Sinergi Fintech yang Meroket, dan Loyonya Perbankan
berita
Ekonomika
Sumber Foto : gsma.com (gie/watyutink.com) 29 August 2018 09:00
Penulis
Perkembangan Financial Technology (Fintech) di Indonesia diam-diam rupanya tengah bergerak maju pesat. Setelah dua tahun diluncurkan sejak 2016, bisnis Fintech di Indonesia melesat sebagai penyumbang PDB yang lumayan. Meski masih bersifat komplementer dibandingkan kontribusi sektor manufaktur.

Hasil riset Indef yang dipresentasikan kemarin (28/8) menyebutkan, peran Fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. Dengan menggunakan analisis Input-Output (I-O) diketahui Fintech berhasil meningkatkan PDB sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung ataupun tidak langsung. Konsumsi rumah tangga Indonesia juga naik hingga Rp8,94 triliun. 

Tidak hanya itu, dari sisi dunia usaha Fintech juga mampu meningkatkan kompensasi tenaga kerja berbentuk gaji dan upah sebesar Rp4,56 triliun terhadap sektor terdampak secara timbal balik yakni perdagangan, keuangan dan asuransi. Penyerapan tenaga kerja dari sektor tersier juga lumayan, yakni 251.431 orang. Belum lagi sektor pertanian yang juga menyerap 9.000 orang.  

Dengan demikian, sesuai ramalan dampak dari revolusi Industri 4.0, apakah Fintech kelak betul-betul akan menggeser peran perbankan dalam bisnis penyaluran pinjaman (lending) konsumsi/produktif kepada nasabah? Apakah perkembangan revolusi industri 4.0 dengan artificial technology-nya memang akan menggusur para pekerja perbankan? Siapkah dunia perbankan nasional beradaptasi dengan disrupsi yang terjadi akibat kemajuan Iptek ini? Lalu, dimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur regulasi Fintech dan perbankan nasional? 

Masalahnya, saat ini penetrasi layanan keuangan terutama layanan kredit/pembiayaan terbilang rendah. Rasio penyaluran kredit terhadap PDB ternyata masih berada di angka 39,1 persen. Bahkan pemerian kredit perbankan terhadap sektor UMKM di Indonesia juga masih sangat rendah yakni stagnan di kisaran 20-22 persen. Hal itulah kemungkinan yang menyebabkan layanan baru bidang Fintech (lending) dapat menjangkau sektor-sektor yang saat ini belum tersentuh oleh perbankan nasional. 

Apa yang menyebabkan perbankan nasional seolah stuck dalam berinovasi guna menaikkan tingkat penetrasi pembiayaan perbankan terhadap yang membutuhkan? Bahkan, sektor UMKM pun yang sejak dulu memang ditengarai belum mendapatkan porsi yang lebih besar dari kredit perbankan, tidak kunjung mendapatkan way out yang memadai agar dapat memperoleh kemudahan akses fasilitas kredit. Lalu apa skenario yang paling memungkinkan bagi perbankan nasional agar dapat menyiasati laju perkembangan Fintech?

Sementara, peran Fintech dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2018 ini, penyaluran kredit Fintech menembus Rp7,64 triliun. Terbanyak disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian. Selain itu, investasi Fintech di Indonesia telah mencapai Rp5,69 triliun yang didapat dari porsi pembentukan PDB Indonesia dikalikan jumlah investasi Fintech dunia.

Apa langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah (OJK) dalam ikut membantu pertumbuhan Fintech di Indonesia, namun juga sekaligus dapat mendorong peran serta perbankan nasional? Selain itu juga membantu mengatasi hambatan yang dialami Fintech Indonesia dalam meminimalkan risiko fraud dari nasabah palsu, risiko gagal bayar dan melindungi nasabah yang berniat baik? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Fraktisi Financial Technology (Fintech)

Butuh suatu skema kerjasama antara Fintech dan perbankan. Suatu bentuk channeling yang diatur oleh regulator seperti OJK. 

Untuk channeling, dari pengawasi Fintech itu sangat meng-encourage agar Fintech dapat bekerjasama dengan perbankan. Tapi mungkin dari pengawas perbankan belum terlalu well informed, atau belum ada mekanisme yang formal di OJK tentang bagaimana teknis pelaksanaan channeling dari bank ke fintech.

Hal itu yang kadang Fintech juga mendapatkan pertanyaan dari perbankan. Sebetulnya mereka ingin dapat channeling dengan Fintech tapi belum ada aturan yang melandasi teknis channeling sesuai arahan OJK. Ada keinginan agar mereka tidak dilarang, tapi juga belum ada landasan yang dapat dijadikan acuan untuk bisa langsung melakukan channeling ke Fintech.

Mungkin kendala itu yang dihadapi oleh perbankan nasional dalam upaya channeling dengan Fintech Indonesia.

Channeling artinya perbankan menyalurkan pembiayaannya melalui Fintech, dan Fintech menyalurkan ke nasabahnya. Tapi pinjaman itu tetap dicatat di bank sebagai pinjaman perbankan atau produk mereka. Misalnya produk kredit consumer atau mikro, atau pinjaman tanpa agunan. Semua dicatat sebagai produk perbankan. Kalau perspektif seperti itu, maka Fintech jadi seperti perpanjangan tangan bank. Hanya, pada peraturan pengawas perbankan belum ada ketentuan yang menyebut Fintech sebagai perpanjangan tangan bank. Hal Itu yang kadang menyebabkan keraguan perbankan untuk bisa menyalurkan pembiayaan dalam rangka channeling dengan Fintech.

Memang, semua Fintech itu masih baru jadi belum punya kredit rating. Hal itu yang mesti dianalisa oleh perbankan untuk bekerjasama. Misalnya seperti bank Mandiri kenapa mau bekerjasama dengan Fintech, itu karena kami memitigasi risiko. Kedua, kami memiliki data segmen borrowers kami. Segmen Amarta itu hampir 100 persen sektor produktif. Artinya uang nya dipakai untuk modal usaha. Kalau digunakan untuk modal usaha pasti risikonya lebih rendah karena uang dalam perputaran usaha. Ketiga, profesionalisme manajemen Fintech. Itu pasti menjadi pertimbangan perbankan besar untuk mau berkolaborasi dengan Fintech.

Ketiga hal itu merupakan komponen penting yang menjadi tolok ukur perbankan yang mau bekerjasama dengan Fintech.

Fintech Amartha terdaftar di OJK mulai Mei 2017. Betul status terdaftar hanya berlaku 1 tahun, tapi kami sudah memasukkan semua dokumen. Sebenarnya ada semacam grass period dari OJK karena 'PR' nya bukan hanya di Fintech tapi di OJK sendiri yang harus memeriksa dokumen survey lapangan, dan lainnya. Salah satu requirement-nya ada audit financial statement dan ISO, itu perlu proses yang memakan waktu sampai 6 bulan untuk ISO sendiri. Amartha sudah selesai semua karena kita berusaha untuk comply dengan ketentuan yang ditetapkan. 

NPL Amartha masih jauh sekali, hampir nol persen. Bahkan yang ontime requirement masih di kisaran 99 persen. Kebanyakan sektor produktif dan mikro. Jadi segmen tersebut relatif lebih rajin bayar. Mereka butuh uang pinjaman untuk mengembangkan bisnis nya. Kalaupun terjadi kasus telat bayar, 1 minggu atau 1 bulan, itu kami pikir biasa karena faktor unexpected

Amartha membentuk kelompok-kelompok kecil di pedesaan yang diberdayakan, mirip Grameen Bank. Tapi tidak menyaratkan nasabah untuk punya aplikasi karena ada 600 lebih petugas pendamping lapangan. 

Merekalah yang membimbing agar nasabah menjadi pengusaha mikro yang tangguh dan bisa mengelola keuangan dengan baik. Itu yang membantu kami dalam memitigasi NPL. 

Amartha Fintech ada di 20 kabupaten di 4 provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah. Rentang usia nasabah pada usia produktif antara 21-58 tahun. Lenders kami sekitar 30 ribu orang dan borrowers 125 ribu orang dengan disburse mencapai Rp550 miliar. Tahun ini kami harapkan bisa tembus Rp600 miliar. Kebanyakan di sektor perdagangan, industri rumah tangga, kerajinan, olahan makanan. Juga sektor pertanian—meski bukan pertanian primer—tapi lebih ke arah pertanian rumah tangga seperti menanam sayur mayur di lahan belakang rumah lalu di jual. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Indef melakukan penelitian dan melihat kehadiran Fintech lewat pinjaman atau lending itu bisa meningkatkan perekonomian sebesar Rp25 triliun. Kemudian ke konsumsi rumah tangga Rp9 triliun per tahun. Itu artinya, baru berkembang saja sudah menghasilkan lompatan ekonomi yang cukup signifikan. Apalagi ekonomi kita sekarang membutuhkan suntikan likuiditas khususnya dari perbankan maupun dari Fintech salah satunya. Kalau ekonomi mau tumbuh di atas 5 persen, pertumbuhan kreditnya harus 20 digit atau di atas 12 persen, keberadaan Fintech ini bisa mendorong itu. 

Kemudian dari sisi tenaga kerja, kehadiran Fintech sudah bisa menyerap 215 ribu orang langsung maupun tidak langsung, naik secara nasional. Pendapatan masyarakat dari bisnis Fintech maupun yang tidak langsung seperti dari sektor UMKM, retail, perdagangan kemudian jasa keuangan dan informasi telekomunikasi bisa naik lebih dari Rp4 triliun.
Jadi kita lihat perkembangan Fintech ke depan cepat sekali untuk berubah dan cepat sekali untuk meningkat. Kita harapkan adanya support dari pemerintah khususnya dalam bidang perpajakan, lalu OJK dalam hal perizinan dan kemen Kominfo juga penting untuk mendorong akses internet. Jadi dimana ada internet, disitulah Fintech bisa masuk penetrasinya sampai ke level pedesaan.

Sekarang kendala utama perkembangan Fintech lebih dari sisi lender atau pemberi pinjaman. Fintech sebenarnya sebagai jembatan antara pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman. Sisi lender itulah yang masih sangat kurang. Makanya kita inginkan adanya join antara Fintech dengan perbankan. 

Loan to Deposit ratio dari perbankan tidak semuanya tinggi. Artinya ada kelebihan dana sebenarnya yang dikelola oleh perbankan. Kedua, perbankan juga terbentur aturan 20 persen kredit untuk UMKM. Tidak semua bank masuk ke level UMKM. Dengan adanya Fintech bisa menjadi jembatan yang bagus. Jadi perbankan bisa channeling dengan Fintech, dan Fintech yang mendisburse pinjamannya sampai ke level skala mikro pedesaan. 

Hal penting lainnya adalah infrastruktur soal digital. Bagaimana internet di Indonesia bagian timur yang tidak semua merata dan listrik yang bermasalah bisa ditingkatkan. Fintech bisa beroperasi jika ada listrik dan juga internet.

Elektrifikasi mungkin cukup tinggi tetapi tidak merata, terutama di Indonesia bagian timur. 

Jadi akhirnya wacana bahwa Fintech dan perbankan saling besambung itu sebenarnya sudah dilakukan. Karena hasil riset Indef diketahui bahwa setiap pertumbuhan dari Fintech, dampak PDB dari perbankan ternyata meningkat. Jadi saling komplementer.

Hambatannya lebih ke arah bahwa bank itu adalah industri yang sangat ketat regulasinya. Ketika dia harus menyalurkan ke Fintech, apalagi Fintech yang masih berupa startup, dia harus berjaga-jaga apakah kredit macetnya naik atau tidak. Yang bisa menjadi jembatan dalam masalah itu seharusnya OJK. Begitu pula Bank Indonesia (BI). Misalnya sekarang aturan dari BI bank bisa memberikan pinjaman  20 persen kepada UMKM. Bank menggandeng Fintech itu sudah termasuk dalam syarat 20 persen pinjaman untuk UMKM. Jadi saling mendukung. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Pola perubahan dalam hal berbisnis bergerak sangat dinamis dan tidak dapat dihindari. Pola bisnis konvensional dengan mengandalkan interaksi antar individu secara langsung (tatap muka) berubah menjadi interaksi dengan mengandalkan jaringan internet yang dapat menembus batas antar negara. Individu bisa bertransaksi barang dengan individu dari negara lain. Pasar pun menjadi lebih luas dibandingkan dengan penjualan yang hanya bersifat domestik/regional.

Pola bisnis barang yang berubah ternyata membuat pola bisnis pendukungnya juga berubah, termasuk dari sisi pendanaan atau permodalan. Sisi pendanaan mengalami transformasi yang signifikan dari yang tadinya konvensional dengan mengandalkan perbankan, berubah menjadi permodalan dengan sistem koneksi internet dengan mengandalkan peminjaman yang bersifat peer to peer (P2P) lending ataupun crowd funding. Crowd funding merupakan sebuah sistem pendanaan dengan mengusung sistem gotong royong. Sedangkan P2P lending merupakan sistem pendanaan yang mempertemukan investor dan peminjam melalui sebuah aplikasi.

Sistem P2P lending ini juga dikenal dengan sistem financial technology (FinTech). FinTech sendiri sudah mulai menanjak ketika tahun 2014. Saat itu, diambil data dari CNBC Indonesia (2018), investasi di sektor FinTech di tingkat global mencapai 13,3 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat tajam dari tahun 2013 dimana investasi FinTech saat itu hanya 4,8 miliar dolar AS. Saat ini investasi FinTech global mencapai USD27,4 miliar.

Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar FinTech di dunia. Dengan jumlah penduduk nomor 3 terbesar di dunia dan pengguna internet yang sudah mencapai 54,68 persen dari jumlah penduduk, tak ayal membuat pasar FinTech Indonesia menjadi ceruk pasar yang masih potensial untuk digarap. Tidak hanya perusahaan FinTech Domestik, perusahaan FinTech Global juga melihat pangsa pasar Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar potensial.

Saat ini, ada 66 perusahaan FinTech yang sudah terdaftar di OJK yang beroperasi di Indonesia dengan jumlah pinjaman ke pelaku bisnis (dan banyak yang merupakan pelaku bisnis UMKM) sudah mencapai angka lebih dari Rp7 triliun.
Data penelitian dari INDEF (2018), pengembangan FinTech menambah PDB sebesar Rp25,97 triliun. Sektor-sektor terkait seperti sektor perbankan, jasa perusahaan, maupun jasa asuransi mendapatkan multiplier effect yang paling besar dibandingkan sektor lainnya. Penciptaan lapangan tenaga kerja baru juga signifikan dengan adanya penambahan tenaga kerja sebesar 215,433 orang. Jadi pegembangan FinTech berdampak positif dan signifikan terhadap perekonomian nasional.

Peran FinTech yang besar harus membuat Pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia menyesuaiakan peraturan lembaga keuangan mengikuti perkembangan FinTech. FinTech yang selama ini dianggap menjadi pesaing perbankan, harus ada peraturan perbankan yang mendukung kerjasama FinTech dengan perbankan melalui program yang bersifat komplementer seperti melakukan kerjasama mengisi pangsa pasar yang tidak dapat ditangani oleh perbankan. Dengan melakukan kerjasama bersifat komplementer ini perbankan juga masih bisa tumbuh. Selama ini, perbankan hanya berperan dalam penambahan modal melalui modal ventura atau penanaman modal langsung. Jadi dampak pengembangan FinTech terhadap sektor perbankan belum optimal.

Selain itu, mitigasi risiko juga harus dibuat oleh otoritas pemangku kebijakan FinTech sehingga adanya perlindungan bagi konsumen FinTech P2P Lending. Mitigas ini untuk menghindari adanya risiko nasabah gagal bayar, maupun adanya FinTech yang melakukan pelanggaran kode etik. Dua hal ini sama-sama dapat melindungi nasabah dan perusahaan FinTech yang mempunyai track record bagus. Jika ada langkah mitigasi ini video Hotman Paris yang menjelekkan FinTech tidak akan terjadi.

Pola pengaturan FinTech memang jangan sampai seketat perbankan. Sebagai industri yang baru mulai tumbuh, keleluasaan menjadi faktor pendorong pertumbuhan utama. Peraturan yang ketat akan membuat ruang gerak menjadi terbatas. Disamping itu, pengawasan FinTech harus dibedakan yang dilihat dari sisi kinerja pemberian modal, peminjaman modal, dan penagihan. Langkah ini dianggap bisa memberika apresiasi kepada FinTech yang sudah berperilaku baik.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Pada 15 Agustus 2018, Otoritas Jasa Keuangan resmi menetapkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang melengkapi peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang lebih populer disebut jasa Fintech (financial technology). Setidaknya dengan adanya dua peraturan tersebut maka kehadiran usaha jasa Fintech di Indonesia memiliki pijakan hukum serta kepastian usaha untuk berkembang selanjutnya.

Perkawinan teknologi informasi dan keuangan yang melahirkan apa yang disebut dengan Fintech tidak dapat dihindari lagi di era milenial seperti sekarang ini. Efisiensi menjadi pendorong utama percepatan kehadiran Fintech di berbagai sektor usaha, khususnya jasa keuangan. Industri jasa keuangan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, mau tidak mau harus menyambut kehadiran fintech dengan segala konsekuensinya. Hal tersebut harus dilakukan jika ingin bertahan dalam bisnis dan meraih keuntungan di masa mendatang.

Fintech merupakan tera incognito bagi para pelaku usaha di industri jasa keuangan, khususnya lembaga perbankan yang bertahun-tahun menggunakan bisnis model jasa keuangan sebagaimana sampai saat ini masih dijalankan. Oleh karena itu sudah seharusnya lembaga perbankan melakukan berbagai langkah antisipasi memasukkan Fintech dalam bisnis modelnya. Dengan adanya Fintech maka fungsi dasar perbankan sebagai intermediator pemilik dana dan peminjam dana akan mengalami reaktualisasi seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial masyarakat.

Dampak Fintech bagi perbankan sampai saat ini belum nampak jelas, namun dapat diduga jika operasional jasa keuangan semakin efisien maka tingkat persaingan antar lembaga keuangan akan semakin tajam apa lagi ditambah dengan semakin cerdasnya konsumen jasa keuangan dalam memilih produk jasa keuangan yang paling menguntungkan. Tingkat persaingan yang semakin ketat biasanya akan menekan keuntungan pelaku usaha, dalam hal ini diantisipasi NIM (Nett Interest Margin) industri perbankan di Indonesia akan berkecenderungan menurun dari saat ini yang masih bertengger di kisaran 5 persen (tertinggi di kawasan ASEAN) untuk mencapai angka wajar yang pernah disebut Agus Martowardoyo, Gubernur BI 2013-2018, yaitu di kisaran 2,5 persen.

Peran pemerintah untuk menekan sisi risiko Fintech dalam pembiayaan sektor UMKM dapat diusulkan, yaitu: mendorong kerjasama Ditjen Pajak dengan lembaga-lembaga Fintech yang sudah terdaftar di OJK, yang salah satunya mewajibkan persyaratan NPWP bagi para nasabah jasa Fintech. Sehingga, bila terdapat niatan buruk untuk mengemplang pinjaman maka dapat dicekal dari sisi pajak yang saat ini dapat terhubung dengan berbagai jaringan layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, STNK, izin-izin usaha, paspor, dan lainnya. Sedangkan meminimalkan risiko fraud dari nasabah palsu maka perlu juga dipertimbangkan penggunaan prinsip “wisdom of the crowd” dengan memanfaatkan jejaring berbagai sosial media seperti Facebook, Instagram, atau Twitter, di mana melalui serangkaian algoritma teknologi informasi dan dukungan advanced IT infrastructure, maka hal tersebut dapat memverifikasi kondisi aktual calon nasabah.

Era milenial yang ditandai Industrial Revolution 4.0 membawa masyarakat dunia ke hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk dalam hal ini jasa keuangan. Semoga kehadiran Fintech dapat dikelola baik untuk memberi kemaslahatan bagi orang banyak, khususnya dunia usaha di Indonesia.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan