan skema gross split, kontraktor diberi kebebasan untuk mempergunakan teknologi apapun dan belanja apapun. Kontraktor tersebut yang menanggung sendiri seluruh biayanya. Pemerintah tidak terkait jika ada risiko apapun--entah itu kesalahan penggunaan teknologi, yang menyebabkan biaya eksplorasi maupun eksploitasi jadi lebih besar. Jadi, dengan penggunaan skema gross split ini, pemerintah bisa melakukan penghematan uang negara yang sebelumnya digunakan untuk cost recovery. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pemerintah berencana memberikan insentif berupa kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan (lost tax carry forward) yang dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan pajak tidak langsung (indirect tax) yang digantikan dengan penambahan split. Saat ini, para pelaku bisnis hulu migas di Indonesia mau tidak mau harus mengimplementasikan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Production Sharing Contract (PSC) gross split sebagai pengganti cost recovery. Kemunculan permen ini kemungkinan besar didasari “kegundahan” pemerintah atas kenyataan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari industri migas terus menurun secara signifikan.

Pada 2014, PNBP migas sekitar 19 persen. Kemudian menurun menjadi 6 persen di 2016, dengan bagian pemerintah hanya sebesar 9,9 miliar dolar AS atau lebih rendah dibanding cost recovery yaitu sekitar 1,4 miliar dolar AS. Dilihat dari proporsi, bagian kontraktor plus cost recovery proporsinya semakin besar dibandingkan bagian pemerintah. Cost recovery sudah sangat menggeroroti penerimaan kotor gross revenue. Rasio cost recovery terhadap gross revenue dari yang paling kecil hanya 17 persen di tahun 2008 menjadi 48 persen di tahun 2016. Singkat kata, pemerintah merasa “dikibuli” dengan transfer risiko dan moral hazard kontraktor dalam skema cost recovery

Akankah gross split mempengaruhi investasi? Semua investor, termasuk investor migas hulu, sangat memperhatikan risiko investasi. Salah satu perbedaan mendasar gross split dan cost recovery adalah terkait pembagian risiko (risk sharing). Memang benar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas menjanjikan potensi keuntungan yang besar, tetapi juga mengandung sejumlah risiko besar pula. Risiko-risiko tersebut antara lain berupa risiko eksplorasi, risiko teknologi, risiko pasar, dan risiko kebijakan (Partowidagdo, 2012; Rinto, 2014). Risiko eksplorasi adalah risiko berkaitan dengan kegagalan eksplorasi, yaitu ketika migas yang ditemukan lebih sedikit dari yang diperkirakan semula sehingga secara ekonomis tak menguntungkan untuk diproduksi.

Risiko teknologi adalah risiko berkaitan dengan pembengkakan biaya eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan sumur migas. Risiko pasar adalah risiko yang terkait dengan kemungkinan perubahan harga, kurs, makro dan global. Risiko kebijakan adalah risiko yang terkait dengan kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah seperti kontrak, politik, dan peraturan.

Tata kelola bisnis hulu dan hilir migas di Indonesia dewasa ini penuh dengan ketidakpastian karena revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas tidak kunjung selesai. Munculnya istilah Badan Usaha Khusus (BUK) dalam revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 yang sedang digodog DPR semakin menambah ketidakpastian tata kelola migas. Risiko-risiko tersebut selanjutnya berpengaruh pada struktur, perilaku, dan kinerja (structure, conduct and performance--SCP) industri hulu migas (Clo, 2000; Rinto,2014). Perusahaan-perusahaan pada industri hulu migas harus memenuhi sebagian besar kebutuhan pembiayaannya secara internal (high self-financing). Hanya perusahaan dengan skala usaha dan modal yang besar yang bisa masuk dan bertahan pada industri hulu migas.

Perusahaan pada industri hulu migas biasanya juga merupakan perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha hilir. Oleh karena itu tidak heran kalau industri hulu migas adalah oligopoli atau bahkan monopoli dan konglomerasi baik itu dijalankan oleh swasta maupun pemerintah. Perlu dicatat, hukum kelangkaan (scarcity) yang makin mempertinggi risiko di bisnis migas dalam eksplorasi migas dirasakan oleh Indonesia dengan istilah “going east, going deep, going small”, bergeser ke Indonesia Timur (Dharmasaputra dkk., 2013).

Ibarat pepatah “bagai makan buah simalakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati”. Pemerintah tidak ingin melihat investor/kontraktor semena-mena melakukan risk transfer dan moral hazard di skema cost recovery. Sementara, Gross split mungkin tidak begitu menarik buat investor/kontraktor karena tidak ada risk sharing, semua risiko ditanggung investor. Kelihatannya pemerintah ingin mengantisipasi penurunan minat investor dengan memberikan gula-gula lain insentif berupa kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan (lost tax carry forward). (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Sejak 29 Agustus 2017, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 52 Tahun 2017 atas perubahan Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil, Pemerintah mengubah contract regime dari skema Production Sharing Contract (PSC) menjadi skema Gross Split Contract (GSC). Pemberlakuan gross split untuk kontrak wilayah kerja migas yang baru, sedangkan kontrak wilayah kerja migas yang berjalan masih bisa menggunakan PSC.

Penerapan gross split dinilai memberikan mutual benefit bagi pemerintah dan investor dalam investasi hulu migas. Selain lebih mudah perhitungannya, penetapan proporsi bagi hasil dalam gross split juga lebih akurat karena penetapan bagi hasil berdasarkan produksi bruto.

Sedangkan penetapan bagi hasil dalam PSC dengan cost recovery lebih rumit dan tidak akurat. Pasalnya, penetapan bagi hasil 85/15 diperhitungkan dari net profit setelah dikurangi cost recovery dan pajak. Akibatnya, penetapan bagi hasil jatuhnya tidak tepat 85/15, melainkan menjadi 71/29, sehingga menurunkan pembagian hasil bagi pemerintah dan menaikkan porsi split investor.

Dengan menghapuskan penggantian biaya melalui skema gross split, pemerintah dapat menghemat pengeluaran cost recovery yang selama ini dibebankan pada APBN dalam jumlah yang besar, mencapai 10,4 miliar dolar AS pada APBN 2017. Pengajuan  cost recovery kepada pemerintah sering kali digunakan juga oleh beberapa oknum sebagai modus penyelewengan yang merugikan negara.

Di sisi investor, penerapan gross split dapat meningkatkan penghematan dan efisiensi yang akan menaikkan tingkat keekonomian investasi, juga dapat mendorong investor untuk melakukan penghematan biaya. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan ditanggung sepenuhnya oleh investor, sehingga investor bisa memperkirakan dan mengalokasikan cost sehemat mungkin. Selain itu, procurement yang dilakukan oleh investor menjadi lebih sederhana dan cepat, tanpa proses yang panjang dan berbelit. Tidak dibutuhkan lagi verifikasi dan persetujuan oleh SKK Migas.

Semakin cepatnya proses procurement, semakin cepat pula proses produksi perdana. penggunaan Gross Split lebih cepat dibanding PSC. Dengan Gross Split, produksi perdana bisa dicapai dalam 5 tahun, sedangkan PSC bisa sampai 10 hingga 15 tahun. percepatan dan efisiensi waktu tersebut akan meningkatkan investasi hulu migas.

Salah satu indikator bahwa Gross Split lebih ekonomis bagi investor adalah besaran split mencapai 43 persen dan 48 persen untuk gas. Bahkan investor masih akan memperoleh tambahan insentif split yang perhitungannya berdasarkan atas beberapa variabel.

Bagi investor yang mengembangkan lapangan baru, akan mendapat insentif berupa tambahan split sebesar 5 persen. Demikian juga dengan eksplorasi dalam laut dengan kedalaman laut 0-1000 meter, investor akan memperoleh insentif berupa penambahan split antara 0-16 persen. Akumulasi produksi mencapai 1-150 MMBOE, Investor akan mendapat tambahan split hingga 5 persen. Insentif diberikan juga untuk penggunaan komponen dalam negeri (TKDN), yang ditetapan <30 persen hingga >70 persen dengan tambahan split 0-4 persen.

Variabel harga minyak juga dijadikan dasar dalam penambahan dan pengurangan split, dengan perhitungan <40 dolar AS hingga >115 dolar AS per barel, split +7,5 persen dan -7,5 persen. Artinya, kalau harga minyak di bawah 40 dolar AS per barrel, investor mendapat tambahan split 7,5 dolar AS. Kalau harga minyak lebih besar 115 Dollar AS per barrel, maka split investor dikurangi 7,5 persen. Dengan ketentuan itu, investor mendapat kepastian pendapatan di tengah fluktuasi harga minyak dunia, yang bergejolak.

Tidak hanya insentif penambahan split, Pemerintah juga memberikan insentif fiskal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru nanti, lost tax carry forward dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan indirect tax yang digantikan dengan penambahan split.

Dengan adanya insentif berupa tambahan split dan insentif fiskal, serta pencapaian efisiensi, gross split dinilai lebih menarik dalam investasi hulu migas di Indonesia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir