Sistem Ekonomi Pancasila, Masihkah Bisa Diharapkan?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : hariannasional.co (gie/watyutink.com) 06 June 2018 15:00
Penulis
Tanggal 1 Juni lalu hari kelahiran Pancasila kembali diperingati. Sebagai rasa syukur, kiranya ada baiknya jika peringatan itu diharapkan kembali menempatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mampu berperan sebagai mercu suar atau panduan yang bisa menunjukkan ke arah mana sebetulnya kebijakan-kebijakan sosial politik, ekonomi, budaya dan segenap daya hidup bangsa diarahkan.

Akan lebih bersyukur lagi, seandainya peringatan hari kelahiran Pancasila itu kemudian memunculkan kesadaran baru akan realitas keseharian sebagian besar rakyat kita, khususnya di bidang ekonomi, dan memunculkan gagasan-gagasan segar bagi keberpihakan pada keadilan sosial bagi perbaikan ekonomi rakyat. Harapan itu tentu bukan sekadar statemen tanpa makna karena alih-alih menjadi simbol bagi peningkatan kemakmuran, peringatan kelahiran Pancasila yang tidak memunculkan kesadaran baru akan mendegradasi nilai dari peringatan itu sendiri.

Lalu bagaimana agar muncul cara pandang baru yang menjadi arah berikutnya bagi keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan dan perbaikan ekonomi rakyat kecil? Sementara arah perekonomian saat ini sudah demikian liberal kapitalistik? Apa kiranya instrumen yang layak digunakan?

Tema-tema besar ekonomi kerakyatan dan persamaan hak/kesempatan seperti yang terkandung dalam “Trisakti” Sukarno, lalu Pasal 33 UUD 45 ayat 3 tentang bumi, air dan kekayaan alam dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta sila ke 5 Pancasila tentang seruan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedikit banyak sudah dimunculkan Prof Mubyarto ketika memperkenalkan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

SEP Mubyarto sendiri mensyaratkan pada 5 prinsip dasar yakni Etika, Bermoral Manusiawi, Nasionalisme Ekonomi, Demokrasi Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Sayangnya, konsep yang diangkat dari nilai-nilai pemikiran Pancasila Sukarno dan Hatta tersebut hanya dimanfaatkan ketika Mubyarto menjadi Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri tahun 1993 dengan mengajukan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dalam bentuk dana bergulir tingkat desa.

Selebihnya, SEP seperti kehilangan magnet untuk menjadi panduan bagi penyusunan kebijakan ekonomi.

SEP agaknya telah dilupakan dan kecenderungan sistem ekonomi yang diterapkan saat ini malah cenderung menganut ekonomi kapitalis “neoliberal” dan menjadi pasar yang amat terbuka bagi modal asing. Persaingan bebas menjadi tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya peminggiran kaum ekonomi lemah. Dampaknya, ketimpangan semakin luas (Gini Ratio, 0,391).

Ironisnya, kecenderungan proteksionisme pada negara-negara penganut kapitalisme pasar bebas justru sedang menguat. Amerika Serikat sebagai negara kapitalis terbesar sekarang menganut “America First”, Inggris keluar dari Brexit dan memperkuat kepentingan negaranya, China menerapkan syarat-syarat ketat bagi modal asing, begitu pula yang sedang terjadi di Italia.

Mencermati keadaan terkini, dengan semakin jauhnya realitas ekonomi politik dan cita ideal dari Sistem Ekonomi Pancasila, masihkah kita berharap pada penerapan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai praksis penguatan ekonomi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan? Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama?

Apa pendapat Anda? Watyutink?  

 


 

 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Adakah bangsa lain di dunia ini yang mencoba merumuskan konsep sistem ekonomi berdasarkan dasar negaranya secara khusus? Rasanya tidak ada selain Indonesia. Konsep ekonomi yang dikenal luas di dunia terdiri dari dua kutub berlawanan yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis atau disebut juga ekonomi komunis (berasal dari bahasa Perancis: commun, berarti umum). Sistem Ekonomi Pancasila lahir di era perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang merepresentasikan sistem ekonomi masing-masing, yaitu sistem ekonomi sosialis (komunis) dan sistem ekonomi kapitalis.

Sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dirumuskan Mohammad Hatta, dalam buku berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang”, maka sistem ekonomi Indonesia digagas untuk tidak berkiblat ke salah satu sistem ekonomi negara adi daya yang sedang perang dingin itu. Sistem ekonomi yang digagas Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

Sejak awal kelahiran konsep Ekonomi Pancasila pada 1967 dalam artikel yang ditulis Emil Salim, ekonom UI, hingga saat ini masih ada pihak yang belum dapat menerima sepenuhnya hal tersebut. Hal tersebut salah satunya karena ada anggapan bahwa konsep Ekonomi Pancasila tidak berbeda dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) di mana peran negara tidak mutlak benar sebagaimana konsep ekonomi sosialis dan tidak juga hampir nihil sebagaimana konsep ekonomi kapitalis. Namun demikian, ada sebagian pihak menyatakan bahwa Ekonomi Pancasila memiliki kekhasan dan perbedaan karena didasarkan pada butir-butir nilai dari kelima sila dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Perdebatan dan pembahasan hal ini terus bergulir hingga sekarang dan menjadi hangat saat diangkat ke wacana nasional dengan mengaitkannya pada kondisi ekonomi Indonesia di abad 21, tepatnya pada 2018.

Jika disepakati bahwa tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka sarana untuk mencapai tujuan tersebut menjadi penting untuk disepakati juga setidaknya kriteria sarana yang sesuai dengan sosiokultur, lingkungan geografis dan bentuk negara serta sistem pemerintahan Indonesia. Apabila masih ada pihak yang tidak menyepakati apalagi dalam jumlah signifikan maka niscaya akan berdampak buruk bagi usaha pewujudan tujuan berbangsa dan bernegara tersebut di atas.

Bila kita mau menengok China yang tidak menerapkan konsep Ekonomi Pancasila, namun  perjalanan berbangsa dan bernegaranya hingga saat ini nampak sudah on the right track untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyatnya. Sistem ekonomi China mulai dirubah fundamental oleh Deng Xiao Ping dari sistem ekonomi sosialis dengan peran negara yang sentral menjadi sistem ekonomi yang berhaluan pada sistem ekonomi kapitalis dengan mengijinkan mekanisme pasar mengatur kegiatan ekonomi.

Apakah dengan demikian--jika memandang China sebagai contoh--maka sistem ekonomi kapitalis akan mengantarkan Indonesia pada kemajuan seperti yang dialami China? Tentu saja belum dapat dipastikan karena perbedaan konteks, sosiokultur, bentuk negara dan sistem pemerintahan serta kondisi lingkungan geografis yang menjadi faktor-faktor determinannya.

Ekonomi Pancasila yang demikian gencar dikembangkan oleh Prof. Mubyarto, Dr. Sri Edi Swasono dan beberapa nama lainnya kiranya tidak sekadar menjadi memento dalam khasanah pengetahuan ekonomi, namun selayaknya diteruskan pengembangan dan penerapannya oleh generasi penerus, khususnya di “Zaman Now”, karena hal ini dilandasi keyakinan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah bernilai baik dan layak untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah

Ekonomi Pancasila memberikan jiwa dan sistem ekonomi yang merujuk pada nilai-nilai kelima sila Pancasila.Tugas kita untuk selalu berinovasi dan melakukan adaptasi terhadap perkembangan jaman dengan tetap dijiwai oleh nilai-nilai kelima sila tersebut.

Jadi Ekonomi Pancasila harus bersifat dinamis seiring perkembangan jaman tanpa kehilangan jiwa sila-sila nya.

Ekonomi Kapitalis awal telah lama mati. Kemudian segala kelemahan nya diperbaiki dari jaman ke jaman untuk dapat bertahan hidup bahkan menguasai dunia. Ekonomi Sosialis awal juga telah lama mati. Kemudian kelemahan-kelemahannya diperbaiki, dari zaman ke zaman untuk hidup kembali bahkan menjadi negara adidaya ekonomi dunia saat ini.

Bila Ekonomi Pancasila dikembangkan dengan merujuk pada sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, maka Indonesia akan selalu tertinggal karena versi yang kita rujuk adalah versi ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah kadaluarsa. Atau kemungkinan lain, kita merujuk ekonomi kapitalis atau sosialis yang paling mutakhir padahal di negara asalnya mereka pun masih trial & error. Contoh nyata adalah gagalnya resep IMF mengatasi krisis ekonomi Indonesia dan negara-negara lain.

Oleh karena itu, kita harus mengembangkan Ekonomi Pancasila dengan menggali jiwa sila-sila nya. Kesulitan sering kali muncul karena kelima sila itu tentu tidak cukup rinci untuk dituangkan dalam level operasional.

Pada area inilah Ekonomi Islam yang memiliki perangkat operasional yang cukup rinci sekaligus cukup luas, dapat mewarnai Ekonomi Pancasila. Nilai-nilai ajaran Islam yang sangat kental mewarnai Pancasila tentu merupakan pilihan yang paling logis untuk mewarnai Ekonomi Pancasila. Rentang waktu ratusan tahun Islam di Indonesia sebagai agama mayoritas penduduk, membuat jiwa ajaran Islam telah merasuk jauh ke dalam budaya Indonesia.

Ekonomi Islam memiliki tingkat kerincian yang lebih dari cukup untuk menerapkan sila-sila Pancasila pada level operasional. Pada saat yang sama Ekonomi Islam memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat luas untuk dapat berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan jaman.

Sejarah mencatat, banyak jiwa dan perangkat Ekonomi Islam yang diadopsi oleh ekonomi kapitalis dan Sosialis dalam upaya mereka bertahan hidup bahkan mengembangkan ekonomi kapitalis dan sosialis dari jaman ke jaman. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

Pancasila sebagai Landasan negara adalah tata nilai/filosofi bangsa. Pancasila sebagai ‘the way of life’ adalah sistem tata kelola bernegara menuju masyarakat sejahtera.   

Yang selama ini tidak pernah dikupas, Bung Karno sebagai penggalinya tidak terlalu perduli pada redaksi dan urut-urutannya malah yang lebih penting adalah tata nilainya yaitu ‘Gotong Royong’. Bung Karno yang paling paham tentang Pancasila menyampaikan bahwa sebagai ‘the way of life’ landasan negara perlu disertai landasan ideologi yaitu Marhaenisme, dan inipun masih perlu landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 45 (UUD 45), berikut landasan operasional yaitu Undang-Undang yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 45.

Namun semua yang dibuat harus tahu tujuannya yaitu “Sosialisme Indonesia”, yang aplikasinya harus dengan landasan strategis ‘Trisakti’ dimana berdaulat secara politik itu meliputi Pertama, Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, Kedua, pembenahan sistim bernegara/berpemerintahan. Ketiga, Supremasi hukum dan HAM.                         

Berdikari dalam bidang ekonomi meliputi Pertama, Perubahan sistem ekonomi konglomerasi yang lebih jahat dari high capitalism dengan multiplier ec.system dengan membentuk undang-undang anti trust. Kedua, redefinisi fungsi dan makna pelaku-pelaku ekonomi baik itu koperasi, BUMN maupun swasta.       

Dalam bidang budaya yang berkepribadian, Pertama, mengapresiasi kearifan lokal sebagai pengejawantahan kebhinekaan dan mengembangkan budaya debat dan kritik yang argumentatif sebagai penjabaran budaya intelektual dalam alam demokrasi. Kedua, membangun budaya Indonesia berbasis culture dan nature yaitu budaya tani (darat/laut), ulet dan cinta yang harus ditransformasikan pada kehidupan sehari-hari.   

Fokus pada sistem ekonomi berdikari dalam pengertian melepas ketergantungan tapi tidak menolak modal asing selama itu untuk produksi dengan mengarah kepada sebanyak mungkin individu bangsa jadi pelaku ekonomi, dan harus berbasis culture dan nature serta budaya tani (cinta dan ulet terhadap pekerjaannya). Maka untuk lepas dari keterpurukan ekonomi hanya bisa dengan menjadikan Indonesia tujuan wisata dunia dan gudang pangan dunia dimana pelaku ekonominya adalah koperasi. Untuk gudang pangan dunia dan tujuan wisata dunia bisa oleh 3 pelaku ekonomi.                       

Sedang fungsi BUMN adalah buffer system dan mencegah fluktuasi harga serta menguasai yang ada dalam bumi untuk hajat hidup orang banyak dari generasi ke generasi. Diluar itu swasta bisa berperan bila sudah mampu.    

Inilah implementasi ekonomi Pancasila dengan tujuan sosialisme Indonesia diawali membangun petani sejahtera, didukung penuh negara baik lahan, permodalan dan perizinan. Harus ada privilege/proteksi sebagaimana dilakukan negara-negara lain etc. Amerika dan Eropa.    

Intinya Sistim Ekonomi Pancasila (SEP) hanya relevan dan mampu mensejahterakan rakyat bila penyelenggara negara memahami dan mengimplementasikan SEP dalam bentuk Undang-Undang, peraturan dan perilaku kehidupan pada semua sektor dan lini.

Dengan demikian barulah Pancasila menjadi bintang penuntun namun pencerahan sistem Pancasila kepada masyarakat tidak boleh pukul rata, harus dengan konsep ‘levelling’ Pancasila sesuai tingkat kehidupan masyarakat itu sendiri. Semoga. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pembina Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Jika berbicara Ekonomi Pancasila apakah masih bisa diharapkan atau tidak, harus jelas diharapkan untuk apa? Jika diharapkan untuk menjadi dasar strategi dan kebijakan dalam ekonomi jawabannya tentu sangat diharapkan dan bahkan perlu diperjuangkan kembali.

Masyarakat sekarang ini dalam dinamika politik dan sosial yang terjadi telah menggaungkan kembali pentingnya ideologi Pancasila sebagai dasar mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang didalamnya diharapkan termasuk memperjuangkan kembali  Sistem ekonomi Pancasila (SEP). SEP yang gegap gempita dibicarakan di berbagai seminar era orde baru oleh Prof. Mubyarto yang diakui dan dikenal sebagai penggagas konsep SEP sampai menjelang era reformasi, saat ini seakan akan telah hilang daya ungkitnya untuk digunakan sebagai cara menegakkan keadilan sosial dalam ekonomi.   

Di era reformasi ini SEP tidak lagi banyak dibicarakan untuk menjadi sistem ekonomi yang dapat diandalkan mengatasi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak pemerataan hasil-hasilnya secara berkeadilan. Timbul kesan, seolah-olah negara kita yang dibangun berdasarkan ideologi Pancasila ini, yang menjadikan Pancasila sebagai Way of Life, tidak lagi menganggap penting konsep SEP sebagai pedoman dan dasar membangun ekonomi nasional. Mungkin penilaian saya salah tetapi itulah kenyataan yang ada bahwa ekonomi nasional kita sekarang kurang selaras dengan amanah yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945.

Realitas ekonomi kita saat ini lebih dibangun oleh kekuatan konsumsi masyarakat dibandingkan dengan investasi. Pola konsumsi melebihi pendapatan (spending exceeds income), sehingga mendorong kebiasaan perilaku yang tidak etis dan immoral dalam meraih pendapatan dan penguasaan sumber-sumber ekonomi. Pola konsumsi tinggi menimbulkan social cost, mendorong  peningkatan inflasi, korupsi, pengangguran, kriminalitas dan degradasi kualitas lingkungan.

Berkaca pada masa lalu, teori pertumbuhan ekonomi yang gagal diterapkan di Indonesia kenyataannya gagal mengurangi kemiskinan karena tidak ada capaian hasil-hasil ekonomi yang menetes ke masyarakat bawah. Strategi itu kemudian disempurnakan dengan strategi pertumbuhan yang diikuti dengan pendistribusian (growth with distribution) yang juga gagal mengurangi kemiskinan, disebabkan oleh sikap masyarakat pemilik kekayaan yang justru tertanam dalam penumpukan kekayaan yang tidak produktif (tanah hanya sebagai harta simpanan) dan tidak diterima manfaatnya oleh masyarakat luas.

Sinopsis Watyutink.com bisa dipandang sebagai “permulaan”, untuk kembali mengungkit konsep SEP yang digagas (alm) Prof. Mubyarto  sebagai cara mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi, mengatasi kesenjangan distribusi sumber-sumber daya langka, dan distribusi modal yang kurang dapat diakses pengusaha-pengusaha kecil. Lebih dari itu, SEP perlu diterapkan sebagai dasar bertindak dalam menyusun kebijakan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Hal yang penting diperhatikan jika SEP ingin kembali digugah--sebagaimana juga saat ini sedang digencarkan sosialisasi dan implementasi konsep  ekonomi syariah--diperlukan operasionalisasi konsep dalam definisi yang jelas dan berdampak secara sistemik mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam  masyarakat. Prinsip-prinsip SEP bersesuaian dengan Sistem Ekonomi Islam (baca: syariah) yang mendorong kebijakan-kebijakan kondusif bagi kegiatan-kegiatan ekonomi dalam prinsip kebebasan ekonomi yang bertanggungjawab, berkeadilan dan mendorong stabilitas makro ekonomi. Implementasi yang paling berkesesuaian antara konsep SEP dengan konsep Ekonomi Syariah adalah pada pola Baznas, dalam mendorong percepatan distribusi sumber-sumber keuangan dan percepatan pemanfaatannya.

Dalam konteks ini diperlukan moral kepemimpinan dari penentu kebijakan, para pelaku ekonomi yang mampu menerapkan tatakelola ekonomi yang baik dan menjaga kepentingan publik guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, merata dan berkesinambungan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Dalam sistem ekonomi dunia yang liberal di bawah penguasaan pemilik modal global, sistem Ekonomi Pancasila seolah tak lagi terdengar, bahkan dalam berbagai diskursus ilmiah di ruang-ruang akademik.

Sistem ekonomi dunia yang mengamanatkan diberlakukannya liberalisasi perdagangan yang berorientasi pasar membuat pasar menjadi Tuhan yang berkuasa atas sistem tata niaga ekonomi baik barang, jasa, investasi, maupun tenaga kerja.

Pada konteks itu, amanat preambule UUD '45 untuk menjadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan Pancasila tidak lagi kompatibel untuk mampu tumbuh subur di lahan neoliberalisme yang dikuasai oleh kepentingan modal.

Pancasila dalam wujud Eka Sila yaitu “Gotong Royong” seperti yang disampaikan Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di Sidang BPUPKI jelas-jelas juga merupakan dasar dari perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara termasuk juga bagaimana setiap warga bangsa memenuhi kebutuhan ekonominya.

Ekonomi Pancasila adalah “Ekonomi Gotong Royong” dimana setiap warga bangsa turut berperan aktif terlibat di dalamnya sebagai subyek yang secara otonom dan berdaya ikut berkontribusi secara kolektif dan komunal pada proses pemenuhan kebutuhan hidup yang mampu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, baik sandang, pangan dan papan.

“Ekonomi Gotong Royong” adalah ekonomi yang bersifat kooperatif dimana berat sama dipikul ringan sama dijinjing sehingga tidak memberi ruang bagi munculnya tindakan eksploitatif baik antar sesama manusia maupun manusia terhadap alam lingkungan hidupnya.

“Ekonomi Gotong Royong” yang berdikari mensyaratkan setiap warga bangsa untuk berkepribadian di bidang budaya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai adab dan adat istiadat yang berkemanusiaan adil dan beradab sehingga tidak menjadi kacang yang lupa akan kulitnya sebagaimana bumi dipijak, disitu pula langit dijunjung.

Pada akhirnya “Ekonomi Gotong Royong” adalah sejauh mana amanat konstitusi Pasal 33 UUD '45 diejawantahkan dalam suatu sistem ekonomi dimana:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tanpa itu semua maka Ekonomi Pancasila tetap akan tinggal sekadar menjadi catatan bagi sejarah masa lalu yang telah terusir dari negerinya sendiri oleh sistem ekonomi Neoliberalisme. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Dari perspektif sejarah utamanya sejarah hukum UUD serta UU PMA dan PMDN, bangsa ini telah mengambil keputusan meninggalkan pola ekonomi kerakyatan.

Ketika Orba mulai memerintah, kita ketahui adanya pertemuan antara petinggi pemerintah Soeharto dengan perwakilan para multinational corporations dengan tujuan membagi-bagi sumber daya alam Indonesia bagi keperluan investor kapitalis asing international. UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi pintu masuk mereka sehingga pintu terbuka selebar-lebarnya. Selanjutnya, UU PMDN yang diundangkan setahun kemudian yaitu tahun 1968 melengkapi pergelaran karpet merah bagi pemodal asing serta pemodal nasional.

Di masa Kepresiden Soeharto tentu haram hukumnya mengutak-atik UUD 1945 utamanya Pasal 33. Yang dilakukan masa itu, paling jauh, hanyalah sebatas memberikan penafsiran baru terhadap pemberlakuan Pasal 33. Umpamanya istilah "dikuasai" oleh negara tidaklah harus diartikan sebagai dimiliki. Sama dengan di bidang politik arti kata "sesudahnya" yaitu setelah selesai seseorang menjabat presiden maka ia boleh dipilih kembali terus menerus sampai-sampai 32 tahun!

Nah, deliberasi penafsiran ulang makna pasal-pasal UUD 45 menguasai jagad politik ekonomi sosial semasa Orba karena UUD 45 di masa itu sama sekali pantang diubah walau hasrat hati yang dikuasai nafsu pengembangan kapital sebenarnya amat deras.

Memasuki era reformasi yang melengserkan Soeharto, nafsu syahwat kapitalisme tidak lagi bisa dibendung. Maka dengan segala cara dilakukan amandemen beberapa kali terhadap UUD 45. Terakhir amandemen tahun 2002. Termasuk, tentunya, Pasal 33 dengan beberapa pasal tambahan yang berdampak kepada makin jauhnya ekonomi kerakyatan di muka Bumi Pertiwi.

Tentu ada pakar seperti Mubyarto, Sritua Arif, Arief Budiman, Dawam Rahardjo, Sri-Edi Swasono untuk menyebut beberapa nama, namun "suara" mereka mempertahankan pola ekonomi kerakyatan hanya terdengar sayup-sayup sampai.

Tentu saja bandul lonceng selalu bergerak ke kanan lalu kembali ke kiri lagi. Adanya gerakan ekonomi politik populis sepertinya memberikan ruang bagi perubahan. Misalnya gerakan America First, Brexit dan sebagainya. Hanya saja hendaknya jangan pernah melupakan bahwa pada dasarnya orang-orang seperti Trump, May dan lain-lain adalah capitalists in optima forma.

Perbedaan pandangan di antara mereka, antara yang pro dan anti hanyalah soal gradasi, bukan substansi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Duta Besar RI untuk Jepang 1979-1983, Gubernur Lemahanas 1974-1978, Wakasad 1973-1974

Terwujudnya Ekonomi Pancasila di Republik Indonesia memerlukan pengembangan teori tapi lebih-lebih implementasi. Dan faktor implementasi lebih menonjol karena langsung dirasakan masyarakat. Sebab itu peran kepemimpinan nasional sangat menentukan, khususnya peran Presiden RI. 

Maka Pilpres 2019 merupakan indikasi terwujudnya Ekonomi Pancasila di Indonesia. Hanya dengan presiden yang benar-benar yakin akan perlunya Ekonomi Pancasila dan berambisi kuat untuk mewujudkannya, Indonesia di masa depan akan hidup dengan Ekonomi Pancasila. 

Presiden diharapkan membentuk tim ekonomi yang terdiri dari pakar ekonomi yang juga kuat keyakinannya kepada Pancasila dan membantu Presiden mengembangkan sistem Ekonomi Pancasila, serta memimpin implementasinya. 

Kemudian dalam pendidikan, teori Ekonomi Pancasila disebarkan secara luas dan mendalam. Ini gambaran umum tentang perwujudan Ekonomi Pancasila di Indonesia. 

Indikasi adanya kesungguhan pimpinan bisa dilihat dari adanya penurunan kemiskinan dan semakin hilangnya kesenjangan yang lebar dan dalam antara kaya-miskin dengan Gini Ratio rendah. Juga adanya Konstitusi yang sesuai UUD 1945 yg asli. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei